OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.

Senin, 16 Juli 2018

Soal Ucapan Jokowi "Politikus Kompor", PAN: yang Berseberangan dengan Jangan Langsung Dianggap Kompor

Soal Ucapan Jokowi "Politikus Kompor", PAN: yang Berseberangan dengan Jangan Langsung Dianggap Kompor


10Berita, Pernyataan Jokowi yang menyebut adanya 'politikus kompor' yang memanas-manasi situasi politik jelang pemilu 2019 mendatang, banyak mendapat tanggapan secara luas.

Setelah Wakil DPR RI Fahri Hamzah mengomentari pernyataan Jokowi, kini giliran Partai Amanat Nasional (PAN) yang berkomentar.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto mengatakan, adanya perbedaan pendapaat dengan Jokowi adalah hal yang biasa. Jangan dianggap setiap komentar yang berseberangan malah ingin membuat situasi di tengah masyarakat menjadi panas.

"Kalau ada perbedaan pendapat, itu adalah sebuah kewajaran. Jadi kalau ada anak bangsa berkomentar lain, ya bukan berarti ngompor-ngompori, mungkin benar komentarnya itu tinggal direspons saja sama pemerintah," kata Yandri, Ahad, 15 Juli 2018.

"Jadi kalau ada komentar yang berseberangan jangan dianggap ngomporin," imbuhnya.

Yandri menilai, sebaiknya Jokowi menanggapi perbedaan pendapat yang ada sebagai sebuah masukan bagi pemerintah. Perbedaa pendapat adalah hal yang wajar di dalam sebuah negara demokrasi.

"Itu biasa dalam demokrasi, sebagai kontrol dalam hal yang pelru dikritisi atau dievaluasi. Tidak ada masalah kalau ada yang berbeda pendapat. Saya yakin rakyat sudah sangat cerdas dan dewasa dan tidak akan mudah terpancing dengan perbedaan pendapat," jelasnya.

Hal ini, kata Yandri, terbukti saat pelaksaan Pilkada Serentak 2018 yang digelar beberapa pekan lalu. Dia menilai, perbedaan pilihan sangat terasa di tengah masyarakat, namun tidak sampai terjadi kericuhan.

"Terbukti di pilkada kerasnya luar biasa di lapangan, tapi rakyat tidak sampai adu fisik, tidak sampai rusuh. Kalau pun ada yang berbeda dengan Pak Jokowi atau pemerintah jangan dianggap kompor, justru bagi republik ini hal itu dibutuhkan. Karena perbedaan pendapat itu adalah kekayaan demokrasi kita. Tinggal rakyat mau percaya yang mana," katanya.

Sumber :Portal Islam 

Pengelolaan Freeport Tetap di Tangan Asing

Pengelolaan Freeport Tetap di Tangan Asing


10Berita, JAKARTA - Mantan anggota DPR RI, Djoko Edy Abdurrahman mengajak masyarakat luas untuk menolak divestasi Freeport. Ajakan ini ia maksud agar Freeport kembali ke tangan Negara.

“Ayo rame-rame tolak divestasi Freeport. 3 tahun lagi habis kontraknya. Feeport kembali ke pangkuan RI 100 persen,” Djoko Edy, melalui akun Twitter, @jokoedy6, Sabtu (14/7/2018).


Menurut dia, info yang ada saat ini, di mana Indonesia mengakuisisi Freeport sebesar 51 persen malah justru akan memperpanjang pengelolaannya bukan atas nama Indonesia.

“Kalau skema yg dibuat pemerintah, sudah bayar Rp53 triliun, yang dimiliki cuma 51 persen saham, sedang pengelolaannya tetap asing (https://twitter.com/jokoedy6/status/1017923314772111360?s=21).”

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah juga mengomentari hal tersebut dengan menyatakan pemerintah mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. Pasalnya, yang seharusnya Indonesia bisa leluasa dengan Freeport, kembali ke pangkuan Negara, tapi karena ada akuisisi Freeport justru pemerintah dianggap memperpanjang kontraknya hingga 23 tahun ke depan.

“Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100 persen Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.

Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51 persen saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp53 Trilyun. Apa yang salah?” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, Jumat (13/7/2018), di akun Twitter pribadi miliknya. (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Sandiaga: Apa yang Kami Lakukan Pasti Salah di Mata PDI P

Sandiaga: Apa yang Kami Lakukan Pasti Salah di Mata PDI P


10Berita, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku heran dengan kritikan yang kerap dilontarkan Fraksi PDI-P DPRD kepada pemerintahan Anies-Sandi.

Sandi merasa selama ini kebijakannya bersama Gubernur DKI Anies Baswedan selalu salah di mata partai Banteng Moncong Putih.

Terakhir, Sandi menilai kritikan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono soal OK Otrip sangat politis dan lebih bernada tendensius.

Sandi pun mensinyalir hujan kritik Fraksi PDI-P yang selalu menilai negatif semua kebijakan Pemprov DKI semata-mata merupakan tugas partai.

"Ini kan politik, PDI-P lagi menjalankan tugas politiknya sebagai partai yang, apa yang Anies-Sandi lakukan pasti dibilang salah. Tapi enggak apa-apa, it's oke," ujar Sandi di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Sabtu 14 Juli 2018

Diketahui, Gembong sebelumnya menyebut OK Otrip yang diusung Anies-Sansi adalah program gagal.

Padahal, kata Sandi, penumpang OK Otrip sudah mencapai 18.000 per hari meskipun jumlah armadanya memang masih jauh dari target. Saat ini, jumlah armada yang bergabung baru 123.

"Tapi mekanisme menyebutkan gagal itu saya rasa terlalu 'harsh' ya, terlalu menjatuh-jatuhkan diri sendiri," ujar Sandi.

Meski begitu, Sandi mengaku akan menjadikan kritikan tersebut sebagai pemacu semangat.

Dia optimis Pemprov DKI bisa mencapai target menggaet 2.609 armada angkutan umum untuk bergabung OK Otrip.

Sumber: TS

Minggu, 15 Juli 2018

Izin Meikarta Sampai Ratusan, Bos Lippo Sebut Omongan Jokowi Beda dengan Kenyataan

Izin Meikarta Sampai Ratusan, Bos Lippo Sebut Omongan Jokowi Beda dengan Kenyataan

Meikarta

10Berita, Pendiri Grup Lippo Mochtar Riadymengungkapkan pihaknya mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan proyek kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Lippo membutuhkan hingga 136 cap atau stempel sebagai tanda mendapat izin untuk pembangunan megaproyek tersebut.

“Butuh 136 cap untuk pembangunan. Begitu sulit. Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bilang semua izin tiga hari selesai, tapi ternyata tidak demikian,” ucap Mochtar saat ditemui Kompas.com, Kamis (12/7/2018) di Jakarta.

Ia mengaku bingung dan kesulitan menghadapi birokrasi perizinan pembangunan suatu gedung, termasuk pada era otonomi daerah seperti saat ini. Di satu sisi pihaknya mendapat informasi harus mengurus perizinan ke tingkat kabupaten, tetapi di sisi lain ada pula informasi untuk mengurus izin ke tingkat provinsi.

“Misalnya kami bangun gedung di Cikarang, sejak 1991 sudah ada. Sekarang otonomi daerah, masalah ini urusan kabupaten, tapi ada yang bilang harus diurus ke gubernur,” kata Mochtar. Mochtar mengeluhkan pemberitaan tentang dirinya itu disebabkan banyak orang yang kurang senang dengan pembangunan Meikarta, termasuk dari sisi harga jualnya yang relatif terjangkau.

Untuk suatu proyek properti di Indonesia, menurut dia, biaya pembangunannya secara umum sekitar Rp 9 juta per meter dan dijual Rp 13 juta per meter. Mochtar mengaku, karena niatnya untuk membantu pemerintah menyediakan perumahan yang memadai, maka dia menjual dengan harga di bawah biaya pembangunan.

“Saya merasa kalau kami mau membantu pemerintah, kami menjual perumahan dengan harga yang lebih pantas. Maka kami menjualnya Rp 6 juta per meter persegi. Apakah saya mau rugi? Tapi saya tidak untung banyak,” tuturnya. Mochtar menambahkan, itulah yang membuat pihaknya harus bisa mengatur supaya biaya pembangunannya lebih efisien.

“Biaya pembangunan Rp 6 juta per meter persegi itu merugikan developer. Sebab, modal pokoknya Rp 9 juta per meter persegi sehingga banyak orang kurang senang. Jadi isunya setumpuk, tiap hari ada berita saya,” keluh Mochtar. Menurut dia, semestinya penjualan tahap pertama harus dengan harga murah supaya semakin banyak orang yang mampu membeli sehingga kota yang dibangun itu menjadi ramai. Dengan demikian, imbuhnya, suatu saat nanti pertumbuhan ekonomi di kota tersebut dan wilayah sekitarnya bisa ditingkatkan.

 Sumber : Warta Kota

 

 

 

Touring Ukhuwah Warga Solo Usung Tagar #2019GantiPresiden

Touring Ukhuwah Warga Solo Usung Tagar #2019GantiPresiden



10Berita, SUKOHARJO - Ratusan umat Islam Soloraya mengikuti aksi  Touring Ukhuwah Elemen Islam Solo Raya
Bertajuk ‘Mengikat Ukhuwah Bersama Menghadapi Tantangan Dakwah’ dengan startdi Masjid ISKA, Mayang, Sukoharjo dan garis finish di Pantai Pok Tunggal Gunung Kidul, ahad, (15/7/2018).

Kegiatan yang berangkat pukul 06.30 wib ini bertujuan untuk mempererat ukhuwah dan silaturahmi antar elemen umat Islam khususnya di wilayah Soloraya.

“Merupakan kegiatan bersama yg diadakan dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahim antar elemen dan antar personil yang selama ini dipertemukan saat kegiatan-kegiatan kajian Islam. sehingga diharapkan dengan acara santai ini akan lebih kuat rasa persaudaraan di antara kita,” terang Korlap Aksi ustaz Dadyo Hasto kepada jurnalislam.com

Dalam aksi touring ukhuwah tersebut, nampak para peserta mengenakan kaos dengan tagar #2019GantiPresiden. Menurut Hasto, hal itu dilakukan guna mengelorakan untuk adanya pergantian kepemimpinan di tahun depan kepada masyarakat akibat kurang mampunya pemerintahan saat ini dalam mengurus negara dan berlaku dzolim kepada umat Islam.

“Ini kita lakukan dengan motivasi dan harapan kebersamaan, persatuan yg dilandasi rasa persaudaraan dan diikat semangat silaturahim sangat dibutuhkan umat Islam ditengah semakin masif dan terstruktur nya kezholiman, ketidakadilan dan stigma negatif yg terus disematkan kepada umat Islam,” ujar Hasto.

“Kita berharap umat Islam bukan lagi menjadi obyek dalam proses demokrasi, tapi kita adalah pemilik bangsa ini dan kita yg harus mewarnai bangsa ini, dan tujuan ini, kita sampaikan kepada masyarakat dengan menggelorakan Gerakan Masyarakat #2019GantiPresiden dengan memakai kaos dan membagikan sticker,” sambung dia.

Dalam aksi yang diikuti sekitar 300 peserta dari 20 elemen dan jama’ah masjid seperti Bang Japar, FOSAM, IMC, FKAM, DDI, MD DSKS, Hizbullah, LPI, Relawan Joglo, Moslem Bikers Community ini juga akan memberi bantuan sosial kepada masjid-masjid yang dilewati dalam aksi touring ukhuwah tersebut

Sumber : Jurnal ISLAM

Ini Hari dan Tanggal Rencana Pertemuan SBY-Prabowo, Bahas Koalisi Pilpres?

Ini Hari dan Tanggal Rencana Pertemuan SBY-Prabowo, Bahas Koalisi Pilpres?

)

10Berita - JAKARTA, Pertemuan antara Ketum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto tampaknya akan benar-benar terjadi. Apalagi info pertemuan ini disebut-sebut sebagai penjajakan untuk koalisi di Pilpres 2019.

Adapun rencana pertemuan itu, sebagaimana yang disebutkan oleh salah satu politisi Demokrat, kemungkinan akan dilaksanakan pada minggu esok. Tepatnya hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 mendatang.

“Sikap Demokrat akan diambil setelah pertemuan dengan SBY dan Prabowo tanggal 18 Juli 2018. Apa hasil pertemuan itu akan dibawa ke rapat Majelis Tinggi Partai,” demikian yang diinfokan Andi Arief, Sabtu (14/7/2018), di akun Twitter pribadinya.


Melihat Joko Widodo yang cukup banyak dukungan untuk Pilpres, Andi melihatnya sebagai hal biasa. Malah dukungan ke Jokowi menurut dia masih belum aman melenggang.

“Menurut saya situasi masih cair. Dukungan cak Imin (panggilan akrab Muhaimin Iskandar) bukan berarti masalah koalisi Jokowi aman. Demikian juga pertemuan kertanegara bukan berarti kubu Prabowo aman.”

Pertemuan antara Prabowo dengan SBY pernah dilakukan (sebelumnya). Kira-kira hampir setahun lalu. 

Andi pun berharap, apabila pertemuan nanti terlaksana, kedua pimpinan partai tersebut dapat menghasilkan sesuatu.

“Komunikasi antar Pimpinan Partai adalah kunci mencairkan suasana. Mudah-mudahan minggu Depan Ketum Partai Demokrat dan Ketum Partai Gerindra akan bertemu setelah 8 bulan lalu bertemu di Cikeas.”

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat juga “sowan” ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pertemuan itu dilakukan di kantor PDIP di Menteng, Jakarta. (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Akuisisi 51 Persen Freeport, Pemerintah malah Perpanjang Kontrak 23 Tahun

Akuisisi 51 Persen Freeport, Pemerintah malah Perpanjang Kontrak 23 Tahun

Ahad, 2 Zulqaidah 1439 H / 15 Juli 2018 18:07 wib

10Berita, JAKARTA  Kabar pemerintah mengakuisisi saham Freeport sebesar 51 persen bisa jadi bermasalah. Pasalnya, yang seharusnya Indonesia bisa leluasa dengan Freeport, kembali ke pangkuan Negara, tapi karena ada akuisisi Freeport justru pemerintah dianggap memperpanjang kontraknya hingga 23 tahun ke depan.

“Kontrak Karya Freeport berakhir 2021 (3 tahun lagi) dan otomatis 100 persen Freeport kembali ke pangkuan NKRI. Tanpa biaya.


Sekarang, seolah pemerintah akuisisi 51 persen saham dan perpanjang kontrak karya sampai 2041 (23 tahun lagi) dengan biaya Rp53 Trilyun. Apa yang salah?” ungkap Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, belum lama ini, di akun Twitter pribadi miliknya.

Pemerintah menurut Fahri harus menjelaskan itu. Bukan malah seperti melakukan seremonial sehingga seolah ada yang ditutup-tutupi.

“Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu harus dijawab. Jangan melompat tiba-tiba jadi pahlawan kesiangan yang ‘mengembalikan kepemilikan saham negara’.

Padahal semuanya bermasalah. Ayolah terbuka dari awal. Jangan main belakang dan transaksi diam-diam. Nanti menyesal.” (Robi/)

Sumber : voa-islam.com

Tahun Ini Calhaj Gunakan Kartu Kesehatan Haji Elektronik

Tahun Ini Calhaj Gunakan Kartu Kesehatan Haji Elektronik

10Berita ,  JAKARTA -- Koordinator Bidang Kesehatan Embarkasi/Debarkasi Asrama Haji Jakarta Pondok Gede, Anas Ma'ruf menyampaikan, seluruh calon jamaah haji (calhaj) yang masuk asrama haji sudah isthita'ah karena mereka sudah diperiksa tim kesehatan di kabupaten/kota. Di Embarkasi/Debarkasi dilakukan pemeriksaan kesehatan terakhir untuk melihat kondisi terakhir calhaj.

"Tahun ini ada beberapa hal yang baru, pemeriksaan kesehatan sudah bagus di kabupaten/kota sehingga jamaah haji yang masuk ke sini dalam keadaan isthita'ah, sesuai Permenkes 15/2016," kata Anas kepada Republika.co.id di Asrama Haji Jakarta Pondok Gede, Ahad (15/7).

Ia menerangkan, tahun ini calhaj menggunakan kartu kesehatan haji elektronik. Pada tahun lalu, calhaj masih menggunakan buku kesehatan jamaah haji (BKJH). Kartu kesehatan haji elektronik memiliki chip, jadi data riwayat kesehatan calhaj ada semua dalam kartu tersebut.

Ia menjelaskan, data di dalam kartu tersebut bisa dibuka dari smartphone dan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. "Data-data (riwayat kesehatan calhaj) sudah diinput melalui pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan kedua melalui sistem komputerisasi haji terpadu kesehatan (siskohatkes)," ujarnya.

Ia menyampaikan, petugas kesehatan tinggal membuka data yang ada di dalam kartu kesehatan haji elektronik milik calhaj untuk mengetahui data riwayat kesehatan calhaj. Kartu tersebut juga digunakan saat calhaj mengunjungi klinik di Arab Saudi.

Selain itu, calhaj yang datang ke embarkasi/debarkasi sudah dipasang gelang berwarna oranye yang menandakan berisiko tinggi (risti). Ada beberapa kriteria riski, di antaranya calhaj yang berusia di atas 60 tahun dan calhaj yang memiliki penyakit tertentu. Status risti ini ditentukan di pemeriksaan kesehatan pada tingkat kabupaten kota.

"Mereka yang menggunakan gelang penanda risti akan lebih diperhatikan pemeriksaan kesehatannya," ujarnya.

Sumber :Republika.co.id 

MasyaAlah, Pemuda-pemuda Palestina Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Zohri

MasyaAlah, Pemuda-pemuda Palestina Ucapkan Selamat Atas Kemenangan Zohri


10Berita, Kemenangan Zohri sedang ramai dibicarakan, bahkan kali ini ia mendapat ucapan selamat dari pemuda-pemuda palestina. Kedekatan muslim Indonesia dengan Palestina memang sudah lama terjalin.

Berikut postingan dan videonya:

"BRAVO, ZOHRI"
.
@muhammadhusein_gaza

.
kalau kita bisa merasakan pedihnya penderitaan yang dialami oleh saudara saudara kita di Gaza, maka mereka pun berhak merasakan kebahagiaan yang sedang sedang menyelimuti saudara saudara mereka di Indonesia.
.
euforia kesuksesan Muhammad Zohri (Lalu) yang memenangkan kejuaraan lomba lari 100 meter tingkat dunia menggema hingga ke bumi Gaza, Palestina.
.
Hai saudara ku, Muhammad Zohri, bisikan doa mu di kala sujud syukur, terngiang ngiang ditelinga sahabat sahabat mu di Gaza.
.
terima kasih atas letih mu, bravo untuk selebrasi mu.
.

terus membumi, tetap rendah hati.
.
@muhammadhusein_gaza @reza_gaza #muhammadhusein_gaza #fokuspalestina[www.tribunislam.com]

"BRAVO, ZOHRI" . @muhammadhusein_gaza . kalau kita bisa merasakan pedihnya penderitaan yang dialami oleh saudara saudara kita di Gaza, maka mereka pun berhak merasakan kebahagiaan yang sedang sedang menyelimuti saudara saudara mereka di Indonesia. . euforia kesuksesan Lalu Muhammad Zohri yang memenangkan kejuaraan lomba lari 100 meter tingkat dunia menggema hingga ke bumi Gaza, Palestina. . Hai saudara ku, Muhammad Zohri , bisikan doa mu di kala sujud syukur, terngiang ngiang ditelinga sahabat sahabat mu di Gaza. . terima kasih atas letih mu, bravo untuk selebrasi mu. . terus membumi, tetap rendah hati. . @muhammadhusein_gaza @reza_gaza #muhammadhusein_gaza #fokuspalestina

Sebuah kiriman dibagikan oleh Muhammad Husein Gaza (@muhammadhusein_gaza) pada 14 Jul 2018 jam 7:52 PDT

Sumber :Voa-islam.com 

Presiden PKS: Nama Capres-Cawapres Dibahas Bareng Koalisi

Presiden PKS: Nama Capres-Cawapres Dibahas Bareng Koalisi

pks

Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, bertemu Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (14/07/2018).

10Berita yang – Soal nama-nama pasangan calon presiden dan calon wakil presien (capres-cawapres) akan dibahas oleh partai-partai koalisi. Hal ini disampaikan oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman usai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kantor DPP PKS, Sabtu (14/07/2018).

Sohibul Iman mengatakan, sampai batas deklarasi pasangan calon presiden dan wakil presiden, belum ada nama-nama yang final. Sohibul Iman menegaskan deklarasi calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PKS sebelum 10 Agustus.

Ia menyebut semua nama-nama yang beredar di media akan melalui pembahasan bersama di partai koalisi. Sohibul menyebutkan pertemuan PKS, PAN, dan Gerindra di Kertanegara siang hari juga merupakan upaya komunikasi lebih intens dalam membentuk koalisi parpol untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

“Di Kertanegara membahas pembicaraan yang sudah lama. Ada perkembangan yang kita bahas termasuk dari Pak Prabowo,” papar Sohibul Iman lewat siaran pers PKS kepada hidayatullah.com.

Termasuk di dalamnya, ujar Sohibul, upaya koalisi PKS, Gerindra, dan Prabowo Subianto dalam menggandeng partai-partai lain termasuk Demokrat.

“Ya kami terbuka dengan Demokrat jika ingin bergabung. Kami mendorong Pak Prabowo bertemu dengan Pak SBY sehingga kami bertiga bisa terbuka menerima Demokrat,” papar dia.


Diberitakan hidayatullah.com sebelumnya, di tengah situasi hangatnya politik jelang pendaftaran calon presiden-wakil presiden, Anies Baswedan menemui Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman di kantor DPP PKS Jakarta, Sabtu (14/07/2018).

Meski begitu, menurut Sohibul Iman, pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta itu adalah pertemuan silaturahim Lebaran yang tertunda. Tak disebutkan pembahasan soal pencalonan presiden maupun wakil presiden untuk mengikuti Pemilu 2019.

Baca: Relawan Luncurkan Video Klip Lagu #2019GantiPresiden


Sebelumnya santer disebut-sebut Anies akan diusung oleh PKS sebagai capres berpasangan dengan tokoh PKS Ahmad Heryawan (Aher).

Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alynudin menyatakan, partai koalisi menyetujui jika Anies Baswedan maju sebagai calon Presiden pada Pemilu 2019, bukan sebagai calon Wakil Presiden.

Suhud mengatakan, PKS telah mengusulkan pasangan Anies-Ahmad Heryawan sebagai opsi yang sangat menjanjikan sebagai pasangan untuk melawan petahana.

“Anies-Aher pasangan yang sangat ideal. Keduanya muda, kepala daerah berprestasi, kompeten, pintar dan religius,” ujarnya.*

Sumber :KHAZANAH