Terkait Kasus Sukmawati, Polisi: Kami akan Menangani Kasus Ini Secara Profesional

Terkait Kasus Sukmawati, Polisi: Kami akan Menangani Kasus Ini Secara Profesional

10Berita, JAKARTA—Terkait pelaporan dugaan penistaan terhadap agama yang dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri atas puisi berjudul Ibu Indonesia yang menyinggung azan dan cadar dijelaskan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal.

Iqbal menjelaskan, dirinya akan menyakinkan kepada publik bahwa polri akan berkerja secara profesional menangani kasus ini.

“Prinsip kami saat ini sedang mengambil keterangan dari berbagai pihak terkait. Intinya kami bekerja profesional dalam menangani kasus ini,” kata Iqbal, pada Senin (9/4/2018) kemarin.

Meski Sukmawati telah menyampaikan permohonan maaf, Mabes Polri tetap akan meminta keterangan-keterangan dari semua pihak, termasuk ulama.

“Kasus ini masih berlanjut, karena belum masuk ke proses pro-justicia. Saat ini tahapan penyelidikan dilakukan, keterangan akan diminta,” ungkapnya.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar Aksi Bela Islam menuntut Sukmawati dipidana akibat puisi yang dibacakannya. Humas PA 212, Novel Bamukmin menilai Polri terkesan tak serius mengusut kasus dugaan penistaan agama tersebut.

Di lain sisi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin meminta laporan terhadap Sukmawati dicabut. Dia meminta persoalan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. []

SUMBER: SINDONEWS

Read More

Soal Tagar #2019GantiPresiden, Idrus Marham: Saya Yakin Banyak yang Dukung Jokowi

Soal Tagar #2019GantiPresiden, Idrus Marham: Saya Yakin Banyak yang Dukung Jokowi

10Berita, JAKARTA—Terkait maraknya hashtag dan gerakan #2019GantiPresiden yang tersebar di media sosial belakangan ini menjelang Pemilihan Presiden 2019 ditanggapi oleh Menteri Sosial, Idrus Marham.

Idrus mengatakan bahwa, dirinya tak percaya #2019GantiPresiden didasari oleh fakta-fakta di masyarakat, karena Idrus yakin, fakta menunjukkan sebaliknya, yakni lebih banyak orang yang mendukung Jokowi.

“Pak Jokowi kan hanya minta kita jujur, objektif, mari kita lihat fakta-fakta yang ada. Itu saja, kan,” kata Idrus , pada Senin (9/4/2018) kemarin.

Gerakan #2019GantiPresiden makin masif dilakukan, namun Idrus yakin masih banyak yang memberikan dukungan kepada Jokowi.

“Saya punya keyakinan, segera setelah ini, malah rakyat bukan hanya bagi-bagi kaus. Tetapi rakyat nanti akan membuat pernyataan mendukung Jokowi. Bukan kaus yang dibagi,” ujar Idrus.

Sebelumnya, beredar kaus dan gelang #2019GantiPresiden. Beredarnya kaus tersebut juga sempat disindir oleh Jokowi.

“Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #GantiPresiden2019 pakai kaus. Masak kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat,” ujar Jokowi. []

SUMBER: Detik News, Islampos.

Read More

Kebijakan Pemerintah Soal Impor Beras, SBY: Kondisi Tersebut Merugikan Petani dan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah Soal Impor Beras, SBY: Kondisi Tersebut Merugikan Petani dan Masyarakat

10Berita, SLEMAN—Terkait kebijakan Pemerintah soal impor beras yang semakin marak terjadi belakangan ini ditanggapi oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY sapaan akrab beliau mengatakan bahwa kebijakan impor tersebut dinilai tidak tepat. Ia pun mendesak pemerintah menghentikan impor beras.

kondisi ini tentunya merugikan petani dan masyarakat. Termasuk tidak mendukung swembada dan ketahanan pangan.

“Karena itu, kebijakan tidak boleh merugikan petani dan saat panen stop impor beras dari negara lain,” kata SBY, pada Senin (9/4/2018) kemarin.

Untuk itu pihaknya terus mendorong pemerintah agar bekerja lebih keras lagi, guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya pertanian menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan.

Sehingga produksinya akan surplus dan bisa swasembada. Imbasnya tidak perlu impor lagi. “Kedepan saya berharap Indonesia memiliki ketahanan pangan yang tinggi, sehingga impor beras tidak perlu dilakukan lagi,” harapnya.

Selain masalah impor beras, dalam kesempatan itu SBY juga mengungkapkan tentang kebijakan pemberian bantuan kepada keluarga kurang mampu berupa beras miskin (raskin) saat dirinya menjadi presiden.

Di mana dengan program tersebut diharapkan akan membantu meningkatkan kesejahteran masyarakat, sehingga tidak termasuk kategori kurang mampu lagi.

Hanya saja dalam kunjungannya ke berbagai daerah sering mendapatkan keluhan, raskin yang diberikan kualitasnya kurang bagus, bahkan tidak layak dikonsumsi.

“Karena itu, jika distribusi tidak tepat sasaran, seperti yang harusnya tidak berhak namun mendapatkan dan yang berhak justru tidak dapat, serta berasnya kualitasnya jelas, warga diminta lapor kepada pemerintah setempat,” pungkasnya. []

SUMBER: SINDONEWS, Islampos.

Read More

Dukung 2019 Ganti Presiden, Yusril: Kelompok Islam Tertindas di Era Jokowi

Dukung 2019 Ganti Presiden, Yusril: Kelompok Islam Tertindas di Era Jokowi

10Berita, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menegaskan sikapnya yang ingin ada pergantian presiden pada 2019. Banyak alasan yang mendasari keinginannya agar Joko Widodo (Jokowi) tak lagi terpilih sebagai presiden.

“Cukuplah satu periode. Saya pikir negara ini mengalami situasi yang agak berat,” ujar Yusril di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2018).

Yusril lalu menjabarkan alasan-alasan versinya soal pentingnya Indonesia punya pemimpin baru. Pertama, dia menyoroti soal ekonomi bangsa.

Empat tahun kepemimpinan Jokowi, kata Yusril, ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di mana-mana. Dia mengklaim punya contoh konkret.

“Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa,” ucap Yusril.

Sekali lagi Yusril menegaskan PBB akan beroposisi bila Jokowi kembali terpilih pada 2019. Jika skenario pilpres menjadikan Jokowi calon tunggal, PBB akan mengkampanyekan kotak kosong sebagai lawan eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Bahkan Yusril menyebut kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

“Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya,” ucap Yusril.

"Keadaan ini tidak terlalu baik dan lebih baik 2019 kita mencari presiden yang baru," ujar mantan Menteri Sekretaris Negara ini.

Sumber: detikcom

Read More

Politisi PDIP Sayangkan Kalau Anies-Sandi Lepas Saham Bir: “Pemasukannya Lumayan Besar…”

Politisi PDIP Sayangkan Kalau Anies-Sandi Lepas Saham Bir: “Pemasukannya Lumayan Besar…”

10Berita – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak asal melepas saham di PT Delta Djakarta. Dia berharap, pemprov mengkaji secara mendalam rencana penjualan saham tersebut.

“Dikaji dulu yang matang, jangan terburu-buru. Itu kan pemasukannya (ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) lumayan besar,” kata dia saat dihubungi, Senin (9/4).

Yuke menyadari, rencana pelepasan saham di PT Delta memang janji kampanye pasangan Anies-Sandi. Namun, dia menilai, Anies-Sandi perlu memikirkan kepentingan yang lebih besar yakni terkait pemasukan ke APBD.

Politikus PDIP itu menilai, dividen atau pembagian keuntungan dari laba perusahaan cukup besar. Yuke pun menyarankan agar Anies-Sandi lebih bijak dalam memutuskan hal tersebut.

“Kalau sekedar karena janji kampanye, saya rasa kurang wise (bijak) ya,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi mengaku sedang membahas rencana pelepasan saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta. Pemprov akan menemui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait rencana tersebut.

Halaman selanjutnya →

Halaman 1 2

“Itu (mekanisme pelepasan) masih dibahas. Ini kan perusahaan tbk (terbuka) ya, nanti masih kita bahas lah. Oh ya nanti pasti akan ke sana (OJK), secara resmi belum,” kata dia.

Michael mengatakan, saham pemprov di PT Delta sudah ada sejak tahun 1970-an. Saat itu, Ibu Kota di bawah kepemimpinan Ali Sadikin. Kini, saham yang dimiliki sebesar 26,25 persen. Jumlah itu merupakan gabungan dari 23,34 persen saham Pemprov DKI dan 2,91 persen milik Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal Jakarta.

Laba bersih DLTA pada 2013 sebesar Rp 270,4 miliar lalu 2014 naik menjadi Rp 288,4 miliar. Pada 2015 sempat turun menjadi Rp 192 miliar. Namun, pada tahun 2016, perusahaam mencatatkan keuntungan atau laba bersih perusahaan sebesar Rp 254 miliar.

Sementara tahun 2017 tercatat sebesar Rp 144 miliar. Dengan saham yang dimiliki, Pemprov DKI mendapat dividen atau pembagian keuntungan kurang lebih Rp 37 miliar. (jk/)

Sumber :Republika.co.id

Read More

Mengguncang Istana! POLLING TWITTER: 83% Warganet Dukung #2019GantiPresiden

Mengguncang Istana! POLLING TWITTER: 83% Warganet Dukung #2019GantiPresiden

10Berita, Gerakan #2019GantiPresiden semakin massif, viral, dan gencar. Berbagai atribut seperti kaos, mug, nama wifi, dll dengan memakai #2019GantiPresiden mulai menjamur.

Gerakan yang berawal dari media sosial ini juga mendapat dukungan luas dari warganet. Berbagai polling (jajak pendapat) di media sosial seperti Facebook dan Twitter dukungan netizen sangat luas.

Dalam polling di twitter terbaru yang dilakukan akun twitter @maspiyuuu sebanyak 83% netizen mendukung #2019GantiPresiden. Sangat telak!

Polling yang dilakukan pada 8-9 April ini diikuti LEBIH DARI 25 RIBU netizen (tepatnya 25.926). Menunjukan tingginya antusiasme warganet.

Tak ayal, Gerakan #2019GantiPresiden ini pun sudah mengguncang Istana.

Yang biasanya kalem, tiba-tiba meluap emosinya berpidato.

Apalagi kalo #2019GantiPresiden jadi kenyataan.

Kalo sang petahana menyebut 'Kehendak Allah' hanyalah nomor dua.

Maka kita meyakini bahwa 'Kehendak Allah' adalah yang pertama.

Kalo Allah berkehendak #2019GantiPresiden, maka tak ada kekuatan apapun yang dapat menghadang.

Kun fayakun... 

— #2019GantiPresiden 👍 (@maspiyuuu) 8 April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Khawatir Investasi China di Malaysia, Mahathir: Kami tak Dapat Apapun

Khawatir Investasi China di Malaysia, Mahathir: Kami tak Dapat Apapun

10Berita, Kuala Lumpur - Calon perdana menteri Malaysia dari kubu oposisi Mahathir Mohamad mengatakan, Malaysia menyambut baik investasi dari China selama perusahaan negeri itu mempekerjakan warga lokal, membawa modal, dan teknologi ke Malaysia. 

Namun, ujar politisi gaek berusia 92 tahun itu, dia tak melihat semua hal tersebut dilakukan para pengusaha China yang berinvestasi di Malaysia. 

"Kami tak mendapatkan apapun dari investasi. Kami tak menyukai itu," kata Mahathir di kantornya di Kuala Lumpur, Senin (9/4/2018). 

Komentar Mahathir ini merefleksikan keprihatinan meluas atas investasi China di berbagai negara Asia mulai dari Australia hingga Sri Lanka. 

Banyak negara berusaha mendapatkan keuntungan dari rencana China membangun infrastruktur bernilai ratusan miliar dolar. Namun, di sisi lain banyak negara juga khawatir akan menjadi terlalu trgantung terhadap China. 

Di Malaysia, investasi China memicu kekhawatiran terkait kesetaraan dan kedaulatan perekonomian negeri itu. Mahathir mengambil contoh Country Garden Holdings Co. Ltd yang berencana menanamkan investasi sebesar 100 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.377 triliun di Johor. Perusahaan ini akan membangun hunian berupa apartemen yang dihargai hingga 1 juta ringgit atau sekitar Rp3,5 miliar per unitnya. 

"Di Malaysia tak ada cukup orang kaya untuk membeli apartemen mewah seperti itu, sehingga yang akan masuk adalah orang asing," ujar Mahathir. "Tak ada negara yang senang jika orang asing membanjiri negara mereka," tambah dia. 

Dalam wawancara itu, Mahathir mengambil contoh Sri Lanka yang disebutnya "kehilangan banyak tanah" karena tak bisa mengembalikan utang dari China. Tahun lalu pemerintah Sri Lanka memberi sebuah perusahaan kongsi yang dimotori sebuah BUMN China hak pengelolaan pelabuhan Hambata di wilayah selatan negeri itu. Hak pengelolaan hampir satu abad itu terpaksa diberikan sebagai ganti pemutihan utang Sri Lanka terhadap China. 

"Banyak orang tidak suka dengan investasi China. Kami ingin membela hak rakyat Malaysia. Kami tak ingin menjual negeri ini kepada perusahaan asing yang akan mengembangkan seluruh kota," ujar Mahathir. 

Pihak pemerintah Malaysia belum menanggapi pernyataan Mahathir ini. Namun, PM Najib Razak pernah menepis kekhawatiran oposisi soal maraknya investasi China di Malaysia. 

"Ingat, investasi Malaysia di China pernah lebih besar ketimbang investasi China di Malaysia. Investasi Malaysia di luar negeri jauh lebih besar dibanding investasi asing di negeri ini," ujar Najib dalam konferensi Invest Malaysia 2018. 

China memang menjadi negara dengan investasi terbesar di Malaysia dengan kontribusi tujuh persen dari total investasi asing tahun lalu bernilai 54,7 miliar ringgit.

Sumber: kompas.com

Read More

Membaca Serangan Balik dan Ambang Batas Kesabaran Jokowi

Membaca Serangan Balik dan Ambang Batas Kesabaran Jokowi

10Berita, Tak biasanya Presiden Jokowi pidato di depan publik dalam nada yang tinggi. Jokowi biasanya selalu bicara dalam nada yang datar, disertai senyum. Benar dia pernah kedapatan beberapa kali pidato dengan nada tinggi, namun kebanyakan dalam konteks internal kabinet. Ia menegur beberapa menteri yang dinilai kinerjanya tidak baik. Di luar itu sebagai priyayi Jawa asal Solo, Jokowi mempunyai pengendalian diri yang sangat kuat.

Kali ini pidato Jokowi didepan ratusan relawan Gerakan Kemajuan 2018 yang sedang melaksanakan konvensi nasional di Bogor, sangat berbeda. Jokowi bicara dalam nada tinggi dengan ekspresi jengkel dan marah. Media menyebutnya sebagai “Serangan Balik Jokowi.”

Ada enam poin yang disoroti dalam pidatonya. Pertama, soal gerakan kaus #2019Ganti Presiden. Kedua, soal utang negara yang kian menggunung. Ketiga, dituduh sebagai antek asing dan PKI. Keempat, tahun 2030 Indonesia bubar. Kelima, adanya orang yang mengaku-ngaku berjasa dalam program pemerintah. Keenam, kritik harus berbasis data dan beri alternatif.

Mengapa Jokowi seperti kehilangan kontrol diri, atau kalau dalam bahasa anak sekarang “gak Jokowi banget?” Padahal di luar kesederhanaan, tampilannya yang kalem menjadi salah satu kekuatannya dibandingkan kompetitor utamanya Prabowo yang dikenal suka meledak-ledak?
Menurut Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun kesabaran Presiden Jokowi ada batasnya. Berbagai serangan kepada Jokowi dinilai sudah melampaui batas. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan. Tangan kanan Jokowi itu menyampaikan keherannya ada orang yang meragukan keislaman Jokowi, termasuk menuduhnya sebagai PKI. “Pak Jokowi sangat jengkel dengan berbagai tudingan tak berdasar,” ujarnya.

Di luar masalah personal, kejengkelan Jokowi tampaknya berkaitan dengan dampak elektoral akibat berbagai tuduhan, maupun kritik kepadanya. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas Jokowi stagnan, bahkan ada kecenderungan menurun.

Menurut sebuah sumber di kalangan istana, hasil survei adalah menu wajib yang harus selalu berada dalam tumpukan dokumen di meja kerja Presiden. Seorang anggota Wantimpres bercerita pernah bertemu dengan rombongan Litbang sebuah media di Istana Merdeka. Media ini secara berkala membuat publikasi hasil surveinya.

Presiden Jokowi secara rutin mencermati hasil survei. Dia juga secara berkala mendapat briefing berbagai kebijakan dan langkah apa yang harus dilakukan untuk dapat mendongkrak elektabilitasnya. Jadi jangan terlalu heran bila Jokowi melakukan berbagai aksi diluar kelaziman seorang presiden.

Dalam kunjungan ke Sukabumi Minggu (8/4) Jokowi mengendarai sepeda motor chopper warna emas, dan menjadi captain touring ke Pelabuhan Ratu. Jokowi bergaya bak remaja 90-an mengenakan jaket jeans ala Dilan, dan tak lupa melakukan selfie sebelum menstarter sepeda motornya.

Jokowi juga membagi-bagikan sembako ke warga sepanjang perjalanananya dari Bogor ke Sukabumi. Sejumlah video yang beredar di medsos menunjukkan sejumlah pasukan pengaman presiden (Paspamres) ikut sibuk membagi-bagikan kantong berisi sembako dengan logo Istana Presiden.

Jokowi juga secara gencar melakukan pembagian sertifikat tanah kepada rakyat. Targetnya pada tahun 2018 ini sebanyak 7 juta sertifikat. Di dalam sertifikat yang dibagikan selalu diselipkan poster dengan foto Jokowi. Istana membantah pembagian sertifikat dimanfaatkan untuk kampanye Jokowi. Namun agak sulit untuk membantah tidak adanya kepentingan politik di balik poster dan foto Jokowi tersebut
Semua langkah populis Presiden Jokowi tersebut jelas merupakan upaya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Dia mencoba membidik remaja milenial, dan segmen masyarakat kelas bawah yang relatif tak terpengaruh hiruk pikuk politik. Namun sejauh ini dampaknya tidak cukup signifikan.

Pra rilis dari survei terbaru Median menunjukkan data bahwa saat ini jumlah pemilih Indonesia yang tidak menginginkan kembali Jokowi sebagai presiden, kian besar. Jumlahnya bahkan lebih besar dari yang menghendaki dia kembali memimpin.
Ketika diajukan pertanyaan langsung apakah mereka akan memilih kembali Jokowi atau tidak, 46% menjawab “tidak.” Yang menjawab “ya”, hanya 45%. Jumlah ini sangat mengejutkan. Dengan mempertimbangkan perilaku pemilih (voting behavior) di Indonesia yang tidak biasa bicara terbuka, diperkirakan yang memutuskan tidak akan memilih kembali Jokowi, jumlahnya lebih banyak. Di atas 50%.

Secara psikologis berbagai hasil survei tersebut sangat mengganggu Presiden Jokowi. Membuatnya galau. Hal itu menjelaskan mengapa “hal-hal kecil” termasuk gerakan kaus #2019GantiPresiden bisa membuatnya sangat jengkel. Belum lagi berbagai tudingan yang menurutnya tidak berdasar.

Upaya kembali merangkul Prabowo

Dalam beberapa bulan ke depan, utamanya menjelang pendaftaran nama pasangan capres/cawapres pada bulan Agustus, merupakan waktu yang sangat krusial bagi Jokowi. Selain masalah elektabilitas, siapa yang akan digandengnya sebagai cawapres, dan siapa yang akan menjadi lawannya, sangat menentukan.

Untuk cawapres, Jokowi harus pandai-pandai melakukan negosiasi dengan partai-partai pendukungnya. Hampir semua partai, terutama PDIP bersaing keras mendapatkan jatah sebagai cawapres. Namun Jokowi dan timnya tentu punya kalkulasi sendiri. Dilihat dari besarnya oposisi di kalangan umat Islam, hampir dipastikan Jokowi berkepentingan untuk mendapatkan cawapres yang bisa menjadi representasi dan mengakomodasi kepentingan umat.

Kecuali bila Jokowi berhasil merangkul Prabowo sebagai wakilnya, atau mendorongnya tetap maju sebagai capres —seperti tercermin dari pertemuan Luhut dengan Prabowo– maka dia akan sangat pede menatap Pilpres 2019. Bergabungnya Prabowo dengan Jokowi, atau keputusannya untuk tetap maju sebagai capres, akan membuat para calon alternatif yang potensial bisa mengalahkan Jokowi, seperti Gatot Nurmantyo dan Anies Baswedan harus berjuang keras mendapatkan tiketnya.

Masalahnya apakah Prabowo mau? Bila bergabung menjadi cawapres Jokowi, elektabilitas Gerindra akan terjun bebas, karena mayoritas pemilih Gerindra tidak memilih Jokowi. Sementara bila Prabowo tetap nyapres, elektabilitas Gerindra akan melejit, namun peluang Prabowo mengalahkan Jokowi sangat kecil.

Politik itu seperti permainan catur yang rumit, penuh strategi yang pelik, tapi mengasyikkan. Mari kita tunggu bagaimana Jokowi memainkan bidaknya. Apakah dia bisa membuktikan dirinya sebagai raja, atau hanya pion yang dikorbankan dalam sebuah permainan?

Penulis: Hersubeno Arief [pi]

Sumber :Dakwah media 

Read More

Konsep Tauhid yang Fatal dalam Pidato Soal Kaos Jokowi, Apa itu?

Konsep Tauhid yang Fatal dalam Pidato Soal Kaos Jokowi, Apa itu?

10Berita — Siapa sangka sebelumnya, tagar #2019GantiPresiden ternyata sangat viral? Tagar yang salah satunya dipopulerkan dalam bentuk kaos itu bahkan mendapatkan reaksi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Saat menghadiri Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu 0(7/04/2018) lalu, Presiden Jokowi menyinggung kaos tersebut.

“Sekarang isunya ganti, kaos. Ganti presiden 2019. Ya kan? Pakai kaos. Masak kaos bisa ngganti presiden? Yang bisa ngganti presiden itu rakyat,” katanya setengah meledak-ledak.

“Kalau rakyat mau berkehendak, ya bisa. Kalau rakyat nggak mau, ya nggak bisa. Yang kedua ada kehendak dari Allah SWT. Masak pakai kaos itu bisa ngganti presiden,” imbuhnya.

Karuan saja, pidato Presiden itu mendapatkan respon balik dari warganet. Banyak yang bilang Jokowi terlihat panik. Padahal, sebelum kaos #2019GantiPresiden, sebelumnya sudah beredar kaos bertuliskan “Jokowi 2 Periode.”

Sayangnya, banyak lupa bahwa ada masalah tauhid yang perlu diluruskan dalam curhat Presiden Jokowi tersebut. Jokowi menyebut, hanya kehendak rakyatlah yang bisa mengganti presiden. Lalu setelah rakyat, yang kedua, ada kehendak Allah SWT.

Sahabat Ibnu Abbas, setelah mengingatkan bahwa menjadikan sekutu bagi Allah adalah syirik, dan syirik itu dosa yang lebih samar daripada jejak semut yang merayap di atas batu hitam di kegelapan malam, Ibnu Abbas memberikan beberapa contohnya.

“Atau perkataan seseorang kepada temannya,’ Atas kehendak Allah dan kehendakmu.’ Atau perkataan seseorang,’ Kalaulah bukan karena Allah dan fulan.’ Janganlah Engkau sebutkan di dalamnya, ’Fulan’. Semua ini adalah perbuatan syirik terhadap Allah.”

Menyebut mahluk sebagai sebab sebuah perkara berdampingan dengan Allah saja dilarang. Seperti ucapan, “Kalaulah bukan kehendak Allah dan kehendak rakyat, 2019 pasti ganti presiden.” Ucapan ini menganduk syirik, karena Allah disandingkan dengan makhluk.

Menyandingkan saja termasuk syirik, lalu bagaimana bila Allah dinomorduakan dengan ucapan: “Yang bisa ngganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat mau berkehendak, ya bisa. Kalau rakyat nggak mau, ya nggak bisa. Yang kedua ada kehendak dari Allah SWT?”

=============================

Link video lengkap klik di sini.
09.46 : “Sekarang isunya ganti, kaos ‘ganti presiden 2019’. Ya kan? Pakai kaos. Masak kaos bisa ganti presiden?”
10.06 : “Yang bisa ganti presiden itu rakyat. Kalau rakyat mau berkehendak, ya bisa. Kalau rakyat nggak mau, ya nggak bisa.”

Penulis: Tony Syarqi

Sumber : Kiblat.

Read More

Pimpinan STIE Ahmad Dahlan Protes Keras Kampusnya Dimintai Data Dosen

Pimpinan STIE Ahmad Dahlan Protes Keras Kampusnya Dimintai Data Dosen

10Berita , Jakarta – Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan (STIEAD) Tangerang memprotes tindakan Polisi dan TNI yang meminta data khatib dan dosen di kampusnya. Kegiatan tersebut dinilai meruntuhkan kultur kebebasan akademik.

“Ini kan kampus, kok sampai tentara maupun polisi masuk ke wilayah kampus yang punya kultur kebebasan akademik. Ini kok mirip-mirip jaman lampau yang rezim militerialistik, otoritarian. Itu menjadi pertanyaan,” kata Mukhaer Pakkana saat dihubungi Kiblat.net pada Senin (09/04/2018).

Mukhaer menilai bahwa tindakan tersebut tidak lazim. Sebab, jika pendataan dilakukan kepada masyarakat umum tentu tidak masalah. Namun, pendataan ini di kampus.

“Dan mereka juga kok nggak tahu ini Kampus Muhammadiyah yang punya jejaring lebih luas, tentu sekali sentak isu itu akan mengalir ke mana-mana,” tuturnya.

Mukhaer juga menyebutkan bahwa ia mendapat informasi, jika banyak khatib yang didatangi pihak keamanan setelah berkhutbah. Menurutnya, para khatib itu kemudian diminta tanda tangan.

“Dan saya akhirnya semakin kuat dugaan saya ada perintah. Tapi kemungkinan tidak akan menyebutkan ada perintah,” tukasnya.

Sumber : Kiblat.

Read More