Tiga Teroris Islamofobia Pengebom Masjid di Minnesota, Tertangkap

Tiga Teroris Islamofobia Pengebom Masjid di Minnesota, Tertangkap

Ketiganya juga menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api.

10Berita , WASHINGTON -- Tiga tersangka penyerangan dan pemboman sebuah masjid di pinggiran Kota Minneapolis, Amerika Serikat, tahun lalu, akhirnya ditangkap pada Selasa (13/3) waktu setempat. Dalam sebuah pernyataan tertulis, kantor pengacara AS di Springfield mengatakan, bahwa ketiga pelaku yang diidentifikasi tersebut ialah Michael B. Hari (47 tahun), Joe Morris (22), dan Michael McWhorter (29).

Dikatakan kantor pengacara tersebut, ketiganya juga menghadapi tuduhan kepemilikan senjata api yang diklasifikasikan sebagai senapan. Mereka juga mencoba untuk melakukan pengeboman terhadap sebuah klinik aborsi di Illinois pada November lalu.

Sementara itu, ada satu pria lagi bernama Ellis Mack (18), yang ditangkap karena memiliki sebuah senapan api. Namun, ia tidak, diidentifikasi sebagai tersangka dalam kasus pengeboman atau atau percobaan pengeboman.

Pada Agustus 2017 lalu, Pusat Islam Dar al-Farooq di Bloomington, Minnesota, menjadi target pengeboman saat umat Islam tengah melaksanakan shalat Subuh. Polisi Bloomington mengatakan, saat itu, bom tersebut hanya merusak kantor imam. Sedangkan jamaah yang tengah shalat segera memadamkan api sebelum petugas pemadam kebakaran tiba.

"Seorang saksi melihat ada sesuatu yang dilemparkan ke jendela kantor imam dari sebuah van atau truk sebelum muncul ledakan," kata direktur Masyarakat Muslim Amerika di Minnesotam, Asad Zaman, dilansir di Anadolu Agency, Rabu (14/3).

Sementara itu, direktur eksekutif masjid, Mohamed Umar, mengatakan, kendaraan tersebut segera melaju pergi setelah melemparkan benda ke jendela kantor imam tersebut. Omar menuturkan, masjid yang didominasi oleh orang-orang Somalia itu mendapat ancaman melalui telepon dan email.

Di sisi lain, Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengumumkan hadiah senilai 10 ribu dolar bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi terkait pelaku penyerangan tersebut. Kantor nasionalnya juga menghimbau masjid-masjid dan Pusat Islam di seluruh Amerika untuk meningkatkan keamanannya.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Cari Dukungan, PDIP: Kami Sangat Peduli dengan Kasus yang Menimpa Umat Muslim, Warganet: Katanya Nggak Butuh Suara Umat Muslim?

Cari Dukungan, PDIP: Kami Sangat Peduli dengan Kasus yang Menimpa Umat Muslim, Warganet: Katanya Nggak Butuh Suara Umat Muslim?

10Berita,  Kasus penangkapan tokoh The Family Muslim Cyber Army (MCA) dan penyerangan terhadap ulama mendapat sorotan tajam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Legislator PDIP, Arteria Dahlan meminta kepolisian mengusut tuntas aktor di balik dua kasus tersebut.

"Ini sudah membawa nama muslim Pak. Kami di PDIP sangat peduli terhadap masalah yang menimpa umat muslim," kata Arteria dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian di gedung Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu 14 Maret 2018.

Menurut Arteria, kasus ini menjadi kegundahan partainya. Termasuk juga kasus penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.

"Ini masalah penegakan hukum Pak Kapolri. Polisi harus bisa ungkap ini semua. Jika diminta untuk mendampingi kami pun siap dari DPR," tutur Arteria.

------------

Sayangnya pernyataan Arteria mengenai kepedulian PDIP kepada umat muslim justru dicemooh warganet.

Katanya sih ga butuh suara umat Islam,tapi kok caper?

— Negri Kobokan (@dikobok) March 14, 2018

— DivHumasMbloh (@KakaLebah) March 14, 2018

Kocak... Dulu bilang ga mau suara dr muslim... #penjilatkah?

— Bela Islam Teruuusss (@muhfachmi13) March 14, 2018

Ini pasti berita hoax

— heri r widjaja (@herirwidjaja) March 14, 2018

Tanggapan pedas warganet tentu tak lepas dari kelakuan PDIP sendiri. Beberapa waktu lalu secara tegas PDIP mengungkapkan bahwa partainya tak butuh suara umat muslim, lalu kenapa sekarang harus peduli? Apa karena pemilu sudah dekat?

Sumber :Portal Islam 

Read More

Mengenal Kanem Bornu, Kerajaan Islam Kuno di Afrika

Mengenal Kanem Bornu, Kerajaan Islam Kuno di Afrika

Para pedagang Afrika Utara dan Arab yang pertama kali membawa Islam ke Kanem Bornu.

10Berita ,   JAKARTA -- Islam telah melewati perjalanan panjang sehingga dikenal dan menancapkan kekuatan di berbagai belahan bumi. Salah satu tempat yang menjadi saksi perjalanan panjang itu adalah Afrika.

Begitu banyak kisah perjuangan penyebaran Islam oleh para sahabat Nabi, ulama, dan pejuang Islam lainnya di benua yang sarat keragaman itu. Jejak penyebaran Islam di benua itu di antaranya tampak jelas di Kanem Bornu.

Kanem Bornu? Nama ini memang kurang familiar bagi kebanyakan umat Islam. Hal ini bisa dipahami mengingat Kanem Bornu adalah nama kerajaan Islam kuno di Afrika, tepatnya di wilayah Chad dan Nigeria. Mayoritas penduduk kerajaan ini adalah orang-orang etnis Kanuri.

Menurut ahli geografi Arab, Kerajaan Kanem berkuasa pada abad kesembilan. Kemudian, kerajaan ini berubah menjadi kerajaan independen dengan sebutan Bornu sampai pada 1900. Adalah para pedagang dari Afrika Utara dan Arab yang pertama kali membawa Islam ke wilayah kerajaan ini. Catatan sejarah menyebut, pada 1068 seorang tokoh Kanem Bornu dari Dinasti Saifawa yang bernama Hummay sudah menjadi Muslim.

Bagi penguasa Saifawa, Islam memberikan banyak keuntungan, seperti hadirnya ide-ide baru dari Arab dan wilayah Mediterania, serta literasi dalam hal administrasi. Ketika Islam datang dan mempengaruhi Dinasti Saifawa, banyak orang menolak “agama baru” ini.

Mereka lebih percaya pada keyakinan nenek moyang dan praktik-praktik tradisional. Meski sempat mendapat penolakan, Islam tetap bisa hidup dan berkembang di wilayah-wilayah Dinasti Saifawa terutama di kalangan para penguasanya seperti Hummay.

Waktu bergulir, Dinasti Saifawa pun terus mengembangkan kekuasannya di berbagai wilayah. Setelah melalui perjuangan panjang untuk menyatukan berbagai kelompok di banyak daerah, Dinasti Saifawa pun mulai menjelajah ke negara timur, yakni Chad. Maka, dimulailah proses ekspansi kekuasaan Dinasti Saifawa di wilayah ini.

Meski Dinasti Saifawa berkuasa dalam waktu yang lama, tak lantas membuatnya sebagai penguasa yang diktator. Raja diangkat oleh dewan kerajaan. Begitu pula sejumlah komandan militer. Seperti pada masa kini, kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi. Ada pula daerah yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan.

Pada abad ke-11, hampir sebagian besar penguasa di Kanem Bornu telah memeluk Islam. Sementara, pada abad pertengahan, Kerajaan Kanem Bornu memiliki kekuasaan besar di Sudan. Wilayah kekuasaannya di bagian utara berbatasan dengan Gurun Sahara. Kawasan perbatasan ini merupakan bagian dari rute perdagangan penting Trans Sahara yang membentang antara Tunisia dan Tripoli.

Pada masa itu, Kerajaan Kanem Bornu aktif dalam kegiatan perdagangan budak ke Ifriqiya dan Mesir. Kegiatan ini ternyata membantu penyebaran Islam ke negeri-negeri tetangga. 

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Sri Mulyani Sering Meleset, Rizal Ramli: Sono Nge-Band dan Selfie Lagi Gih!

Sri Mulyani Sering Meleset, Rizal Ramli: Sono Nge-Band dan Selfie Lagi Gih!

10Berita, Mantan Menko Kemaritiman di Kabinet Kerja Jokowi sekaligus tokoh pergerakan mahasiswa, ahli ekonomi dan politisi Indonesia, Rizal Ramli memberikan kritik keras kepada Menkeu Sri Mulyani.

Rizal merasa gemas dengan Sri Mulyani yang menurutnya selalu meleset dan salah perhitungan

“Mbok Sing Printil,, kok meleset muluuu yaa ? Salah hitung budget, penerimaan, kurs, oil prices, deficit. Ngomong sih jago, tapi kok ngitung-nya payah. Sono ngeband & selfie lagi gih”.

Mbok Sing Printil,, kok meleset muluuu yaa 🙂🙏 ? Salah hitung budget, penerimaan, kurs, oil prices, deficit 😀😀. Ngomong sih jago, tapi kok ngitung-nya payah 🙂. Sono ngeband & selfie lagi gih 😀😀🙏 https://t.co/ir5nYLnbk2

— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) March 13, 2018

Kicauan Rizal tersebut merespon kabar dari media yang mengatakan pelemahan rupiah bisa mencapai Rp 15.000/US$.

Sri Mulyani memang diketahui tergabung dalam band yang sebagian besar personilnya merupakan anggota kabinet kerja Jokowi.

Elek yo Band (dibaca: elek yo ben, dalam bahasa Jawa artinya jelek ya biarin) diisi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada drum, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada gitar akustik dan vokal dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada vokal dan gitar, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki bertindak sebagai vokalis.

Sumber: Portalislam

Read More

DPR DIBAWAH KENDALI JOKOWI ?

DPR DIBAWAH KENDALI JOKOWI ?

Oleh: Nasrudin Joha

10Berita, Setelah 30 (tiga puluh) hari sejak paripurna pengesahan revisi UU MD3, maka demi hukum UU MD3 hasil revisi mengikat secara konstitusi. Presiden tidak dapat menarik tangannya, untuk membubuhkan nomor pada UU yang demi hukum berlaku.

Sikap politik Presiden yang emoh menandatangani UU MD3 hasil revisi, meskipun barang ini awalnya berasal dari eksekutif, tidak menghalangi konstitusi untuk memberlakukannya secara otomatis.

Memang benar, Presiden menangguk benefit politik dari sikap penolakan tersebut. Sementara, DPR sah menggunakan Jubah Fir’aun pasca UU MD3 secara otomatis berlaku.

Sikap DPR yang ambigu, yang mencoba merayu nalar publik untuk memahami UU MD3 tidak mengkritisi kebebasan berpendapat, DPR tidak anti kritik, DPR tidak menjadi lembaga antibody, terbantahkan dengan disahkannya secara hukum UU MD3.

Ketentuan Pasal 73 ayat 3 dan 4, yang mengatur tentang pemanggilan paksa pada orang, kelompok, maupun badan hukum yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR melalui kepolisian. Ketentuan Pasal 122 huruf k yang memberi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menempuh langkah hukum jika ada pihak yang menghina atau merendahkan kehormatan DPR dan ketentuan Pasal 245 yang mengatur tentang hak imunitas bagi anggota DPR, DEMI HUKUM TELAH SAH, BERLAKU DAN MENGIKAT.

DPR tidak bisa mengelak, bahwa dirinya telah resmi mengenakan jubah fir’aun. Subjektifitas DPR saja, yang dapat mengkriminalisasi atau mengesampingkan setiap ujaran kritisme terhadap Dewan.

Ibarat pisau, pisau politik itu telah terhunus tajam. Semua terserah pada subjektivitas dewan, mau menikam nalar publik atau tetap menyarungkan pisau dibalik jubah Fir’aun.

Dewan tidak sadar, saat ini lembaganya dibawah kendali eksekutif. Jika sebelumnya, dewan tidak kuasa dan secara ridlo ikut mengaminkan Perppu Ormas menjadi UU, melalui revisi UU MD3 ini dewan kembali dipecundangi oleh eksekutif.

Bagaimana mungkin RUU yang berasal dari Eksekutif, ketika disahkan oleh Dewan kemudian ditolak Presiden ? Dalam konteks ini, Kemenkumham telah Pasang badan untuk Presiden. Secara politik, Dewan dianggap musuh rakyat. Sementara Jokowi, bisa dianggap pahlawan karena telah menolak mengesahkan UU MD3 yang penuh kontroversi.

DPR telah masuk perangkap Jokowi, karena gegabah membuat UU yang melabrak nalar publik, menghinakan nurani rakyat. Sebuah produk hukum yang menjadikan dewan teralienasi dari rakyat, pihak yang diwakilinya.

Padahal, 2018 dan 2019 adalah tahun politik. DPR semestinya berwajah manis dihadapan rakyat, bukan sebaliknya. Di masa tenggang pada tahun politik ini, justru dewan mengenakan jubah Firaun yang membuat rakyat justru emoh mengadukan urusannya kepada Dewan.

Pada soal yang lain, Jokowi memahami Dewan bukanlah malaikat. Terlalu banyak cela dan aib Dewan, sehingga Jokowi memahami dewan membutuhkan bunker politik. Jubah Fir’aun yang dikenakan Dewan bukan tanpa persetujuan Jokowi. Jubah itu sengaja dikenakan, agar arah perhatian umat bisa berfokus kepada Jokowi yang bersikap membela rakyat, dengan menolak Teken UU MD3.

Jika sudah demikian, kemana rakyat dan umat mengadukan nasib ? Kepada Jokowi yang telah tegas dan terbuka terus menciptakan kebijakan dzalim kepada umat ? Atau kepada Dewan yang justru mengambil jarak dari umat, dengan mengenakan jubah Fira’unnya?

Wahai umat, sesungguhnya kemuliaan kalian hanya ada pada Islam. Sesungguhnya urusan kalian, hanya bisa selesai manakala negeri ini diatur dengan syariat Islam. Karena itu, berikan dukungan kalian hanya untuk para pengemban dakwah Islam. [].

Sumber : Dakwah media

Read More

Hak-Hak Istimewa Muslim Tibet

Hak-Hak Istimewa Muslim Tibet

Hak istimewa tersebut dicabut semenjak Tibet diduduki RRC.

10Berita , JAKARTA -- Imigran Muslim dari Kashmir dan Ladakh pertama kali memasuki wilayah Tibet sekitar abad ke-12. “Meskipun tidak banyak penduduk Buddha yang beralih ke Islam pada masa itu, secara bertahap pernikahan dan interaksi sosial menyebabkan meningkatnya populasi Muslim hingga jumlah yang cukup signfikan di sekitar ibu kota Tibet, Lhasa,” tulis Masood Butt dalam artikel "The Tragedy of Tibetan Muslims" yang dipublikasikan oleh Tibetan Bulletin.

Selain Kache, beberapa kelompok etnis Muslim yang juga menghuni tanah Tibet sejak lama, di antaranya, suku Hui, Salar, Dongxiang, dan Bonan. Di samping itu, ada lagi komunitas Tionghoa Muslim Gya Kache yang jejak keturunannya masih terhubung dengan kelompok etnis Hui.

Kedatangan Muslim di Tibet juga diikuti oleh pembangunan masjid di berbagai kawasan di negeri itu. Ada empat masjid di Lhasa, dua di Shigatse, dan satu di Tsethang. “Permukiman Muslim Tibet umumnya terkonsentrasi di sekitar masjid yang mereka bangun tersebut,” tutur Butt.

Meski hanya minoritas, Muslim Tibet menjalani kehidupan yang cukup bebas di lingkungan Buddha. Bahkan, ketika negeri itu berada di bawah kepemimpinan Dalai Lama V (yang hidup antara 1617-1682), umat Islam juga menerima sejumlah hak istimewa.

Di antaranya, kaum Muslim Tibet diizinkan untuk menyelesaikan berbagai urusan mereka secara independen dan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, kaum Muslim Tibet juga bebas mendirikan perusahaan dan menjalankan bisnis yang mereka geluti. Tak hanya itu, mereka juga dibebaskan dari pungutan pajak.

Hak-hak istimewa di atas termaktub dalam dokumen yang diberikan Pemerintah Tibet kepada masyarakat Muslim. “Sayangnya, setelah rezim komunis Cina menduduki Tibet pada 1959, umat Muslim di negeri itu tak lagi menikmati hak-hak tersebut,” ungkap Butt.

Menderita

Masyarakat Tibet pada umumnya sangat menderita berada di bawah pendudukan Cina. Begitu pula halnya dengan kaum Muslimin di negeri itu. Mereka mengalami tekanan mental dan fisik lantaran rezim komunis membatasi kebebasan mereka begitu ketatnya. Tak hanya itu, para penguasa Cina juga memaksa penduduk di daerah itu untuk menjual tanah dan bangunan yang mereka miliki.

Situasi politik semacam itu semakin menjepit keberadaan komunitas Muslim Tibet. Namun, hal itu tidak tak lantas melunturkan identitas mereka sebagai orang Tibet. Dalai Lama ke-14 bahkan memuji kaum Muslimin Tibet di Kashmir yang tetap mempertahankan bahasa Tibet dalam keseharian mereka meskipun hidup hampir enam dekade berada di dalam pengasingan.

“Mereka adalah Muslim yang taat, namun sangat dipengaruhi oleh budaya belas kasih Tibet,” kata Dalai Lama pada 12 Januari seperti dikutip The Tibet Post International.

Sumber : Republika.co.id

Read More

Mengenang Keberanian Bangsa Arab Bebaskan Palestina

Mengenang Keberanian Bangsa Arab Bebaskan Palestina

Program migrasi massal Zionis membuat populasi Yahudi di Palestina meningkat.

10Berita , JAKARTA -- Sudah rahasia umum, konflik antara bangsa Arab dan Israel merupakan salah satu isu utama dalam kajian politik internasional modern. Sampai hari ini, perseteruan yang berakar sejak akhir abad ke-19 tersebut terus diperbincangkan banyak kalangan, tak terkecuali dunia Barat.

Konflik Arab-Israel dimulai dengan proyek besar Yahudi untuk merebut tanah Yerusalem dan sekitarnya dari tangan bangsa Arab Palestina. Rencana tersebut pertama kali diluncurkan oleh para tokoh Yahudi internasional dalam Kongres Zionis Pertama yang digelar pada 29-31 Agustus 1897 di Basel, Swiss.

Kongres itu diselenggarakan dan dipimpin oleh Theodor Herzl, seorang Yahudi asal Austria-Hungaria yang sekaligus juga salah satu pendiri gerakan Zionisme modern. Lebih jauh, tujuan dari kongres tersebut adalah untuk merumuskan rencana pembentukan negara Yahudi baru di Palestina—yang oleh kalangan Zionis dianggap sebagai 'tanah yang dijanjikan' bagi orang-orang Israel (Bani Israil).

Secara harfiah, istilah Zionisme sendiri berasal dari kata tzi-yon yang dalam bahasa Ibrani merujuk kepada bukit Sion yang terletak di Yerusalem, Palestina. Namun, definisi umum zionisme diartikan sebagai gerakan massal orang-orang Yahudi untuk menguasai kembali tanah leluhur mereka di Palestina.

Migrasi

Menjelang abad ke-20, warga Yahudi dari berbagai negara (terutama Eropa) mulai melakukan migrasi secara besar-besaran ke Palestina—yang ketika itu masih dikuasai oleh Kesultanan Turki Ottoman. Kegiatan tersebut selanjutnya mendapat dukungan penuh dari Kerajaan Inggris lewat penandatanganan Deklarasi Balfour pada 1917.

Ketika Perang Dunia I berlangsung antara 1914-1918, Kesultanan Turki Ottoman mengalami kekalahan besar. Sejumlah wilayah kerajaan itu jatuh ke tangan musuh, termasuk Palestina yang sejak 1922 berada di bawah mandat Inggris. Peluang kaum Zionis untuk mendirikan negara Yahudi pun semakin terbuka lebar sejak itu.

Peta Palestina 1946-2000.

Program migrasi massal Zionis membuat populasi Yahudi di Palestina meningkat sangat pesat sejak Perang Dunia I. Menurut data sensus Ottoman, penduduk Palestina pada 1883 terdiri atas 408 ribu orang Arab Muslim, 44 ribu orang Arab Nasrani, dan 15 ribu orang Yahudi.

“Namun, pada 1946, komposisi tersebut berubah drastis menjadi 1 juta orang Arab Muslim, 145 ribu orang Arab Nasrani, dan 608 ribu orang Yahudi,” ungkap Komite Khusus PBB di Palestina (UNSCOP) dalam laporannya kepada Majelis Umum PBB pada 1947 silam.

Semakin masifnya jumlah permukiman Yahudi di Palestina menjadi ancaman tersendiri bagi orang-orang Arab. Tidak hanya kalangan Muslim, tetapi juga Nasrani. Ada semacam kekhawatiran, keberadaan masyarakat Yahudi tersebut bakal menggerus identitas bangsa Arab di negeri itu. Hal itu ditunjukkan dengan semakin dominannya penggunaan bahasa Ibrani di Palestina.

Eskalasi

Selama Palestina berada di bawah mandat Inggris, ketegangan antara bangsa Arab dan kaum pendatang Yahudi terus mengalami eskalasi. Gerakan nasionalisme yang mulai tumbuh berkembang di kalangan bangsa Arab sejak lepas dari pengaruh Ottoman (Pan-Arab), akhirnya mendorong mereka melakukan perlawanan terhadap gerakan Zionis. Kerusuhan Palestina 1920 dan Kerusuhan Jaffa 1921 hanya beberapa bentuk perlawanan yang dilakukan orang-orang Arab pada masa itu.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Inggris, selaku pemegang mandat atas Palestina, merasa kewalahan mengatasi berbagai konflik sengit yang terjadi antara komunitas Yahudi dan masyarakat Arab. Oleh karena itu, Inggris pun akhirnya menyerahkan masalah Palestina kepada PBB.

Keputusan Inggris tersebut lalu ditindaklanjuti Majelis Umum PBB dengan membentuk Komite Khusus PBB di Palestina (UNSCOP) pada 15 Mei 1947. Komite itu dibuat untuk mempersiapkan berbagai resolusi yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah Palestina.

Warga Palestina berbincang santai di reruntuhan rumah akibat agresi Israel..

Dalam laporan UNSCOP kepada Majelis Umum PBB pada 3 September 1947, sebagian dari anggota komite mengusulkan rencana untuk membagi tanah Palestina menjadi tiga wilayah, yaitu sebuah negara Arab merdeka, sebuah negara Yahudi merdeka, dan Kota Suci Yerusalem. Opsi lainnya yang juga ditawarkan ketika itu adalah dengan meletakkan Palestina di bawah Sistem Perwalian Internasional.

Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB merekomendasikan usulan UNSCOP tersebut dalam proposal yang dikenal sebagai Resolusi 181 (II). Komunitas Yahudi langsung menyetujui usulan itu.

Namun, Komite Tinggi Palestina dan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab (Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, Yordania, dan Yaman) menolak rencana tersebut. Mereka menginginkan Palestina menjadi negara kesatuan tersendiri, yang tidak dibagi-bagi.

Pada 14 Mei 1948, sejumlah tokoh Zionis di bawah pimpinan David Ben Gurion akhirnya mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Peristiwa itu menyebabkan pecahnya Perang Arab-Israel Pertama.

Kekalahan

Dalam perang yang berlangsung selama hampir 10 bulan itu (sejak 15 Mei 1948 hingga 10 Maret 1949-Red), pasukan Yordania, Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan Arab Saudi bergerak ke Palestina untuk menduduki daerah-daerah yang diklaim sebagai wilayah “negara Israel”. Ada sekitar 45 ribu tentara yang dikerahkan oleh negara-negara Arab tersebut pada waktu itu.

“Sementara, di pihak Israel sendiri awalnya hanya diperkuat oleh 30 ribu prajurit, namun pada Maret 1949 meningkat jumlahnya menjadi 117 ribu tentara,” ungkap Yoav Gelber dalam buku Palestine 1948: War, Escape and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem.

Perang Arab-Israel Pertama berakhir dengan kekalahan di pihak negara-negara Arab. Menurut catatan, jumlah tentara Arab yang gugur mencapai 7.000 orang. Perang itu juga menewaskan 13 ribu warga Palestina. Di samping itu, berdasarkan hasil penghitungan resmi PBB, ada 711 ribu orang Arab yang menjadi pengungsi selama pertempuran berlangsung.

Sebagai akibat dari kemenangan Israel tersebut, setiap orang Arab yang mengungsi selama Perang Arab-Israel Pertama, tidak diizinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka yang kini sudah diklaim Zionis sebagai wilayah negara Israel.

“Oleh karena itu, para pengungsi Palestina yang kita jumpai hari ini adalah keturunan dari orang-orang Arab yang meninggalkan tanah air mereka ketika terjadinya perang 1948-1949,” tutur Erskine Childers lewat tulisannya, “The Other Exodus The Spectator”, yang dipublikasikan dalam buku The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict,(1969).

Sumber :Republika.co.id 

Read More

Siapa Pengebom Rombongan PM Palestina, Jari Menunjuk ke Teroris Penjajah Zionis

Siapa Pengebom Rombongan PM Palestina, Jari Menunjuk ke Teroris Penjajah Zionis

PM Rami Hamdallah berpidato sekembalinya ke Ramallah setelah dari Gaza. (Foto: Torokman/Reuters)

10Berita, RAMALLAH  Jari menunjuk penjajah Zionis sebagai pihak yang mengebom konvoi Perdana (PM) Menteri Palestina yang berbasis di Tepi Barat saat berkunjung ke Jalur Gaza.

Ledakan hari Selasa (13/3/2018) seperti dilansir Aljazeera, Rabu (14/3) melukai beberapa petugas keamanan Rami Hamdallah saat mengawal konvoi perdana menteri tersebut dalam sebuah kunjungan ke wilayah yang dikuasai Hamas untuk meresmikan pabrik pengolahan air yang sangat dibutuhkan di Gaza.

Ledakan itu terjadi tak lama setelah konvoi Hamdallah melewati pos pemeriksaan Erez yang dikendalikan penjajah Zionis, di Beit Hanoun, Gaza utara, koresponden Aljazeeramelaporkan.

Sebuah sumber mengatakan kepada Aljazeerabahwa Hamdallah dan pemimpin politik senior Hamas, Ismail Haniya, berbicara melalui telepon pada hari itu dan sepakat bahwa “Israel” berada di balik ledakan tersebut.

Hamas membantah terlibat dalam ledakan tersebut. Hamas juga akan melakukan penyelidikan untuk “menyeret orang-orang yang berada di balik serangan itu ke pengadilan”.

Tawfiq Abu Naim, Kepala Keamanan Hamas, telah diberi tanggung jawab untuk memimpin penyelidikan tersebut.

Perjanjian rekonsiliasi

Hamas dan Fatah, dua partai politik utama Palestina, menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi pada Oktober 2017, mengakhiri satu dekade pembagian wilayah dengan dua pemerintahan paralel yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Kesepakatan untuk membentuk pemerintahan persatuan ditandatangani di ibu kota Mesir, Kairo, pada 13 Oktober 2017. Namun upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut telah menghadapi hambatan.

Hamdallah, yang memimpin pemerintah Otoritas Palestina berbasis di Ramallah, tampil langsung di televisi pada peresmian pabrik pengolahan air limbah di Gaza tersebut.

Tak lama kemudian, dia kembali ke Ramallah. Diia nampak tidak terpengaruh (dengan peristiwa serangan) saat menyampaikan sebuah pidato singkat di luar kantornya.

Dia mengatakan tujuh pengawalnya terluka dalam serangan tersebut dan mereka dirawat di rumah sakit di Ramallah.

“Ini (serangan) tindakan pengecut yang tidak mencerminkan rakyat kami, juga bukan mewakili rakyat Gaza,” kata Hamdallah.

Majed Faraj, kepala intelijen Otoritas Palestina, berada dalam bagian dari konvoi yang diserang.

Fatah, partai politik Tepi Barat yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menyebut insiden tersebut sebagai “serangan teroris” dan menyalahkan Hamas yang dianggap gagal dalam memberikan keamanan di Gaza.

“Serangan ini adalah upaya untuk membunuh semua upaya rekonsiliasi. Ini adalah langkah berbahaya yang bertujuan untuk menyebarkan kekacauan dan pertengkaran di antara orang-orang kami,” ujar Munir al-Jaghoub, kepala departemen informasi Fatah.

“Kami menuntut agar Hamas mempercepat penyelidikannya. Perkembangan tersebut telah membuktikan bahwa Hamas telah benar-benar gagal dalam memberikan keamanan di Gaza, sama seperti gagalnya dalam memberikan kehidupan yang layak untuk rakyat di jalur Gaza.”

Sabotase dituduhkan

Ahmed Bahar, juru bicara parlemen Hamas, mengatakan bahwa ledakan tersebut adalah sebuah kejahatan yang ditujukan untuk menyabotase upaya rekonsiliasi. Bahar meminta segera dilakukannya penyelidikan.

Kepada Aljazeera, Iyad al-Buzom, juru bicara kementerian dalam negeri Gaza, mengatakan bahwa tindakan menyalahkan (oleh Fatah) “memiliki dimensi politik”.

“Di sini, di Gaza, kami mengambil semua tindakan pengamanan untuk menyambut semua konvoi dan delegasi, terutama perdana menteri, saat memasuki Gaza,” katanya.

“Beberapa tersangka (peledakan) ditangkap beberapa saat yang lalu” dan sebuah investigasi “untuk mengetahui siapa yang berada di balik ledakan tersebut” sedang berlangsung.

Mustafa Ibrahim, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, mengatakan ada “beberapa pihak yang diuntungkan dari ledakan ini”.

“Dan yang sangat penting, Hamas menangkap orang-orang yang berada di belakang serangan sesegera mungkin,” ujarnya.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, mengecam serangan tersebut. Ia mengatakan dalam sebuah postingan di Twitter bahwa di balik serangan bom ini adalah sebuah upaya untuk “merusak” rekonsiliasi antara Hamas dengan Fatah.

Heather Nauert, juru bicara departemen luar negeri AS, mengatakan di Twitter, warga Gaza membutuhkan “pemerintah sejati yang akan memberikan layanan dasar”.

Ucapan Nauert muncul saat Gedung Putih mengadakan sebuah konferensi mengenai krisis kemanusiaan di Gaza, yang berada di bawah blokade darat, laut dan udara selama lebih dari satu dekade.

Pejabat Palestina sendiri tidak ingin menghadiri konferensi tersebut. Awal pekan ini Otoritas Palestina menolak undangan konferensi itu. (S)

Sumber: Aljazeera, Salam Online.

Read More

Viral Surat Terbuka Untuk Sri Mulyani, Isinya Nampar Banget

Viral Surat Terbuka Untuk Sri Mulyani, Isinya Nampar Banget

10Berita, Ahmad Akhyar, seorang sarjana teknik Institut Teknologi Bandung merasa prihatin terhadap kondisi utang luar negeri Indonesia saat ini.

Lebih membuat Akhyar sedih dalam penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dibagikan Fadjroel Rachman melalui akun Facebooknya, utang Indonesia dibandingkan Jepang.

Ahkyar pun menuliskan surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Berikut isi lengkap surat terbuka dari akhyar98:

Mba Sri, saya sedih kalau mba membandingkan utang Indonesia dengan Jepang. Jangan melihat hanya dari nominalnya saja. Atau Rasio utangnya saja. Utang Jepang secara nominal memang jauh lebih tinggi dari Indonesia. Rasio utangnya juga lebih dari 200%. Tertinggi di dunia.

Tapi mba Sri jangan melihat dari satu sisi saja. Utang jepang itu dipegang mayoritas oleh dalam negeri Jepang sendiri. Hampir 50% malah dipegang oleh Bank Sentral. Jadi sebenarnya Pemerintah berhutang pada rakyatnya sendiri. Rate Bunga Utangnya juga sangat-sangat rendah. Hanya sekitar 1 koma sekian persen. Bandingkan dengan rate yang mba Sri berikan ke pemegang Government Bond Indonesia. Berapa mba Sri? Mba kok baik sekali?

Mba Sri juga senang credit rating Indonesia naik. Mba tau kan credit rating jepang? Coba mba Sri bandingkan. Mba tau kan bedanya BBB- dan A+?

Mba juga tau kan apa itu NIIP? Saya yakin mba Sri tau lah. Mba kan katanya menteri keuangan terbaik dunia. Tapi saya tulis saja ya supaya yang lain tahu juga. NIIP itu net international investment positions (NIIPs). Negara dengan NIIP positif artinya negara yang memiliki net external Assets, bukan net external Liabilities. Negara itu adalah negara kreditor.

Nah, Jepang itu memiliki NIIP tertinggi di dunia lho mba Sri. 2,812,543,005,181 USD. Bandingkan dengan Indonesia, -413,106,000,000 USD. Minus mba. Malu kita. Artinya kita termasuk negara debitur. Aduh maaf. Mba Sri pasti sudah tau juga ya.

Makanya mba Sri, jangan lihat hanya dari satu sisi saja. Nominal utang Jepang memang tinggi. Tapi utang itu dipegang mayoritas dalam negeri sendiri. Sehingga Jepang sebenarnya adalah negara kreditur. Sedangkan kita ya negara debitur.

Tahu diri lah kita mba..

Akhyar
sarjana teknik.

sumber: beritaterkinionline

Read More

Pengamat; Punya Rakyat, Fasilitas Negara Bukan Untuk Pencapresan Jokowi

Pengamat; Punya Rakyat, Fasilitas Negara Bukan Untuk Pencapresan Jokowi

10Berita – Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio meminta ‘pihak Istana’ tidak menggunakan fasilitas negara untuk pencapresan Presiden Jokowi. Hendri mengingatkan apa yang harus dipikirkan Jokowi dan pembantunya sekarang adalah bagaimana melunasi janji-janji politiknya.

“Orang-orang lingkaran Pak Jokowi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan elektabilitas Jokowi sendiri. Harus tahu batasan-batasan yang mana yang boleh menggunakan fasilitas negara, mana yang tidak boleh. Kedua, Pak Jokowi saya sarankan lebih fokus janji-janji politik yang nawacita itu,” ujar Hendri saat dihubungi detikcom, Selasa (13/3).

Hendri pun mengingatkan Jokowi supaya memantau orang-orang ‘di lingkarannya’. Kalau urusan cawapres, Hendri menilai Jokowi bisa memilih sendiri mana yang baik untuk dirinya.

“Menurut saya Pak Jokowi perlu pantau Pratikno (Mensesneg) dan Luhut (Menko Kemaritiman). Karena sebetulnya dia (Jokowi) punya kemampuan untuk menseleksi cawapresnya sendiri, nggak perlu bantuan orang lain juga,” teranf Hendri.

Luhut sebelumnya menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang mengurus pemilihan cawapres Jokowi. Dia mengaku tak tahu menahu soal urusan itu.

“Itu urusan Pak Mensesneg (Pratikno). Saya kan ndak urusi begitu-begitu,” ujar Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (12/03).

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

Namun, Pratikno membantah pernyataan Luhut. Tapi di satu sisi, Pratikno tak memungkiri bahwa dia ikut menelaah soal kriteria cawapres.

“Ini bukan tim segala macam segitu. Telaah gitu saja. Ini bukan tim segala macam segitu. Itu malah teman-teman di luar itu yang banyak saya dengar-dengar. Katanya ada studi segala macam. Saya dengar itu,” tutur Pratikno. (dtk/ram)

Sumber : Eramuslim

Read More