OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Selasa, 05 Juni 2018

TPJ, Jalan Menuju Tangan Besi Jokowi?

TPJ, Jalan Menuju Tangan Besi Jokowi?

Ilustrasi Via Akuratnews

10Berita  - Belakangan beredar kabar beberapa advokat diundang Jokowi ke Istana Negara. Sebuah nama mengemuka, Tim Pembela Jokowi (TPJ) yang terpenduk sebagai buah dari pertemuan tersebut. TPJ nantinya akan bekerja melakukan advokasi dan pembelaan hukum serta melakukan tindakan hukum baik kepada individu maupun kepada kelompok masyarakat yang dengan sengaja melakukan tindakan pelecehan, penghinaan, ujaran kebencian dan hoaks kepada Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

TPJ kelak akan berkembang di seluruh daerah. Teranyar, mereka sudah ada di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebelumnya pada 2015 lalu, pemerintah kembali menggodok pasal penghinaan presiden dengan mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal pasal tersebut sudah lama tidak dipakai. Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2006 telah membatalkan pasal-pasal dalam KUHP yang mengandung larangan menghina pemerintah. Diantaranya KUHP pasal 134, 136 bis, 135, 154, dan 155.

MK meyatakan pasal-pasal tersebut inkostitusional lewat putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan MK No. 6/PUU-V/2007. MK beralasan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan, tulisan dan berekspersi warga negara.

Jika ditelusuri lebih lanjut, pasal penghinaan terhadap presiden adalah warisan dari jaman kolonial. Ruth T. McVey, dalam Kemunculan Komunisme di Indonesia (2010), mencatat, WvS pasal 155 mengatur sanksi pidana bagi mereka yang menyebarkan, “Tulisan atau gambar yang membangkitkan atau mendorong perasaan, benci, atau jijik terhadap Pemerintah Belanda maupun Hindia Belanda.”

Sementara itu, WvS pasal 156 menyebutkan larangan untuk, “Dengan sengaja membangkitkan atau mendorong perasaan marah, benci, atau jijik terhadap kelompok penduduk Hindia Belanda.”

Ini berarti perlakuan terhadap warga negara akan mirip dengan apa yang dilakukan kolonial terhadap pribumi di masa penjajahan dulu. Jika WvS (KUHPnya zaman Belanda) melindungi pemerintah Belanda dan Hindia Belanda sedangkan KUHP melindungi pemerintah Indonesia.

Perlahan, tampaknya, pemerintah tengah membangun sebuah kekuatan represif yang akan membungkam kebebasan rakyat untuk berpendapat. TPJ baru saja dibentuk dan siap melebarkan sayap, sementara itu pasal penghinaan presiden akan dihidupkan ulang.

Menuju tangan besi Jokowi?

Sumber :Sumber.com 

"Blunder Justru Menguatkan Gerakan #2019GantiPresiden"

"Blunder Justru Menguatkan Gerakan #2019GantiPresiden"

 

Dengan dihapusnya foto Amien Rais-Habib Rizieq, PKS yakin #2019GantiPresiden kian kuat.

Mardani Ali Sera.Jitunews/Latiko A.D

10Berita, JAKARTA - Foto Amien Rais saat bertemu Habib Rizieq Syihab dan Prabowo ketika umrah telah dihapus. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai penghapusan foto tersebut menumbuhkan simpati.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkapkan, dengan dihapusnya foto tersebut, PKS yakin #2019GantiPresiden kian kuat.

"Itu bagian dari kepanikan yang berujung blunder demi blunder yang justru menguatkan gerakan #2019GantiPresiden," ujar Mardani kepada wartawan, pada hari Selasa (5/6).

Gerakan #2019GantiPresiden, menurut Mardani, akan makin kuat ke seluruh penjuru.

Ia mengatakan, masyarakat kian cerdas menyikapi penghapusan foto Amien-Rizieq.

"Semua usaha memadamkan gerakan yang ingin perubahan akan gagal. Karena masyarakat kian cerdas. Aksi IG menghapus foto Pak Amien dan HRS hanya menumbuhkan simpati. Gerakan #2019GantiPresiden akan kian bertiup ke seluruh penjuru," tutur Mardani.

Diketahui sebelumnya, foto yang mendadak hilang itu sebelumnya ada di akun Instagram @amienraisofficial.

Admin Ig @amienraisofficial mengungkapkan kekecewaannya atas hilangnya foto-foto tersebut. Admin menyebut hal itu menjadi bukti kebebasan berekspresi yang dicederai.

Pihak Instagram pun membenarkan postingan foto di akun itu hilang. Tapi itu bukan kesengajaan dari pihak Instagram.

"Lagi dicek kenapa di-take down. Kemungkinan ini berdasarkan laporan pengguna," ujar perwakilan Instagram saat dihubungi pada hari Senin (4/6).

Sumber :JITUNEWS.COM

Jokowi Abaikan Larangan Bawaslu, Gerindra: Udah Enggak Tahu Malu Lagi

Jokowi Abaikan Larangan Bawaslu, Gerindra: Udah Enggak Tahu Malu Lagi

 

Warga rela berbaris sambil duduk di tanah, mengantri sembako dari Presiden Jokowi. (foto: ist)

10Berita , JAKARTA – Aksi bagi-bagi sembako yang kembali dilakukan Presiden Joko Widodo kepada warga dinilai sebagai bentuk nyata dari kepanikan menghadapi Pilpres 2019.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono mengatakan aksi tersebut lahir karena Jokowi tengah panik karena tidak kuasa melihat tingkat elektabilitasnya sebagai petahana yang terus menurun. Padahal, Bawaslu sudah jelas-jelas melarang kegiatan bagi-bagi sembako karena mengarah pada kampanye.

“Saya rasa Jokowi pikirannya saat ini lagi kampanye dan terlihat belakangan makin panik karena elektabilitasnya menurun terus sehingga cenderung menggunakan cara apapun untuk meraih dukungan,” ujar Ferry saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/6).

Presiden memang dalam beberapa kesempatan membagi-bagikan sembako ke warga saat dia blusukan. Terakhir, Sabtu kemarin (2/6), Jokowi membagikan sembako kepada warga Jakarta Utara salah satunya di RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan. Terkait itu, Ferry Juliantono mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas.

“Sekarang tinggal Bawaslu berani tidak menindaklanjuti temuan tersebut,” desaknya.

Langkah tegas harus diambil Bawaslu karena memang sudah menjadi rahasia umum kalau “kubu sebelah” kerap menggunakan segala cara untuk menjadikan Jokowi kembali terpilih sebagai presiden untuk dua periode. “Udah enggak tahu malu lagi lah,” ucap Ferry.

Nah, jika nanti Bawaslu masih saja ogah bertindak tegas, anak buah Prabowo Subianto ini pun meminta Komisi II DPR RI untuk segera meminta pertanggungjawaban Bawaslu melalui rapat kerja di Senayan.

“Panggil Bawaslu ke DPR. Pemerintahan sudah semena-mena. Makin banyak bukti Jokowi menggunakan segala cara,” desaknya lagi.

 Sumber : Pojoksatu

Oknum BANSER Yang Copot Spanduk Ramadhan FPI, Akhirnya Minta Maaf dan Pasang Kembali

Oknum BANSER Yang Copot Spanduk Ramadhan FPI, Akhirnya Minta Maaf dan Pasang Kembali


10Berita, Beberapa waktu lalu heboh video oknum BANSER mencopot spanduk FPI ucapan 'MARHABAN YAA RAMADHAN'.

Spanduk yang bertuliskan “Marhaban Yaa Ramadhan” milik ormas Front Pembela Islam (FPI), yang dipajang di salah satu sudut kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dicopot pada saat malam.

[Video kejadian]

— Intelijen FPI (@Intel_FPI) 1 Juni 2018


“Spanduk “Marhaban yaa Ramadhan” FPI DPW kab. Brebes dicopot Banser, inikah islam rahmatan lil alamiin? #2019GantiPresiden,” tulis akun twitter @Intel_FPI, pada Jumat (1/6/18) sekitar pukul 22.12 WIB.

Akun @Intel_FPI menyertakan video.

Dalam video tsb, tampak spanduk besar FPI dengan foto Imam Besar FPI Habib Rizieq Sihab dicopot paksa dengan menggunakan benda tajam.

Hari ini, Selasa (5/6/2018), FPI menyampaikan bahwa oknum Banser yang mencopot spanduk tersebut sudah minta maaf.

"Alhamdulillah, masalah Pencopotan spanduk FPI MARHABAN YA RAMADHAN di Brebes oleh oknum Banser sdh selesai dimusyawarahkan. Yg bersangkutan telah meminta maaf & memasang kembali spanduk tersebut," tulis akun twitter @Intel_FPI, Selasa (5/6),

Alhamdulillah, masalah Pencopotan spanduk FPI MARHABAN YA RAMADHAN dibrebes oleh oknum Banser sdh selesai dimusyawarahkan. Yg bersangkutan telah meminta maaf&memasang kembali spanduk tersebut. pic.twitter.com/S5111cY69m

— Intelijen FPI (@Intel_FPI) 5 Juni 2018

[Youtube]


Sumber :Portal Islam 

Yusril: Hak Berserikat HTI Dicabut sebagai Lembaga Bukan Individunya

Yusril: Hak Berserikat HTI Dicabut sebagai Lembaga Bukan Individunya


10Berita, JAKARTA , Prof. Dr. Yusril lhza Mahendra, S.H., M.Sc., bertindak selaku kuasa Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap kliennya.

Diketahui, PTUN telah menjatuhkan Putusan menolak seluruh Gugatan HTI.  Dalam kesempatan ini, Yusril Dkk telah menyampaikan Permohonan Banding pada tanggal 16 Mei 2018.

"Dan pada tanggal 4 Juni 2018,kami telah memasukkan Memori Banding atas Putusan PT UN ke Pengadilan Tinggi TUN melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta," kata Yusril di Jakarta, (4/6/2018)

Menurut Yusril, meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan amar putusan yang menolak seluruh Gugatan HTI, namun putusan itu juga telah menegaskan hal-hal penting sebagai berikut:

Pertama, Putusan PTUN Jakarta telah menegaskan bahwa eksistensi HTI tetap diakui sepanjang untuk melakukan upaya hukum. Dengan demikian, meskipun sudah dinyatakan bubar oleh Menteri Hukum dan HAM, namun keberadaan HTI tetap dianggap ada sepanjang untuk melakukan upaya hukum mencari keadilan, dan tidak pernah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

"Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dapat melarang HTI, atau menyatakan HTI sebagai organisasi terlarang, dengan segala atribut identitasnya tampil ke publik dalam rangka melakukan upaya hukum yang cukup untuk mencari keadilan," ujarnya.

Kedua, Putusan PTUN Jakarta telah menegaskan bahwa pihak yang terkena
(addressat) dari Keputusan Menteri adalah Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi, yang disasar Keputusan Menteri adalah HTI sebagai lembaga. Akibatnya, hak berserikat yang dicabut adalah hak berserikat dari HTI sebagai lembaga, bukan hak berserikat dari individu Anggota dan/atau Pengurusnya.

HTI boleh saja berhenti kegiatannya karena telah dinyatakan bubar. Namun anggotanya tetap boleh beraktivitas menjalankan dakwah seperti memberi ceramah, menyampaikan khutbah, menghadiri pengajian dan lain sebagainya.

"Tidak seorangpun dapat menghalangi kegiatan tersebut, karena hal itu bagian dari hak asasi manusia untuk menjalankan kebebasan beragama sebagaimana dilindungi Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945," ujarnya.

Yusril menambahkan bahwa Pasca PTUN Jakarta menolak Gugatan Perkumpulan HTI untuk seluruhnya, di berbagai daerah marak terjadi tindakan, penghalangan dan penghadangan Anggota dan/atau Pengurus HTI yang mengarah kepada intimidasi dan persekusi.

Atas kejadian di tersebut, Yusril menegaskan bahwa, semenjak keluarnya SK Menteri yang mencabut dan membubarkan Perkumpulan HTI yang kemudian dikuatkan oleh  Putusan PTUN Jakarta, HTI tidak pernah melakukan kegiatan yang mengatasnamakan lembaga Perkumpulan HTI.

"Penghentian kegiatan lembaga ini adalah bukti bahwa Perkumpulan HTI taat hukum dan tidak pernah menjalankan kegiatannya
dengan melanggar hukum," katanya.

Yusril menegaskan pula bahwa kegiatan yang dihentikan oleh SK Menteri dan Putusan Pengadilan TUN adalah kegiatan HTI sebagai lembaga (kegiatan
Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia), bukan penghentian kegiatan dakwah
individu Anggota dan/atau Pengurus HTI.

Atas dasar itu, lanjut Yusril, maka segala upaya-upaya yang menghalangi, menghadang, atau lebih jauh lagi mengintimidasi dan mempersekusi individu-individu Anggota dan/atau Pengurus HTI untuk melakukan ceramah,
pengajian, khutbah dan kegiatan dakwah lainnya, adalah pelanggaran hukum dan pelanggaran atas hak konstitusional warga Negara untuk menjalankan kebebasan beragama.

"Atas kejadian-kejadian tersebut itu kami akan menindaklanjutinya secara
hukum yang berlaku," tandasnya. (bil/)

Sumber :voa-islam

BERBISNIS TERORIS

BERBISNIS TERORIS


by Helmi Felis*

10Berita, Kemarin saya sampaikan singkat di twitter intinya: “Teroris itu bisnis Trilyunan dollar. Teroris harus ada. Jika tidak ada, harus diada-adain”.

Berkali-kali saya menulis soal Teroris selama hampir 3 tahun. Di facebook saya sudah tulis panjang lebar. Sebagian sahabat disini yang mengikuti saya di facebook tentu sudah baca.

Intinya; "Teroris itu bisnis Trilyunan dollar. Teroris harus ada. Jika tidak ada harus diada-adain"

— Helmi Felis (@helmifelis) 4 Juni 2018


Rupanya tulisan itu minta dibahas lebih mendalam oleh beberapa sahabat.

Untuk membahas lebih jauh, saya akan mulai dari berapa duit yang keluar untuk beli senjata karena ingin memerangi teroris atau pemberontakan yang bekerjasama dengan teroris, dan sebagainya.

Langsung saja, Qatar membeli senjata baru senilai US$ 467 Juta. Uni Emirat Arab (UEA) US$ 2 miliar. Saudi untuk senjata saja US$ 110 Milyar. Perhatikan ini, hampir seperempat penghasilan eksport Amerika adalah eksport senjata ke jazirah Arab.

Bisa dibilang negara itu semakin kaya karena jualan senjata, semua itu dampak dari teror yang mereka ciptakan sendiri (nanti kita bahas lebih lanjut).

Bahkan baru-baru ini Arab Saudi membeli senjata Amerika US$ 54 miliar. Semua dalam kurun waktu berdekatan. Kuwait US$ 3 miliar. Kita belum sebut Bahrain dan lainnya.

Ya tentu masih banyak lagi, dan masih banyak juga “jualan” mereka di pasar gelap.

Semua itu untuk “melawan teroris”. Teroris adalah kekacauan global yang diciptakan Amerika sendiri. Untuk jualan senjata? Ya kenapa tidak? Begitu lakunya senjata buatan Amerika ini sampai-sampai teroris pun menggunakan senjata buatan Amerika. Jadi Amerika menjual senjata untuk kedua pihak? Ya secara langsung ataupun tidak.

Sampai disini kita jadi penasaran Siapa sih TERORIS? Untuk menjawab itu mari sama-sama kita ingat ungkapan Hillary Clinton yang paling fenomenal.

Saya teringat itu adalah BreakingNews CNN pagi hari pas saya lihat ada ungkapan fenomenal itu. Bahwa ISIS adalah ciptaan Amerika.

Tentu kita tidak bisa menerjemahkannya secara harfiah, namun demikian apa yang dikatakan Hillary bahkan Donald Trump adalah fakta yang terjadi di lapangan.

Bahasa sederhananya begini. Amerika itu mirip ormas preman, kalo dunia sepi, bisnis sepi, mereka butuh dunia kacau. Semakin kacau semakin bagus bisnis. Karena kalo kacau mereka bisa jualan bahkan untuk 2 pihak, atau memberikan jasa pengamanan bertarif.

Kalo kita ingat-ingat, dari semua negara yang dikacaukan, Libya lah negara yang terdampak paling dramatis. Negri yang disiksa secara keji ini luluh lantah. Libya yang sebelumnya salah satu negara terkemuka di Afrika ini sekarang seperti negri tak bertuan. Diawali dengan penyiksaan pemimpinnya yang sangat dramatis, berakhir dengan nestapa rakyatnya.

Sedangkan Suriah negri yang paling sengsara, sangat bising. Bising secara politik maupun kesengsaraannya.

Bagi Amerika, itu adalah harga untuk menjadi negara kaya. Kebenaran selalu nomor 2 apalagi Kemanusiaan.

Itu semua karena uang, dan TERORIS adalah SPECIAL TOOLS untuk kegiatah cetak uang mereka. Mereka tidak peduli agama, kebetulan Islam banyak berada di negara-negara kaya. Yang Sumber Daya Alamnya sangat menggoda negara-negara lain.

Special tools tersebut tidak hanya berhasil membuat senjata Amerika laku keras, tapi juga berhasil menjadi virus yang merusak sistem sebuah negara, sehingga menghasilkan minyak melimpah bagi negri paman sam tersebut. Demikian mengapa penulis sebut bahwa teroris adalah alat khusus yang multi fungsi. Belum lagi dari aspek politik yang bisa menghemat tenaga, pikiran dan ongkos. Banyak teroris itu multi task.

Coba kita kembali perhatikan diatas berapa uang yang dibelanjakan untuk memberantas teroris, dan seberapa royal negara-negara Arab belanja senjata.

Yah semua ini bisnis. Bisnis senjata, minyak dan politik sekaligus. Seandainya ISIS tidak ada tentu Amerika buat sejenisnya untuk melancarkan bisnis. Tentu saya tidak perlu detil mengungkap sisi konspirasinya lagi, sebab sudah jelas bagaimana uang mengalir dikarenakan ada teroris.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia lucu, teroris kita agak absurd, itu sebab saya katakan Indonesia ini gak ada teroris yang ada orang dicuci otak lalu dilepas dan dijadikan pengantin (pelaku bom bunuh diri).

Siapa yang cuci otak? Yang cuci otak, orang yang mendapatkan keuntungan dari bisnis seperti ini di Indonesia, baik kepentingan politik luar maupun dalam negri. Dan yang pasti keuntungan dolar.

Lalu bagaimana cara kerja teroris Indonesia? Teroris Indonesia adalah teroris spesial mati konyol. Mereka semua mati bunuh diri.

Ini jarang terjadi di luar, kecuali keadaan tertentu, bom mobil, bom bus. Selebihnya jarang mereka bunuh diri. Dan target bunuh diri mereka jelas.

Di Indonesia bahkan tempat parkir di BOM. Dan akhir-akhir ini syarat khususnya selalu membawa identitas. Segala kelucuan ini adalah pekerjaan keji orang yang mengambil untung. Dari nyawa orang yang telah dicuci otaknya. Mungkin juga ada yang terpaksa melakukan dengan sebab tertentu.

Mengapa di Indonesia berbeda? Karena memang di Indonesia teroris tidak punya tujuan. Apa yang dituju? Merubah negara tidak mau punya organisasi, mau memberontak mereka terpisah.

Alasan mereka cuma Thoghut, Thogut. Jualan Thogut mereka lama-lama juga basi sebab orang berfikir. Jika masalahnya sistem negara yang ingin dirubah mengapa bunuh diri? Kenapa kekuatan/militansi mereka tidak digunakan untuk merubah sistem, lewat cara-cara konstutisional? Kan lebih mudah dan masuk akal.

Lah ini kok malah bunuh diri? Apa yang didapat dengan bunuh diri bawa-bawa KTP, fotocopy KK & Akte Kelahiran? Mau ngebom apa bikin SKCK? Orang takut juga enggak.

Artinya memang di Indonesia tidak ada teroris. Kejadiannya ada, pelakunya ada, korbannya ada, lokasi kejadiannya ada. Tapi terorisnya tidak ada. Mereka hanya pelaku kriminal, pembuat onar, namun memakai senjata bom rakitan dengan daya ledak rendah.

Dulu ada yang punya semangat memberikan pengajaran bela diri kepada pemuda-pemuda muslim. Tapi itu semua tujuannya untuk keluar negri, bukan bom bunuh diri di pinggir jalan.

Kalo cuma gitu (bunuh diri) ngapain latihan militer? Bom bunuh diri dilakukan perempuan gemuk juga bisa.

Akhirnya latihan itu dipakai untuk jadi pembuktian tidak berdasar, bahwa ada teroris di Indonesia.

Semua itu demi uang, meski uang itu lebih kecil dari uang “rusuh” teroris dunia.

Indonesia hanya diberi bantuan oleh beberapa negara. Salah satu yang banyak membantu Australia. Uang seger itu untuk berantas terorisme. Namanya seger enak kan?

Sama seperti diluar, di Indonesia mau gak mau harus ada terus teroris kalo mau dapet yang seger-seger.

Jadi penggerebekan sana sini itu cuma nangkepin penjahat kampung yang mau bunuh diri, yang tadinya memang disuru, dipaksa, diiming-imingi sama ………

Indonesia punya skenario sendiri soal terorisme, sutradara lokalnya terkadang sangat absurd membuat setingan bom bunuh diri. Hollywood pasti lebih canggih. Kalo sutradara kita kejadiannya mudah ditebak.

Pesan rakyat adalah, sandiwara teroris di Indoneisa harus segera diselesaikan, sebab jika tidak, bukan tidak mungkin, akan dikondisikan pihak luar untuk membuat kekacauan besar di negri ini.

Akhirnya semua melihat terorisme sebagai bisnis besar, sebesar minyak mentah dan emas, bisnis yang dapat membuat kaya negara besar seperti Amerika. Bisnis ini coba dimainkan di negri ini, sayangnya pebisnis dan sutradaranya amatiran.

Akhirnya kita bisa berkata Indonesia tidak ada Teroris. Seperti di luar negri, teroris hanyalah bisnis. Bedanya, diluar bisnis tersebut bisa memperkaya sebuah negara, di Indonesia hanya bisa menambah “uang jajan” segelintir orang.

Sumber: https://helmifelis.wordpress.com/2018/06/05/berbisnis-teroris-di-indonesia/

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyebaran Spanduk Khilafah di Bekasi

PKS Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Penyebaran Spanduk Khilafah di Bekasi

10Berita , JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan tak pernah memasang spanduk bertuliskan ‘Berkhidmat Dalam Naungan Khilafah Islamiyah’, yang sempat tersebar di sejumlah titik di Bekasi, Jawa Barat. 

Spanduk yang menampilkan logo PKS tersebut dinilai sebagai fitnah untuk menjatuhkan partai dakwah itu.”Itu fitnah. Ketua DPD PKS Bekasi sudah melaporkan ke kepolisian untuk mengusut siapa yang mencoba memfitnah PKS dengan spanduk semacam itu,” kata Humas PKS Dedi Supriadi dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (5/6/2018).

Warga Bekasi pada Kamis (31/5) lalu dihebohkan dengan spanduk ‘Berkhidmat Dalam Naungan Khilafah Islamiyah’ yang terbentang di sejumlah titik kota. 

Salah satu spanduk tersebut ditemukan terbentang di flyover Jalan Tol Lingkar Timur Jatiasih, Kota Bekasi.

Spanduk itu turut mencantumkan logo dan situs resmi PKS. Di sisi lain, khilafah merupakan sistem pemerintahan yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang telah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan terlarang berdiri di Indonesia.

Dedi menyebut selain di Bekasi, spanduk serupa juga ditemukan di Depok. “Dua-duanya di Jawa Barat. Mau motifnya lokal atau nasional jelas merugikan PKS dan kami akan selalu bersikap tegas terhadap upaya fitnah seperti itu,” kata Dedi.

Ia enggan menyebut siapa pihak yang melancarkan fitnah kepada PKS melalui spanduk tersebut. Dedi hanya menduga fitnah kepada PKS ini terkait dengan tahun politik dalam konteks Pilkada 2018 dan Pemilu Presiden 2019.

“Kami minta pihak berwajib bisa mengusut itu. Bahkan, sebenarnya kalau kami tidak melaporkan, pihak berwajib tetap patut mengeceknya, ini negara hukum, jadi kalau ada satu pihak menyerang pihak lain tentu ada aturan hukumnya,” imbuh Dedi.

Sumber : Ngelmu.co

Abdullah Rasyid: Jokowi Bagi-bagi Sembako, Bawaslu Stop Itu Yang Nyolong Start Kampanye!

Abdullah Rasyid: Jokowi Bagi-bagi Sembako, Bawaslu Stop Itu Yang Nyolong Start Kampanye!

 

10Berita,  Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Jokowi pada Sabtu (2/6) lalu dinilai sebagai perbutan yang mendahului ketentuan kampanye. "Kita meminta Bawaslu dan jajaran seperti panwas agar menghentikan kegiatan yang cenderung mencuri start kampanye. Harus ada tindakan tegas dari Bawaslu dan KPU, siapapun pelakunya harus diberi sanksi. Indonesia adalah negara hukum, semua sama dihadapan hukum walaupun sering beda dihadapan hakim," kata politikus Partai Demokrat Abdullah Rasyid kepada RMOLSumut, Senin (4/6).

Selain itu, bagi-bagi sembako yang terus dilakukan Presiden Jokowi hanya memperjelas bayang-bayang kekalahannya di Pilpres 2019 mendatang.

"Jokowi sebaiknya menggunakan cara jujur dalam berkompetisi, fokus saja menepati janji-janjinya dimasa lalu. Jika merasa gagal dan tidak bakal dipilih lagi sebaiknya Jokowi mundur, tak perlu menyuap rakyat dengan sembako," lanjut politisi yang akrab disapa Bang Rasyid ini.

Bang Rasyid juga mengatakan, pembagian sembako yang dilakukan itu hanya mencederai semangat demokrasi sekaligus sangat memalukan karena dilakukan oleh pemimpin yang mengkampanyekan revolusi mental.

"Jokowi yang juga pemimpin revolusi mental, harusnya malu karena pembagian sembako menunjukkan kegagalannya dalam mengatasi kemiskinan," sambung Bang Rasyid.

Dilanjutkan Bang Rasyid, pembagian sembako oleh Jokowi mengingatkan pada cagub DKI Ahok pada putaran kedua pilkada DKI Jakarta.

"Saat itu Ahok juga membagikan sembako agar dipilih dalam pilkada DKI Jakarta, faktanya Ahok malah kalah." tandas Bang Rasyid. [hta]

Sumber : Rmolsumut

Tuduh Muslim Radikal Tabuh Genderang Perang, Politisi: Saya akan Layani Satu per Satu

Tuduh Muslim Radikal Tabuh Genderang Perang, Politisi: Saya akan Layani Satu per Satu



10Berita, JAKARTA  Siapakah yang radikal dalam sejarah? Bukan orang beragama. Radikalisme itu produk komunis dan sekuler. Tuduhan bahwa orang beragama (Islam) radikal baru muncul belakangan. Dan di bulan Ramadhan ini rasanya mereka mengumumkan perang. Aku akan layani satu persatu.

Dengan kacamata peradaban, kita akan tahu anatomi dari perang ini. Kita tahu kapan ia mulai, SIAPA yang memulai, yang meniupkan terompet komando dan yang memilih lokasi pertempuran. Kita juga tahu siapa yang dikorbankan. Dan cara mengeksekusinya.

Tapi untuk menghindari tuduhan bahwa mereka yang berperang, mereka akan mengambil peran adu domba. Mereka berada di tengah, mereka menuduh kita tidak toleran, mereka mencari segudang alasan agar kita tidak dipercaya orang,  agar kita disisihkan di pinggiran.

Peta yang rumit inilah yang akhirnya menjebak banyak orang. Termasuk kawan kita sendiri yang lugu dan kurang akal. Perang ini memakan banyak korban tetapi umumnya, sebagaimana perang, perang ini korbannya rakyat. Kejahatan adu domba telah menjadi narasi resmi negara.

Pemerintah ini menang seperti membawa dendam. Gagal mencerna makna pertarungan dan arti kemenangan. Karenanya, negara justru digunakan untuk mempertahankan dualisme. Sampai di situ Ok. Tapi kemudian melabel lawan dengan tuduhan ideologis itu masalahnya.

Mesin negara terus saja memproduksi tuduhan. Lalu upaya menjadi Seluler didendangkan. Dengan berbagai cara, ada yang sukses ada yang gagal. Tetapi ketegangan tak bisa dihindarkan. Sampai muncul episode kedua; Ahok sebagai aktor dari seluruh yang tak nampak.

Sampai hari ini saya mendua, apakah Ahok dikirimkan ke pentas politik menjadi kebaikan bagi bangsa atau bagi agama? Atau bagi keduanya? Atau sebaliknya? Sebab sepertinya ia telah melakoni sesuatu secara sempurna; menyeruak lah apa yang ada di alam bawah sadar kita.

Penistaan terhadap Alquran khususnya surat #Almaidah51 pada awalnya tidak mau dicerna secara dewasa. Mereka menganggap remeh. Termasuk presiden dan para pejabat di sekitarnya. Tapi ini soal rasa, soal hati. Dan hal-hal yang tak tampak. Sampai kemudian tumpah berupa manusia.

Jutaan orang yang datang dengan Damai tanpa dendam dan perasaan marah. Begitu saja, berjuta, tanpa komando, tanpa Organisasi penggerak massa, tanpa maksud lain kecuali mengungkap rasa, “kami ada dan kami hanya ingin agar keadilan tetap ada”. Begitulah.

Setelah peristiwa itu semua menjadi berbeda. Tapi entahlah, saya membaca ada dendam kesumat yang tak hentinya kepada kita. Kepada bangsa Indonesia, kepada umat beragama dan Islam khususnya. Dendam itu kadang muncul seperti erupsi gunung berapi. Tak ada hentinya.

Bayangkan, kesabaran yang begitu luas, dada yang begitu lapang dan terbukti berabad-abad terus diberi label tidak toleran bahkan ditambah dengan tuduhan lain yang kebih jahat dan label negatif yang tiada hentinya. Sehingga seperti susah betul menjadi orang Islam di sini.

Sekarang ada label baru, “Mendukung gerakan Radikal”. Label ini membuat seorang dosen pengajar Pancasila mau dipecat, mahasiswa mau di-drop out, ulama dan Ustadz kena delik ujaran kebencian dan partai politik minta dibubarkan, pejabat dilarang mengkritik penegak hukum, dan lain-lain.

Ruang gerak kita sebagai warga negara mulai tidak bebas oleh cap yang sedang dikampanyekan. Kita mesti sabar. Ini ujian kecil bagi kita sebelum kita betul-betul memimpin bangsa ini supaya tenang, tenteram dan berdaulat. Ujian kita adalah para pengkhianat dari dalam.

Orang-orang ini selalu ada, mereka tidak paham bagaimana jutaan orang bisa unjuk rasa damai tanpa permintaan macam-macam kecuali keadilan. Mereka ingin bersama gelombang itu tapi tidak bisa. Ini sial yang tak mudah dibaca. Mereka akan gagal membaca.

Bersabarlah. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tahu bahwa kita akan menang. Mereka dihantui rasa takut yang tidak terbayangkan. Adu domba mereka kita akan halangi. Indonesia raya akan bergema melayani jiwa bangsa Indonesia yang mereka tak kunjung paham.

Jangan mau mengikuti kekacauan yang mereka rancang. Itu proyek mereka. Provokasi pejabat setingkat Ahok saja tak kita beli dengan sembarang. Dia lewat dengan baik, dan sedikit lagi. Upaya pengkhianatan akan kita akhiri. Dengan cara kita yang anggun dan matang.

Mari kita songsong kemenangan kita di Depan mata. Jangan mau menengok dan terhalang. Tatapan ke depan. Tuntaskan perubahan. #IndonesiaGemilang2019. 

*Politisi PKS, Fahri Hamzah

Sumber :Voa-islam.com 

Ganjar Pranowo Kembali Dipanggil KPK Dalam Kasus Mega Korupsi E-KTP

Ganjar Pranowo Kembali Dipanggil KPK Dalam Kasus Mega Korupsi E-KTP

(Massa yang tergabung dalam Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK mendesak tetapkan Ganjar Pranowo sebagai Tersangka)

10Berita, JAKARTA - Penyidik KPK kembali memanggil Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kasus mega korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ganjar akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo serta Made Oka Masagung.

Tak hanya Ganjar, politikus Partai Golkar Aziz Syamsudin pun turut masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa penyidik hari ini.

"Para saksi diagendakan diperiksa pada hari Selasa, 5 Juni 2018 untuk tersangka IHP (Irvanto Hendra Pambudi) dan MOM (Made Oka Masagung)," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (5/6).

Namun belum lagi diperiksa oleh KPK, keduanya justru sudah melayangkan surat. Surat tersebut, menurut Febri berisikan alasan dari Ganjar maupun Aziz yang mendasari ketidakhadiran mereka untuk penuhi panggilan KPK hari ini.

"Satu hari sebelum jadwal pemeriksaan hari ini, KPK menerima surat dari Aziz Syamsudin dan Ganjar Pranowo yang menyampaikan informasi tidak bisa datang memenuhi panggilan KPK sebagai saksi," imbuh Febri.

Dalam suratnya untuk KPK, Ganjar yang merupakan calon Gubernur dari Fraksi PDIP menyatakan dirinya urung penuhi panggilan KPK. Hal itu dikarenakan ia tengah berkonsentrasi pada proses pencalonan kembali dirinya saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ganjar Pranowo pada pokoknya menyampaikan tidak dapat hadir dan meminta penjadwalan ulang dengan pertimbangan sedang mempersiapkan pencalonan sebagai kepala daerah," jelasnya.

Senada dengan Ganjar, Aziz pun menyiratkan hal yang sama dalam suratnya. Bukan untuk pencalonan, Aziz justru disibukkan dengan kegiatan partai di Lampung serta sejumlah rapat yang tak bisa ditinggalkannya.

"Aziz Syamsudin menyampaikan ada kegiatan partai di Lampung di hari Selasa dan rapat dengan Menko di hari Kamis. Sehingga meminta penjadwalan kembali di tanggal 6 Juni 2018," kata Febri.

Sebelumnya KPK juga telah melakukan pemeriksaan setidaknya terhadap 6 mantan anggota dan anggota aktif DPR RI. 6 orang yang hadir tersebut diantaranya Arif Wibowo, Khatibul Umam Wiranu, Mirwan Amir, Agun Gunandjar, Melchias Markus Mekeng, serta Rindhoko Dahono Wingit.

Penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Bambang Soesatyo, namun karena ada urusan mendesak yang tak bisa ditinggalkannya. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu pun mangkir dari panggilan lembaga antirasuah. ()

Sumber : Kumparan