Mustofa Nahrawardaya: Kematian Jefri Mirip Sekali dengan Siyono

Mustofa Nahrawardaya: Kematian Jefri Mirip Sekali dengan Siyono

10Berita, Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya menyebutkan bahwa kasus kematian Muhammad Jefri merupakan pengulangan dari kasus kematian Siyono. Dugaan intimidasi dan larangan untuk berbicara kepada media diduga juga terjadi kepada istri Jefri dan keluarganya.

Menurut Mustofa, perlakuan serupa terhadap keluarga Siyono dapat kembali menimpa kepada keluarga Jefri. Mulai dari bungkam kepada wartawan, tekanan dari tetangga, tokoh masyarakat setempat menghalangi proses pengusutan hingga adanya permainan uang.

“Jadi sudah mirip sekali dengan kasus Siyono, jadi saya menyimpulkan ini adalah Siyono jilid 2,” ujar pengamat terorisme tersebut.

Muhammad Jefri (32 tahun) dan isterinya Ardilla (18 tahun) ditangkap bersama di Indramayu oleh Densus 88 pada 7 Februari 2018. Selah tiga hari, pada 10 Februari 2018, Muhammad Jefri dipulangkan dalam kondisi tak bernyawa. Padahal yang bersangkutan masih dalam proses menjalani pemeriksaan selama 7×24 jam.

Jenazah Muhammad Jefri dimakamkan di Lampung pada malam hari. Selain itu belum diketahui nasib isterinya saat ini. Pada saat penangkapan, Densus 88 juga dikabarkan tidak berkoordinasi dengan keamanan setempat. Ditambah lagi, belum ada informasi resmi soal peran pelaku dalam aksi terorisme hingga ia meninggal.

Bagi Mustofa, hal terpenting saat ini adalah nasib anak-anak dan keluarga Jefri. Pasalnya, anak-anak korban Densus 88 kerap kali mengalami trauma dan keluarganya mendapatkan stigma buruk dari masyarakat.

“Suatu saat anak-anak ini akan menjadi radikalis baru kalau pemerintah tidak benar dalam menangani anak-anak dari terduga yang mati di tangan Densus. Bisa jadi nanti mereka balas kematian bapaknya,” tutur Mustofa.

Dia juga mengatakan bahwa Pemuda Muhammadiyah telah mengadakan rapat terkait kasus tersebut dan Ketua Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar telah meminta kepada keluarga, agar mengizinkan mayat MJ untuk diutopsi.

“Harus diautopsi itu, biar tau penyebabnya apa? Kemarin kan keluarganya juga gak boleh lihat kondisinya. Ketika dishalatkan juga gak boleh dibuka,” paparnya.

Proses autopsi pun diminta agar ditangani oleh dokter yang independen. Ia meminta agar proses autopsi nantinya dilakukan oleh tim medis Muhammadiyah bukan dilakukan oleh rumah sakit kepolisian.

Sumber : kiblat.net

 

Read More

Pilpres 2019, PKS Bakal Usung Sendiri Calonnya, Siapakah Dia?

Pilpres 2019, PKS Bakal Usung Sendiri Calonnya, Siapakah Dia?

10Berita, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan untuk mengajukan calon presiden sendiri dalam Pilpres 2019 mendatang.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui pencalonan presiden dari PKS bakal memberi efek badnwagon alias efek penarik yang bisa memberi keuntungan raihan suara di pemilihan legislatif.

"PKS berharap masyarakat kian mendapat alternatif calon pemimpin dari PKS," ujar Mardani 14 Februari 2018.

Lebih lanjut, Mardani menjelaskan calon presiden yang akan diusung PKS bisa berasal dari internal, namun bisa juga PKS mencalonkan figur diluar kader PKS.

Menurut Mardani dalam survei mayoritas kader menginginkan internal PKS yang diakukan sebagai Capres.

"Keinginan mayoritas kader demikian. Seperti di Pilkada DKI, PKS tentu akan mendahulukan kemaslahatan umat dan bangsa sebagai dasar pertama pengambilan keputusannya," kata Mardani.

Mantan tim pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI itu menambahkan, jika hasil dari dewan syuro PKS merekomendasikan kader lebih utama, maka PKS akan mencalonkan kadernya sendiri untuk maju.

"Tapi opsi mendukung bukan kader juga terbuka jika keadaan memang mengharuskan bagi kepentingan lebih besar," ujar Mardani.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Freeport Tak Bangun Pabrik Pemurnian Mineral dan Smelter

Freeport Tak Bangun Pabrik Pemurnian Mineral dan Smelter

10Berita , Jakarta – Pabrik pemurnian mineral atau smelter merupakan salah satu syarat yang diajukan oleh pemerintah Indonesia untuk perpanjangan operasi Freeport. Meski sudah memasuki tahun ketujuh semenjak Freepot mengatakan akan membangun Smelter, janji itu tak kunjung terealisasi.

Hal ini diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR-RI, Eni Maulani Saragih dalam acara Ngopi Ngrumpi yang diselenggarakan oleh Komnas RIM pada Selasa (13/02/2018) di Jl. Veteran I, Jakarta pusat.

Eni mengatakan, Komisi VII DPR bahkan telah dua kali melakukan kunjungan kerja. Akan tetapi, proses pembangunan Smelter sama sekali belum berjalan. Bahkan proses perizinan juga belum dilakukan.

“Belum ada izin pembangunan kepada pemerintah setempat juga, paling cuma FS dari pihak Freeport. Kita menuntut pembangunan smelter karena itu merupakan amanat Undang-Undang,” ujar kata Eni Maulani.

Eni mengungkapkan, setiap pihak Freeport ditagih atas pembangunan smelter, malah menagih balik agar perpanjangan operasi. “Ini seperti telur dan ayam, membingungkan,” ujar Eni.

Belum adanya progress pembangunan smelter juga diakui oleh Executive Vice President PT.Freeport Indonesia, Tony Wenas. Ia menjelaskan bahwa Freeport baru bisa mulai membangun smelter tersebut jika kesepakatan dengan pemerintah terkait divestasi dan kesepakatan perpanjangan kontrak sudah disepakati.

Reporter: Qoid
Editor: Syafi’i Iskandar

Sumber :Kiblat.

Read More

JEBRET! Fahri Hamzah: Walikota Terbaik +Menteri Terbaik = Busung Lapar

JEBRET! Fahri Hamzah: Walikota Terbaik +Menteri Terbaik = Busung Lapar

10Berita, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati baru saja meraih penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Govenment Summit, Ahad 11 Februari 2018.

Mendengar kabar tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pun turut mengomentari penghargaan tersebut dan membandingkannya dengan penghargaan yang diterima Jokowi semasa masih menjadi Walikota Solo.

Ia menyayangkan kondisi yang terjadi di Papua walau negara sudah dipegan oleh menteri dan walikota terbaik dunia.

"Walikota Terbaik
+
Menteri Terbaik
=
Busung Lapar
(😃😃😃😃) " tulisnya melalui akun twitter pribadinya @Fahrihamzah

— #MerdekaBro! (@Fahrihamzah) February 14, 2018

Seperti diketahui, pada saat Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, dirinya mendapat penghargaan sebagai Wali Kota terbaik di Dunia pada peringkat nomor tiga pada tahun 2012.

Sumber :Portal Islam 

Read More

Uskup Agung Swedia: Kami Rindu Suara Azan

Uskup Agung Swedia: Kami Rindu Suara Azan

Foto: Anadolu

10Berita, SWEDIA—Gereja Swedia dilaporkan telah menyambut baik permohonan izin Otoritas Masjid Araby di kota Vaxjö kepada kepolisian untuk dapat mengumandangkan azan, Anadolu melaporkan pada Rabu (14/2/2018).
“Saya mewakili Gereja Swedia, tak sabar menunggu azan oleh orang-orang Muslim. Selain suara lonceng gereja saya juga berharap agar dapat mendengar suara azan di kota kami,” ungkap Uskup Agung Swedia Modeus melalui akun media sosial.

Berbicara kepada stasiun TV pemerintah SVT,Juru bicara Kepolisian Kota Vaxjö, Pia Ringius mengatakan bahwa ototritas masjid Araby hanya mengajukan permohonan sekali dalam seminggu, pada saat sebelum sholat Jum’at.

“Sebelumnya kami akan mempelajari dahulu situasi dan keamanan di wilayah. Untuk itu kami sedang mempertimbangkan permohonan tersebut, karena kami baru mendapatkan permohonan izin seperti ini untuk yang pertama kali,” ujar Ringius.

Ringius mengungkapkan bahwa sebelumnya sebuah masjid di Stockholm telah mendapatkan izin untuk mengumandangkan azan.

“Hal ini akan menjadi bahan pertimbangan kami,” ujar dia.

Pengumandang azan di Swedia pertama kali terdengar dari Masjid Agung Fittja yang terletak di kabupaten Botkyrka, kota Stockholm, sejak lima tahun lalu.

Sejak 2013 hingga kini masjid tersebut telah mengumandangkan azan hanya pada waktu sholat Jum’at.

Namun, tiga bulan yang lalu, otoritas Swedia telah memberikan izin mengumandangkan azan lima waktu sholat dengan pengeras suara kepada masjid bermenara milik Lembaga Kebudayaan Islam Bosnia yang terletak di kota Karlskrona. []

SUMBER: Anadolu, Islam pos 

Read More

Disidang Tertutup, Remaja Putri Palestina Hadapi 12 Tuntutan

Disidang Tertutup, Remaja Putri Palestina Hadapi 12 Tuntutan

Tamimi ditangkap tengah malam, diinterogasi oleh petugas keamanan Israel tanpa didampingi pengacara atau anggota keluarga

10Berita –Persidangan terhadap seorang remaja perempuan Palestina, Ahed Tamimi (17) menampar dua tentara Penjajah Israel mendapat perhatian internasional dimulai di sebuah mahkamah militer Israel, Selasa (13/02/2018). Akan tetapi hakim Israel memerintahkan persidangan itu dilakukan secara tertutup.

Ahed Tamimi, di penjara bulan lalu, tampak segar dan percaya diri sewaktu dibawa ke ruang sidang yang dipadati wartawan dan diplomat asing. Ia sempat melihat kerabatnya menghadiri sidang sebelum hakim memerintahkan semua orang kecuali keluarganya untuk keluar ruang sidang.

Ahed menghadapi 12 tuntutan, antara lain melakukan penganiayaan dan provokasi terhadap tentara penjajah.

Ahed Tamimi ditangkap dengan bukti penggalan video tengah menampar dan memukul 2 tentara Israel, saat mereka berupaya menyerbu halaman rumah keluarganya, ketika terjadi aski demonstrasi di kawasan Nabi Shaleh, tempat kelahirannya.

Tamimi ditangkap oleh tentara bersenjata tengah malam, kemudian diinterogasi oleh petugas keamanan Israel tanpa didampingi pengacara atau anggota keluarga.

Dalam video itu Tamimi nampak menendang kaki dan menampar wajah seorang tentara, sebelum ia menyerang wajah seorang tentara lainnya.

Tamimi telah menjadi simbol terbaru pertikaian yang telah berlangsung lama antara warga Palestina dan Israel untuk merebut opini masyarakat dunia. Kasusnya menyoroti isu apa yang dianggap sebagai perlawanan sah terhadap pemerintahan Israel atas jutaan warga Palestina sejak direbutnya Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur pada tahun 1967.

Pengadilan militer sebelumnya menunda persidangan Ahed dari pekan lalu ke Selasa hari ini, untuk memberikan kesempatan pembelaan diri dan mempelajari tuduhan terhadapnya.

Pakar PBB meminta al-Tamimi dibebaskan dan persidangan selanjutnya diadakan sesuai dengan standar hukum internasional.

“Konvensi mengenai Hak-hak Anak, yang diratifikasi oleh Israel, dengan jelas menyatakan bahwa kebebasan anak-anak hanya dapat diambil sebagai jalan terakhir, dan hanya untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin,” kata Michael Lynk, pelapor khusus situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 sebagaimana dikutip Anadolu Agency.

Lynk menambahkan, tidak ada fakta yang membenarkan penahanan Tamimi sebelum persidangan.

Sejak ditahan, Ahed Tamimi telah menjadi inspirasi yang menyadarkan rakyat Palestina dan perlawanan rakyat dalam menghadapi penjajah Israel.

Ahed merupakan salah satu dari 30 anak-anak Palestina yang mendekam di penjara Israel.

Menurut catatan, Israel menahan dan menuntut antara 500 sampai 700 anak-anak Palestina di pengadilan militer setiap tahunnya, kata Lynk.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

Enam Poin Sikapi Serangan ke Ulama

Enam Poin Sikapi Serangan ke Ulama

Mendesak pemerintah dan kepolisian guna menangkap dalang pelaku di balik orang gila.

10Berita , TASIKMALAYA -- Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Hasilnya, mereka menyepakati enam poin dalam menyikapi potensi serangan ke ulama dan ponpes di wilayah Priangan Timur meliputi Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

Pada poin pertama dalam kesepakatan FMPS ialah mendesak pemerintah termasuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara guna menangkap dalang pelaku gila yang meresahkan masyarakat. Kedua, FMPS mendesak DPR guna membuat aturan mengenai jaminan keamanan bagi warga negara dari segala ancaman.

"Di poin ketiga, kami akan meningkatkan pengamanan di lingkungan masing-masing dengan pemuda setempat supaya pemuka agama bisa fokus melakukkan aktivitas pengajian," Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi.

Kemudian, FMPS juga meminta pengusutan secara tuntas dan transparan sejak awal proses hingga tuntas agar masyarakat mengetahui rangkaian peristiwa yang terjadi. Sebab, dikhawatirkan adanya rekayasa kasus ketika tidak dipublikasikan ke masyarakat.

Pada poin selanjutnya, FMPS menyatakan supaya semua warga negara diperlakukan sama di mata hukum. "Jangan sampai ada perlakuan khusus, semuanya harus diperlakukan sama," sebutnya.

Adapun pada poin terakhir, FMPS meminta pemerintah dan penegak hukum hadir dan aktif dalam menyikapi masalah yang terjadi di masyarakat. Hal ini, dibutuhkan guna mencegah korban terus bertambah. "Harus pro aktif dalam mengambil langkah nyata menyikapi masalah ini agar tidak menambah kebingungan dan korban umat," ujarnya.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Wacana Densus 99 Asmaul Husna Pelindung Ulama Mengemuka

Wacana Densus 99 Asmaul Husna Pelindung Ulama Mengemuka

Densus 99 bisa terdiri dari masyarakat yang mengabdikan diri melindungi ulama.

10Berita , TASIKMALAYA -- Sekitar 300 ulama perwakilan Pondok Pesantren se-Priangan Timur yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Situasi (FMPS) menghadiri rapat di Ponpes An Nur Jarnauziyyah, Rabu (14/2). Para ulama mewacanakan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) 99 Asmaul Husna untuk mencegah serangan pada ulama, ponpes, dan simbol agama lainnya.

Ketua FMPS KH Aminuddin Bustomi memandang, kasus penyerangan pada ulama dan simbol keagaman sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus pemerintah. Bahkan, dia merekomendasikan, penyerangan pada simbol dan pemuka agama masuk dalam kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime.

Dengan begitu, maka kejahatan semacam itu akan mempunyai tingkatan sama seperti terorisme, narkoba dan korupsi. "Itu seloroh kami. Kalau kasus terorisme, korupsi, narkoba masuk extra ordinary crime, kenapa tidak penyerangan ulama masuk kategori itu juga? kalau sudah disetujui mengapa tidak dibentuk densus 99 asmaul husna? indah itu kan," katanya pada wartawan.

Dia menyebut, nantinya Densus 99 bisa terdiri dari masyarakat yang mengabdikan diri melindungi ulama. Mereka akan bertugas mengamankan ulama dari serangan fisik. Menurutnya, hal ini dibutuhkan seiring meluasnya serangan pada ulama dan simbol keagamaan.

"Pemerintah harus hadir ketika warganya dilanda masalah. Jangan ketika ada masalah, lempar batu sembunyi tangan. Kami ingin pemerintah kompak bersama legislatif, yudikatif tangani ini. Termasuk soal wacana densus 99 ini," ujarnya.

Hingga saat ini, dia memastikan, belum ada kasus penyerangan terhaadap ulama di wilayah Tasikmalaya. Hanya saja, dia berharap, masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan guna mencegah serangan ke ulama.

"Belum ada yang membuntuti ulama, tetap tenang tapi serius. Supaya suasana enjoy, bisa berpikir jernih dalam menyikapi situasi, tuturnya.

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Hebat! 57 Ribu Ton Beras Impor Tiba di Indonesia, Warganet: Blusukannya ke Sawah, Berasnya Impor

Hebat! 57 Ribu Ton Beras Impor Tiba di Indonesia, Warganet: Blusukannya ke Sawah, Berasnya Impor

 

10Berita, Beras impor sudah masuk ke Indonesia sejak 11 Februari 2018. Totalnya mencapai 57.000 ton

Puluhan ribu ton beras asal Vietnam itu masuk lewat pelabuhan di Banten, NTT, dan Jakarta.

“Yang sudah masuk perairan atau pelabuhan Indonesia 57.000 ton dari Tenau 10.000 ton, Merak 6.000 ton dan Tanjung Priok 41.000 ton,” terang Direktur Pengadaan Perum Bulog, Andrianto Wahyu, kepada detikFinance, Senin (12/2/2018).

Link: http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3863568/57000-ton-beras-impor-tiba-di-ri-lewat-3-pelabuhan-ini

***

Sontak impor beras yang banyak ditentang ini menimbulkan reaksi luas publik terutama di sosial media.

Warganet menyoroti Presiden Jokowi yang kerap blusukan ke sawah tapi ternyata berasnya malah impor dari Luar Negeri.

“Alhamdulillah, negara kita telah mampu meningkatkan kesejahteraan hidup petani negara lain,” komen sindiran netizen Rahmad Wahyudi di fb.

Dulu saat kampanye pilpres janji Stop impor, Muliakan petani.

[02/07/2014]
Jokowi: Petani Harus Dimuliakan, Stop Impor!
http://nasional.kompas.com/read/2014/07/02/2151345/Jokowi.Petani.Harus.Dimuliakan.Stop.Impor.

Sedih, negara agraris tapi impor beras

— Dani (@danianggaa) February 13, 2018

Yang abis blusukan di sawah, beras impornya tiba

— KODOK JKT-BOGOR (@SisiLain_Pria) February 12, 2018

Sumber : Dakwah Media

Read More

Tifatul: PKS Menolak Pengkritik DPR Dipidanakan

Tifatul: PKS Menolak Pengkritik DPR Dipidanakan

10Berita, PKS menyatakan penolakannya jika ada orang mengkritik DPR dipidanakan. Hal itu disampaikan Tifatul Sembiring dalam akun twitternya, Rabu (14/2/18).

@tifsembiring: PKS menolak jika pengkritik DPR bisa dipidanakan. Kalau kinerja anggotanya tidak beres, , masak nggak boleh dikritik…

Tifatul menuliskan cuitan tersebut untuk menjawab pertanyaan seorang netizen soal sikap PKS terhadap revisi UU MD3.

@agungbudi: Apa benar PKS mendukung UU MD3 yang baru…???

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2/2018)

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR.

“Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” demikian bunyi aturan tersebut.

Sumber : Ngelmu.co 

Read More