Pertarungan PDIP Vs Demokrat tentang Kasus e-KTP

Pertarungan PDIP Vs Demokrat tentang Kasus e-KTP

10Berita, Jakarta - Partai Demokrat merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut desain proyek KTP elektronik tidak sejalan dengan konsep yang diusung PDI Perjuangan.

Dalam pernyataan resminya, Jumat (23/3/2018), Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa hal yang disampaikan Hasto tersebut tidak memiliki dasar argumen yang kuat.

Apalagi, Hasto menyebut saat proyek KTP elektronik berjalan, PDIP merupakan partai oposisi, sehingga kader-kadernya dipastikan tidak ikut menerima aliran uang proyek bernilai hampir Rp6 triliun.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

1.Pernyataan PDIP menyusul apa yang disampaikan oleh mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus E-KTP, yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung (Kader utama PDIP) sebagai pihak yang menerima dana E-KTP, yang intinya menyalahkan pemerintahan Presiden SBY adalah aneh dan menggelikan.

Sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah Partai Politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak? Sekjend PDIP mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi.

2.Rasanya tak pantas mengajari seorang Sekjend sebuah Partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta Partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula.

Semua sama di hadapan hukum. Tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa. Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi.

Memang menjadi kewajiban partai politik untuk melindungi kader-kadernya, dan memberikan bantuan hukum jika kadernya tengah mengalami proses hukum, tetapi tentu tidak dilakukan secara membabi buta. Apalagi jika dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan menghalang-halangi penegakkan hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum.

3.Sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang E-KTP. Program E-KTP adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

Pernyataan Sekjend PDIP yang langsung menyalahkan kebijakan dan program E-KTP lantaran kader-kadernya ada yang diduga terlibat korupsi E-KTP ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain.

Pernyataan PDIP yang menyalahkan kebijakan dan program E-KTP ini juga baru dikemukakan sekarang, setelah 2 kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang E-KTP.

4.Sebagai partai terbesar dan partai yang berkuasa saat ini, PDIP justru sedang diuji oleh sejarah. Apakah PDIP sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi, baik ketika ada kader-kadernya yang kena jerat penegak hukum maupun tidak.

Apakah PDIP tak akan pernah menghalang-halangi kasus penegakkan hukum oleh KPK (obstruction of justice) yang juga merupakan partai terbesar dan sedang berkuasa ? Semoga rakyat kita menilai dan membandingkan, partai-partai mana yang konsisten dan konsekuen dalam pemberantasan korupsi, dan mana yang tidak.

5.Pernyataan PDIP yang langsung menyalahkan pemerintahan Presiden SBY, dan mendiskreditkan Partai Demokrat, juga salah alamat. Bukan Partai Demokrat ataupun kadernya yang menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung, tetapi Setya Novanto (mantan Ketum Partai Golkar).

Kalau membantah dan mengatakan kadernya tidak terlibat, bantahannya harusnya kepada Setya Novanto dan KPK. Majelis hakimlah yang akan memutuskan dalam persidangan yang sah dan akuntabel pada saatnya nanti.

Partai Demokrat juga tidak pada posisi untuk berpendapat apakah Puan Maharani dan Pramono Anung terlibat atau tidak kami tidak punya kewenangan untuk itu.

6.Tentang permintaan PDIP kepada mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk menjelaskan kebijakan dan program E-KTP, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan program itu, yang kami ketahui yang bersangkutan telah menjelsakan secara gamblang dan terbuka ketika memberikan kesaksiannya dalam persidangan E-KTP yang lalu.

Sikap melempar kesalahan dan menuding kesana kemari untuk membersihkan diri, bukanlah sikap yang terpuji. Medan yang dihadapi oleh kader-kader PDIP yang diduga ikut terlibat dalam korupsi E-KTP (khususnya Puan Maharani dan Pramono Anung) adalah pihak KPK, Majelis Hakim dan Setya Novanto sendiri.

Jangan menarik-narik pihak lain yang tidak ada hubungannya. Partai Demokrat juga tidak akan ikut-ikutan “memvonis” Puan Maharani dan Pramono Anung pasti terlibat. Kami tahu hukum. Mengapa justru Partai Demokrat dan pemerintahan Presiden SBY yang diserang dan disalahkan.

7.Terakhir, program E-KTP tidak salah. Oknum-oknum anggota DPR dan pemerintah, atau siapapun, yang melakukan korupsi sebagian dana E-KTP itulah yang salah. Baik apakah pelaku tindak pidana korupsi E-KTP itu bagian dari pendukung pemerintah maupun pada pihak yang beroposisi, di hadapan hukum keduanya sama. Marilah kita semua menjadi insan Pancasila yang taat hukum, ksatria dan berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan.

Sumber: kabar24.com

Read More

Asyari Usman: Bagaimana Kalau Indonesia Punya 10 Luhut Pandjaitan?

Asyari Usman: Bagaimana Kalau Indonesia Punya 10 Luhut Pandjaitan?

10Berita, Setelah agak lama menghilang dari media mainstream dan medsos, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) kembali “aktif”. Maksudnya, kembali menjadi “newsmaker” (bahan pemberitaan). Kali ini, lumayan besar beritanya, besar kontroversinya. Beliau terlibat perseteruan sengit dengan Bapak Reformasi Indonesia, Prof Dr Amien Rais.

Pasalnya, Pak LBP geram terhadap komentar Pak Amien bahwa penyerahan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat, dianggap sebagai “pengibulan”. Pak LBP marah besar. Wajar sekali beliau marah. Coba saja Anda rasakan bila boss yang Anda cintai disebut “ngibul”.

Tapi, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas perseteruan antara dua “heavy weights” (kelas berat) itu. Saya malah membahas kehebatan Pak LBP sebagai “right hand” (tangan kanan) merangkap orang yang “most trusted” (paling dipercaya) bagi Pak Jokowi. Dalam bahasa anak-anak sekarang, Pak LBP itu “fully loaded” (lengkap muatan) dan “fully equipped” (lengkap alat). Pak LBP bagaikan Tom Cruise-nya Mission Impossible.

Tak perlu dijelaskan mengapa Pak Jokowi memberikan keistimewaan kepada Pak LBP. Semua kita sudah tahu. Intinya, beliau memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi dan tangguh. Beliau serba bisa dan berprinsip pantang menyerah. Sesuai dengan latarbelakang pengalaman militer dan bisnisnya.

Pak LBP hadir hampir di semua program Presiden Jokowi. Beliau juga hadir di semua isu penting yang menyangkut kebijakan pemerintah. Pak LBP ikut dalam proyek-proyek infrasturktur (prasarana), mulai dari pembangunan bandara, pelabuhan, jalur kereta api cepat, jalan tol, dlsb. Beliau juga ikut dalam pembahasan mengenai pengoperasian prasarana tsb. Misalnya, belum lama ini Pak LBP menjelaskan kepada para wartawan bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar sejumlah bandar udara (bandara) diserahkan kepada swasta.

Kadang-kadang, isu yang terasa kurang penting pun ditangani Pak Luhut. Sebagai contoh, beliau rapat dengan Menteri Keuangan dan Panglima TNI membicarakan dana untuk Babinsa (bintara pembina desa). Terus, Pak Menko memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan kerea-api cepat Jakarta-Bandung. Soal taksi online juga diurus oleh beliau.

Isu perusahaan tambang PT Freeport, apalagilah. Isu reklamasi, udahanlah. Karena memang ada di dalam lingkup tugas resmi beliau.

Khalayak netizen yang “tak paham”, menjuluki Pak Luhut sebagai Menko Segala Urusan. Mungkin julukan ini hanya sekadar bercanda saja. Teapi disebut faktual, juga tidaklah berlebihan. Bukankah beliau memang menangani hampir semua hal? Jadi, Pak LBP memang pekerja keras.

Kita semua telah melihat bukti efektivitas gebrakan Pak LBP dalam menggerakkan program pembangunan Presiden Jokowi. Begitu Pak Luhut turun tangan, semua berjalan lancar. Tidak ada yang berani memperlambat, mempersulit, apalagi melawan titah Pak Menko. Apa saja yang dipegang Pak Luhut, bisa dipastikan berjalan mulus. Harus diakui kehebatan beliau.

Nah, itu baru satu orang Pak Luhut. Bagaimana kalau Indonesia punya 10 LBP? Tentu tak terbayangkan, bukan? Hampir pasti semua kesulitan program pembangunan menjadi hilang. Semua bisa direalisasikan. Indonesia akan tampil sebagai negara maju dalam waktu sekejap.

Mengapa bisa demikian? Mari kita hitung dengan matematika sederhana seperti berikut ini.

Kalau kita memiliki 10 Pak Luhut, berarti semuanya akan menjadi serba 10 kali lipat. Investasi RRC menjadi 10 kali lipat. Jumlah tenaga kerja dari RRC, baik legal maupun ilegal, akan menjadi 10 kali lipat.

Akan ada 10 proyek reklamasi, baik itu di depan teluk Jakarta maupun dipencarkan di 10 lokasi lain. Hutang luarnegeri akan menjadi 10 x Rp4,376 triliun = Rp52,512 triliun (lima puluh dua ribu lima ratus triliun), atau setera dengan US$3,030 miliar (tiga ribu tiga puluh miliar dollar).

Seperti diketahui, Singapura adalah investor terbesar di Indonesia. Maka, kalau Indonesia punya 10 LBP berarti Singapura akan membuka 10 kedutaan besar dan menugaskan 10 duta besar di Jakarta. Karena itu, Singapura akan meraup keuntungan mudah (easy profit) 10 kali lipat. Sebagai konsekuensi dari investasi 10 kali lipat itu, Singapura harus menyediakan “dana khusus” untuk entertainment sebesar 10 kali lipat juga dari yang mereka keluarkan sekarang ini.

Di sektor pembangunan hunian modern, khususnya hunian yang berharga non-Pancasilais, akan ada 10 proyek Meikarta. (NB: hunian Pancasilais tidak ditambah menjadi 10 kali lipat karena Pak LBP tidak punya waktu untuk mengurus hunian kelas ini). Guna mempercepat proses perampungan 10 Meikarta, harus ada 10 grup Lippo dan 10 James Riady.

Selain itu, konsep 10 LBP akan memerlukan 10 kali lipat jumlah konglomerat. Jadi, Sembilan Naga akan ditambah masing-masing sembilan. Dengan demikian, seluruhnya akan ada 90 taipan untuk misi 10 LBP. Bisa dibayangkan perubahan dahsyat Indonesia bersama 90 Naga.

Banyak orang yang berpendapat bahwa para konglomerat adalah pelaku penindasan ekonomi rakyat. Karena itu, Indonesia akan menjadi negara dengan “indeks penindasan ekonomi” (economic suppression index atau ESI) tertinggi di dunia. Artinya, penindasan akan menjadi berlipat 10 juga.

Paralel dengan kelipatan 10 itu, jumlah orang miskin juga bertambah 10 kali lipat dari angka yang ada sekarang. Tetapi, jumlah orang kaya akan berlipat 10 juga.

Dan, ada pula aspek positif lainnya yang muncul sebagai “LBP effect” (dampak LBP). Yaitu, sekiranya gubernur DKI bukan Anies Baswedan, maka akan ada penambahan Hotel Alexis menjadi 10 unit. Dus, akan ada 10 “Surga Lantai 7” untuk Jakarta. Sayangnya, yang ini tak terlaksana karena Anies yang menjadi gubernur.

Sekali lagi, Anda bayangkan betapa hebat dan tidak hebatnya Indonesia kalau kita memiliki 10 LBP.

Mohon maaf jika tulisan ini terasa panjang. Pembelaan saya: tulisan ini wajar panjang karena kita membahas Indonesia dengan 10 LBP. Artinya, bolehlah saya menulis 10 kali lipat dari panjang tulisan biasa. Tapi, ini kan tak sampai 10 kali.

Penulis: Asyari Usman

Sumber :Portal Islam 

Read More

Relawan Jokowi Tobat, PDIP: Nggak Apa-Apa !

Relawan Jokowi Tobat, PDIP: Nggak Apa-Apa !

10Berita, Partai pendukung utama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), PDIP tidak khawatir dengan gelombang penarikan dukungan yang dilakukan oleh kelompok relawan Jokowi.

Politisi PDIP Maruarar Sirait mengaku tidak masalah dengan penarikan dukungan yang dilakukan relawan Jokowi. Menurutnya, hal itu merupakan suatu yang sangat wajar dalam kehidupan berdemokrasi.

“Nggak apa-apa dong. Kan ada yang datang dan ada yang pergi. Kan wajar dalam demokrasi,” katanya saat ditemui di salah satu hotel di Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (23/3).

Kata dia, hal serupa juga terjadi pada rival Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo, usai kalah di Pilpres 2014 bahkan ditinggalkan oleh partai-partai pendukung, seperti Golkar dan PPP. Kedua partai itu mbalelo dan memilih bergabung dalam barisan koalisi partai pendukung pemerintah.

“Dulu juga Golkar mendukung Prabowo, PPP juga dukung Prabowo, kan nggak apa-apa. Demokrasi itu sangat dinamis. Itu wajar. Anda hari ini di kantor media mana terus besok bisa pindah-pindah juga kan gitu. Jadi wajar saja,” tekan anggota Komisi XI DPR RI ini.

Ara, begitu ia disapa, menilai bahwa dirinya menghormati pilihan yang diambil relawan Jokowi. Sebab setiap orang berhak untuk memilih posisi manapun di negara demokrasi.

“Pendukung Jokowi dulu tentu punya pilihan akan tetap mendukung Jokowi atau tidak, pendukung Prabowo juga apakah tetap mendukung Jokowi atau tidak. Itu pilihan,” pungkasnya.

Gelombang penarikan dukungan dari relawan kepada Joko Widodo mulai marak pertengahan bulan ini. Pada Jumat (16/3), kelompok aktivis Pro Demokrasi (Prodem) menggelar aksi di depan Istana Negara. Mereka mengaku menyesal pernah mendukung Joko Widodo, bahkan dalam aksi ini mereka menyatakan tobat nasuha.

Pada Sabtu (17/3), giliran Komunitas Relawan Sadar (Korsa) yang menyatakan menyesal pernah mendukung Jokowi.

Kedua relawan ini menilai Jokowi gagal menepati janji kampanye, gagal dalam menghentikan utang luar negeri, dan gagal meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sumber :Rmol

Read More

Soal nama Puan dan Pramono, KPK akan perdalam kesaksian Setnov

Soal nama Puan dan Pramono, KPK akan perdalam kesaksian Setnov

10Berita, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan Presiden Jokowi, untuk melanjutkan proses hukum terhadap dua menteri kabinetnya, Puan Maharani dan Pramono Anung. Nama keduanya disebut Setya Novanto menerima aliran dana proyek e-KTP.

“Saya kira kalau soal Jokowi dalam banyak event selalu mengatakan proses hukum silakan dilakukan, Pemberantasan Korupsi jalan terus, dalam konteks itu saya kira positif,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (23/3).

KPK, kata dia akan mempelajari kesaksian Setya Novanto dalam persidangan serta membandingkannya dengan kesaksian dan bukti lainnya. Sebab, KPK tidak bisa bergantung pada keterangan satu pihak saja.

“Kami akan lihat kesesuaiannya dengan bukti yang lain. Dan yang kedua, jika dibutuhkan tentu akan kita perdalam lagi pada Setya Novanto apa saja fakta-fakta yang dia ketahui,” jelas Febri.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara mengenai pernyataan Setya Novanto yang menyebut dua menterinya menerima uang kasus e-KTP.

Setya Novanto yang merupakan terdakwa atas kasus e-KTP menyebut nama Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerima masing-masing uang US$ 500 ribu.

“Negara kita ini, negara hukum. Jadi kalau ada bukti hukum ada fakta-fakta hukum ya diproses saja,” kata Jokowi di gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat 23 Maret 2018.

Jokowi pun mempersilakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu hingga tuntas.

“Semua memang harus berani bertanggung jawab. Asalkan Ada fakta-fakta hukum dan bukti hukum yang kuat,” ucap Jokowi.

Selain Puan dan Pramono, mantan Ketua DPR RI itu juga menyeret nama mantan Pimpinan Olly Dondokambey, Ganjar Pranowo, Melchis Markus Mekeng, Chaeruman Harahap, Mirawan Amir, Tamsil Linrung, Arif Wibowo, dan M Jafar Hafsah. Novanto menyebut para anggota DPR tersebut mendapat jatah masing-masing USD 500 ribu dengan total seluruhnya USD 3,5 juta. 

Sumber : merdeka

Read More

Keras, Fahri Hamzah: Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah

Keras, Fahri Hamzah: Presiden Jangan Rebut Tugas Lurah

10Berita, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah kembali menyoroti soal bagi-bagi sertifikat tanah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan TribunWow.com, hal itu ia sampaikan melalui akun Instagramnya yang diunggah pada Jumat (23/3/2018).

Menurut Fahri Hamzah, membagikan dokumen seperti itu adalah tugas dari lurah, camat, atau maksimal Pemda.

Oleh karena itu, sebaiknya Jokowi tak merebut tugas mereka.

Menurut Fahri Hamzah, tugas presiden adalah mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.

“PRESIDEN JANGAN REBUT TUGAS LURAH

Bagi dokumen kepada masyarakat itu pekerjaan pelayanan publik oleh lurah – kepala desa – camat dan maksimal Pemda.

Presiden itu kerjaannya politik untuk mengurangi monopoli kepemilikan tanah oleh kapitalis.
Ternyata?

Kapitalis semakin merajalela menguasai tanah…termasuk tanah ulayat…koefisien pemilikan tanah makin timpang…1% orang kaya memiliki 80% tanah.

Jadi? Pekerjaan lurah dan Pemda diambil presiden dan pekerjaan presiden diambil kapitalis…

Ada banyak #ngibul dan #AsalBunyi yang hanya sanggup dilakukan oleh pemerintah berkuasa.

Sebab penguasa punya seluruh perangkat untuk berdusta; mimbar, media, statistik, juru bicara, dan kaki tangan penguasa, semua jago dusta dan jago cipta fiksi dan beraneka rasa.

Lalu, bukannya kembali ke tengah untuk memenuhi janji dan mengurai kembali apa yang menjadi rencana awal, malah bermanuver keluar dan menciptakan wacana baru tentang sukses dan pembangunan.

Tapi sekali lagi, #Ngibul dan #AsalBunyi penguasa selalu nampak canggih.

Alat-alat #Ngibul dan #AsalBunyi ini mencipta legitimasi dan pembenaran; statistik, media, juru bicara, pengamat sewaan dan pejabat yang asal bapak senang

Bikin fiksi dan cerita tentang kehebatan, kesederhanaan, kesungguhan, dan HOAX yang hanya sanggup diproduksi oleh kekuasaan.

Lebih parah dari itu, karena kekuasaan justru ingin menegaskan bahwa semua #Ngibul dan #AsalBunyi itu adalah satu-satunya kebenaran dan tidak boleh ada versi lain.

Kritik bukan saja dibungkam tapi ingin dikriminalisasi.

Pejabat publik bukannya menjawab malah mengancam.

Padahal tugas masyarakat dan politisi yang berada diluar pemerintahan adalah kritik.

Tugas yang didalam pemerintahan adalah memberikan penjelasan atas kritik dan pertanyaan.

Dinamika ini adalah untuk menjamin hilangnya #Ngibul dan #AsalBunyi serta Hoax dalam pemerintahan.

Inilah demokrasi kita hari ini.

Harta paling mahal kita yang kita perjuangkan dengan segala daya upaya; darah, keringat dan airmata.

Segala fiksi #ngibul dan #AsalBunyi harus dilawan untuk kebaikan rakyat. Dan pemerintah punya ruang jawab paling besar. Pakailah!,” tulisnya.

Postingan tersebut kemudian mendapat beragam komentar dari netter.

@rita_uwiet_putri: Cerdas,tajam setiap bicara dan tulisan mu pak..

@salman__alfatih: Klok di kasih kan ke lurah terkadang tidak sampai.

@arsifa1997: Tenggelamkan…

Top 5 news: Mahfud MD: Pelajaran untuk yang Dulu Bela Setnov hingga Penulis Asli Ghost Fleet Bicara soal Prabowo

@mbakayuk10: Tul mas fh yg selalu benar.

@fadly7481: Bener banget kata bang Fahri, knp mereka g mikir ya? Pencitraan terus ya dipikir.

Sumber: tribunnews

Read More

Kritik Pedas Amien Rais kepada 5 Presiden, pada Siapa Paling Tajam ?

Kritik Pedas Amien Rais kepada 5 Presiden, pada Siapa Paling Tajam ?

10Berita, Belakangan heboh kembali kritik pedas Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Mantan Ketua MPR itu memang kerap kali melontarkan kritik-kritik tajam pada pemerintah.

Sebenarnya bukan kali ini saja Amien Rais bersuara lantang. Merdeka.com merangkum beberapa kritikan tajam Amien Rais pada beberapa presiden. Dari Soeharto sampai Presiden Joko Widodo pernah dikritik tajam. Berikut kritiknya:

1. Pengibulan soal sertifikat (Jokowi)

Merdeka.com – Pernyataan Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, menuai polemik. Amien Rais menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Joko Widodo merupakan suatu pembohongan.

“Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?” kata Amien saat jadi pembicara dalam diskusi Bandung Informal Meeting yang digelar di Hotel Savoy Homan, Jalan Asia Afrika, Bandung, Minggu (18/3).

Pernyataan Amien itu membuat Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan marah besar. “Ada senior kasih sertifikat ngibulin. Apa yang ngibulin. Sertifikat itu prosesnya panjang dan berbelit. Sekarang cepat dan banyak. Saya pikir kita nggak bisa asal ngomong. Dia 70 tahun, saya kan 70 tahun juga,” kata Luhut di Gedung BPK, Senin (19/3).

2. SBY dikritik dikuasi kekuatan asing (SBY)

Pada masa pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan Ketua MPR RI, Amien Rais, mengkritik bahwa Indonesia didominasi oleh kekauatan asing. Seperti kontrak tambang emas oleh PT Freeport di Papua dan mekanisme perhubungan udara Indonesia bagian barat yang berada di bawah kendali Singapura.

“MPR, DPR, Presiden diam. Jadi, mereka yang besok mau jadi calon presiden harus bisa mengakhiri kontrak karya dan bagi hasil yang memalukan saat ini. Ini betul-betul sebuah penghinaan. Hendaknya pimpinan nasional nanti tidak seperti kemarin. Sekarang ini kita sesungguhnya terhina,” kata Amien Rais saat ditemui di Hall A Basket, Senayan, Sabtu, 3 Agustus 2013.

3. Megawati dinilai inkonsisten (Megawati)

Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati dinilai berjalan secara inkonsisten oleh Amien Rais. Kebijakan yang dianggap inkonsisten itu salah satunya soal penentuan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Di mana pemerintah saat itu akan menentukan harga BBM pada awal Januari 2002 namun ternyata batal.

“Tampak ada kegamangan, inkonsisten, keraguan, dan kurang percaya diri. Pemerintah sepertinya tidak mengakui padahal jelas dari pemerintah, bahkan antara presiden dan menterinya juga saling lempar tanggung jawab. Jadi mohon konsistensi, istiqomah dalam bahasa agama, yang menjadi sikap dasar di pemerintahan yang sudah sangat berat saat ini,” katanya.

4. Amien minta Gus Dur tinggalkan kursi presiden (Gus Dur)

Amien Rais pernah meminta Presiden Gus Dur turun dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Hal itu karena Amien menilai Presiden Gus Dur tidak bisa memimpin negara, dengan menyia-nyiakan kepercayaan rakyat.

“Kita telah berhasil membawa Gus Dur ke puncak kekuasaan. Tetapi tampaknya dia tidak pandai bersyukur. Tidak saja kepada manusia, tetapi juga kepada Allah. Amanah yang dipegang berupa kekuasaan yang sangat penting dan strategis itu disia-siakan,” kata Amien Rais.

5. Soeharto sudah kehilangan legitimasi (Soeharto)

Pada saat reformasi Mei 1998, Amien Rais mengumpulkan sejumlah tokoh dan mendesak agar Presiden Soeharto mundur. Menurut Amien, Soeharto mesti lengser karena rakyat sudah tak percaya lagi Indoensia dipimpin oleh pemimpin otoriter.

“Presiden Soeharto sudah kehilangan legitimasinya karena rakyat sudah tidak percaya lagi kepadanya, sehingga hari-harinya sudah bisa dihitung. Karena itu, tetap jaga terus persatuan dan kesatuan. Jangan mau dipecah-pecah,” kata Amien disambut teriakan gegap gempita mahasiswa. 

Sumber : merdeka,

Read More

Kepemimpinan Anies: Kalau Ada Masalah Jadi Tanggung Jawabnya, Kalau Prestasi Milik Bersama

Kepemimpinan Anies: Kalau Ada Masalah Jadi Tanggung Jawabnya, Kalau Prestasi Milik Bersama

10Berita, INI Materi kuliah dasar dari seorang Doktor kepada Mukidi:

- Jangan melipir apalagi mencari kambing hitam jika ada kekurangan/kesalahan.
- Prestasi adalah hasil kerja bersama, jangan didedikasikan hanya untuk puja-puji bagi dirinya sendiri.

Anies: Banjir dan Genangan di Jakarta Kemarin Itu Tanggung Jawab Saya
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/12/12/10160721/anies-banjir-dan-genangan-di-jakarta-kemarin-itu-tanggung-jawab-saya

Bertanggungjawab terhadap masalah yang ada
Tidak melipir
Tidak cari kambing hitam
Tidak salahkan anak buah

NAMUN... ketika ada Prestasi, maka itu milik bersama

Terima Anugerah Obsession Awards, Anies: Ini untuk Pegawai Pemprov

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima anugerah Obsession Awards 2018 pada kategori Best Achiever in Regional Leader di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (22/3/2018) malam. Anies bersyukur dan mengapresiasi penghargaan tersebut meskipun sesungguhya merasa belum pantas.

Anies menuturkan, bersama Wakil Gubernur Sandiaga Uno dirinya baru memimpin Jakarta sekitar lima bulan. Karena itu penghargaan ini dipersembahkan untuk jajaran Pemprov DKI Jakarta.

"Saya merasa ini adalah kerja dari teman-teman yang selalu bekerja dalam sunyi di Pemprov DKI Jakarta. Kepada mereka saya mewakili semuanya. Kalau saya katakan tidak mau menerima, seakan-akan Pemprov DKI tidak berkarya, karya ini adalah apresiasi. Ini untuk teman-teman yang selama ini bekerja di Pemprov DKI Jakarta," kata Anies, Kamis. (22/3/2018).

Link: http://www.inews.id/news/read/terima-anugerah-obsession-awards-anies-ini-untuk-pegawai-pemprov

Read More

Pemerintah Diminta Cabut PP tentang Hunian Bagi WNA

Pemerintah Diminta Cabut PP tentang Hunian Bagi WNA

10Berita –  Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut sebanyak 48,91% penduduk DKI Jakarta tidak mempunyai bangunan tempat tinggal berupa rumah milik sendiri. Itu artinya, hampir setengah dari jumlah warga DKI Jakarta tidak memiliki tempat tinggal atas namanya sendiri.

Menurut Bastian, warga Jakarta berhak memiliki hunian sendiri sebagai warga negara Indonesia, dimana, kata dia, hal ini sesuai dengan UU No 4 Tahun 1992 pasal 5 ayat (1).

Terlebih lagi, lanjut Presiden Gerakan Pribumi Indonesia itu, sejak pemerintah membolehkan warga negara Asing (WNA) memiliki hunian sendiri di Indonesia, sementara warga negara Indonesia masih banyak yang belum memiliki hunian sendiri.

“Tentu akan muncul persoalan, karena itu pemerintah sebaiknya mencabut PP No 103 tahun 2015 tentang hunian bagi WNA,” ujar Politisi Gerindra DKI, Bastian P Simanjuntak, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (23/3).

Bastian menegaskan kekhawatiran tersebut sangaltah wajar diutarakan, sebab, dalam pasal 27 UUD 45 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perkerjaan dan penghidupan yang layak. Dan, sambung Bastian, salah satu kebutuhan bagi kehidupan yang layak adalah hunian sendiri.

“Itu artinya pemerintah wajib menyediakan hunian bagi rakyatnya,” tandasnya.

Untuk itu, dirinya sangat mendukung Program DP Nol Rupiah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

“Program DP Nol rupiah menurut saya salah satu solusi jangka panjang yang dapat ditiru pemerintah pusat dan daerah lain dalam mengatasi persoalan hunian,” pungkas Bastian.

Sumber : Swamedium

Read More

NAHLOH! Warga Bongkar KLAIM "PDIP: Bagi-bagi Sertifikat Itu Jihad Jokowi, Bukan Ngibul"

NAHLOH! Warga Bongkar KLAIM "PDIP: Bagi-bagi Sertifikat Itu Jihad Jokowi, Bukan Ngibul"

10Berita, "PDIP: Bagi-bagi Sertifikat Itu Jihad Jokowi, Bukan Ngibul" -- demikian KLAIM PDIP menanggapi kritik keras Amien Rais.

"Harusnya ini semua (bagi-bagi sertifikat -red) diapresiasi oleh Pak Amien. Apalagi ini kan jihad Pak Jokowi sudah mewakafkan diri untuk berani pasang badan bagi-bagi tanah untuk rakyat, yang bisa saja di kemudian hari dipermasalahkan, kalau BPN-nya tidak benar bekerja," kata Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, seperti dilansir VIVAnews (19/3/2018).

Link: https://www.viva.co.id/berita/politik/1017741-pdip-bagi-bagi-sertifikat-itu-jihad-jokowi-bukan-ngibul

***

Namun KLAIM PDIP ini dimentahkan oleh seorang warga yang mengalami langsung soal bagi-bagi seritifkat.

Warga Sumatera Pak Akhmad Lakoni menuturkan di akun facebooknya:

"PANDAINYA KAU MENIPU RAKYAT"

Ini kisah nyata saya alami bukan hoax.

Beberapa waktu lalu sekitar 9 sertipikat tanah perkebunan saya di Manna (Kabupaten Bengkulu -red) yang saya urus dan bayar sendiri ternyata telah lama selesai, tetapi ditunda-tunda penyerahannya oleh BPN Kota Manna pada saya. Berulang kali saya tanya apa sebabnya, petugas selalu menjawab sabar nanti menunggu Jokowi yang akan menyerahkan. Dan bukan saya sendiri yang mengalami hal ini ada ratusan orang seperti saya alami di Manna itu.

Busyeeet, apa hubungannya dengan Jokowi? Oh My God Ternyata sertipikat masyarakat akan dijadikan alat PENCITRAAN seolah sertipikat itu HADIAH dari dia.

Karena berbulan-bulan ditunggu Jokowi tidak datang, setelah saya desak, akhirnya diserahkan petugas BPN. Tapi hati ini sudah sangat dongkol luar biasa.

Muak aku dengan keadaan seperti ini.

Nah sekarang pemberian sertipikat itu dikatakan jihad. Jihad palak lo !

Demikian seperti ditulis Pak Akhmad Lakoni di akun fbnya (21/32018).

Sumber: https://www.facebook.com/akhmadlakoni/posts/1621698487878688

PANDAINYA KAU MENIPU RAKYAT Ini kisah nyata saya alami bukan hoax. Beberapa waktu lalu sekitar 9 sertipikat tanah...
Dikirim oleh Akhmad Lakoni pada 20 Maret 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

ASAM di Gunung, GARAM di IMPOR

ASAM di Gunung, GARAM di IMPOR

10Berita, "ASAM di Gunung, GARAM di IMPOR" -- sebuah Meme yang beredar viral di media sosial.

Meme plesetan dari peribahasa yang terkenal "Asam di Gunung, Garam di Lautan".

Namun yang terjadi sekarang adalah "Asam di Gunung, Garam di Impor".

[Republika, 16 Maret 2018]
Jokowi Setuju Impor Garam 2,37 Juta Ton
http://republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/16/p5oc6b377-jokowi-setuju-impor-garam-237-juta-ton

[Kompas]
Izin Impor Garam Diteken Presiden Jokowi

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/16/155536326/izin-impor-garam-diteken-presiden-jokowi

Banjir Garam Impor di antara Janji Swasembada Jokowi

https://tirto.id/banjir-garam-impor-di-antara-janji-swasembada-jokowi-cGrq

[KataData]

Teken PP, Jokowi Alihkan Kewenangan Impor Garam dari Susi ke Menperin

https://katadata.co.id/berita/2018/03/16/teken-pp-jokowi-alihkan-kewenangan-impor-garam-dari-susi-ke-menperin

BAHKAN... ditengarai untuk muluskan IMPOR GARAM, Kewenangan yang dulunya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan DIALIHKAN ke Kementerian Perindustrian.

Pukulan Kedua Bagi Susi Pudjiastuti

Menteri Susi memang galak, gak bisa kompromi.

Seperti diketahui, Menteri Susi tidak sejalan dengan Menperin Airlangga Hartarto mengenai jumlah garam impor.

Presiden Jokowi akhirnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 2018 terkait kewenangan impor garam industri. Aturan baru tersebut mengubah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pemberi rekomendasi impor garam beralih ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Keputusan Jokowi mengeluarkan PP No 9 tahun 2018 membuktikan rezim impor garam masih berlanjut di tengah mimpi mencapai swasembada.

"ASAM di Gunung, GARAM di IMPOR"

[Video Jokowi 2014: "Dikit Dikit IMPOR"]

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More