Akhirnya, BIN Minta Maaf
10Berita Bukan deklarasi #2019GantiPresiden yang ricuh. Tapi sebenarnya, para penentang dan penolaknyalah yang melakukan tindakan-tindakan premanisme dan ini justru memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Padahal, kalau saja mau menerima dan tidak egois, saling menghormati perbedaan, tidak perlu sampai melakukan hal-hal anarki begitu.
Deklarasi, silakan saja, mau ganti silakan saja, toh tahun depan, 2019 saat pilpres. Apa bedanya dengan yang inginkan presiden saat ini lanjut kembali memimpin dua periode?
Ayolah, apa mengemukakan pendapat soal fakta-fakta yang terjadi selama empat tahun pemerintahan ini, adalah sebuah kesalahan melanggar hukum? Rupiah melemah, tenaga kerja asing membanjiri Indonesia, bahan-bahan pokok meroket dan masih banyak lagi.
Deklarasi #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh para aktivis dan pendukung non petahana pun seharusnya tidak ditangani dengan cara-cara kasar dan cenderung tidak netral. Beberapa hari lalu, salah satu aktivisnya, Neno Warisman mengalami penolakan di Pekanbaru, Riau. Dirinya mengaku bahwa apa yang aparat dan BIN lakukan saat itu, berlebihan dan terbilang kasar.
Atas hal itu juga, akhirnya, BIN meminta maaf.
Juru bicara Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, menuturkan permintaan maaf atas tindakan yang dilakukan Kepala BIN Daerah Riau, Marsma Rachman Haryadi.
“Andaikata ada sesuatu yang dirasa kasar dan sebagainya dalam kondisi capek manusiawi itu bisa terjadi, karena persiapannya itu panjang supaya mencegah ini tidak bentrok. Oleh karenanya ya mohon dimaafkan andaikata ada sikap yang dirasa kasar.” Merdeka.com (27/8/2018).
Tentunya sikap BIN patut dihargai. Dan hal ini, semoga menjadi catatan penting. Bahwa, jangan sampai rakyat melihat semakin nyata, aparat kian hari semakin terlihat ketidaknetralannya dalam menangani dua kubu pendukung yang berbeda. Bahwa aparat adalah alat keamanan negara, bukan milik penguasa. Siapa yang tak sejalan dengan penguasa, tidak diberi ruang.
Sumber : UC News
