Mengejutkan! KPK Siap Siap Periksa Gubernur NTB, TGB. Politis?

Mengejutkan! KPK Siap Siap Periksa Gubernur NTB, TGB. Politis?

Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Madji / kicknews.today

10Berita, Melansir dari medcom.id ( 27/5/2018), Wakli Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan hal tersebut. Namun statusnya masih dalam klarifikasi dan pengumbulan bahan-bahan dan keterangan (pulbaket) bukan penyelidikan atau penyidikan. Hal ini disebut Basaria sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait praktek korupsi di Pemerintahan Provinsi NTB.

Basaria Panjaitan / globeasia.com

Basaria menegaskan, lembaga antirasuah tak akan segan-segan menaikkan status laporan ke tahap penyidikan, jika ditemukan bukti kuat adanya dugaan korupsi yang dilakukan TGB dalam mengelola Pemprov NTB.

Kabar ini tentu mengejutkan. Pasalnya, TGB saat ini digadang-gadang sebagai calon potensial ikut kontestasi pilpres 2019. Namanya muncul dalam berbagi survei elektabilitas. Suka tidak suka, kabar ini paling tidak cukup membawa pengaruh terhadap penilaian masyarakat. Namun sebaliknya tidak pula perlu berandai-andai terkait politis atau tidak, pasalnya masih dugaan dan sebatas pulbaket. Di sisi lain belum didapat informasi, kasus apa yang tengah diklarifikasi oleh KPK.

Gubernur NTB TGB Zainul Madji / (Foto: Yusuf/MI)

Namun demikian seperti yang disebut Basaria, untuk KPK tidak ada pengecualian, siapa saja laporan yang masuk ke KPK, akan diklarifikasi. Kalau mengarah ke korupsi baru naik ke penyelidikan. Memang sudah seharusnya tidak ada tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi.

Sumber :medcom.id, UC News 

Read More

Aturan Baru, Usia Masuk Sekolah Dasar 6 Tahun

Aturan Baru, Usia Masuk Sekolah Dasar 6 Tahun

10Berita, TANGERANG, (KB).- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengabarkan aturan baru dalam dunia pendidikan, khususnya tingkat sekolah dasar (SD). Kini, usia masuk SD enam tahun, tidak seperti tahun sebelumnya yang harus tujuh tahun. Perubahan aturan tersebut seiring dengan keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Aturan untuk Masuk Sekolah Dasar.

“Tahun ini usia minimal masuk SD, adalah 6 tahun, berbeda dengan tahun kemarin yang yang menyatakan 7 tahun baru diterima di bangku SD. Bahkan, usia 5 tahun 6 bulan dapat diterima setelah mendapat rekomendasi dari sekolah ataupun psikolog,” kata Kepala Disdikbud Kota Tangsel, Taryono di Ciputat, Kamis (24/5/2018).

Dengan keluarnya Permendikbud tersebut, dia menilai, akan disambut gembira oleh para orangtua murid yang hendak mendaftarkan anaknya ke SD.

“Pastinya bersyukur ya, dengan adanya Permendikbud yang baru, umur 6 tahun sudah bisa masuk SD. Jadi, tidak perlu lagi membayar biaya kurang usia kepada sekolah terkait,” ujar salah satu orangtua murid yang enggan disebutkan namanya. Menurut dia, tahun lalu masih diberlakukan pembayaran dana bagi anak yang usianya di bawah 6 tahun 7 bulan.

“Kasihan orang yang memiliki keterbatasan dana. Padahal, mereka menginginkan anaknya mengenyam pendidikan di sekolah negeri, karena gratis,” ucapnya.

Sosialisasi PPDB

Terkait hal tersebut, Disdikbud Kota Tangsel menggelar Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Graha Widya Bhakti Puspiptek, Tangsel, Kamis (24/5/2018). Menurut dia, tahun ini ada beberapa perubahan yang dilakukan terkait persyaratan masuk SD. Termasuk kriteria seleksi pada 2017.

“Yang awalnya hanya berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, tetapi sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 ada 3 kriteria, yakni jarak rumah ke sekolah, nilai ujian SD, dan prestasi. Ini sejalan dengan tujuan nasional terkait dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan,” tuturnya dihadapan kepala sekolah yang hadir.

Ia melanjutkan, PPDB di Tangsel telah dilakukan persiapan sejak 2017, seperti sosialisasi melalui billboard yang dipasang di beberapa titik dan koordinasi dengan para camat dan lurah. Selain itu, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Diskominfo terkait aplikasi dan sistem PPDB yang akan digunakan murid untuk mendaftar secara online pada Rabu hingga Sabtu (4-7/7/2018) mendatang.

“PPDB 2018 ini ada hal yang berbeda, karena semua berjalan dengan online yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sehingga, tidak ada aktivitas kolektif pendaftaran di sekolah tujuan, semua terpusat di Disdikbud,” katanya.

Terkait prestasi yang dimiliki murid diperlukan validasi peserta, Disdikbud menyiapkan 7 posko di 7 Kecamatan. Diharapkan masing-masing SD bisa membantu pendaftaran online muridnya, sehingga PPDB di 22 SMP negeri di Tangsel tidak ada aktivitas.

Sementara, Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany menyambut baik kegiatan sosialisasi PPDB yang dilaksanakan Disdikbud Tangsel untuk murid dari jenjang SD ke SMP secara online.

“Tahun kemarin dengan sistem zonasi, kami melihat dan mengevaluasi apa yang terjadi di tahun lalu dan kekurangan di tahun lalu bisa diperbaiki di tahun ini. Karena, yang terpenting, adalah kerja sama antara orangtua dengan guru sebagai orang yang ada di rumah kedua anak-anak kami,” ujarnya.

PPDB online tersebut bertujuan untuk adanya transparansi dan keterbukaan, sehingga tidak ada lagi titip-titip murid. “Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang dihadiri kepala sekolah SD dan SMP ini bisa turut menyosialisasikan kepada orangtua murid. Sehingga, PPDB online bisa berjalan maksimal,” ucapnya. (DA)*

Sumber :Suara Banten 

Read More

‘Ainul Mardhiah’ Bidadari Tercantik Surga Menunggumu, Wahai Insan yang Wafat Begini

‘Ainul Mardhiah’ Bidadari Tercantik Surga Menunggumu, Wahai Insan yang Wafat Begini

 

Referensi pihak ketiga

10Berita, Wafat dalama keadaan yang diridhoi oleh Allah SWT adalah impian semua umat Muslim di dunia, itu karena ganjaran yang luar biasa dari-Nya. Balasan berupa surga akan mudah diraih dengan proses wafat yang mulia ini. Tidak tanggung-tanggung bidadari tercanti menunggu anda di surga.

Orang seperti apa yang diberi pendamping bidadari tercantik di surga?

Jawabannya : Mati syahid yang diganjar Ainul Mardhiah

Referensi pihak ketiga

Ainul Mardhiah adalah seorang bidadari yang paling cantik di surga yang Allah SWT ciptakan untuk siapa saja yang wafat di jalan Allah SWT setelah berjuang membela Islam. Ainul Mardhiah berarti mata yang diridhai. Atau setiap pandangan yang melihatnya pasti akan menemukan keteduhan di hati.

Suatu pagi di bulan Ramadhan, Rasulullah sedang memberikan targhib yakni semangat untuk berjihad kepada pasukan Islam. Nabi pun bersabda,

“Sesungguhnya orang yang mati syahid karena berjihad di jalan Allah, maka Dia akan menganugerahkannya Ainul Mardhiah, bidadari paling cantik di surga”.

Salah satu sahabat yang masih muda yang mendengar cerita itu menjadi penasaran. Namun, karena malu kepada Nabi dan sahabat-sahabat lain, sahabat ini tidak jadi mencari tahu lebih dalam mengenai Ainul Mardhiah.

Referensi pihak ketiga

Seperti sebuah dialog antara Rasulullahdengan seorang sahabat yang mendapatkan sebuah mimpi sebelum berperang. Waktu Zuhur sebentar lagi, sesuai sunah Rasul, para sahabat dipersilakan untuk tidur sejenak sebelum pergi berperang. Bersama kafilah perangnya pun sahabat yang satu ini tidur terlelap dan sampai bermimpi.

Di dalam mimpinya dia berada di tempat yang sangat indah yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Dia pun bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya.

Ia pun bertanya kepada wanita tersebut, "Di manakah ini?" . " Inilah surga." , jawab wanita itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, " Apakah Anda Ainul Mardhiah?" . " Bukan, saya bukan Ainul Mardhiah. Kalau Anda ingin bertemu dengan Ainul Mardhiah, dia sedang beristirahat di bawah pohon yang rindang itu."

Referensi pihak ketiga

Didapatinya oleh sahabat itu seorang wanita yang kecantikannya berkali-kali lipat dari wanita pertama yang ia lihat. " Apakah Anda Ainul Mardhiah?" 

"Bukan saya ini penjaganya. Kalau Anda ingin bertemunya di sanalah singgasananya."jawab bidadari itu

Lalu sahabat ini pun pergi ke singgasana tersebut dan sampailah ke suatu mahligai. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya yang sedang mengelap-ngelap perhiasan. Sahabat ini pun memberanikan diri untuk bertanya.

Referensi pihak ketiga

"Apakah Anda Ainul Mardhiah?" kembali sang sahabat bertanya " Bukan, saya bukan Ainul Mardhiah. Saya penjaganya di mahligai ini. Jika Anda ingin menemuinya, temuilah ia di mahligai itu."

Pemuda itu pun beranjak dan sampailah ke mahligai yang ditunjukkan. Didapatinya seorang wanita yang kecantikannya berlipat-lipat dari wanita sebelumnya dan sangat pemalu. Pemuda itu pun bertanya.

"Apakah Anda Ainul Mardhiah?"

Referensi pihak ketiga

Seketika itu juga pemuda itu terbangun dari mimpinya. Dia pun menceritakan perjalanan mimpinya ini kepada seorang sahabat kepercayaannya yang dimohonkan untuk merahasiakannya sampai ia mati syahid. Komando jihad pun menggelora. Sahabat ini pun dengan semangatnya berjihad untuk dapat bertemu dengan Ainul Mardhiah. Ia pun akhirnya mati syahid.

Di petang hari ketika buka puasa, sahabat kepercayaan ini menceritakan mimpi sahabat yang mati syahid ini kepada Nabi. Nabi pun membenarkan mimpi sahabat muda ini dan Nabi bersabda,

 "Sekarang ia bahagia bersama Ainul Mardhiah"

Sumber : www.muslimahdaily.com/story/hikmah/item/771-ainun-mardhiah-bidadari-tercantik-untuk-para-syuhada.html

Read More

4 Hal yang Bikin Ramadhan Menjadi Waktu Produktif Untuk Bekerja

4 Hal yang Bikin Ramadhan Menjadi Waktu Produktif Untuk Bekerja

10Berita, Sahabat, puasa tidak menjadikan aktivitas kita terganggu. Justru dengan berpuasa kita bisa menjadi lebih produktif dari biasanya. Kok bisa? Gimana?

1. Terhindar Dari Godaan Membicarakan Orang Secara Negatif, Ya bisa Menghabiskan Waktu Kita
Naah saat puasa ini pasti kita akan menahan-nahan diri untuk tidak bergosip jika amalan puasanya ingin diterima.

Dan hal tersebut berdampak baik untuk keproduktifitasan kita. Kita tidak akan membuang-buang waktu hanya untuk bergosip dan lebih memilih mengurusi pekerjaan.

2. Terhindar Dari Godaan Membuka Social Media
Kita sadar bahwa di media sosial ada banyak foto makanan atau minuman berseliweran, jadi sebagian dari kita akan menghindarinya.

Kita juga sadar bahwa di media sosial ada beberapa hal yang bisa memicu amarah, jadi kita tidak mau mengarahkan diri ke sana. Jadi akan lebih fokus pada pekerjaan.

3. Mencari Aktifitas Yang Tidak Dilarang Saat Menunggu Buka Puasa
Apalagi kalau sadar bahwa tidur terlalu lama justru akan membuat semakin lelah dan makin kehausan saat bangun. Jika tidak menemukan kegiatan hiburan yang memungkinkan untuk dilakukan, biasanya akan kembali bekerja lagi.

4. Menyelesaikan Tanggung Jawab Agar Pulang Lebih Cepat
Kamu akan secara otomatis terdorong untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahkan bisa jadi kerjaan selesai beberapa saat sebelum buka puasa, padahal sebelumnya sampai perlu lembur.

Ini karena terdorong oleh motivasi untuk berbuka puasa di rumah dan lanjut bersiap-siap untuk shalat teraweh di masjid.  Nah itu dia 4 hal yang dapat membuat kita lebih produktif bekerja saat di bulan Ramadhan.

Sumber: ummi-online.com

Read More

Gaji BPIP Dinilai Ugal-ugalan, Ini Langkah Hukum yang Bakal Dilakukan MAKI!

Gaji BPIP Dinilai Ugal-ugalan, Ini Langkah Hukum yang Bakal Dilakukan MAKI!

Presiden Jokowi bersama BPIP di Istana. (Gambar: news.detik.com, 27 Mei 2018)

10Berita, Kabar besaran gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dinilai ugal-ugalan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang diteken Presiden Jokowi pada 23 Mei 2018 telah menimbulkan reaksi negatif banyak kalangan.

Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati. (Gambar: news.detik.com, 27 Mei 2018)

Dalam Perpres itu, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati mendapatkan gaji Rp112 juta, sedangkan digaji Rp100 juta. Gaji itu disebut-sebut lebih besar ketimbang gaji Presiden Jokowi sebesar Rp62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan.

Terkait Perpres tersebut, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan mengambil langkah hukum dengan menggugat Perpres Nomor 42/2018 itu ke Mahkamah Agung untuk mencabutnya.

Ketua MAKI Boyamin Saiman. (Gambar: tribunnews.com, 10 November 2016)

Ketua MAKI Boyamin Saiman menyatakan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan anggota murni memberikan pemikiran dan tenaganya tanpa mengharapkan imbalan. Sangat berlebihan kalau Presiden Jokowi justru memberikan gaji bulanan (news.detik.com, 27 Mei 2018).

Di tengah situasi ekonomi yang dinilai masih sulit, daya beli masyarakat menurun, angka pengangguran membengkak, dan angka kemiskinan yang terus meningkat, memang tidak seharusnya Presiden Jokowi mengambil keputusan kontroversial. Apalagi, di tahun politik ketika setiap kebijakan Presiden bakal jadi sasaran tembak bagi kubu oposisi untuk menaikkan posisi tawar politiknya.

Sebelum menjadi sumber kegaduhan, pihak Istana sebaiknya memberikan penjelasan kepada publik tentang motif dan alasan besaran gaji BPIP yang bikin mata membelalak lebar itu.

Tugas BPIP sangat erat kaitannya dengan pembinaan ideologi Pancasila. Goalnya adalah agar seluruh warga masyarakat di segenap lapis dan lini kehidupan benar-benar mampu memahami sekaligus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup keseharian.

Sungguh ironis kalau tugas BPIP dicederai dengan iming-iming gaji yang menggiurkan. Apa kata masyarakat bawah ketika melakukan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila di tengah-tengah masyarakat setelah mengetahui BPIP bergaji tinggi fasilitas serba "wah".

Tentu akan menimbulkan tanda tanya di benak publik dan justru akan menjadi hambatan serius bagi BPIP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. ***

Sumber : UC News

Read More

Rezim Jokowi, Demokrasi Kian Suram?

Rezim Jokowi, Demokrasi Kian Suram?

ILUSTRASI: Hafiz

Oleh Moh. Ilyas
Pemerhati Politik

SETELAH terpilihnya Joko Widodo dalam Pilpres 2014, ada ekspektasi besar terhadap demokrasi di negeri ini. Demokrasi kita diharapkan semakin matang dan menemukan jati dirinya. Demokrasi yang tidak hanya pada level prosedural, tetapi menyentuh pada level substantif.
Ekspektasi ini wajar terpatri dalam benak publik. Sebab, selama ini, setelah melewati beberapa fase kepemimpinan nasional, kita menyadari bahwa demokrasi ada dalam masa transisi dan masih mencari bentuk. Terlebih ketika kita menyaksikan bahwa demokrasi kerap kali dibajak untuk kepentingan kelompok dan oknum-oknum tertentu.
Di masa-masa itu, kiranya tidak terlalu sulit untuk melihat bagaimana demokrasi kita banyak mengalami problem, baik dalam ranah politik, hukum, dan budaya. Tidak jarang kita jumpai ada ‘campur aduk’, di mana hukum dimainkan oleh politik, hukum disandera oleh kekuasaan, atau bahkan kekuasaan yang didikte oleh kekuatan di luar kekuasaan itu sendiri. Maka, di masa-masa itulah ada keresahan dan kegelisahan dalam berbangsa dan dalam menjelajahi samudera demokrasi. Dalam posisi itu, ekspektasi publik akan kematangan berdemokrasi bisa berjalan seiring dengan pergantian rezim.
Namun, tak dinyana. Dalam perjalanan waktu, ketika menyorot kepemimpinan Jokowi, ekspektasi itu rasanya terlalu besar. Di era Jokowi, bukannya semakin membaik, demokrasi justru tampak semakin keluar dari khittahnya. Demokrasi kita semakin hari semakin suram.
Demokrasi yang ditampilkan rezim saat ini, dekat dengan sebuah istilah yang dipopulerkan Yuki Fukuoka dalam bukunya, “Oligarchy and Democracy in Post-Soeharto” (2013). Konsep ini merujuk pada suatu tatanan demokrasi di mana pertarungan politik didominasi oleh koalisi kepentingan yang predatoris serta mendorong peminggiran kekuatan masyarakat sipil. Dalam hal ini, segelintir elite mengendalikan berbagai dinamika dan pergulatan bangsa ini, di mana terkadang, tanpa peduli, hukum pun mesti diterobos.
Untuk melihat bahwa oligarki begitu kuat mencengkeram, tentu tidaklah sulit. Banyaknya suara rakyat yang diabaikan dalam berbagai kebijakan pemerintah; pemerintah yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok kecil daripada rakyat, menjadi salah satu fakta sahih Bahia “penyakit demokrasi” tengah berkecambah di negeri ini. Dan, fenomena ini dapat menjadi sebuah parameter dari gagalnya pelaksanaan demokrasi dalam suatu negara.
***
Oleh karenanya, jika diibaratkan matahari, demokrasi kita yang sebelumnya sudah mulai terbit dan memancarkan cahayanya yang mulai terang, kini cahaya itu seperti hendak padam lagi. Seberkas cahaya yang diharapkan bisa lebih terang untuk menyinari langit-langit Indonesia, namun yang terjadi justru sebaliknya. Matahari malah semakin meredup. Wajah matahari seakan hendak tenggelam ke peraduannya.
Maka alih-alih lebih baik, demokrasi kita justru semakin jauh tersumbat oleh kepentingan-kepentingan para aktor di dalamnya.
Tentu ini bukan kisah imajinatif tentang negeri ini. Kondisi ini setidaknya dapat kita saksikan dalam berbagai dinamika bangsa ini, termasuk yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah ketika pada 22 Mei 2018, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah dilarang untuk berceramah di masjid kampus UGM.
Dalam sebuah pesannya kepada aktivis pergerakan pada acara Silaturahim 2.0, Fahri menuturkan pelarangan itu ternyata berasal dari istana di mana rektorat UGM telah ditetapkan oleh istana kemudian pihak rektorat menekan takmir masjid UGM untuk menghapus dan mencoret nama Fahri Hamzah jika sekelas pimpinan DPR saja diperlakukan seperti ini bagaimana dengan rakyat yang tidak punya jabatan
Contoh lainnya adalah ketika kita dipertontonkan dengan aksi-aksi represif aparat negara terhadap rakyat yang menyuarakan aspirasinya. Seakan tak mau rezim ini dikritik, mahasiswa dalam hal ini kader-kader HMI MPO saat melakukan aksi 21 Mei harus mendapatkan perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari aparat, sehingga banyak dari mereka harus dirawat di rumah sakit.
Dalam posisi ini, aparat seakan lupa bahwa mereka adalah pelindung rakyat, bukan pelindung penguasa. Aparat juga mesti paham, apa yang disuarakan mahasiswa adalah wujud kepedulian akan nasib bangsa ini. Apalagi mereka bersuara lantang untuk mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat. Sehingga sudah sepatutnya aspirasi mereka dihormati sebagai hak dalam dunia demokrasi.
Selain itu juga adanya kesan ketidakadilan aparatur negara dalam merespon persoalan sosial negeri ini. Aparat dianggap keras terhadap mereka yang anti-Jokowi dan lunak kepada yang pro-Jokowi. Kesan ini begitu kuat, mulai dari kasus sembako rusuh di Monas yang digelar pendukung Jokowi, di mana aparat kepolisian dinilai cenderung menyembunyikan kematian dua bocah dengan kasus-kasus lainnya. Pun juga ketika pada pekan ini sebuah video viral tentang warga yang mau membunuh Jokowi dan hanya dianggap lucu-lucuan.
Sementara ketika ada anak SMK membuat status kritik terhadap Jokowi langsung diciduk. Ini belum lagi tindakan aparat yang melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang mengkritik isu-isu mutakhir, misalnya dengan kata “pengalihan isu” dan sebagainya. Padahal kata “pengalihan isu” ini sangat akrab di telinga kita karena kata itu sering dilontarkan oleh para politisi PDIP ketika mereka berada di luar pemerintahan dan menjadi oposisi di masa kepemimpinan SBY.
Persoalan lain yang menjadi sorotan di antaranya adalah pembubaran ormas ataupun kenaikan BBM dan impor beras ratusan ribu hingga jutaan ton, di mana pemerintah dapat dikatakan “cuek bebek” terhadap kritik, masukan, ataupun aspirasi rakyat. Padahal rakyat adalah pihak yang menjadi korban kebijakan-kebijakan perintah.
Inilah berbagai contoh bagaimana demokrasi kehilangan makna. Demokrasi yang sejatinya meletakkan suara rakyat sebagai suara Tuhan, dengan menjadikan rakyat sebagai objek vital dari kesejahteraan sebuah negara, justru yang terjadi sebaliknya. Suara rakyat diabaikan. Kebijakan-kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat, malah terus digalakkan. Suara rakyat hanya seperti angin lalu saja.
Padahal sesungguhnya hakikat dari kedaulatan rakyat (people’s sovereignty), adalah setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan kehendak dari rakyat yang ditujukan untuk kepentingan rakyat. Jadi para penguasa hanya merupakan wakil saja dan bukan merupakan pemilik kekuasaan yang absolut.
***
Di mana partai politik dan gersos kita? Inilah pertanyaan yang pantas dikemukakan dalam merespons persoalan tersebut. Bagi rakyat, partai politik seperti "wujuduhuu ka ‘adamihi", adanya seperti tidak adanya. Bila memotret parlemen, nyaris tak pernah ada suara kritik terhadap kebijakan penguasa kecuali dari hanya dari kelompok kecil yang tergabung dalam partai oposisi seperti Gerindra, PKS, maupun PAN. Sisanya seperti hanya mengikuti paduan suara yang dipandu oleh Istana.
Akibatnya, suara partai yang mencoba membela kepentingan rakyat dan membendung kebijakan-kebijakan penguasa, seringkali kandas di tengah jalan. Suara-suara partai oposan kalah dalam mekanisme voting, di mana suara mayoritas selalu menjadi pemenangnya. Mayoritas selalu jadi pemenang, meskipun kurang berpihak kepada rakyat. Apakah ini juga pertanda adanya arogansi mayoritas? Dalam posisi inilah demokrasi sudah tidak berjalan sehat.
Begitupun dengan gersos, social movementyang di masa lalu banyak dimotori mahasiswa, sehingga mereka sering disandangkan dengan berbagai predikat seperti agent of social control, agent of change dan seterusnya. Predikat itu disandang, karena mahasiswa tak mudah disetir dan dikendalikan oleh kekuasaan.
Namun fakta ini sepertinya hanya menjadi kisah masa lalu saja. Sebab, kini sebagian besar mahasiswa tertidur pulas atau hanya asyik dalam dunianya, dunia kampus; tak ada dunia kehidupan sosial dan perubahan. Alih-alih memikirkan nasib rakyat, mahasiswa malah lebih sering tampil untuk bertepuk tangan di acara-acara talkshow televisi, daripada turun ke jalan memperjuangkan rakyat. Pada saat yang sama, hedonisme mahasiswa juga sering begitu mudah ditaklukkan dengan politik iming-iming atau sekedar undangan makan siang Istana Negara. Sehingga hari-hari yang biasanya selalu diwarnai dengan gelora suara mahasiswa, seperti pada 20 Mei atau 21 Mei, untuk mengkritik kebijakan negara, justru tidak terjadi. Mahasiswa tenggelam dalam mimpi-mimpi indahnya. Walhasil, Gersos untuk mengevaluasi kinerja penguasa, sangat langka kita jumpai.
Tentu, bukan hanya mahasiswa dan kelompok cerdik cendekia, tetapi juga media massa. Apa yang disebut-sebut sebagai pilar keempat demokrasi ini pun kehilangan identitas dan jati diri. Tentu tidak semuanya, tetapi jika jujur boleh dikatakan kalau sebagian besar media kita, khususnya media arus utama kehilangan daya kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro-rakyat.
Betapa banyak masyarakat kita akhirnya gagal paham dalam menilai pemerintahan saat ini. Sebab, masyarakat kita sering kali hanya disuguhi pujian terhadap penguasa, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat tidak sampai ke telinga rakyat. Media massa, yang hanya menyajikan informasi-informasi bernada pujian pada pemerintah pun tidak hanya berhasil membentuk persepsi publik, tetapi sekaligus berhasil menghapus kegagalan pemerintah dalam memori dan pikiran rakyat.
Inilah persoalan-persoalan yang menyelimuti demokrasi kita sehingga perjalanan demokrasi kita sesungguhnya bukan hanya tengah tersandung, tetapi terperosok dalam jurang yang sangat dalam dan menghawatirkan. Jika tidak bisa diselamatkan, demokrasi bangsa ini akan benar-benar tenggelam dan kita akan kembali ke masa Otoritarianisme, masa di mana suara rakyat benar-benar dikendalikan sepenuh hati oleh penguasa. Suara rakyat yang kritis akan benar-benar hilang dan musnah. Jika pun ada, maka ia akan dengan mudah dihilangkan dan dilenyapkan, entah bagaimanapun caranya. Semoga itu hanyalah kekhawatiran yang tidak akan terjadi.
Wallahu a'lamu bi al-shawab.
Bintara, 24 Mei 2018

Sumber :UC News 

Read More

Viral dan Bikin Pingin Nangis, Ini Surat Guru Honorer untuk Jokowi

Viral dan Bikin Pingin Nangis, Ini Surat Guru Honorer untuk Jokowi

 

Forum Guru Honorer saat menggelar aksi menuntut kejelasan nasibnya. (JawaPos.com)

10Berita  - Kebijakan pemerintah yang hanya mengalokasikan dana tunjangan hari raya (THR) bagi Apartur Sipil Negara (ASN) menyisakan duka bagi honorer di daerah. Termasuk guru-guru honorer di negeri ini.

Diketahui, ASN yang merasakan kegembiraan karena guyuran THR antara lain, PNS, TNI/Polri, pensiunan, dan tenaga honorer di pusat sedangkan daerah tidak.

"Kami bersedih karena THR tidak merata diberikan. Sementara status kami sebagai guru honorer tidak juga diangkat PNS," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Minggu (27/5).

Menurut Titi, tidak semua pemda yang memberikan dana THR kepada guru honorer karena terbentur masalah PAD (pendapatan asli daerah). Wajar bila guru honorer menangis karena pengabdian mereka tidak dihargai.

"Kami berterima kasih kepada ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia) yang mau menyisihkan dana THR-nya untuk honorer. Semoga ini bisa menutupi duka kami," tandasnya.

Sementara itu, di kalangan honorer beredar surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Surat terbuka ini diviralkan guru-guru honorer di medsos.

Salah satu inti dari surat terbuka itu adalah, para guru honorer yang hidup di daerah perkampungan tidak mengharapkan jalan tol yang sedang dibangun pemerintah. Karena yang dibutuhkan adalah presiden mau melihat suara hati guru honorer.

Tidak diketahui siapa penulisnya namun dari isi surat itu bikin merinding dan ingin meneteskan air mata karena sungguh mengharukan. Berikut isi lengkap surat terbuka guru honorer yang viral itu:

Kepada Yth:
Bpk Presiden

Mewakili Guru Honorer di Seluruh Indonesia….

Terima Kasih Pak Presiden, Kebijakan Bapak Menaikan Tunjangan Hari Raya (THR) Sangatlah Tepat Sasaran dan Hal Tersebut Merupakan Kebahagian Tersendiri Bagi Mereka (PNS).
Jika di Lihat dari Pengabdian Mereka, Maka Pantaslah Hal Tersebut Menjadi Pertimbangan Bpk Untuk Menaikannya.

Pa Presiden, Namun Disela – sela Kebahagian Atas Kebijakan Bapak, Terseliplah Duka Yang Mendalam Bagi Kami Para Guru Honorer, Betapa Tidak Jangankan THR, Gaji Kami Saja Yang Udah Bertahun2 Masih Jalan di Tempat Berbanding Terbalik Dengan Para Guru Lain Yang Hanya di Bedakan Dengan Jabatan Sebagai PNS, Ya Karena Jabatanlah Yang Membedakan Antara Kami (Honorer) dan Mereka (PNS), Masa Kerja Banyak Yang di Antara Kami Para Honorer Yang Lebih Lama Begitupun Dengan Beban Kerja Banyak di Antara Kami Para Honorer Yang Lebih Banyak Ketimbang Mereka, Kami Sama2 Bekerja, Kami Sama2 Mengabdi, Kami Sama2 Menjalankan Amanah Sebagai Guru Profesional walaupun dengan Banyak Keterbatasan.

Pak Presiden, Tidakah Bapak Memikirkan Kami Para Honorer Untuk Bagaimana Caranya Kehidupan Kami Juga Bisa Merasakan Kesejahteraan Sebagai Guru Honorer, Kenaikan Gaji Sebagai Guru Honorer dan Tunjangan SEBAGAI GURU HONORER, Beratkah, Ribetkah Atau Sangat Sulitkah Hal Tersebut Bisa di Realisasikan, Cobalah Pak ? Kami Sangat Berharap di Era Kepemimpinan Bapak Ada Keajaiban Bagi Kami Para Honorer, Menaikan Harga BBM Diam2 Saja Bapak Bisa Masa Menaikan Gaji Kami Para Honorer Secara Terang2an Ga Bisa, BAPAK KAN PRESIDEN???..

Pak Presiden,Tidak Banyak Yang Ingin Saya Sampaikan Karena Ini Hanya Sebagian Unek2 Saya dan Kawan2 Saya Toh Saya Rasa Bapak Gak akan Tau Betapa Sulit dan Berat Beban Menjadi Seorang Guru Honorer di Era Milenial ini, Bagi Kami Rakyat Kalangan Bawah Yang Hidup di Daerah Perkampungan Bukan Jalan Tol Yang Sedang Bapak Bangun Yang Tiap Hari Akan Kami Lewati, Bukan Beras Hasil Impor dari Luar Pun Dengan Harganya Yang Akan Kami Makan Tiap Hari, Tapi Kemurahan Hati Bapak Untuk Merasakan Kehidupan Kami Sebagai Masyarakat Kalangan Bawah, Dengan Harga Bahan Pokok Yang Murah, Kesejahteraan Kami Yang Terjamin dengan Harga BBM Yang Stabil Agar Kami Bisa Bekerja Dengan Penuh Suka Cita.

Mudah2an Bapak Mendengar, Melihat, dan Merasakan Keluh Kesah Kami Para Guru Honorer Seperti halnya Bapak Selalu Mempertimbangkan Mereka2 Yang selalu Berdemo di Jalanan Dengan Tujuan dan Keinginan Yang Sama Mengenai Kesejahteraan Para Pegawai…

Hormat Kami,
*Guru Honorer Di Seluruh Indonesia…*

(jpg/JPC)

Sumber : JawaPos.com

Read More

Soal Takjil #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jawab JK

Soal Takjil #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jawab JK

 

Politikus PKS Mardani Ali Sera membandingkan pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden dengan choppers Joko wi.

Soal Takjil #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera Jawab JK

10Berita , Jakarta -Politikus Partai Keadilan SejahteraMardani Ali Sera membandingkan pembagian takjil berstiker yang dilakukan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) dengan aksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, yakni touring motor Choppers dan latihan tinju. Komentar Mardani itu dilontarkan setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pembagian takjil #2019GantiPresiden tidak etis.

"Kalau Presiden naik Choppers dan latihan tinju diliput media besar-besaran padahal tidak ada kaitan dengan tupoksi kepresidenan dan tidak membuat olahraga kita bertambah baik tidak ada masalah etis," ujar Mardani kepada Tempo, Ahad, 27 Mei 2018.

Padahal, kata dia, esensi dari kegiatan berlabel #2019GantiPresiden dan kegiatan Jokowi sejatinya sama, yaitu menarik perhatian publik. "Kalau bab etis ukurannya susah," kata Mardani. Sehingga, ia menyebut boleh tidaknya kegiatan itu kembali kepada aturan tertulis yang berlaku. "KPU dan Bawaslu menyatakan itu tidak kampanye Pilpres dan boleh."

Pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden sebelumnya diadakan oleh Korsa di halaman pintu masuk Masjid Cut Mutia, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis, 24 Mei 2018. Kalla menilai pembagian takjil berstiker #2019GantiPresiden tersebut merupakan hal yang tidak etis. Ia mengatakan, semestinya pembagian takjil tidak perlu memuat unsur politik jika niatnya adalah untuk beribadah.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebelumnya menyatakan sepanjang kegiatan yang dilakukan tidak melanggar hukum dan ketertiban umum, maka hal-hal seperti itu lazim saja. "Sepanjang tidak disertai aksi anarkis," ujarnya. Apalagi, Wahyu mengatakan saat ini memang ada dua arus utama terkait pilpres, yaitu dan #2019JokowiDuaPeriode.

Namun, ia mengatakan Bawaslu lah yang berwenang menilai apakah aksi bagi-bagi takjil itu adalah pelanggaran kampanye pemilu atau tidak. "Kalau menurut saya itu kampanye politik, seperti misalnya turunkan harga ya, itu kan kampanye politik karena dia mengkampanyekan putusan politik," kata Wahyu. Ia berpandangan kampanye politik berbeda dengan kampanye pilpres.

Ke depannya, Mardani mengajak setiap pihak untuk menikmati saja partisipasi publik dalam berpolitik tersebut. "Itu mahal harganya," kata dia. Sebab, sebelumnya poitik hanya dinikmati oleh para elite. Namun, dengan adanya gerakan #2019GantiPresiden yang ia gagas itu warga sudah berani bersikap dan mengucurkan duit untuk membeli kaus, merchandise, hingga membiayai takjil berlabel #2019GantiPresiden.

Sumber : www.tempo.co

Read More

Kepercayaan Pada Jokowi Telah Anjlok. Peluang Prabowo Semakin Kuat?

Kepercayaan Pada Jokowi Telah Anjlok. Peluang Prabowo Semakin Kuat?

 

10Berita, Beberapa lembaga survey yang sebelumnya selalu merilis bahwa elektabilitas Jokowi selalu tinggi dan di atas angin, rupanya seiring waktu semakin menurun. Sebagai petahana memang Joko Widodo diuntungkan. Pencitraan yang dilakukan Jokowi selalu memukau rakyat. Namun belakangan tingkat kepuasan rakyat pada Jokowi kini malah melorot, terutama perihal ekonomi. Secara tidak langsung hal ini menguntungkan rival Jokowi untuk kontestasi Pilpres 2019 nanti. Prabowo Subianto diuntungkan dengan keadaan ini?

Referensi pihak ketiga

Dilansir tempo.co Lembaga riset Alvara Research Center menyatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki peluang lebih tinggi untuk kembali terpilih dalam pemilihan presiden nanti. Namun calon inkumben itu perlu mewaspadai dua hal.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengatakan, Jokowi masih unggul dalam berbagai survei elektabilitas dan popularitas. Di survei Alvara sendiri, Jokowi tercatat unggul dengan tingkat popularitas sebesar 95,8 persen dan tingkat elektabilitas sebesar 46,8 persen.

Referensi pihak ketiga

Namun Jokowi harus waspada lantaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya dan Jusuf Kalla menurun. Hal ini terungakap saat rilis hasil survei yang bertajuk "Menuju Pilpres 2019: Mencari Penantang Jokowi" di Hotel Oria, Jakarta, Ahad, 27 Mei 2018

Referensi pihak ketiga

Ya tentu ini kabar baik bagi capres Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan koalisinya. Bisa jadi prediksi Gusdur bahwa Prabowo akan menjadi pemimpin negeri ini akan tercapai pada 2019 nanti. Atau pada 2024. Misalpun belum juga bukan tidak mungkin Prabowo Subianto akan menjadi Presiden RI di 2029 nanti. Semoga demikian.

Sumber: tempo.co

Read More

Gaji Presiden Jokowi Sekian Gaji Megawati Sekian. PKS; Memalukan!

Gaji Presiden Jokowi Sekian Gaji Megawati Sekian. PKS; Memalukan!

Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarnoputri

10Berita, Jabatan yang di emban oleh Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), mendapatkan gaji Rp 112 juta.

etua DPP PKS Mardani Ali Sera; detik.com

Menanggapi hal tersebut, PKS mengaku sedih. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berkomentar seperti dilansir detik.com (27.05.2018)

'Sedih dengar Keppres ini. Memalukan. Saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang di luar batas kemampuan,"

Bahkan Ketua DPP PKS membandingkan hal tersebut dengan malaysia yang notabene mengurangi gaji menteri nya, Ia menuding pemerintah seenaknya dan menyengsarakan rakyat. dan jika terus seperti ini #gantipresiden2019. ungkap mardani.

Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

Jika dibandingkan dengan gaji presiden,gaji Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memang jauh lebih tinggi.

Presiden menerima penghasilan sebesar Rp 62.740.030, yang berasal dari gaji pokok dan tunjangan jabatan. Penghasilan itu didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, Rp 30.240.000 + 32.500.000, sebesar Rp 62.740.030.

Sedangkan Wakil Presiden JK setiap bulan mendapat Rp 42.160.000 dari gaji pokok plus tunjangan, Rp 20.160.000 + 22.000.000.Gaji yang diterima Jokowi dan JK diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.

Jika demikian,apakah pantas gaji Ketua Dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatas 100 juta rupiah per bulan? bagaimana komentar UCers?

Sumber;Detik.com

 

 

 

 

Read More