Pemerintah: Harga Telur Naik juga Karena Piala Dunia

Pemerintah: Harga Telur Naik juga Karena Piala Dunia

VIVA.co.id

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

10Berita – Pemerintah menyebut bahwa harga telur naik juga dikarenakan gelaran sepakbola Piala Dunia 2018 di Rusia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyebut, kenaikan harga daging ayam ras dan telur disebabkan tingginya permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh pasokan yang ada. Tingginya permintaan itu disebabkan atas berbagai momen seperti libur sekolah hingga euforia sepak bola dunia.

Sementara itu, menurutnya, rendahnya pasokan juga disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti gangguan produktivitas, cuaca ekstrem, serta harga pakan yang mahal dikarenakan adanya komponen impor yang terpengaruh atas kurs dolar Amerika Serikat.

Keputusan untuk mengurangi kadar obat-obatan agar lebih sehat, terutama antibiotik, juga disebut ternyata memberi risiko lebih besar terhadap jumlah kematian ayam ras. Faktor-faktor itu yang kemudian terakumulasi sehingga menyebabkan meningkatnya harga daging ayam ras dan telur.

Menurut Mendag, lansir Antara, harga daging ayam ras yang rata-rata nasional sudah mencapai level Rp 39.100 per kilogram, dan telur ayam yang sebesar Rp 27.200 per kilogram.

Kementerian Perdagangan mencatat terjadi lonjakan harga telur sejak masa setelah Lebaran Idul Fitri hingga beberapa hari belakangan. Kenaikan harga yang disebut anomali itu terjadi, terutama gara-gara gelaran Piala Dunia 2018 pada 14 Juni-15 Juli 2018.

Mendag mengonfirmasi bahwa memang ada kaitan langsung antara Piala Dunia dengan kenaikan harga telur, terutama yang untuk konsumsi rumah tangga. Selama gelaran sepakbola dunia itu, permintaan telur memang meningkat, sebagai makanan instan untuk menemani bergadang sambil menonton sepakbola.

“Karena tengah malam itu (makan) nasgor (nasi goreng) pakai telor; internet, Indomie telur, dan kornet, pakai telur juga. Saya dulu pernah menyelinap, ada fresh telur langsung kita ambil bikin nasgor,” ujar Mendag kutip VIVA.

Dia tak setuju jika disebut momentum pilkada serentak pada akhir Juni lalu juga menjadi pemicu peningkatan permintaan telur ayam. Sebab, saat masa kampanye pun yang dibagikan beras, gula, hingga sirup. “Enggak ada itu telur (yang dibagikan dalam paket sembako).”

Sementara itu, Kementerian Pertanian tidak memungkiri bahwa akibat liburan panjang hingga Piala Dunia, lonjakan permintaan telur mencapai 20-30 persen. Tingkat permintaan di masing-masing daerah memang berbeda tetapi secara umum sama, yakni karena efek Piala Dunia.

“Kalau demand (permintaan) masing-masing tiap daerah akan beda. Adanya pertandingan Piala Dunia ternyata memengaruhi, saya pikir iya juga, ya,” ujar Fini Murfiani, direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam kesempatang yang sama.

Pemerintah mengaku sepakat untuk memberi batas waktu selama satu minggu agar harga dapat turun secara bertahap. Jika tidak terjadi penurunan, maka Kemendag akan menyiapkan langkah-langkah untuk melakukan intervensi pasar, ujar Enggartiasto.

Pada 11 Juli 2018 lalu, Menteri yang sama mengatakan, kenaikan harga telur di beberapa wilayah Indonesia pada beberapa waktu terakhir terjadi karena melonjaknya harga pakan ayam petelur, yang juga disebabkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Harga pakan ternaknya naik, kemudian harga DOC (Day Old Chicken/Anak Ayam) dia juga naik,” kata Enggar di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (11/07/2018) kutip Antara.*

Sumber : Hidayatullah.com

Read More

JANGAN KAGET! Habib Rizieq Sudah Memprediksi Ada Ulama-ulamaan Berubah Haluan, Imannya Ada di Dalam Amplop (Dunia)

JANGAN KAGET! Habib Rizieq Sudah Memprediksi Ada Ulama-ulamaan Berubah Haluan, Imannya Ada di Dalam Amplop (Dunia)

10Berita, JANGAN KAGET kalau ada Ulama yang tiba-tiba berobah haluan... Jangan kaget...

Karena hal ini sudah jauh-jauh hari sudah diingatkan Imam Besar Habib Rizieq Syihab.

Habib Rizieq sudah mengingatkan:

"Lu tau ulama-ulamaan gak? Ada Ulama, ada Ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke Sorga. Ulama-ulamaan ngajak kita ke Sorga-sorgaan."

"Siapa itu ulama-ulamaan? Mereka adalah imanuhum fi amplopihim, imannya ada di amplop, amplop tebal (dikasih dunia, harta, tahta) berobah... innalillahi wainna ilaihi roji'un."

"Nabi SAW berkata 'Sesungguhnya orang yang paling aku khawatir yang akan merusak Umatku, akan menghancurkan Umatku, aku lebih takut kepada dia daripada Dajjal. Siapa Ya Rasulullah? Nabi menjawab ulama suu'. Ulama yang bejat. Ulama yang busuk. Ulama yang suka memutar balikkan ayat. Yang menghalalkan yang haram. Yang menggunakan ayat ayat Al Quran untuk membenarkan kemunkaran dan kebathilan. Dia nipu umat pakai Quran, pakai hadits Nabi."

Simak selengkapnya video Habib Rizieq...

[Video1 - Habib Rizieq : Ulama Su'u lebih bahaya dari Dajjal]

[Video2 - HABIB RIZIEQ : WASPADA ULAMA YG IMANNYA BERADA DI DALAM AMPLOP!]

Sumber : PORTAL ISLAM

Read More

Kerugian Negara terkait Freeport "Dicuekin", Mardani Himbau Polri dan KPK Bantu BPK

Kerugian Negara terkait Freeport "Dicuekin", Mardani Himbau Polri dan KPK Bantu BPK

10Berita, JAKARTA - Temuan kerugian negara sebesar Rp185 triliun yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Freeport membuat politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera angkat suara, terlebih BPK mengaku temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.

Menurut Mardani, laku terhadap temuan tersebut seyogya tidak dilakukan demikian (didiamkan). Aparat atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihimbau Mardani untuk ambil peran menguasutnya.

“Setiap potensi kerugian negara patut diusut, apalagi jumlahnya bukan sejuta atau semilyar. @KPK_RI @DivHumas_Polri bisa turun tangan bantu BPK.

Rakyat sedih jika kerugian negara di cuekin. #2019GantiPresiden,” katanya, ketika mengomentari salah satu judul di media: “Temuan BPK Soal Freeport Rugikan Negara Rp 185 T 'Dicuekin' detik.id/6uqOab via @detikfinance”, Selasa (17/7/2018), di akun Twitter pribadi miliknya.

Tertulis di dalam media tersebut bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) geram dengan PT Freeport Indonesia (PTFI). Hal itu lantaran hasil temuannya terhadap PTFI yang berpotensi merugikan negara hingga Rp 185 triliun tak kunjung dilakukan pembenahan.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, menurut UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaganya berwenang melakukan pemantauan atas temuan yang diberikan dilakukan tindakan. Masa waktu yang tindakan yang harusnya dilakukan sebelum 333 hari.

"Ini sudah 333 hari setelah BPK menyampaikan hasil audit tentang PTFI temuannya tidak ditindaklanjuti. Tidak ada action plan," demikian yang dikutip dari media tersebut, Senin (19/3/2018). 

Rizal menjelaskan, sebelumnya BPK telah melakukan pemeriksaan atas penerapan kontrak karya PTFi tahun anggaran 2013-2015. Salah satu temuannya tentang pelanggaran lingkungan hidup.

Ada dua poin pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PTFI yang ditemukan oleh BPK. Pertama, PTFI menggunakan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya seluas 4.535 hekatare tanpa izin pinjam pakai kawasan.

Kedua BPK juga menemukan pelanggaran PTFI yang merusak lingkungan dan perubahan ekosistem dengan melakukan pembuangan limbah operasional penambangan (tailing) di sungai, hutan, muara dan telah mencapai kawasan laut. Hal itu telah melebihi area kolam penampungan limbah yang ditentukan (Modified Ajkwa Deposition Area/ModADA). 

“Dari 13 perusahaan tambang mineral asing yang ada di Indonesia hanya satu yang melanggar status izin pinjam pakai kawasan hutan, ya PTFI itu," imbuhnya.

BPK mencatat, nilai ekosistem yang telah dikorbankan dari wilayah ModADA sebesar Rp 10,7 triliun, lalu di wilayah muara sebesar Ro 8,2 triliun dan untuk wilayah laut sebesar Rp 166,09 triliun. Jika dijumlah maka nilai kerugian negara akibat kerusakan ekosistem sebesar Rp 185 triliun.

"Itu perhitungannya kami lakukan bersama dengan IPB," tegas Rizal. (Robi/)

Sumber :voa-islam.com

Read More

Jokowi Ketar-Ketir Dengan Manuver Prabowo

Jokowi Ketar-Ketir Dengan Manuver Prabowo

10Berita -Petahana Presiden Joko Widodo sepertinya ketar-ketir dengan manuver politik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang sudah mendapatkan mitra koalisi.

“Sementara koalisi Jokowi belum kunjung terbentuk akibat tarik-menarik kepentingan cawapres yang umumnya setiap partai pengusung ingin kadernya menjadi cawapres,” kata pengamat politik dari Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha, Selasa (17/7).

Prabowo sudah dipastikan mendapat tiket Pilpres 2019 setelah terbentuknya koalisi Gerindra, PAN dan PKS. Hal tersebut jelas menjadi ancaman bagi Jokowi yang hingga saat ini belum menemui kata sepakat.

Panji menambahkan, Jokowi jelas khawatir karena peta politik 2019 berbeda jauh dari 2014 saat dirinya dengan mudah mendapatkan partai pengusung.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor. Pertama, elektabilitas Jokowi yang belum aman membuat masing-masing calon parpol pengusung mengklaim jika dengan kadernya bisa memuluskan Jokowi dua periode.

Kedua, Jokowi sendiri tidak sreg dengan nama-nama cawapres yang disodorkan oleh parpol pengusung, dikarenakan dia menyadari bahwa kinerjanya tidak maksimal khususnya di bidang ekonomi, politik dan hukum. Ketiga, PDIP sendiri yang jelas-jelas menginginkan kadernya untuk mendampingi Jokowi.

“Jokowi sepertinya ketar-ketir dengan manuver politik Prabowo yang sudah mendaptkan koalisi, sementara hingga saat ini Jokowi belum akibat tarik-menarik kepentingan cawapres,” tutup Panji.(jj/)

Sumber :rakyatmerdeka

Read More

Mahasiswa: Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Neo-Liberalisme yang Untungkan Asing

Mahasiswa: Kenaikan Harga BBM, Kebijakan Neo-Liberalisme yang Untungkan Asing

10Berita, SOLO – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Soloraya (APMS) berunjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bundaran Gladak, Solo, Senin (16/7/2018).

Korlap aksi Sigit Yudhistira menilai, kenaikan harga BBM yang tanpa ada pemberitahuan ke publik tersebut membuktikan pemerintahan Jokowi-JK kurang memahami kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Kebijakan itu juga disebut sebagai kebijakan neo-liberalisme yang menguntungkan pihak asing.

“Kebijakan Neolib tersebut semakin membuka lebar jalan bagi perusahaan minyak asing dalam persaingan industri migas di sektor hilir. Hal ini menjadi pelengkap liberalisasi industri migas yang sebelumnya sektor hulu telah lebih dahulu diliberalisasi secara ugal-ugalan,” kata Sigit dalam pesan siar yang diterima Jurnalislam.com, Senin (16/7/2018).

Sigit juga menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM juga akan memberikan efek domino dalam perekonomian masyarakat. Selain itu, pencabutan BBM jenis premium yang selama ini jadi andalan masyarakat kalangan bawah semakin menyengsarakan masyarakat.

“Naiknya harga BBM akan memberikan kenaikan terhadap naiknya biaya transport baik privat maupun publik. Biaya distribusi dagang maupun jasa-jasa lainnya. Ditambah lagi BBM penugasan (Premium) yang menjadi andalan masyarakat ekonomi menengah kebawah kini sulit ditemui,” paparnya.

“Karena melalui Perpres No 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian harga jual eceran BBM saat ini premium tidak wajib di distribusikan di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali). Dengan kata lain premium dihilangkan secara paksa dari pasaran,” sambungnya.

Untuk itu, APMS menuntut pemerintah untuk menghentikan kebijakan dapat membahayakan rakyat seperti pcncabutan subsidi, penjualan aset BUMN negara, dan pengizinan korporasi untuk mengeruk SDM Indonesia.

“Menyeru kepada pemerintah dan rakyat untuk meninggalkan system ekonomi kapitalisme dan sekulerisme yang telah menggrogoti SDM dun SDA negeri ini. melanggengkan penjahan negeri ini. dan menjauhkan negeri ini dari baldatun thayyibatun wa robbun ghaffur,” tandasnya.

Sumber :Jurnal Islam 

Read More

Pimpinan FPI Diadang di Kaltara, Penegakan Hukum Dinilai Tumpul

Pimpinan FPI Diadang di Kaltara, Penegakan Hukum Dinilai Tumpul

10Berita , Jakarta – Anggota Lembaga Bantuan Hukum Front (BHF), Aziz Yanuar menyebut pelarangan Pimpinan Front Pembela Islam di Kalimantan Utara (Kaltara) dikarenakan tumpulnya hukum.

Pimpinan FPI Ustadz Ja’far Shodiq beserta rombongan dihadang di Bandara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara oleh ratusan orang yang mengklaim sebagai pemuda dayak pada Sabtu (14/07/2018). Mereka menolak kedatangan pimpinan FPI yang akan meresmikan FPI di Kalimantan Utara.

“Tindakan segerombolan preman yang melakukan aksi demonstrasi sekaligus penghadangan dan persekusi di Bandara Internasional Juwata Tarakan pada Sabtu lalu jelas kembali menegaskan pihak kepolisian selalu sering kalah,” ungkapnya kepada Kiblat.net, Senin (16/07/2018).

“Kekalahan polisi dalam menghadapi tindakan-tindakan dan aksi pelanggaran hukum dan membiarkan hukum diinjak-injak oleh preman,” lanjutnya.

Aziz menyebut bahwa sudah terang benderang segerombolan preman melakukan aksi demonstrasi di daerah steril, dan hal itu telah melanggar pasal 9 Undang-undang nomor 9 tahun 1998.

“Bukannya dibubarkan, malah diakomodir. Jelas ini preseden buruk terhadap penegakan hukum di republik ini,” ungkap Aziz.

Selain itu, Aziz menungkapkan, pelarangan pimpinan FPI di Bandara Juawata adalah aksi yang nyata mengandug kebencian terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, hal itu menuturnya juga jelas dilarang.

“Hal itu dilarang oleh pimpinan mereka sendiri. Tertuang dalam pasal 12 (D,E,F,G dan H) perkap Polri nomor 9 tahun 2008. Tapi beberapa kali FPI mengalami upaya persekusi, namun hukum sebagai panglima dan kepolisian sebagai pelindung dan pengayom masyarakat malah tidak bertindak tegas pada pelanggaran hukum serius dan perbuatan yang jelas mengancam kebhinekaan ini,” ungkapnya.

Terlebih lagi, sebut Aziz, jika dilihat tindakan penghadangan dan pengancaman ini termasuk delik tindakan pidana persekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP.

“Sulit membayangkan jika FPI yang melakukan hal ini, akan ada tindakan apa pada FPI. Namun jika yang jadi korban adalah FPI, maka berlaku sebaliknya. ini sangat disayangkan.

“Kami menagih lagi janji kapolri yang akan menindak tegas persekusi bahkan saat ini sudah berani para preman itu masuk wilayah yang dilarang untuk melakukan aksi. Apakah FPI dan ormas islam lain tidak berhak mendapat prlindungam hukum atau bagaimana,” tukasnya.

Diketahui, Ratusan pemuda Dayak Kota Tarakan, Kalimantan Utara, melakukan aksi blokade pintu kedatangan di Bandara Internasional Juwata, Tarakan, Kalaimantan Utara, Sabtu pagi, 14 Juli 2018. Mereka menolak kedatangan pimpinan FPI yang berencana meresmikan berdirinya FPI di Kalimantan Utara.

Dalam orasinya, massa menuntut agar FPI tidak diizinkan berdiri di Kalimantan Utara. Hingga saat ini perwakilan dari FPI masih tertahan di dalam Bandara Juwata.

Sementara ratusan personel gabungan TNI dan Polri bersenjata lengkap sudah bersiaga mengamankan bandara dari aksi blokade ratusan pemuda Dayak Tarakan. Polisi menghalau barikade agar tidak masuk ke dalam bandara.

Sumber :  Kiblat.

Read More

Anies Rombak Pejabat DKI, PDIP Protes

Anies Rombak Pejabat DKI, PDIP Protes

10Berita – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno melakukan rotasi yang cukup besar di jajaran pejabat Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Terkait hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengkritik rotasi jabatan secara besar-besar yang dilakukan oleh Anies dan Sandiaga. Menurut Edi, Anies-Sandi lebih dahulu menyiapkan tempat baru sebelum mencopot mereka dari jabatan masing-masing tersebut.

“Ternyata, wali kota yang dicopot itu dipanggil oleh kementerian. Sebetulnya, orang yang dicopot itu diberikan tempat di mana dahulu baru diganti, namanya rotasi sih objektif saja ya,” ujar Prasetyo di Jakarta Pusat, Senin 16 Juli 2018.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono juga mempertanyakan objektivitas dan kredibilitas pelaksanaannya. Sebab, ada puluhan pejabat yang diganti dengan alasan pensiun, namun nyatanya puluhan pejabat yang diganti tersebut belum memasuki masa pensiun.

“Namun, nyatanya yang bersangkutan belum memasuki masa pensiun,” ungkap Gembong, dilansir dari Viva.

Baca juga: Tentang Anies Baswedan, Menanti Hattrick Sohibul Iman

Oleh sebab itu, Gembong mempertanyakan implementasi aturan menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan rombak jabatan tersebut.

“Sebagai sikap, kami Fraksi PDI Perjuangan mendorong institusi terkait mengusut adanya dugaan pelanggaran pada pelaksanaan rombak jabatan tersebut dengan tuntas,” cetusnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator dan widyaiswara ahli utama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin 16 Juli 2018.

DI bawah ini adalah nama-nama pejabat yang baru saja dilantik:

1. Yusmada Faizal sebagai Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda DKI
2. Edi Sumantri sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
3. Tuty Kusumawati sebagai Kadis Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DKI
4. Rustam Effendi sebagai Wali Kota Jakarta Barat
5. M. Anwar sebagai Wali Kota Jakarta Timur
6. Marullah Matali sebagai Wali Kota Jakarta Selatan
7. Bayu Meghantara sebagai Wali Kota Jakarta Pusat
8. Syamsudin Lologau sebagai Wali Kota Jakarta Utara
9. Husein Murad sebagai Bupati Kepulauan Seribu
10. Dian Ekowati sebagai Direktur RSUD Tarakan
11. Dhany Sukma sebagai Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Irmansyah sebagai Kepala Dinas Sosial
13. Michael Rolandi sebagai Inspektur pada Inspektorat Pemprov DKI
14. Zainal sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Sosial
15. Togi Asman Sinaga sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan
16. Gamal Sinurat sebagai Asisten Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Permukiman
17. Faisal Syafruddin sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Pemprov DKI.

Sumber : Ngelmu.co

Read More

MUI Pertanyakan Definisi Radikal pada Penilitian P3M dan Rumah Kebangsaan

MUI Pertanyakan Definisi Radikal pada Penilitian P3M dan Rumah Kebangsaan

10Berita, JAKARTA —Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Cholil Nafis mempertanyakan hasil penelitian Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan terkait 41 masjid terindikasi radikal.

“Saya tanya, definisi radikal di mana? Ada radikal sedang, ada tinggi, ada radikal rendah. Ini orang ayan, apa orang apa,” kata Kyai Cholil dalam video yang diterima Voa Islam, Senin (16/7/2018).

Kemudian, Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah Depok ini membantah indikator dalam penelitian tersebut jika menolak pemimpin perempuan bagian dari radikalisme.

“Yang menolak pemimpin perempuan, satu koma satu persen. Lah pemimpin perempuan itu bukan radikal, itu khilafiyah. Mau setuju silakan, tidak setuju ya tidak apa-apa. Lah kok ini dibilang radikal,” ujar Kyai Cholil.

Seperti diketahui, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan belum lama ini mengeluarkan rilis bahwa sebanyak 41 masjid yang ada di kantor pemerintahan terindikasi sebagai tempat penyebaran paham radikalisme. Puluhan masjid ini berada di kementerian, lembaga negara, dan BUMN.* [Syaf/]

Sumber :voa-islam.com

Read More

Azyumardi Azra Dukung KAMMI Masuk Kampus Guna Melawan Radikalisme

Azyumardi Azra Dukung KAMMI Masuk Kampus Guna Melawan Radikalisme

Prof. Azyumardi Azra (berbatik) bersama sejumlah pengurus KAMMI. (dakwatuna)

10Berita – Jakarta. Cendikiawan muslim Azyumardi Azra mendukung Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) untuk masuk kampus demi menangkal gerakan radikalisme. Pernyataan ini disampaikan dalam silaturahmi bersama Pengurus Pusat KAMMI di PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Senin (16/7).

Hadir dalam silaturahmi kali ini Aza El Munadiyan Waketum PP KAMMI, Arjun Fatahillah Direktur RKP, Khaidir Ali Ketum Tangsel, Fajar Illahi Ketum Komsat Medsos UIN Jakarta, Abdus Somad Ketua LDK Syahid UIN Jakarta.

“KAMMI merupakan anak kandung reformasi, dengan platform Jayakan Indonesia 2045 maka tidak ada keraguan nasionalisme KAMMI. Sebagai gerakan mahasiswa yang berusaha menerapkan Islam yang menyeluruh dengan metode yang menyesuaikan zaman, KAMMI terbuka terhadap pemikiran dan gagasan moderat sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman,” Aza El Munadiyan mengawali penjelasannya.

“KAMMI sebagai tempat kaderisasi ideologi aktivis kampus calon pemimpin masa depan Indonesia menekankan pembinaan model Muslim Negarawan, kemudian peningkatan kualitas SDM, kontribusi sosial dan kemampuan akademik yang baik sehingga harapanya kelak mampu mengisi pos-pos strategia bangsa,” jelas pria yang menjabat Waketum PP KAMMI ini.

Sementara itu, Direktur Rumah KAMMI Peduli (RKP) Arjun Fatahillah menyatakan saat ini kami berperan aktif dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

“KAMMI memiliki RKP sebagai wadah kepedulian kader KAMMI pada kejadian bencana, kemudian memiliki ratusan desa mitra sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial,” tutur pria asal Jakarta ini.

Berbagai kegiatan positif KAMMI mendapatkan apresiasi dari Azyumardi Azra. KAMMI seharusnya diajak kerjasama oleh kampus untuk bersama-sama menangkal radikalisme. Azra mengakui perkembangan paham radikal di lembaga pendidikan tinggi di Indonesia makin marak.

“Penyebab radikalisme di kampus disebabkan oleh berkembangnya kelompok kanan ekstrem atau kalangan Islamis yang cenderung jihadis. Mereka berbentuk organisasi tanpa bentuk (OTB) yang bergerak bebas di kampus. Kampus saat ini tidak memiliki penangkal gerakan mereka karena dilarangnya organisasi ekstrakampus seperti KAMMI, HMI, PMII, IMM masuk kampus-kampus,” jelas Azra di awal diskusi.

“Organisasi ekstrakampus harus masuk kampus karena organisasi inilah yang memiliki akar ideoligi jelas, sistem kaderisasi, interaksi dengan berbagai pihak sehingga membuka wawasan pikiran dan pemahaman dari berbagai pihak. Berbeda dengan organisasi radikal yang bersifat tertutup. Model doktrinasi menjadi cara mencuci otak pemikiran demi tujuan tertentu,” jelas Profesor dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

“Saya menyangka bahwa KAMMI adalah organisasi intrakampus, namun setelah mendapatkan penjelasan dari PP KAMMI saya memahami bahwa KAMMI sama seperti HMI, IMM, PMII dan organisasi ekstrakampus lainnya,” jelas salah satu cendikiawan muslim Indonesia ini.

Beberapa waktu sebelumnya sempat ramai di pemberitaan mengenai pernyataan Azyumardi Azra mengenai KAMMI sebagai organisasi radikal. Setelah mendapatkan penjelasan dari PP KAMMI, Azra kemudian memahami tentang kondisi KAMMI dan gerakan mahasiswa di kampus-kampus saat ini kemudian meminta masukan dari KAMMI.

Akhir diskusi Prof Azra berkenan memberikan arahan dan masukan positif bagi KAMMI sebagai langkah selanjutnya dalam menangkal radikalisme di kampus. (AEM/whc/)

Sumber :dakwatuna

Read More

Jejak Islam di Italia Selatan

Jejak Islam di Italia Selatan

Kaum Muslimin di Sicilia, Italia.

Foto: http://soerenkern.com

Umat Islam menguasai peradaban di Sicilia hingga 1061 M.

10Berita , JAKARTA -- Italia merupakan negara yang terdiri atas semenanjung besar yang menyerupai sepatu bootdan memanjang ke Laut Mediterania. Negara berjuluk negeri spagheti itu memiliki dua pulau besar, yakni Sicilia dan Sardinia. Kini, Italia menjadi rumah bagi sekitar 850 ribu Muslim.

Islam memiliki sejarah yang panjang dengan Italia. Betapa tidak. Pada abad ke- 9 hingga 11 M, peradaban Islam pernah menguasai bagian selatan negara yang kini memiliki penduduk terbesar keenam di Eropa dan terpadat ke-23 di dunia itu.

Jejak peradaban Islam di Italia bagian selatan telah dimulai ketika Sicilia jatuh dalam genggaman kaum Muslim. Peradaban Islam mulai bersemi di Sicilia sejak 15 Juli 827 M. Ketika itu, pasukan tentara Dinasti Aghlabid atau Aghlabiyah di bawah kekuasaan Ziyadat Allah I berhasil menaklukkan kekuasaan Bizantium.

Dinasti Aghlabid merupakan kerajaan Islam yang berada dalam lindungan Kekhalifahan Abbasiyah. Dinasti itu menguasai Ifriqiyah meliputi Aljazair, Tunisia, dan Tripoli. Dinasti yang berkuasa dari tahun 800 M hingga 909 M itu berpusat di Tunisia.

Diperkuat 10 ribu pasukan infanteri, 700 pasukan berkuda, serta 100 armada kapal, pasukan Muslim di bawah komando Asad Ibnu Al-Furat (70 tahun) berhasil mengandaskan kekuatan Bizantium dalam pertempuran di dekat Mazara. Secara resmi, Kota Palermo--ibu kota Sicilia--ditaklukkan umat Islam pada 831 M.

Sejak berada dalam kekuasaan Islam, Sicilia menjelma menjadi salah satu pusat peradaban di Eropa, setelah Kordoba. Bangunan masjid yang tersebar di seluruh kawasan Sicilia tak hanya menjadi tempat beribadah semata. Masjid-masjid itu juga berfungsi sebagai sekolah--tempat berse- mainya benih peradaban dan ilmu pengetahuan.

Di bawah kekuasaan Islam, Sicilia memiliki universitas Islam terkemuka. Sekolah-sekolah di wilayah itu dilengkapi dengan asrama siswa dan mahasiswa. Tak heran, bila begitu banyak remaja dan anak muda dari berbagai penjuru Eropa menimba ilmu di sekolah dan universitas Islam di Sicilia.

`'Palermo adalah sebuah kepulauan metropolis yang mengombinasikan kekayaan dan kemuliaan. Sebuah kota kuno yang elegan,'' papar Ibnu Jubair, seorang penjelajah Muslim, memberi sebuah kesaksian tentang kemajuan yang berhasil dicapai penguasa Muslim di Sicilia.

Periode kekuasaan Islam di Sicilia merupakan tahap awal revolusi perdagangan di abad pertengahan. Pada era itulah masyarakat Sicilia merasakan kemakmuran dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Akhir abad ke-10 M, sejarawan bernama Udovitch menjelaskan betapa Sicilia telah menjelma menjadi pusat perdagangan di dunia Mediterania.

Umat Islam menguasai peradaban di Sicilia hingga 1061 M.

Perdaban Islam di wilayah itu dikembangkan oleh sejumlah dinasti Islam, antara lain Dinasti Aghlabid atau Aghlabiyah (827 M909 M). Setelah itu, kekuasaan Islam di wilayah itu jatuh di tangan Dinasti Fatimiyah, sebuah kekhalifahan Islam bermazhab Syiah yang berpusat di Mesir.

Kekuasaan atas Sicilia terlepas pada abad ke-11 M, ketika wilayah itu dikuasai oleh Emirat Sicilia. Pasukan Emir Abu Al- Qasim (964 M982 M) terus digempur Bizantium. Kekuasaan Islam pun meredup seiring perebutan kekuasaan di tubuh umat Islam. Pada 1061 M, Sicilia pun lepas dari tangan umat Islam. Kehadiran peradaban Islam di Sicilia merupakan berkah bagi peradaban Barat. Sebab, dari wilayah itulah Barat men- transfer pengetahuannya dari dunia Islam.

Sumber :  Republika

Read More