Most Wanted! Honggo Wendratno Koruptor Kondensat 38 Trilyun Kabur Ke Singapura !

Most Wanted! Honggo Wendratno Koruptor Kondensat 38 Trilyun Kabur Ke Singapura !

10Berita – Nama tersangka kasus korupsi kondensat, Honggo Wendratno, dipastikan masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) di Bareskrim Polri. DPO Honggo diterbitkan dengan Nomor B/04/1/2018/Dit Tipideksus pada hari ini. Berkas DPO ditandatangani Wadir Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Daniel Tahi Monang Silitonga.

“Bareskrim Polri keluarkan daftar pencarian orang untuk tersangka Honggo. Dimohon bantuan masyarakat apabila mengetahui tersangka agar segera melapor ke kantor polisi terdekat,” kata Kasubdit III TPPU Money Laundry, Bareskrim Polri, Kombes Djamaluddin kepada detikcom, Jumat (26/1/2018).

Sebelum menerbitkan DPO, Djamal bersama timnya menggeledah tiga rumah milik Honggo di daerah Pakubuwono, Jakarta Selatan, Rabu (24/1). Penyidik menggeledah satu rumah mewah yang sebelumnya ditinggali Honggo beserta keluarga, kemudian dua rumah tua yang ditinggali anak buah Honggo.

Djamal saat itu mengatakan hasil penggeledahan berupa dokumen-dokumen dan nomor ponsel. Berdasarkan liputan detikcom di lokasi, dokumen yang disita antara lain surat-surat yang dikirim ke alamat tempat tinggal Honggo. Polisi juga sempat menanyakan Honggo kepada asisten rumah tangga, petugas satpam rumah, dan ketua RW setempat.

Honggo sudah terlebih dahulu menghilang saat polisi hendak menyerahkan dia beserta dua tersangka kasus korupsi kondensat lainnya ke Kejaksaan Agung. Honggo tak kunjung datang ke Bareskrim meski sudah tiga kali dilayangkan surat panggilan untuk pelimpahan perkara tahap II.

Para tersangka korupsi kondensat sebelumnya memang tidak ditahan selama berstatus tersangka oleh kepolisian. Namun tersangka lainnya eks Kepala BP Migas Raden Priyono serta eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono memenuhi panggilan saat hendak dijadikan tahanan kejaksaan.

Kabar terakhir yang sempat diketahui oleh polisi, Honggo berada di Singapura untuk berobat. Namun sayangnya setelah dicek ke alamat rumah dan kantornya di Singapura, polisi tak mendapati mantan Dirut PT TPPI tersebut.

Dalam kasus ini, Honggo dan tersangka lainnya dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pihak kepolisian juga telah menerbitkan edaran Daftar Pencarian Orang (DPO) tersangka kasus dugaan korupsi kondensat Honggo Wendratno. Red notice Honggo juga telah diterbitkan untuk 193 negara anggota Interpol.

“Disebar 193 Negara anggota Interpol, disebut dengan red notice yaitu meminta bantuan untuk menangkap dan memulangkan tersangka ke negara ini,” jelas Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto di Lapangan Tembak Senayan, Selasa (30/1/2018), seperti yang diliput oleh detikcom.

Sumber : Ngelmu.co

Read More

Ulama Saudi: Wanita Tak Perlu Berjubah

Ulama Saudi: Wanita Tak Perlu Berjubah

Jubah hitam mulai ditinggalkan wanita-wanita Saudi. (aljazeera.net)

10Berita – Riyadh. Anggota Badan Ulama Besar Saudi, Syaikh Abdullah al-Mutlaq, baru-baru ini menyampaikan pernyataan yang mengundang perhatian. Pasalnya, ia menyebut wanita tidak diharuskan mengenakan jubah. Disinyalir banyak pihak, pernyataan tersebut merupakan cerminan dari visi ‘modernisasi’ yang dicanangkan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud.

“Lebih dari 90% wanita muslimah di dunia Islam, sama sekali tidak mengenakan jubah dan tidak mengenalnya. Kita juga melihat di Makkah dan Madinah, wanita-wanita yang komitmen menghafal Al-Quran dann berdakwah, tapi tidak mengenakan jubah,” kata Syaikh al-Mutlaq, Jumat (09/02).

Dilansir dari Aljazeera.net, Ahad (11/02//2018), Syaikh melanjutkan, “Oleh karena itu, saudariku sekalian, manusia tidak harus mengenakan jubah. Selama wanita menutup dirinya baik dengan atau tanpa jubah. Karena maksudnya adalah menutup (aurat, red).”

Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak wanita-wanita di Saudi yang meninggalkan jubah hitam. Mereka mengenakan pakaian jenis lain sebagai gantinya, yang sebagian dengan warna terang atau mencolok.

Pernyataan sejenis ini merupakan yang pertama kalinya dikemukan oleh anggota senior di Badan Ulama Saudi. Tak ayal, hal ini kemudian mengundang perhatian banyak pihak dan disinyalir menjadi bagian dari cerminan visi modernisasi Putra Mahkota.

Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman Al Saud, mencanangkan Visi 2030 sejak ia masih menjadi wakil putra mahkota dulu. Untuk memuluskan visi itu, pada September tahun lalu wanita-wanita Saudi dizinkan untuk mengendarai mobil.

Lebih dari itu, para wanita juga diperbolehkan untuk menonton pertandingan sepak bola. Sementara dewan kebudayaan di Saudi juga telah membuka konser-konser kesenian di beberapa kota termasuk Jeddah dan Riyadh. (whc/)

Sumber: Aljazeera, dakwatuna

Read More

Lagi-lagi Berulah !, Kini FPI Melakukan Aksi Bakti Sosial Bantu Korban Banjir Jakarta

Lagi-lagi Berulah !, Kini FPI Melakukan Aksi Bakti Sosial Bantu Korban Banjir Jakarta

10Berita, JAKARTA – Setelah sebelumnya melakukan safari kemanusiaan berkeliling Jakarta memberikan bantuan logistik makanan dan minuman, dana santunan serta pakaian bagi para korban musibah banjir, Jum’at siang, (9/2/2018) Front Pembela Islam (FPI) bersama dengan divisi kemanusiaannya Hilal Merah Indonesia (HILMI) melakukan serangkaian safari pengobatan gratis bagi para warga yang terkena dampak musibah banjir di 3 lokasi yaitu, Kampung Pulo, Tanah Rendah Kebon Pala, serta Tanjung Lengkong, Bidara Cina. Ketiga lokasi tersebut masuk dalam wilayah Kampung Melayu, Kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur, salah satu kawasan terparah yang terkena dampak banjir Jakarta tahun ini.

Berkerjasama dengan beberapa pihak, antara lain Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budi Kemuliaan, Asosiasi Relawan Medis Islam Indonesia (ARMI), Gerakan Ibu Negeri (GIN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta tentu dukungan penuh para laskar FPI tingkat DPC dan DPRa yang bersangkutan di mana kegiatan berlangsung.

Para dokter dan perawat dari RSIA Budi Kemuliaan, melayani pengobatan gratis di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur.

Disambut dengan antusias di hari ke-5 pasca musibah banjir Jakarta, banyak warga yang telah terkena berbagai macam penyakit, terutama anak-anak dan balita. Dan ini menjadi perhatian serius dari pihak-pihak yang terlibat pada kegiatan tersebut. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Budi Kemuliaan di bawah pimpinan dr. Soleh Assegaf misalnya, menerjunkan banyak dokter-dokter ahli serta perawatnya untuk memberikan pelayanan berobat bagi para warga Kampung Pulo, Jakarta Timur. Dalam bakti sosial kemanusiaan tersebut juga dihadiri langsung Ibu Neno warisman dari Gerakan Ibu Negeri (GIN).

Sama halnya dengan yang terjadi di Kampung Pulo, antusias warga yang ingin berobat juga dirasakan para warga Tanjung Lengkong Bidara Cina dan Tanah Rendah Kampung Pulo. Demam, batuk, pilek serta iritasi pada kulit menjadi dominasi penyakit yang diderita para warga korban musibah banjir. (RG)

Sumber:http://hilalmerahindonesia.org

Read More

Marak Orang Gila Aniaya Ulama , MUI Solo : Orang Gila Kok Bisa Pilih-pilih ?

Marak Orang Gila Aniaya Ulama , MUI Solo : Orang Gila Kok Bisa Pilih-pilih ?

10Berita, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Surakarta, KH Subari menilai ada kejanggalan dalam kasus kasus penyerangan terhadap ulama dan aktivis muslim oleh orang yang diduga gila. Betapa tidak, dari rentetan kasus yang ada target yang dianiaya sama, ulama dan aktivis muslim.

“Katanya orang gila, tapi kok saya menilai ada kejanggalan. Orang gila kok bisa milih korban,” ujar Kyai Subari usai pengukuhan pengurus MUI Solo tahun 2018-2022 di Balaikota Solo, Kamis (8/2/2018)

Menurutnya hal ini lebih tepat di sebut sebagai tindak terorisme terhadap umat islam, bukan penganiayaan biasa. Sebab dari rentetan peristiwa terbentuk pola serangan yang sama dan korban yang yang jadi target adalah dari kalangan umat islam, khusunya ulama.

“Ini adalah teror terhadap umat islam, sebab korbannya sama, ulama, takmir masjid, pengasuh pesantren,” imbuhnya.

Ia berharap ada kepeduliah dari lasykar-lasykar islam yang ada di Kota Solo. Sehingga terbentuk sinergisitas yang baik, meskipun MUI tidak membentuk dan membawahi lasykar-lasykar Islam.*

Sumber : Dakwah Media 

Read More

Majelis Ulama Muda: Kepemimpinan Umat Islam Wajib Disesriusi

Majelis Ulama Muda: Kepemimpinan Umat Islam Wajib Disesriusi

10Berita – Kepemimpinan merupakan tema penting umat Islam yang saat ini sangat perlu diseriusi. Ajakan ini ditegaskan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Ketua MIUMI DKI Jakarta, Fahmi Salim, mengatakan, kondisi umat Islam yang sedang dalam keadaan memprihatinkan, lemah, dan terpecah belah, baik di tingkat lokal maupun global pangkalnya adalah persoalan kepemimpinan.

Fahmi menegaskan, tema kepemimpinan menjadi tema yang sentral dalam Islam. Sebagaimana saat Nabi Muhammad ﷺ wafat dimana kaum Muslimin mendahulukan mengangkat dan membaiat khalifah sebelum Nabi dikebumikan.

“Itulah pentingnya kepemimpinan dalam Islam,” ujarnya dalam Tabligh Akbar bertema ‘Pemimpin Kebangkitan Peradaban Islam’ di Masjid Ad-Dua, Bandar Lampung, Sabtu (10/02) malam.

Fahmi Salim menjelaskan, pelaksanaan syariat Islam sangat bergantung pada adanya kepemimpinan umat yang adil dan shalih.

“Kalau tidak, umat akan rusak dan lemah meskipun tunas Islam tetap hidup,” ungkapnya.

Dalam istilah fiqh, terangnya, kepemimpinan disebut dengan imamah, yang tujuannya adalah meneruskan dan menggantikan fungsi peran kenabian. Dimana wahyu dan sunnah sudah turun sempurna, sehingga perlu dilanjutkan dengan kepemimpinan.

“Fungsi kenabian dimaksud adalah dalam hal menjaga dan memelihara praktik penerapan syariat Islam di tengah umat,” pungkasnya.

Tabligh Akbar yang diikuti ribuan jamaah tersebut turut dihadiri oleh Sekjen MIUMI Pusat Ustadz Bachtiar Nasir dan Ketua MIUMI Lampung Bukhori Abdul Shomad. (Hi/Ram)

Sumber : Eramuslim 

Read More

Mendadak ke Batam, Kapolri Tito Silaturahmi dengan Ustadz Abdul Somad

Mendadak ke Batam, Kapolri Tito Silaturahmi dengan Ustadz Abdul Somad

10Berita, BATAM - Kedatangan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian ke Kota Batam, mendadak menjadi perhatian. Khususnya para awak media.

Dilansir Tribunnews, Kapolri tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Jum'at (9/2/2018) sekitar pukul 14:30 WIB melalui jalur VVIP Bandara.

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, kapolri menyempatkan diri mengunjungi Mapolresta Barelang, Batam, Kepri.

Para awak media dilarang untuk meliput. Bahkan, sebelum Kapolri tiba di Mapolresta Barelang, mendadak suasana Polresta Barelang menjadi sepi dan steril.

Sehari kemudian, Sabtu (10/2/2018), Divisi Humas Polri melalui fanpagenya melansir foto Kapolri Tito dengan Ustadz Abdul Somad.

Dalam penjelasannya, Divisi Humas Polri menerangkan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian bersilaturahmi dengan Ustad Abdul Somad saat kunjungan kerja di Mapolresta Barelang, Batam, Kepulauan Riau, Jum'at (9/2/2018).

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. Erlangga menyampaikan, sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Kapolri sempat berkunjung ke Mapolresta Barelang. Kedatangannya ke Mapolresta juga karena kebetulan adanya penceramah fenomenal Ustad Abdul Somad di sana. "Jadi sekalian Pak Kapolri silaturahmi dengan Ustad Abdul Somad di Mapolresta Barelang, setelah itu beliau langsung terbang ke Jakarta," jelas Kabid Humas.

Foto salaman Ustadz Abdul Somad dengan Kapolri Tito tak luput mendapat respon beragam dari warganet.

Link: https://www.facebook.com/DivHumasPolri/photos/a.184838644878333.51797.117740101588188/2025547774140735/?type=3&theater

Read More

Pengamat : Bawaslu Tak Punya Mandat “Mengawasi” Mimbar Jumat

Pengamat : Bawaslu Tak Punya Mandat “Mengawasi” Mimbar Jumat

10Berita, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyusun materi khutbah Jumat menjelang pilkada serentak 2018. Alasannya agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal ini memicu sorotan bahkan penentangan dari berbagai pihak.

Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017 Maneger Nasution mengatakan, Bawaslu tak punya mandat melakukan hal demikian.

“Ide (Bawaslu) itu sangat menggelikan,” ujar Maneger di Jakarta, Sabtu (10/02/2018) dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com.

Ia mengatakan, mandat Bawaslu itu mengawasi hajatan politik. Sehingga, Maneger mempertanyakan penyusunan materi khutbah Jumat oleh Bawaslu tersebut.

“Kok punya syahwat mengurusi kurikulum khutbah Jumat segala? Apakah Bawaslu punya kompetensi soal materi khutbah Jumat? Bawaslu itu tidak punya mandat ‘mengawasi’ mimbar Jumat,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Maneger, Bawaslu harus menjelaskan soal ini ke publik. Sehingga tidak berkembang pergunjingan di publik: jangan-jangan ada kelompok politik tertentu yang sedang menggunakan tangan Bawaslu dengan “ide” yang menggelikan itu?

“Hanya Tuhan dan Bawaslu sendiri yang tahu. Tentu saja publik berharap hal itu tidak benar,” imbuhnya.

Ia menyarankan Bawaslu agar fokus saja menunaikan mandatnya, menjadi wasit pemilukada yang profesional, imparsial, dan berkeadilan.

Bawaslu harus memastikan bahwa KPU/KPUD menyelenggarakan seluruh tahapan Pemilu/Pemilukada secara profesional dan independen. Pastikan KPU/KPUD memfasilitasi seluruh warga negara menggunakan hak-hak konstitusionalnya.

“Pastikan netralitas ASN dan TNI/Polri. Pastikan tidak ada money politic dan ujaran kebencian. Dan tunjukkan keberanian untuk mengeluarkan kartu kuning, kalau perlu kartu merah, terhadap siapa pun pemain dan penyelenggara Pilkada yang melakukan pelanggaran. Kalau Bawaslu sudah mampu menunaikan mandat itu, bangsa ini sudah sangat berterima kasih,” pungkas Maneger.

Sebelumnya diwartakan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, materi khutbah menjelang masa kampanye pilkada serentak 2018 harus diisi dengan sesuatu yang menenteramkan. Dia mengaku pihaknya sedang menyusun kerja sama dengan sejumlah pemuka agama terkait dengan penyusunan materi khutbah tersebut.

Hal yang sama dilakukan dengan menyusun materi untuk salat Jumat. Rahmat beralasan, penyusunan materi khutbah agar mencegah hal yang dialami saat pilkada DKI Jakarta 2017.

Menurutnya, selama satu bulan kampanye, banyak khutbah berkaitan dengan Surat Al-Maidah ayat 51. Menurut dia, hal itu sebetulnya boleh saja disampaikan. “Tapi enggak setiap Jumat didengar. Biarkan pemilihan menjadi urusan pribadi,” katanya dalam diskusi Setara Institute di AOne Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (08/02/2018) kutip Tempo.

Baca: Dalam RUU Perlindungan Umat Beragama Ada Gagasan Mengatur Materi Khutbah

Materi khutbah yang sedang disusun, kata dia, akan berisi hal-hal menyejukkan. Ia menganggap, jika materi khutbah tak menjadi perhatian selama kampanye, akan sangat bermasalah. Sebab itu dia mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama menyusun kurikulum materi khutbah yang jauh dari politik, suku, ras, dan agama (SARA).

Kendati begitu, Rahmat mengklaim, hal tersebut hanya bersifat seruan, bukan wajib. “Kami hanya buat materi, disebarkan ke NU, MUI, dan Muhammadiyah untuk disebarkan ke masjid-masjid agar kalau berkenan dipakai jika masuk kampanye,” ucapnya.

Adapun untuk agama lainnya, Rahmat menjelaskan, bisa melalui selebaran yang berkaitan dengan pilkada dan dibagikan ke peserta misa. “Demikian juga PGI punya banyak gereja-gereja sehingga kemudian khutbah tokoh agama di hari Minggu menciptakan situasi yang aman tentram dan damai,” ujarnya.

Sumber : Dakwah media 

Read More

Kasus Penangkapan Jurnalis, DPR : Parpol Jangan Anti Kritik

Kasus Penangkapan Jurnalis, DPR : Parpol Jangan Anti Kritik

10Berita, Wartawan senior Asyari Usman ditangkap kepolisian setelah dilaporkan oleh kuasa hukum Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Romahurmuzy, Jumat (09/02/2018).

Asyari yang juga mantan wartawan senior BBC London ini kemudian diperiksa kepolisian di Bareskrim Polri, Jakarta. Kasus penangkapan itu menuai kritikan dan sorotan tajam, termasuk dari Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil.

Asyari ditangkap atas tuduhan menghina Romahurmuzy melalui tulisannya di sebuah media daring. Nasir meminta kepolisian maupun partai politik bersangkutan tidak berlebihan dalam menghadapi kritikan Asyari yang dituding sebagai hinaan tersebut.

“Kita meminta polisi dan partai jangan lebai dalam menghadapi tulisan bernada kritikan, sebab kritikan masyarakat apapun bahasanya itu dimaksud untuk mengoreksi kebijakan atau sikap dari partai,” ujar Nasir dalam pernyataannya, Sabtu (10/02/2018).

Untuk kepolisian, kata dia, penanganan kasus yang berawal dari sebuah karya tulis itu jangan bersikap seolah-olah yang bersangkutan mau makar. “Sebab, harus diingat ini hanya persoalan sebuah argumentasi,” jelasnya.

Baca: ‘Harus Dibedakan, Antara Mengkritik Penguasa dan Menyebarkan Hoax’

Polisi diminta hati-hati, polisi itu pengayom pelindung dan pelayan. Kalau menghadapi masalah ini fungsi pengayomlah yang dikedepankan.

“Kepada semua partai politik, juga kita meminta agar sebuah kritikan yang disusun dalam argumentasi yang terkesan menyudutkan seharusnya disikapi dengan argumentasi juga dan diajak diskusi,” ungkapnya.

“Jangan sedikit-sedikit main lapor, jangan anti kritik,” tambahnya menegaskan.

“Sebagai mantan wartawan, saya mengajak seluruh mantan wartawan dan wartawan untuk menyikapi persoalan ini dengan serius,” pungkas politisi PKS asal Aceh ini.

Baca: Terkait Kritikannya, Ketum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Dipanggil Polisi

Sebelumnya diketahui, Kasubdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri Kombes Pol Asep Safrudin menyebut Asyari dianggap mencemarkan nama baik lewat tulisannya yang diunggah pada sebuah media daring (online).

Ansyari antara lain menulis di media teropongsenayan.com berjudul “Dukung Djarot-Sitorus: Ketum PPP Menjadi ‘Politisex Vendor’”. Ansyari menyebut Ketum PPP Romahurmuziy (Romi) sebagai sosok diktaktor dan oportunis karena mengusung pasangan Djarot dan Sihar Sitorus dalam Pilkada Sumatera Utara.

Sumber : Dakwah media 

Read More

VIRAL Black Campaign SARA untuk Sudirman Said, Pelakunya NU?

VIRAL Black Campaign SARA untuk Sudirman Said, Pelakunya NU?

10Berita, Semasa "Cold War" era, Soviet Union merilis modus disinformasi di banyak show down. Misalnya, saat "Iranian hostage crisis" antara tahun 1979-1981.

Secara politis, di panggung United Nations, para diplomat Soviet mendukung para korban sandera dan mengecam para penyandera.

Namun, at the same time, Soviet black radio station yang bernama "National Voice of Iran" secara terbuka aktif menyiarkan dukungan kepada para penyandera (hostage-takers). Motifnya mendeskreditkan Amerika dan mentriger sentimen anti Amerika dari dalam Iran.

Modus black campaign serupa barusan saya temukan diedarkan oleh sekelompok orang di dunia maya.

Leaflet maya itu kontennya seputar Sudirman Said. Pekat nuansa fitnah, adu domba, SARA, dan black operation.

Sudirman Said dikatakan sebagai Muhamadiyah, bukan kader NU, didukung PKS partai wahabi, SS membahayakan NU dan sebagainya. Motifnya men-downgradeSudirman-Ida. Bahaya sekali karena landasannya SARA.

Nyatanya Sudirman Said lahir di lingkungan NU. Saudaranya banyak NU. Salah satunya KH Dimyati Rais Kaliwungu. Saat sekolah, dia pernah 'ngenger' (numpang) di keluarga Muhamadiyah. Jadi, Sudirman Said dekat dengan semua golongan.

Banyak yang sebut Sudirman Said adalah solidarity maker. Sekertarisnya beretnis Tionghoa. Sudah 12 tahun ngga pernah diganti. Sewaktu kampanye pemilihan ketua senat mahasiswa, Jurkam Sudirman muda adalah seorang mahasiswa Katolik. Temen kost-nya seorang Hindu Bali.

Sebagian dari klik anti Sudirman-Ida di Jawa Tengah memainkan moduz kampanye "Stop SARA". At the same time, faksi lain dari klik itu memainkan adu-domba SARA. Modus mereka serupa dengan taktik Soviet Union.

Penulis: Zeng Wei Jian

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

MISTERIUS! Dokumen BAP Kasus Novel Baswedan HILANG!

MISTERIUS! Dokumen BAP Kasus Novel Baswedan HILANG!

10Berita, Proses penanganan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan masih belum menunjukan hasil positif hingga saat ini. Sebaliknya, kejanggalan justru terendus dalam perkara yang terjadi 11 April tahun lalu tersebut. Salah satunya terkait dengan pemeriksaan Novel di Singapura pada medio Agustus tahun lalu.

Kejanggalan itu diungkapkan komisioner Ombudsman RI (ORI) Adrianus Meliala. Dia mendapati dokumen berita acara pemeriksaan (BAP) Novel yang hilang. Padahal, pada saat pemeriksaan itu, Novel diperiksa dan sudah di-BAP penyidik Polda Metro Jaya.

“Hanya (dokumen) pemberian keterangan saja dari Novel (yang ada di kepolisian). Ada tanda tangan dan cap KBRI,” ujarnya kepada Jawa Pos, Sabtu 10 Februari 2018.

Dokumen yang tidak mirip BAP itu ditengarai menjadi akar lambatnya penanganan teror terhadap penyidik KPK tersebut. Adrianus mengatakan, kepada Ombudsman, penyidik Polda Metro Jaya memang mengatakan bahwa Novel belum pernah di-BAP.

“Ini sesuai dengan perkataan penyidik (Polda Metro Jaya) bahwa Novel belum pernah di-BAP,” ungkapnya.

Adrianus pun menyarankan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap Novel yang kini sedang menjalani perawatan mata di Singapura. Dia juga mengusulkan kepada polisi untuk mendalami keterangan Novel yang sebenar-benarnya.

“Keterangan Novel bisa didalami dibawah sumpah, bukan karena katanya si A, katanya si B,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Novel menegaskan bahwa dirinya sudah pernah di BAP oleh penyidik Polda Metro Jaya di Singapura. Pemeriksaan itu dilakukan di kantor Kedutaan Besar RI (KBRI) Singapura yang terletak di Jalan Chatsworth 7.

“Tidak benar juga bahwa saya pernah menandatangani suatu tulisan dengan format seperti BAP dan diberi cap KBRI. Itu aneh lagi,” ungkap suami Rina Emilda itu.

Novel mengatakan, pemeriksaan di Singapura itu juga disaksikan pegawai dan pimpinan KPK. Karena itu, dia meminta Ombudsman untuk menanyakan secara kelembagaan kepada KPK terkait dengan temuan dokumen kepolisian tersebut.

“Untuk lebih jelas bisa ditanyakan ke KPK, karena setiap proses saya selalu didampingi dari KPK,” tegasnya.

Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menuturkan, Polri berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku penyiraman Novel. Yang sketsa orang yang diduga menjadi pelaku juga sudah tersebar.

”Kami berupaya sekuat tenaga,” ujarnya.

Sumber :Portal Islam 

Read More