Rembuk Nasional Aktivis 98' Kenapa Peserta Tua-Tua? Apa BEBAN Hidup di Era Jokowi Begitu Berat?

'Rembuk Nasional Aktivis 98' Kenapa Peserta Tua-Tua? Apa BEBAN Hidup di Era Jokowi Begitu Berat?

10Berita, Hari ini, Sabtu (7/7/2018), digelar acara yang diklaim 'Rembuk Nasional Aktivis '98' di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dilansir Tribunnews, sejumlah pejabat negara terlihat hadir di acara rembuk nasional aktivis 98 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018). Dikabarkan Presiden Joko Widodo akan hadir.

Menurut pantauan Tribunnews pejabat yang hadir ialah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin, serta Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Keduanya terlihat berbincang bersama sambil ditemani Adian Napitupulu anggota DPR Fraksi PDIP, serta aktivis 98 lainnya.

Saat ditemui Ngabalin menjelaskan bila kehadirannya ke acara tersebut untuk mendampingi Presiden Joko Widodo yang direncanakan hadir.

"Yang pertama saya dikordinir oleh sekretariat negara dan sebagai tenaga ahli utama di kantor staff keprisidenan dan diamanahakan oleh presiden untuk juru bicara pemerintah," ujar Ngabalin.

Selain itu dalam rembuk nasional ini, bagi Ngabalin sebagai ajang reuni dengan kawan-kawan 98 silam.

Foto-foto peserta 'Rembuk Nasional Aktivis '98' banyak bertebaran di media sosial.

Foto-foto ini jadi bahan tertawaan warganet, karena pesertanya kok sudah sepuh mbah-mbah begitu? Apa BEBAN hidup di era Jokowi begitu berat? 😂

"Comot orang dipinggir jalan aja, trus dikaosin, kasi nasbung, jajan 50rb. Disuruh planga plongo (persis junjungannya) dijalan jalan. Trus Pulang ! Kebodohan dan kebohongan itulah modal utama mereka. Mbiarkan rakyat bodoh adalah aset berharga mrk," komen @PullSay.

— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@MbahUyok) 7 Juli 2018

— Muslim_Bersatu (@Muslim_Bersatu1) 7 Juli 2018

Hehe..
Ini gaweannya @faizalassegaf yg ktnya ajuin proposal smpe 10 M?
Begini hasilnya??
Salah PKS yaa sal?😁
Sal,sal..
Drpd malu2in kayak gini, mending jualan jamu gendong sal..
Jamu gak laku, kan bisa diminum sndiri biar sehat, waras gitu lho..
😁🙈🐒

Tetep #2019GantiPresiden

— Harry F (@Princeharry1st) 7 Juli 2018

— FERDINAND HUTAHAEAN (@LawanPoLitikJKW) 7 Juli 2018

Aktivis 1998 SM ... ngelengserin firaun, reformasi mesir kuno 😂😂😂

— stateless monster (@stateless_dad) 7 Juli 2018

Comot orang dipinggir jalan aja, trus dikaosin, kasi nasbung, jajan 50rb. Disuruh planga plongo (persis junjungannya) dijalan jalan. Trus Pulang !
Kebodohan dan kebohongan itulah modal utama mereka. Mbiarkan rakyat bodoh adalah aset berharga mrk.

— Say Pull (@PullSay) 7 Juli 2018

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Gerindra: Aher Menjadi Pilihan Bakal Cawapres Dari PKS

Gerindra: Aher Menjadi Pilihan Bakal Cawapres Dari PKS

10Berita, Waketum Gerindra Ferry Juliantono menyebut bakal cawapres dari PKS mengerucut ke Ahmad Heryawan (Aher). Eks Gubernur Jabar itu masuk sembilan nama yang disodorkan PKS untuk Pilpres 2019.

“Sudah dikerucutkan, dari 9 dikerucutkan dan rasanya kalau nggak berlebihan saya ingin menyampaikan pengerucutan itu kepada satu nama, Pak Ahmad Heryawan,” ujar Ferry kepada wartawan seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Tapi, selain Aher, ada nama lain yang masuk bursa cawapres Prabowo. Prabowo juga sudah menyebut nama yang dipertimbangkan sebagai cawapres, yakni Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Di beberapa kesempatan, Anies menyampaikan dia nggak akan mengingkari komitmennya dengan Prabowo. Jadi ini suatu kebijaksanaan yang harus diambil Pak Prabowo kalau Pak Prabowo mau mengikhlaskan Pak Anies, tapi kan itu belum tentu,” papar Ferry.

Pertemuan lintas parpol, menurut Ferry, akan diintensifkan terkait koalisi dan penentuan pasangan capres/cawapres. Gerindra juga menunggu waktu pertemuan Prabowo dengan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

“Saya sampaikan bahwa realitas politik dan dinamika yang terjadi harus mengairkan (menangani) keterbatasan partai-partai untuk memenuhi presidential threshold harus 20%. Jadi harus ada kompromi dan negosiasi,” katanya.

Prabowo dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (6/7), sudah menyebut nama-nama cawapres yang dipertimbangkan, dari Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Sandiaga Uno.

“Kenapa saya mengatakan kita pun melirik Saudara AHY. Masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali. Jadi, kalau antara pemilih dan calon di atas itu hubungan emosionalnya terlalu jauh, ini tidak baik juga. Makanya, saya ingin mencari seperti Pak Anies juga di bawah saya cukup jauh usianya,” tutur Prabowo, Jumat (6/7).(fdn/elz)

Sumber : https://m.detik.com/news/berita/d-4103114/gerindra-bakal-cawapres-dari-pks-mengerucut-ke-aher

Read More

Anton Tabah: TGB Disetting dengan Matang

Anton Tabah: TGB Disetting dengan Matang

10Berita, Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB), tiba-tiba mendukung Presiden Joko Widodo untuk dua periode. Padahal, ia termasuk yang dipilih jutaan umat eks aksi 212 untuk salah satu capres cawapres yang akan melawan capres patahana.

Ketua Penanggulangan Penodaan Agama Anton Tabah Digdoyo mengatakan, umat Islam kecewa denga sikap TGB tersebut. Bahkan Alumni 212 langsung mencoret nama TGB dari daftar capres cawapres periode 2019-2024, karena menilai sejak awal pencitraannya TGB memang sengaja diskenariokan.

"Kalau kita cerdas amati dia bukan tiba-tiba, tapi diseting dengan matang. Ia memang pendukung Jokowi sejak dulu dibesut halus pencitraan. Ia hafal Alquran biar rakyat indonesia simpatik, dan disaat tepat ketika elektabilitas Jokowi terus buruk tiba-tiba TGB dukung Jokowi untuk dua periode," kata Anton melalui pesan elektronik, Kamis (5/7).

"Ini sengaja untuk mengkatrol Jokowi yang sedang hancur. Lihat saja pilkada lalu, kubu Jokowi hancur," sambung dia.

Bahkan, Anton mengaku sudah mencurogai gelagat TGB sebelum mengumumkan mendukung Jokowi.

"TGB mencurigakn setiap kegiatannya ko di-blow up media. Diduga ini taktik pencitraan, analogi tersebut jadi kenyataan," ujarnya.

Dia menambahkam meskipun TGB hafal Alquran namun belum tentu faham makna Alquran itu sendiri. Untuk itu, Anton menegaskan tidak akan mendukung TGB masuk bursa capres-cawapres.

"Pandai agama belum tentu faham agama, iman takwa seseorg tergantung bagaimana pemahaman pada agamanya pada Alquran. Karena itu doa yang diajarkan Nabi Muhammad yaitu minta fahamkan agama-Mu bukan pintarkan pada agama-Mu. Pembela penista Alquran itu dalam Alquran hanya dua golongan, kalau tidak kafir ya munafik. Mosok orang seperti itu kita dukung," bebernya.

Sumber : b-islam24h.com

Read More

Diterima Bareskrim, Perwakilan Aksi 67: Takutlah Pada Allah Bukan Pada Rezim

Diterima Bareskrim, Perwakilan Aksi 67: Takutlah Pada Allah Bukan Pada Rezim

10Berita, Bareskrim Polri menerima sepuluh orang perwakilan massa "Aksi 67 Tegakkan Keadilan" untuk menyampaikan aspirasi di Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskirm, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/7).

Mereka diterima oleh perwakilan dari Bareskrim Polri yaitu Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Umun (Ditipidum) Kombes Pol. Daddy Hartadi, Kasubdit IV Kombes Pol. Djuhandani Rahardjo Puro dan Kabagpenum Divhumas Polri Kombes Pol. Syahardiantono serta Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol. Roma Hutajulu.

Massa aksi mempertanyakan alasan polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) kepada Sukmawati Soekarnoputri. Selain itu, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh politisi Nasdem Victor Laiskodat.

"Bahkan Ade Armando sama sekali seolah tidak tersentuh oleh hukum," ujar salah satu perwakilan massa aksi dari Sekretaris Umum PA 212 Bernard Abdul Jabbar.

Kepada perwakilan Bareskrim, massa aksi juga mengingatkan bahwa takutlah kepada Allah bukan kepada rezim. Karena sebuah rezim akan habis masanya bahkan dengan kehendak Tuhan, bisa saja tumbang sebelum masa baktinya berakhir.

"Mungkin bapak-bapak juga tahu itu," pungkasnya.

Saat perwakilan massa aksi bertemu dengan pihak Bareskrim, massa di luar gedung terus berorasi menuntut kedilan hukum.

Sumber : b-islam24h.com, rmol.co

Read More

PKS; Anies Baswedan Sibuk Kerja, Orang Lain Saja Ribut Pilpres

PKS; Anies Baswedan Sibuk Kerja, Orang Lain Saja Ribut Pilpres

10Berita – PKS menepis anggapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sibuk mengurusi isu Pilpres 2019 ketimbang membenahi persoalan Jakarta. PKS menilai Anies tetap bekerja seperti biasa.

“Kalau itu kan yang sibuk orang lain, Pak Anies kan berjalan saja sebagai Gubernur. Maksudnya yang sibuk orang lain, memasangkan yang ini dengan yang itu, kalau pak Anies menurut saya jalan aja tuh di DKI berjalan dengan baik tapi di media, lagi sibuk, yang sibuk kan orang lain,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi Jumat (6/7) malam.

Suhaimi menyebut Anies telah bekerja dengan baik. Salah satu keberhasilan yang dikerjakan Anie, menurut Suhaimi, adalah penyerapan anggaran.

(Liputan6.com/Arya Manggala)

“Salah satu keberhasilan itu dari penyerapan anggaran dan sekarang secara normal, berjalan saja tuh jadi kalau mengganggu saya kira tidak mengganggu,” ujarnya.

Suhaimi juga menyatakan Anies-Sandi secara bertahap telah melunasi janji politiknya. Hal itu terlihat dari berbagai program yang mulai bisa dinikmati masyarakat.

“Pertama janji itu untuk janji 5 tahun jadi ya tidak bisa dalam satu tahun pertama ini diukur semua, harus udah terselesaikan itu sudah fair lah, bertahap. Tetapi tahapan-tahapan itu jelas, tahapan itu terukur, tahapan itu terarah ternyata DP 0 rupiah berjalan, semuannya berproses, kemudian KJP plus juga berjalan dan seterusnya,” paparnya. (dtk)

Sumber : Detik,

Read More

Dewan Pengurus Pusat Hanura Desak Presiden Jokowi untuk Mencopot Wiranto

Dewan Pengurus Pusat Hanura Desak Presiden Jokowi untuk Mencopot Wiranto

10Berita - Diduga memengaruhi indepedensi Komisi Pemilihan Umum ((KPU), Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hanura desak Presiden Jokowi untuk mencopot Wiranto dari jabatannya sebagai Menkopolhukam.

''Sikap Pak Wiranto sebagai Menkopolhukam itu jelas merusak nama baik Presiden Jokowi dan merusak demokrasi yang sedang kita bangun,'' kata Jafar Bajeber, Ketua DPP Hanura di kantor DPP Hanura di Tower City, Jakarta, Kamis (6/7/2018).

Desakan itu disampaikan disela-sela konprensi pers mengenai data sistem informasi politik (Sipol) Hanura di daerah berubah sehingga menyulitkan pada caleg Hanura untuk mendaftarkan diri.di KPU .

Kabidkumham Hanura, Dodi S Abdulkadir mengatakan KPU tanpa persetujuan Ketum yang sah, yakni Oesman Sapta, data Sipol yang telah sah diverifikasi KPU diubah yang diduga oleh oknum KPU.

Menurut Dodi untuk mengubah kepengurusan partai di Sipol harus dengan usulan dan persetujuan ketua umum yang sah. ''Bukan tekanan atau intervensi pihak manapun. Kami sangat sesalkan data Sipol untuk kepengurusan di daerah berubah begitu saja tanpa persetujuan Ketua Umum Oesman Sapta,” ujar Dodi.

Karenanya Dodi menilai KPU saat ini sudah tidak independen dan terindikasi diintervensi. “Walau belum terbukt dilakukan oleh KPU tetapi karena itu ada di web KPU, tentu atas sepengetahuan lembaga ini. Kami berharap Bawaslu dan DKPP mencermati hal ini. Bagaimana mungkin waktu mereka diverifikasi dengan semua persyaratannya, tiba-tiba diganti,” ujar Dodi.

Atas dasar itu Dodi akan melaporkan KPU ke Bawaslu. Bahkan kalau ada unsur pidananya, dia akan melaporkan ke bareskrim Polri. Ditanya apa ada kaitan dengan Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) yang digelar Kemenpolhukam dikomandoi oleh Wiranto pada tanggal 5 Juli 2018 jam 15.30 WIB yang khusus membahas Partai Hanura?

“Saya mensinyalir ada kaitannya. Saya dapat bocoran surat Rakortas itu mengundang Menkumham, ketua KPU dan lainnya untuk membahas Partai Hanura,'' katanya.

Dodi mengaku jadi bingung sendiri karena dulu dia menganggap Wiranto bagian dari solusi atas kemelut ini. Ternyata malah kesannya bagian dari masalah. ''Kesannya menggunakan jabatan untuk agendanya sendiri,” ucapnya.(KONF/)

Sumber : WAWASAN

Read More

Sandiaga Bocorkan Obrolan Prabowo Dan Utusan SBY, Ini Isinya

Sandiaga Bocorkan Obrolan Prabowo Dan Utusan SBY, Ini Isinya

10Berita, Hari-hari menjelang pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2019, semakin banyak tokoh-tokoh dari partai politik bertemu dan melakukan konsolidasi.

Teranyar, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga kader Gerindra, Sandiaga Uno mengaku ikut dalam pertemuan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan dan Prabowo Subianto, Kamis 5 Juli 2018 malam untuk membicarakan Pilpres 2019.

"Tadi malam saya sempat bertemu dengan Pak Prabowo. Dalam pertemuan tersebut kita membahas pertemuan terkini dan update hasil pertemuanya dengan Pak Syarief Hasan, bahwa Demokrat dan Gerindra sekarang sedang melakukan penjejakan dan pemantapan,"  ucap Sandi di Balaikota DKI Jakarta, Jumat 6 Juli 2018 malam.

Sandi memperjelas bahwa isu yang menjadi prioritas sampai saat ini adalah masalah perekonomian. Karenanya Sandi sebagai Koordinator Tim Pemenangan Gerindra ingin masalah ekonomi ini terselesaikan.

"Kami sepakat isu ekonomi menjadi isu krusial dengan rupiah yang semakin lemah ini sebentar lagi akan berdampak siknifikan terhadap daya beli masyarakat dan akan ada kenaikan harga menyusul kenaikan rupiah ini," kata Sandi.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menyampaikan pesan lewat Sandi bahwa ekonomi merupakan persoalan yang harus di selesaikan. Karenanya harus ada aksi nyata dan keterlibatan seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

"Pak Prabowo bilang oke sebagai seorang negarawan kita harus diatas politik dan berhubung keadaan ekonomi kita sekarang sedang mengkhawatirkan mari kita bicara dan merangkul semunya. Dan pemikiran itu sepertinya menjadi pemikiran Gerindra terkini kita ingin merangkul semuanya semua elemen bangsa," bebernya.

Meski begitu, Sandi yakin dari sinilah kepercayaan masyarakat akan Gerindra berasal. Jika sudah ada kepercayaan, kata dia, maka timbul keyakinan bagi pemilih untuk menetapkan pilihannya.

Pendaftaran pemilihan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2019, akan dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 4-10 Agustus 2018.

Hal tersebut sesuai dengan salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Di Pemilu 2019 nanti, rakyat akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Sumber: RMOL

Read More

TGB Membelot dari Kubu Prabowo, Politisi PDIP: Kalau Ingin Jadi Cawapres, Ngomong Aja Terus Terang

TGB Membelot dari Kubu Prabowo, Politisi PDIP: Kalau Ingin Jadi Cawapres, Ngomong Aja Terus Terang

Dokumen Galamedianews.com

10Berita, PDIP Perjuangan menyambut baik dukungan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Merapatnya TGB itu akan menambah kekuatan untuk memenangkan Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDI Perjuanga Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya tidak tahu pasti alasan TGB membelot dari kubu Prabowo Subianto. Apabila yang diinginkan adalah posisi Cawapres Jokowi PDI Perjuangan juga mempersilahkan TGB terus terang.

"Bapak TGB kalau pengen menjadi Cawapres ya ngomong aja terus terang, itu menurutku tidak apa-apa, kalau memang dia ngomong 'ok saya dukung tapi minta Cawapres' tidak apa-apa," ucap Eva, Sabtu (7/7/2018).

Eva mengatakan, seseorang mengincar Cawapres itu sangat wajar dalam dunia politik, apalagi posisi Cawapres Jokowi yang selama ini selalu menempati posisi pucuk dalam setiap survei yang dirilis berbagai lembaga survie.

Menurut Eva, PDI Perjuangan akan selalu terbuka kepada toko-tokoh yang menginginkan posisi Cawapres Jokowi termasuk kepada TGB yang tiba-tiba menyatakan dukungannya terhadap Jokowi.

"Kalau di PDI Perjuangan semua nama akan dipertimbangkan, kan nanti pengambilan keputusannya bareng-bareng (semua partai koalisi), tidak bisa PDI Perjuangan sendiri, dan ini juga tergantung Bapak Jokowi," terangnya.

Sumber :Galamedia 

Read More

Kecelakaan Kapal Beruntun, Jargon “Indonesia Poros Maritim Dunia” Disoroti

Kecelakaan Kapal Beruntun, Jargon “Indonesia Poros Maritim Dunia” Disoroti

ist.

KM Feri Lestari Maju tenggelam di perairan kepulauan Selayar, Sulsel, Selasa (03/07/2018) siang.

10Berita – Kecelakaan beruntun berupa tenggelamnya dua kapal di perairan Indonesia dalam sebulan terakhir menjadi peringatan keras bagi semua pemangku kepentingan.

Terutama institusi yang terkait dengan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan di Pusat maupun di daerah, untuk mengevaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang.

Jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah, dikhawatirkan masyarakat dihinggapi rasa takut menggunakan transportasi air.

Kapal Motor (KM) Sinar Bangun tenggelam di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, disusul kecelakaan atas Kapal Feri Lestari Maju yang melayani penyeberangan ke Pelabuhan Bira, Bulukumba ke Pelabuhan Pamatata, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan, belum lama ini.

“Belum habis duka kita atas tragedi di Danau Toba, kini kita harus dihadapkan lagi dengan tragedi tenggelamnya kapal di perairan Sulawesi. Pemerintah harus evaluasi total sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpang, karena pasti ada yang salah dengan penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyeberangan kita.

Jangan sampai rakyat takut naik kapal, karena ini akan merugikan kita semua. Kita ini negara kepulauan, sebagain besar rakyat mengandalkan transportasi air,” tegas Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris dalam pernyataannya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Fahira mengungkapkan, tragedi yang terjadi di Danau Toba dan musibah yang menimpa Kapal Feri Lestari Maju, tidak hanya meninggalkan luka dan trauma mendalam bagi keluarga korban. Tetapi juga oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia yang mengandalkan moda transportasi air dalam beraktivitas sehari-hari.

“Saya termasuk yang menyayangkan proses pencarian jenazah di Danau Toba dihentikan. Karena satu-satunya harapan keluarga adalah sedapat mungkin menguburkan jenazah kerabatnya yang menjadi korban.

Saya harap, Pemerintah menangkap efek psikologis ini. Lakukan tindakan yang benar-benar konkret agar kecelakaan seperti ini tidak terulang kembali. Kembalikan kepercayaan publik bahwa moda transportasi air dan angkutan penyeberangan kita, aman dan nyaman,” ujar Anggota DPD RI DKI Jakarta ini.

Menurut Fahira, instruksi Presiden Joko Widodo bahwa peristiwa seperti yang terjadi di Danau Toba tidak terulang lagi, ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan para pemangku kepentingan di bidang transportasi.

Jargon Pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia poros maritim dunia, harusnya menunjukkan kemajuan signifikan terhadap penyelenggaraan transportasi air dan angkutan penyebarangan, bukan malah sebaliknya.

Sebagus apa pun infrastruktur yang disiapkan, dinilai tidak akan bermakna jika sistem dan regulasi keamanan dan keselamatan penumpangnya tidak mantap.

“Keinginan menjadikan Indonesia poros maritim di dunia tidak akan pernah terwujud, jika bangsa ini tidak punya komitmen dan tindakan konkret untuk menjadikan moda transportasi air dan angkutan penyeberangan menjadi moda transportasi ‘kelas satu’ baik dari sisi infrastruktur, regulasi, dan standar keamanan,” pungkas Fahira.*

Sumber :Hidayatullah.com 

Read More

Hamas Tolak Rencana Perdamaian Usulan Donald Trump

Hamas Tolak Rencana Perdamaian Usulan Donald Trump

Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina

10Berita -- Seorang pemimpin senior Hamas pada Jumat (6/7) mengatakan gerakannya dengan keras menentang rencana perdamaian yang direncanakan oleh Presiden AS Donald Trump. Rencana perdamaian tersebut dinamakan Kesepakatan Abad Ini.

"Dalam kamus kami, tak ada yang dinamakan Kesepakatan Abad Ini atau bahkan dua abad; kami tidak mengetahui ada satu tanah yang menggantikan tanah lain. Ada Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat," kata Mahmoud Zahar.

Zahar berbicara kepada puluhan orang Palestina yang mengadakan pertemuan terbuka dan demonstrasi pada Jumat siang (6/7) di sebelah timur Jalur Gaza Timur di Kota Khan Younis, dekat perbatasan dengan Israel. Di sana, bentrokan terjadi dengan tentara Israel yang ditempatkan di wilayah tersebut.

"Kami takkan menerima baik Kesepakatan Abad Ini dan kami takkan membiarkannya dilaksanakan," kata Zahar, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan bahwa "kesepakatan ini adalah kesepakatan bualan, sedangkan hak sah kita tak bisa diperdebatkan dan kami takkan pernah menyerahkannya".

Zahar mengatakan Hamas mengirim pesan jelas kepada setiap pemukim Israel. "Mereka tak mempunyai tanah di sini dan pergilah sebelum tanah ini menelan kalian".

Pada Jumat, bentrokan terjadi antara ratusan demonstran dan tentara Israel di bagian timur Jalur Gaza di dekat perbatasan dengan Israel pada pertemuan terbuka. Bentrokan itu terjadi pada protes Jumat ke-15, yang dimulai pada 30 Maret.

Ashraf Al-Qedra, Juru Bicara Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, mengatakan kepada wartawan sedikitnya 86 demonstran, termasuk wartawan dan paramedis, cedera.

Media lokal Palestina dan Israel melaporkan bahwa para pegiat dari Jalur Gaza melepaskan sebanyak 100 balon dan layang-layang yang terbakar dari bagian timur Jalur Gaza ke dalam wilayah Israel Selatan. Hal itu mengakibatkan kebakaran besar pada beberapa ladang pertanian di daerah itu. Tak ada laporan mengenai korban cedera.

Al-Qedra mengatakan pasukan Israel telah menewaskan sedikitnya 136 orang Palestina, dan melukai tak kurang dari 14 ribu orang lagi sejak 30 Maret. Sebanyak separuh dari korban cedera ditembak oleh amunisi aktif, dan banyak lagi masih berada dalam kondisi kritis.

Sumber: Antara 

Read More