20 Tahun PK/PKS: Mendaki Jalan Terjal

20 Tahun PK/PKS: Mendaki Jalan Terjal

 

Oleh: Sapto Waluyo
Direktur Center for Indonesian Reform

10Berita, BAGAIMANA partai politik merayakan hari kelahirannya? Biasanya, partai melakukan apel akbar yang diisi parade orasi atau pagelaran budaya, diselingi bakti sosial dan donor darah. Itu seremoni lazim, tapi tidak cukup bagi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam rangka memperingati mIlad ke-20, kader PKS melakukan konvoi sepeda balap (road bike) dari Semarang ke Jakarta menempuh jarak 508 kilometer. Tak tanggung-tanggung, Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari memimpin rombongan Tour de Jakarta itu. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah Sudirman Said melepas 45 penggowes sepeda beragam usia. Sebelumnya, kader PKS di wilayah Sumatera telah menaklukkan 8 gunung tertinggi di beberapa provinsi.

PKS ingin mendidik kader dan simpatisannya, bahwa perjuangan politik adalah perjalanan panjang yang membutuhkan stamina dan kerjasama tim untuk menyusurinya sampai ke tujuan. Politik bukan jalan pintas untuk meraih popularitas atau kursi kuasa, lalu mengakumulasi kekayaan dengan jalan haram. Seperti para pendaki gunung, kaum politisi sejati terlatih melewati jalan terjal penuh onak dan duri, demi mencapai puncak.

Puncak perjuangan bagi seorang politisi adalah ketika telah mampu menaklukkan egonya, lalu menyadari betapa kecil dirinya di batas cakrawala. Seluruh otoritas dan fasilitas yang dinikmatinya suatu hari akan fana, karena kekuasaan memang dipergilirkan menurut konstitusi manusia dan sunnah Tuhan.

PKS telah berkiprah selama dua dasawarsa, jika dihitung dari tanggal berdiri Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998. Karena PKS adalah kelanjutan dari PK yang tidak lolos electoral threshold pada pemilu tahun 1999. Sebenarnya tanggal berdiri PKS tercatat 20 April 2002. Dua entitas itu memberi warna unik dalam jagad politik Indonesia.

Terlalu mewah untuk menyebut kontribusi PKS dalam pembangunan bangsa (nation building), karena usia PKS masih tergolong muda dan belum tampil sebagai partai berkuasa seperti PDI Perjuangan, Golongan Karya atau Partai Demokrat. PKS juga tak memiliki tokoh flamboyan yang berpeluang besar untuk menjadi Presiden RI semisal Prabowo Subianto dari Gerindra. Tetapi, sangat tak adil untuk mengabaikan sumbangsih PKS dalam pembentukan karakter politik Indonesia kontemporer. Dirk Tomsa (2011) menyatakan proses demokrasi telah membuat kekuatan radikal Islam menjadi lebih moderat dan itu membentuk kualitas demokrasi Indonesia lebih matang.

Pandangan itu terkesan mencurigai kekuatan politik Islam adalah ancaman bagi eksistensi Indonesia sebagai bangsa multietnik. Padahal, kenyataannya sejak masa kemerdekaan Indonesia, tokoh Islam melalui organisasi massa dan partai politik Islam menjadi aktor terdepan dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PKS selalu menisbatkan diri sebagai penyambung rantai sejarah nasional sebagaimana diungkapkan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf al-Jufri.

Pada tahun 2009, mantan PM Singapura Lee Kuan Yew berkunjung ke Indonesia dan berdialog dengan Hidayat Nur Wahid yang saat itu menjabat Ketua MPR RI. Lee bertanya tentang perkara tak terduga, “Bagaimana masa depan Indonesia dan Asia Tenggara jika PKS kelak memenangi pemilu di Indonesia?”. Hidayat tak langsung menjawab karena mafhum arah pertanyaan tokoh senior seangkatan dengan mantan Presiden Soeharto.

Hidayat memberikan contoh kongkrit kemenangan PKS di Provinsi DKI Jakarta pada pemilu tahun 2004 ternyata tidak melahirkan gerakan talibanisme seperti dipropagandakan sebagian orang. Contoh lain di wilayah timur Indonesia, kader PKS yang menjadi Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba) tak mengubah kabupaten di Provinsi Maluku Utara itu menjadi zona intoleran dan penuh kebijakan diskriminasi. Semua wilayah yang dipimpin kader PKS relatif stabil dan lebih maju, seperti Provinsi Jawa Barat (Gubernur Ahmad Heryawan) dan Sumatera Barat (Gubernur Irwan Prayitno).

Setahun sebelumnya Hidayat diundang ke Singapura untuk berdiskusi bersama akademisi dan mahasiswa berbagai bangsa di kampusNational University of Singapore (NUS). Hidayat berbicara tentang masa depan politik Islam di Indonesia dan kontribusinya bagi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Sebagai pengantar tampil tokoh pemikir Kishore Mahbubani yang memuji perkembangan demokrasi di Indonesia, bahkan dinilainya lebih maju dari Amerika Serikat.

Perbincangan intelektual semoga menepis segala kecurigaan tidak hanya terhadap PKS, melainkan juga kepada semua kekuatan politik Islam. Hidayat juga pernah menjadi pembicara dalam konperensi di Madrid, Spanyol (2008) tentang dialog antaragama dan menjadi penasehat untuk King Abdullah bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) yang berkantor di Wina, Austria.

Tokoh lain seperti KH Hasyim Muzadi dan Prof. Din Syamsuddin menduduki pimpinan International Conference of Islamic Sholars (ICIS) dan Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations(CDCC). Kebetulan Kiai Hasyim, Profesor Din dan Doktor Hidayat adalah alumni Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Fakta itu semestinya menempatkan PKS dalam satu barisan dengan gerakan Islam arus utama di Indonesia, sebagaimana Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas atau parpol berbasis Islam lainnya.

Namun, persepsi publik bisa jungkir-balik, apalagi di zaman informasi internet; tatkala fakta, opini atau provokasi bercampur-baur. Masih ada segelintir orang yang berinsinuasi bahwa PKS adalah agen asing membawa ideologi Wahabisme. Pekan lalu (14/4) Hidayat berbicara di depan forum internasional di Istanbul, Turki tentang pengalaman Indonesia mengelola masa transisi demokrasi. Di antara tokoh yang hadir: Rashid Gannouchi (Tunisia), Tawakkul Kharman (penerima hadiah Nobel dari Yaman), Mahathir Mohammad (Malaysia), Sami Uryan (Palestina), M. Hasan Walad Dedew (Mauritania) dan lainya. Hidayat menjelaskan peran ormas dan partai Islam –termasuk PKS– dalam mengawal proses demokratisasi sejak reformasi 1998 hingga pemerintahan Joko Widodo.

Bila kini PKS dipersepsikan sebagai kekuatan oposisi kritis yang lantang menyuarakan #2019GantiPresiden, maka perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika politik nasional. PKS adalah partai yang lahir dari rahim reformasi, dalam dirinya tertanam DNA perubahan yang fundamental. PKS melihat gejala stagnansi dalam kepemimpinan nasional di tengah populisme yang semakin menguat. Untuk itu, rakyat harus disodorkan alternatif agar pemilihan umum sebagai sarana demokrasi benar-benar berkualitasmenjadi alat uji pembuktian janji dan komitmen para elite politik. Jangan sampai kaum politisi berubah menjadi pemberi harapan palsu.

Platform Kebijakan Pembangunan PKS (2017) secara komprehensif membahas problem nasional dan menawarkan solusi. Regenerasi kepemimpinan nasional merupakan salah satu topik serius yang ditekuni PKS dengan membangun sistem pembinaan sumber daya manusia yang tangguh, bukan semata sistem kaderisasi yang tertutup dan terbatas. Mantan Menristek RI, Suharna Surapranata, adalah sosok paling bertanggung-jawab dalam perumusan platform PKS dan menawarkan gagasan terbuka tentang agenda transformasi bangsa.

Khusus dalam pasal pemberdayaan SDM, platform PKS menggambarkan kurva pembelajaran terdiri dari empat tahap penting, yakni: pematangan diri, pematangan kemampuan, pematangan peran dan kearifan filosofis. Pada tahap awal pembinaan SDM diarahkan untuk mengenal jatidiri dan mengembangkan integritas serta kompetensi teknis. Tahap selanjutnya menerapkan ilmu dan kompetensi serta membangun lobi untuk mempengaruhi kebijakan. Tahap ketiga memantapkan peran di level nasional dan internasional serta merakit jaringan kolaborasi. Dan tahap terakhir, menjadi rujukan dalam pemecahan masalah di tingkat nasional maupun internasional. PKS tidak hanya berdiskusi tentang bonus demografi, tetapi memulai langkah kongkrit untuk menghadapinya.

Satu contoh kecil tentang perhatian PKS dalam pembinaan SDM ialah seorang kadernya, Faris Jihady, yang menempuh ujian tesis magister bidang Tafsir al-Qur’an di King Saud University, dua hari menjelang milad PKS (18/2). Judul tesisnya: “Al-Istidlal bil Ayat al-Qur’aniyah fi Kutub as-Siyasah as-Syar’iyah, Dirasah Tahliliyah” (Studi Analitis Penggunaan Dalil Ayat al-Qur’an dalam Literatur Politik Islam). Penelitian itu tentang dalalah ushul fiqh dan qawaid tafsir dari tiga buku utama politik Islam: al-Ahkam al-Sulthaniyah (al Mawardi), Tahrir al-Ahkam fi Tadbiri Ahli al-Islam (Ibn Jamaah), danSiyasah Syar’iyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ri’ayah (Ibn Taimiyah). Kajian kitab klasik dikomparasikan dengan 20 kitab tafsir dari era salaf hingga kontemporer. Hasilnya: cum laude. Dengan penguji: Dr. Shalih bin Nashir an-Nashir, Prof. Dr. Nashir bin Muhammad al-Mani’, dan Dr. Muhsin bin Hamid al-Muthiri.

Faris adalah putra kedua dari Mutammimul Ula (mantan anggota DPR RI dari Fraksi PKS) dan Wirianingsih (Ketua DPP PKS Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Ketahanan Keluarga). Ia mewakili generasi baru PKS, disamping PKS Muda yang vokal dan kritis. Mas Tamim dan Mbak Wiwik adalah tipikal keluarga PKS yang beranak banyak (10 orang) dan semuanya penghafal al-Qur’an. Faris tidak hanya menekuni karir akademis, tetapi juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan peduli dengan permasalahan nasional/global.

Bayangkan, ada ribuan (bahkan jutaan) anak muda yang menempuh jalan sunyi akademisi dan profesi, menggagas karya seni-budaya dan inovasi teknologi, atau menggerakkan swadaya masyarakat dan wirausaha. Mereka tidak disorot publik dan tidak pula terlalu eksis di media sosial. Tetapi, inisiatif dan karya mereka akan menentukan masa depan Indonesia. Mereka itulah yang menuntut perubahan dan memastikan regenerasi kepemimpinan nasional.

Menyambut milad ke-20, PKS membuka diri kepada seluruh lapisan masyarakat yang ingin berpartisipasi memperbaiki kondisi negeri ini. Tidak guna saling menghujat, menghabiskan energi untuk mempertahankan posisi dan klaim justifikasi. Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, PKS terbuka bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Tapi, orang yang ingin bergabung ke PKS untuk menikmati jabatan empuk, dia keliru. Karena PKS, mengajak kader dan simpatisannya untuk mendaki jalan terjal (al-aqabah) demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. []

Sumber :Islampos.

Read More

Dibungkam SBY, Roy Suryo Mohon Pamit dan Tenangkan Diri di Luar Negeri

Dibungkam SBY, Roy Suryo Mohon Pamit dan Tenangkan Diri di Luar Negeri

 

10Berita  - Teguran Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepada Roy Suryo lewat Whats App (WA) ternyata hanya dikirim kepada tiga orang. Lalu, siapa yang membocorkannya?

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menyebut, pesan WA tersebut hanya dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal Hinca IP Pandjaitan, Kadiv Komunikasi Politik Imelda Sari, dan dirinya.

Mungkinkah pesan itu dibocorkan Hinca atau Imelda? "Saya bukan tipe orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Apalagi kalau itu sebenarnya sahabat sendiri dan mengumbarnya keluar," kata Roy seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (22/4/2018).

Dalam pesan WA tersebut, SBY meminta Roy Suryo untuk sementara tidak lagi tampil di acara talk show televisi atau media lain. Roy dinilai banyak menyampaikan pernyataan yang tak sesuai dengan posisi dan kebijakan partai.

Roy menilai, oknum pembocor informasi di internal Demokrat sangat berbahaya. Sebab pesan internal dari ketua umum saja bisa bocor kemana-mana.

Meski begitu, Menteri Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu II itu mengaku akan mematuhi pesan ketua umum tersebut. Roy langsung pamit untuk menjauh dari hiruk pikuk media seperti perintah SBY.

Roy dijadwalkan berangkat ke luar negeri dalam sepekan ke depan. Kepergiannya itu terkait tugasnya sebagai anggota Komisi I DPR RI.

Sumber : Rakyatku.com

Read More

Pemimpin Tanpa Rasa Bersalah: Refleksi Cak Nun atas Kepemimpinan Jokowi

Pemimpin Tanpa Rasa Bersalah: Refleksi Cak Nun atas Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Emha Ainun Nadjib (Cak Nun)

10Berita, Di tengah Bapak kami bercerita tentang “Kenapa Bukan Sunan Kalijaga saja yang jadi Sultan”, “Kenapa pendiri Jombang tidak duduk memimpin Jombang”, “Amanah Cincin dari Mbah Kholil Bangkalan”, “Aliran Pencak Silat Ki Tebuireng” — Kakak lagi-lagi mengejar soal rasa bersalah sebagai modal utama pada jiwa seorang pemimpin.

Karena di tengah kisah-kisah itu Bapak nyeletuk: Rakyat yang paling sial di suatu desa, atau yang paling celaka di suatu Negara, adalah kalau pemimpinnya tidak punya rasa bersalah.

“Apa ada pemimpin yang seperti itu”, Kakak nyeletuk.

“Kenapa tidak”, jawab Bapak, “Banyak faktor yang bisa menjadi sebab seorang pemimpin tak punya rasa bersalah”

“Contohnya, Pak”

“Banyak sekali. Umpamanya: orang menjadi pemimpin karena ambisi pribadi. Menjadi pemimpin karena karier. Menjadi pemimpin karena direkayasa oleh sindikat penjudi dan penjahat. Menjadi pemimpin untuk menumpuk kekayaan…”

“Kok mengerikan begitu”, kata Kakak.

“Ada juga karena ia memang tidak paham bahwa menjadi pemimpin adalah menjadi buruhnya rakyat. Sehingga ia tidak sungguh-sungguh dan tidak lengkap menguasai peta permasalahan yang ditanganinya, sehingga ia tidak punya ukuran untuk menilai apakah ia sedang melakukan kebenaran atau kesalahan”

“Tapi benar atau salah kan tergantung pijakan pandangnya”, Kakak membantah, “Seorang Kepala Negara bisa merasa benar menurut kepentingan kekuasaannya, tapi bisa salah kalau dilihat dari kedaulatan rakyat atas kesejahteraannya”

Bapak menjelaskan: “Justru yang saya maksud adalah pemimpin yang tidak mampu mengurai beda antara kepentingannya untuk melestarikan kekuasaannya, dengan hak-hak rakyat untuk mendapatkan keadilan”

“Apa mungkin suatu bangsa atau rakyat memilih pemimpin yang tidak memiliki tata logika untuk memilah dua konteks itu, bahkan tidak menguasai peta permasalahan?”

“Kenapa tidak”

“Apa sedemikian terbelakangnya rakyat Negara itu sehingga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin?”

“Kalau rakyatnya memiliki hak pilih yang otentik, seharusnya hal itu tidak terjadi”, jawab Bapak, “tetapi kalau dalam demokrasi yang berlangsung rakyat tidak punya peluang untuk benar-benar memilih pemimpin dengan nurani dan perhitungan akal sehatnya, bisa saja yang terpilih adalah Presiden yang lebih parah dibanding yang kau tanyakan itu”

“Kok bisa rakyat tidak punya peluang untuk memilih pemimpinnya?”

“Karena rakyat hanya dipilihkan oleh partai-partai politik. Ibarat pasar, ada beribu, bahkan berjuta makanan, tetapi partai politik hanya mengambil satu atau dua atau tiga makanan saja. Dan rakyat hanya punya peluang untuk memilih satu di antara dua atau tiga itu”

“Apa partai politiknya sedemikian bodohnya sehingga memilihkan satu dua makanan busuk untuk dipilih oleh rakyatnya?”

“Tidak harus bodoh. Mungkin justru sangat pandai. Hanya saja kriteria yang mereka pakai bukan kualitas kepemimpinan. Calon pemimpin dipilih berdasarkan tawar-menawar harga, berdasarkan lalulintas keuangan. Mereka saling menghitung calon-calon mana saja yang paling bisa dipakai untuk mengeruk keuntungan. Bisa saja yang dipilih adalah boneka, patung atau berhala. Yang penting menguntungkan”

“Kenapa rakyat mau memilih boneka, patung atau berhala untuk menjadi pemimpinnya?”

“Karena partai politik memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya. Calon pemimpin ditampilkan dengan pencitraan, pembohongan, dimake-up sedemikian rupa, dibesar-besarkan, dibaik-baikkan, diindah-indahkan, dihebat-hebatkan”

“Itu bukan politik namanya, Pak, itu kriminal”

“Memang bukan politik, melainkan perdagangan. Bukan demokrasi, melainkan perjudian. Memang bukan kepemimpinan, tapi talbis. Kalau dipaksakan untuk disebut demokrasi, ya itu namanya Demokrasi Talbis”

“Talbis itu apa to Pak?”

“Talbis adalah Iblis menemui Adam di sorga dengan kostum dan make up Malaikat, sehingga Adam menyangka ia adalah Malaikat. Maka Adam tertipu. Rakyat adalah korban talbis di berbagai lapisan. Mereka dibohongi sehingga menyangka bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin, padahal boneka. Boneka yang diberhalakan melalui pencitraan”

“Apakah pemimpin yang demikian bisa berkuasa?”

“Yang benar-benar berkuasa adalah botoh-botoh yang membiayainya. Setiap langkahnya dikendalikan oleh para botoh. Setiap keputusannya sudah dipaket oleh penguasa modal. Ia tidak bisa mandiri, karena dikepung oleh kelompok-kelompok yang juga saling berebut demi melaksanakan kepentingan masing-masing”

“Apa ia tidak merasa malu menjadi boneka?”

“Itu satu rangkaian: tidak merasa bersalah, tidak malu, tidak tahu diri, tak mengerti bahwa ia sedang menyakiti dan menyusahkan rakyatnya, tidak memahami posisinya di hati masyarakat, tidak punya cermin untuk melihat wajahnya”

“Sampai separah itu, Pak?”

“Tidak punya konsep tentang martabat manusia, harga diri Bangsa dan marwah Negara. Hanya mengerti perdagangan linier dan sepenggal, tidak paham perniagaan panjang yang ada lipatan dan rangkaian putarannya. Tidak memahami tanah dan akar kedaulatan, pertumbuhan pohon kemandirian, dengan timeline matangnya bunga dan bebuahannya. Pemimpin yang demikian membawa bangsanya berlaku sebagai pengemis yang melamar ke Rentenir…”

“Pemimpin yang seperti itu akhirnya pasti jatuh dan hancur”, kata Kakak.

“Belum tentu”, kata Bapak, “Jangan lupa bahwa kalau para botoh mampu mengangkat berhala ke kursi singgasana, berarti mereka juga menguasai seluruh perangkat dan modalnya untuk bikin apa saja semau mereka di Negara itu. Juga selalu sangat banyak orang dan kelompok yang mencari keuntungan darinya, bahkan menggantungkan hidupnya. Sehingga mereka membela boneka itu mati-matian. Mereka selalu mengumumkan betapa baik dan hebatnya pemimpin yang mereka mendapatkan keuntungan darinya, sampai-sampai akhirnya mereka yakin sendiri bahwa ia benar-benar baik dan hebat. Uang, kekuasaan dan media, sanggup mengumumkan sorga sebagai neraka, dan meyakinkan neraka adalah sorga”

_________________

Sumber: https://www.caknun.com/2017/pemimpin-tanpa-rasa-bersalah/

Read More

Soal Bantuan Langsung Lempar: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

Soal Bantuan Langsung Lempar: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia?

10Berita,   Jika saja senyuman yang dilempar, atau lambaian tangan seperti selayaknya dilakukan para pesohor juga petinggi negara, barangkali tak jadi buah bibir.

Di sela kunjungannya ke daerah, ia membagikan barang kepada rakyat yang berada di sisi jalan dengan cara melempar-lempar. Dalam video rekaman Romahurmuzy yang sempat viral dan menjadi polemik, juga nampak jelas bagaimana Jokowi membagikan barang dengan melempar langsung ke arah rakyat.

Boleh jadi pembisik Jokowi memberi saran demikian agar citra dekat dengan rakyat semakin terpatri. Tapi jika dipikir sekali lagi, apakah tepat jika seorang pemimpin mewujudkan kepeduliannya kepada rakyat dengan cara melemparkan barang? Kenapa tidak berhenti sejenak dan membagikan secara manusiawi agar pencitraan itu semakin sempurna.

Barangkali orang menilai hal tersebut sebagai soal teknis, meskipun sebagian lain menyoalnya sebagai perkara etika.

Namun yang lebih substansi dari semua itu adalah, jika seorang pemimpin ingin benar-benar hadir di hati rakyatnya, maka yang diperlukan bukanlah pencitraan, melainkan keberpihakan.

Sebagai penguasa hari ini, yang harusnya dikeluarkan oleh Jokowi bukan opini, bukan pula citra diri, melainkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat Indonesia.

Saya tekankan sekali lagi, rakyat Indonesia, bukan rakyat asing yang datang berduyun sebagai pekerja di saat rakyat kita susah setengah mati mendapat pekerjaan.

Jika partai di mana Jokowi bernaung, pernah demikian kritis terhadap “Bantuan Langsung Tunai” di era SBY sebagai suatu tindakan atau kebijakan yang tidak mendidik dan cenderung melemahkan rakyat, maka apakah solusi terbaik untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia dengan memberikan “Bantuan Langsung Lempar”? Saya pikir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak bisa diwujudkan dengan Bantuan Langsung Lempar.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah soal serius menyangkut nasib ratusan juta rakyat. Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan keberpihakan penguasa terhadap rakyatnya.

Hal yang seharusnya dilakukan dalam waktu yang tersisa ini adalah berupaya sekuat tenaga untuk menepati daftar panjang “Berpuluh Janji” yang terucap saat kampanye, mewujudkan Nawacita yang sudah jarang disebut-sebut lagi, dan berpegang pada prinsip Trisakti apapun resikonya.

Kesejahteraan rakyat tidak tercukupi dengan pencitraan, rasa lapar rakyat tidak dikenyangkan dengan senyuman, kedekatan penguasa dengan rakyat seharusnya bukan kedekatan artifisial.

Kedekatan dengan rakyat adalah keniscayaan bagi penguasa yang kebijakan-kebijakannya pro rakyat.

Tanpa semua ikhtiar itu, maka rasanya ajal politik Jokowi selesai di tahun 2019. Sebab rakyat akan dengan sendirinya mencari pemimpin baru yang berpihak dan keberpihakan itu tercermin dari kebijakan-kebijakan sang pemimpin.

Penulis: Ir. Iwan Sumule (Ketua DPP Partai Gerindra Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaa)

Sumber :Portal Islam 

Read More

Selamatkan Demokrat dari Tangan SBY, Pendiri Partai Desak Vence Rumangkang Bikin Kongres Luar Biasa

Selamatkan Demokrat dari Tangan SBY, Pendiri Partai Desak Vence Rumangkang Bikin Kongres Luar Biasa

10Berita, KONFRONTASI- Pendiri Partai Demokrat Hengky Luntungan yang tercantum dalam Akte Pendirian Partai Demokrat dengan nomor 45, mendesak kepada Penggagas dan Pendiri Utama Partai Demokrat Vence Marthin Rumangkang untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dalam rangka menyelamatkan Partai yang telah didirikannya.. Menurut Hengky, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya memikirkan dinastinya saja tanpa memberikan kesempatan kepada kader yang telah bertahun-tahun di partai demokrat.

“Memalukan! Agus (AHY) itu baru anak kemarin sore di Partai Demokrat, ibarat baru bangun tidur atau masih bermimpi, kenapa dipaksakan untuk maju di pilpres 2019,” tegas Hengky Luntungan di Jakarta, Sabtu (14/4/2018).

Menurut Hengky, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hanya memikirkan dinastynya saja tanpa memberikan kesempatan kepada kader yang telah bertahun-tahun di partai demokrat.

Selain itu, masih kata Hengky, selama kepemimpinan SBY, Partai Demokrat mengalami penurunan kepercayaan dari masyarakat dan banyak kader yang terlibat kasus korupsi.

Untuk itu, Kami selaku Pendiri Partai Demokrat yang tercantum dalam Akte Pendirian Partai, mendesak kepada Penggagas dan Pendiri Utama Partai Demokrat Vence Rumangkang untuk menggelar mossi tidak percaya melalui Kongres Luar Biasa (KLB).

“Kepada Yth, Bapak Vence Rumangkang, kami para pendiri mendesak untuk segera membuat PETISI BERSAMA dengan seluruh DPD/DPC PD di seluruh Indonesia untuk segera menggelar KLB demi menyelamatkan Partai Demokrat yang KITA BESARKAN DAN KITA DIRIKAN bersama,” demikian Hengky Luntungan.

Untuk diketahui, Penandatanganan akte pendirian Partai Demokrat dilakukan di hadapan notaris Aswendi Kamuli, SH – bertempat di kantor Wisma Graha Pratam lantai 11, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, yang dihadiri 46 orang yang turut menandatangani akte pendirian partai. Kemudian, 53 orang lainnya yang tidak hadir, memberi kuasa penuh kepada Vence Rumangkang untuk menandatangani akte pendirian partai tersebut. Namun, pencantuman tanggal akte pendirian adalah pada Senin, 10 September 2001.

Sumber :Konfrontasi 

Read More

PKB Dan Golkar Bakal Gigit Jari, Ini Sebabnya

PKB Dan Golkar Bakal Gigit Jari, Ini Sebabnya

Jokowi dan Muhaimin Iskandar (Sumber Gambar : https://statik.tempo.co)

10Berita, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sudah mendeklarasikan diri sebagai Cawapres Jokowi, meski PKB belum bergabung dalam koalisi Jokowi. Untuk kepentingan tersebut bahkan PKB sudah membentuk posko JOIN. JOIN merupakan akronim dari Joko Widodo-Muhaimin.

Posisi Cawapres Jokowi tidak hanya di incar oleh oleh PKB, tapi juga oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Jokowi. Salah satu partai yang memberikan isyarat untuk posisi tersebut adalah Golkar.

Airlangga Hartanto dan Jokowi (Sumber Gambar : https://statik.tempo.co)

Meski tidak seterus terang PKB, Golkar mengharapkan agar Ketua Umumnya Airlangga Hartanto bisa dipilih sebagai Cawapres Jokowi. Harapan Golkar ini sebenarnya bisa dipahami, karena sebagai partai besar tentu mengincar posisi yang tidak kecil.

Namun, sepertinya baik PKB maupun Golkar harus siap-siap gigit jari. Pasalnya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama Jokowi sudah menyiapkan salah satu kadernya untuk menjadi Cawapres Jokowi.

Sukur Nababan (Sumber Gambar : https://asset.kompas.com)

Ketua DPP PDIP Sukur Nababan, seperti jawapos.com (21/04/18) menyatakan bahwa dalam hal Cawapres Jokowi, PDI Perjuangan akan memperioritaskan putri Ketua Umum PDI Perjuangan, Puan Maharani. Namun, untuk kepentingan ini baru akan dibahas setelah Pilkada serentak.

Meski belum ada keputusan resmi tentang siapa yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019, namun dengan memperioritaskan Puan, maka akan sangat kecil peluang bagi calon lain. Pasalnya kita tau bahwa pengambil kebijakan strategis di PDI Perjuangan adalah Megawati.

Megawati dan Jokowi (Sumber Gambar : https://asset.kompas.com)

Meski Jokowi saat ini merupakan seorang Presiden, tetap saja Jokowi tidak punya kendali atas PDI Perjuangan. Jokowi hanya seorang petugas partai, yang harus senantiasa taat dan tunduk pada putusan partai.

Masuknya nama Puan Maharani sebagai sosok yang diperioritaskan untuk mendampingi Jokowi tentu saja bukan hal yang mengagetkan. Mengingat Puan merupakan calon pewaris tahta PDI Perjuangan yang dipersiapkan untuk mengganti Megawati.

Megawati dan Puan Maharani (Sumber Gambar : https://asset.kompas.com)

Megawati dan PDI Perjuangan punya segudang pengalaman, tentu hal ini sudah dihitung dan ditimbang untung ruginya. Tingginya popularitas dan elektabilitas Jokowi akan dimanfaatkan oleh PDI Perjuangan untuk mengorbitkan Puan.

Menempatkan Puan dalam posisi Cawapres Jokowi hanya merupakan salah satu strategi PDI Perjuangan untuk mendongkrak popularitas Puan. Popularitas dan elektabilitas Puan menjadi indikator penting bukan untuk Pilpres 2019, tapi untuk Pilpres 2024.

Kalau hal ini menjadi kenyataan maka bisa dipastikan PKB dan Golkar bakal gigit jari. Bagaimana menurut sahabat UCers, setuju dengan saya? Silahkan tulis pendapat para sahabat di kolom komentar di bawah ini.

Sumber :

Https: //www.jawapos.com/read/2018/04/21/206187/pdip-prioritaskan-putri-megawati-jadi-cawapresnya-jokowi

Read More

Israel Bakalan Digempur Rudal Gara-gara Bocorkan Data Militer Iran

Israel Bakalan Digempur Rudal Gara-gara Bocorkan Data Militer Iran

presstv.com

10Berita, Dilansir dari sputniknews.com (20/4/2018), Pejabat senior dalam jajaran militer Iran Brigjen. Hossein Salami telah memberikan ancaman kepada Israel yang telah membocorkan data militernya kepada media lokal di Israel.

Salami menyatakan akan mengirimkan rudal-rudal milik angkatan bersenjata Iran sebagai hukuman kepada Israel yang telah berani memberikan data terkait sejumlah fasilitas militer Iran yang berada di Suriah.

irna.ir

Jenderal Salami sangat yakin bahwa rudal miliknya negaranya bisa menjangkau semua wilayah Israel termasuk semua pangkalan udara negeri zionis yang menjadi tulang punggung Angkatan Udara Israel untuk melancarkan serangan udara.

Israel selama ini mengandalkan kekuatan udara untuk melancarkan serangan ke basis-basis pertahanan musuhnya, seperti yang terjadi pada 9 April 2018 di mana Israel menyerang pangkalan udara T-4 di Suriah yang dijadikan pangkalan militer oleh Iran.

alalam.ir

Pernyataan Jenderal Iran tersebut seakan menandakan bahwa ia dan negaranya sama sekali tidak takut terhadap dampak yang akan terjadi seandainya Iran benar-benar melakukan serangan ke Israel.

Amerika Serikat (AS) yang menjadi sekutu terdekat Israel tentu tidak akan tinggal diam jika Iran menyerang negara yang sangat penting bagi negeri Paman Sam itu, malahan hal ini bisa dijadikan AS sebagai alasan untuk menyerang Iran.

Sumber : UC News

Read More

Dugaan Diskriminasi: Dana CSR Telkom 3,5 M Untuk Gereja, 100 Juta Untuk Masjid, Umat Islam Protes!

Dugaan Diskriminasi: Dana CSR Telkom 3,5 M Untuk Gereja, 100 Juta Untuk Masjid, Umat Islam Protes!

(Mustofa Nahrawardaya)

10Berita, Corporate Social Responsibilty (CSR) PT. Telkom diduga diskriminatif. Hal ini dinilai akan menjadi masalah ke depannya, karena BUMN tersebut terkesan pilih kasih dalam memberikan dana santunannya ke publik.

Koordinator Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), Jamal, mengatakan diskriminasi ini terasa di dalam berbagai kegiatan CSR PT Telkom. Mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.

"Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar," kata Jamal dalam siaran persnya yang diterima TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Rabu (18/4/2018).

Sementara itu, bantuan untuk masjid raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan gereja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah.

"Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional," ujar dia.

Bukan cuma Jamal dari MPK, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) juga menyayangkan apa yang menjadi sikap dari PT Telkom. Meski tidak ada aturan tertulisnya, namun bantuan keagamaan itu harusnya tidak boleh dibeda-bedakan.

"Tidak boleh ada diskriminasi, mestinya begitu," ujar Ketua PBNU, KH Marsudi Syuhud kepada wartawan.

Pengurus Pusat Muhammadiyah Mustofa Nahrawardaya meminta, PT Telkom proporsional dalam membagikan dana CSR untuk pembangunan masjid dan gereja. Bukan justru diskriminatif terhadap kepentingan ummat islam.

"PT Telkom mencari hidup di tengah mayoritas Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, dengan posisi bisnisnya tersebut, Telkom harus proporsional dalam membagi dana CSR. Maksudnya proporsional itu, Telkom harus paham bahwa pasar Muslim yang besar itulah yang mesti dipupuk dan dihargai sesuai proporsinya," katanya saat dihubungi wartawan, Kamis (19/4/2018).

Dijelaskan Mustofa, posisi Telkom, bukan dalam rangka misi khusus terhadap agama tertentu. Namun BUMN ini wajib memberikan hak CSR pada semua pihak sesuai proporsinya. Jika tidak proporsional, maka akan menimbulkan gejolak.

Makna proporsional juga bukan berarti bahwa, penyaluran CSR tidak terkait dengan selera Dirutnya. Jika begitu, maka bisa jadi, yang mendapatkan jatah CSR, hanya pihak-pihak tertentu.

"Jika bagi-bagi dana CSR hanya sebatas selera Dirut, maka akan terjadi suatu waktu bahwa dana CSR hanya menguntungkan kepentingan kelompoknya. Termasuk kelompok agamanya,"  tegas dia.

Karena itu, dirinya menyarankan bahwa PT Telokm yang hidup dan mencari keuntungan di tengah mayoritas muslim, tentu harus memberikan dana CSR yang adil. Besaran 3,5 Milyar untuk Gereja dan 100 Juta untuk Masjid, tentu BUKAN pembagian yang wajar. Itu diskriminasi yang tidak boleh terjadi di Indonesia.

"Menurut saya, ini cenderung mirip bentuk lain dari penghinaan oleh pejabat publik kepada kelompok agama. Kebijakan seperti itu, benar-benar sangat merendahkan kelompok Muslim di NTT. Belum pernah saya dengar pejabat seperti ini, dalam melakukan kebijakan pembagian dana CSR," imbuhnya.

Ditanya untuk meredam gejolak umat, apakah Dirut PT Telkom harus dicopot? Mustofa mengatakan jika Presiden punya sensitifitas, sebaiknya pejabat seperti ini dinon aktifkan saja. Jangan sampai, tercemar gara-gara ulah segelintir orang yang tidak jelas motifnya apa.

Dia berkata, membangun negeri ini, memerlukan kontribusi banyak orang. Namun, merobohkan negeri ini, bisa diawali oleh satu orang. "Dinonaktifkan lebih dulu untuk diperiksa kemungkinan ada motif yang melatarbekakangi kebijakannya itu," ujar Mustofa.

Tidak hanya itu, jika ada indikasi kasus lain, posisi non-aktif yang bersangkutan sangat memungkinkan untuk diperiksa secara intensif. Jika dalam pemeriksaan memang terbukti ada indikasi kesengajaan melakukan diskriminasi, maka yang bersangkutan sebaiknya dipecat dan diganti dengan pejabat yang lebih baik.

"Sudah saatnya, Presiden melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang tidak mampu dan tidak mau bersama-sama membangun negeri ini. Apalagi jika indikasi ketidakmampuan menjadi bos di PT Telkom terbukti, lebih baik Presiden memerintahkan Menteri BUMN untuk merotasi yang bersangkutan," pintanya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PP GPII), Masri Ikoni mendesak PT Telkomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk segera mengklarifikasi adanya dugaan pembagian dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya yang dinilai diskrimantif.

"Direksi PT Telkom harus menjelaskan kepada publik, kenapa bisa sampai seperti itu," kata Masri ketika dihubungi wartawan, Sabtu (21/4/2018).

Secara tegas ia menolak adanya sikap diskriminatif tersebut, apalagi dilakukan oleh perusahaan BUMN besar seperti PT Telkom. Menurut Masri, pemberian santunan CSR harusnya tidak sekadar usul subyektifitas pejabat direksi. Apalagi kalau angkanya sampai terpantau mencolok.

Pihak PP GPII sendiri, kata dia, akan mendalami laporan-laporan yang beredar soal CSR PT Telkom ini. Di antaranya terkait keterlibatan Direktur Utama (Dirut) PT Telkom, Alex J Sinaga.

"Apakah benar dari Dirutnya atau ada memang salah satu direksi yang meng-acc, jadi begitu. Kita pelajari dulu," kata Masri.

Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari pihak PT Telkom terkait dugaan diskriminasi CSR ini.

Sumber:
- https://m.timesindonesia.co.id/read/173429/20180418/105536/csr-pt-telkom-dinilai-diskriminatif/
- https://m.timesindonesia.co.id/read/173576/20180419/131608/diduga-diskriminatif-muhammadiyah-minta-dirut-telkom-dipecat/
- https://m.timesindonesia.co.id/read/173796/20180421/172312/pp-gpii-desak-pt-telkom-klarifikasi-adanya-dugaan-diskriminasi-dana-csr/

Sumber :Portal Islam 

Read More

Pesan Menyakitkan Dari SBY Kepada Roy Suryo , Dilarang Bicara di ILC ?

Pesan Menyakitkan Dari SBY Kepada Roy Suryo , Dilarang Bicara di ILC ?

jpnn.com

10Berita, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirim perintah melalui pesan elektronik kepada Roy Suryo. Isinya, SBY meminta agar Roy tak lagi banyak bicara di media massa. Demikian merdeka.com memberitakan (21/04).

SBY melarang Roy Suryo tidak melakukan talk show termasuk ILC dengan TV dan media lain agar tidak menimbulkan kebingungan bagi kader Demokrat. Diketahui , Roy sedang banyak biacara tentang proyek Hambalang di masa pemerintahan SBY, jadi mungkin bosnya wajar kalau gerah dibuatnya.

tempo.co

Awalnya, informasi ini beredar di kalangan wartawan. Para elite Demokrat pun tak ada yang berani membenarkan dan bicara terkait ini. Namun selang beberapa jam setelah info ini bocor. Roy angkat bicara.

Dia membenarkan bahwa dilarang oleh SBY. Pesan itu dikirim langsung oleh ajudan SBY siang tadi. Roy menyayangkan instruksi yang disebut bersifat internal itu malah bocor ke wartawan.

cnnindonesia.com

Waduh, ko semakin panas saja ini situasinya ya, menjelang Pilpres dan Pemilu legislatif, tidak hanya antar Parpol saling serang, di kalangan internal juga didera friksi para kadernya. Selain PKS , kini Demokrat dengan pembungkaman Roy Suryo oleh SBY.

Akankah langkah SBY itu menjadi hal yang positif ataukah sebaliknya justru akan menjadi blunder bagi Demokrat yang masih belum pasti soal posisi politiknya di Pilpres 2019 ini ? ***

Sumber : UC News

Read More

Habib Rizieq dan Anies ke Turki, Agenda #2019GantiPresiden Makin Ngeri-ngeri Sedap

Habib Rizieq dan Anies ke Turki, Agenda #2019GantiPresiden Makin Ngeri-ngeri Sedap

10Berita,  Berita Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Turki pada Jum'at (20/4/2018) kemarin bikin heboh warga tanah air.

Anies disambut hangat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, bahkan menunaikan salat Jumat bersama di masjid paling bersejarah Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Masjid Ayyub al-Anshari (Eyup Sultan). Masjid itu dibangun tak lama setelah Konstantinopel ditaklukkan. Masjid ini dinamai dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Ayyub al-Ansari ra, yang juga dimakamkan di kompleks yang sama. Masjid ini dibangun tahun 1458, hanya lima tahun sesudah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad al-Fatih.

Namun, yang luput dari perhatian adalah bahwa Imam Besar Habib Rizieq Shihab juga berkunjung ke Turki belum lama ini.

Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Turki secara khusus terkait acara Konferensi Internasional Al-Quds Amanati ke-2 (Multaqa Al-Quds) yang digelar di Istanbul, 13-14 April 2018.

Perwakilan Umat Islam dari Indonesia juga hadir ke Istanbul, diantaranya Ketua Umum DPP FPI KH. Ahmad Shobri Lubis, juga Tokoh 212 Ustadz Bachtiar Nasir, dan rombongan lain.

Foto-foto Habib Rizieq saat acara di Turki juga beredar di media sosial.

Dalam sebuah foto yang diunggah salah satu akun FPI (@Intel_FPI) di Twitter pada 21 April 2018 diterangkan "Habib Rizieq Syihab, Pimpinan FPI & Perwakilan Pejuang Palestina bertemu di Turki membahas pembebasan Al-Quds dari cengkraman Israel."

Apakah Habib Rizieq bertemu dengan Anies Baswedan di Turki? Tidak ada informasi.

Namun kedatangan Habib Rizieq dan Anies Baswedan yang digadang-gadang calon potensial untuk mengalahkan petahana di Pilpres 2019, dalam waktu berdekatan ke Turki, menjadi perbincangan hangat warganet.

"Habib Rizieq ke Turki
Anies juga menyusul ke Turki

Sptnya agenda besar #2019GantiPresiden makin ngeri2 sedap :D," ujar akun @maspiyuuu.

"Alhamdulillah Insha Alloh P.Anies jadi dah presiden," komen akun @din_77.

"Awas ada yg kelojotan 🤣," timpal @HaryatiIin.

Ngobrolnya Nyambung. Gak Plonga Plongo. Pemimpin Muslim ya begini. pic.twitter.com/sA64LxDawf

— Mustofa Nahrawardaya (@NetizenTofa) 20 April 2018

Habib Rizieq Syihab, Pimpinan FPI & Perwakilan Pejuang Palestina bertemu di Turki membahas pembebasan Al-Quds dari cengkraman Israel. pic.twitter.com/BUwVpZZJG8

— Intelijen FPI (@Intel_FPI) 21 April 2018

Habib Rizieq ke Turki
Anies juga menyusul ke Turki

Sptnya agenda besar #2019GantiPresiden makin ngeri2 sedap :D

— #2019GantiPresiden 👍 (@maspiyuuu) 21 April 2018

Alhamdulillah Insha Alloh P.Anies jadi dah presiden

— didin_darmawan (@din_77) 21 April 2018

Awas ada yg kelojotan 🤣

— 🇲🇨MUJAHIDAH MCA 🇲🇨 (@HaryatiIin) 21 April 2018

Jangan nakut nakuti cebong bang!!!!!

— Bang Do (@BangDo13519159)} 21April 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More