Telegram Diblokir, Kredibilitas Pemerintah Dipertanyakan
10Berita, Jakarta – Soal langkah Kominfo memblokir aplikasi Telegram, Direktur Kajian Strategis dan Kebijakan Publik PUSHAMI, Jaka Setiawan mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Pasalnya, pemerintah dianggap lemah dalambargaining power, sehingga tidak bisa menembus pengelola Telegram terkait konten yang dikhawatirkan.
“Tidak hanya Telegram saja yang sebenarnya tidak bisa ditembus oleh pemerintah, Facebook dan Google juga tidak bisa tapi tidak ditutup. Jika memang ini soal bergaining powerdengan provider. Kalau nggak bisa bergaining dengan provider kan berarti kredibilitasnya pemerintah dipertanyakan,” ujarnya saat dihubungi Kiblat.net, Sabtu (22/07).
Menurut Jaka, pemblokiran Telegram dilakukan karena pemerintah tidak bisa mengelola informasi dan opini yang berkembang di masyarakat.
“Ini sepertinya pemerintah bingung mengelola opini dan informasi. Pemblokiran ini saya kira karena keterbatasan pemerintah untuk mengelola informasi, komunikasi. Kredibilitas dan kemampuan pemerintah untuk mengelola informasi juga dipertanyakan,” ujarnya.
Jaka juga menilai bahwa pemblokiran Telegram akibat dari kegagalan pemerintah dalam mengelola informasi yang berkembang.
“Ini juga karena kegagalan komunikasi pemerintah, kegagalan pemerintah mengelola informasi. Akhirnya ya main blokir. Nggak punya fungsi lain,” tutupnya.
Reporter: Muhammad Jundii
Editor: M. Rudy
Sumber: Kiblat.
