OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label KHAZANAH. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label KHAZANAH. Tampilkan semua postingan

Senin, 09 November 2020

Inikah Zaman yang Dimaksudkan Rasulullah Itu?

 Inikah Zaman yang Dimaksudkan Rasulullah Itu?

10

10Berita – DARI Abu Hurairah Radhiallahu Anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Akan datang ke pada manusia:
tahun-tahun penuh kebohongan,
saat itu pendusta dibenarkan
orang yang benar justru didustakan
pengkhianat diberikan amanah
orang yang dipercaya justru dikhianati
dan Ar-Ruwaibidhah berbicara.”

Ditanyakan: “Apakah Ar-Ruwaibidhah?” Beliau bersabda: “Seorang laki-laki yang bodoh (Ar Rajul At Taafih) yang mengurusi urusan orang banyak.” (HR. Ibnu Majah No. 4036. Ahmad No. 7912. Dihasankan oleh Syaikh Syuaib Al Arnauth dalam Taliq Musnad Ahmad No. 7912. Al Hafizh Ibnu Hajar mengatakan: sanadnya jayyid. Lihat Fathul Bari, 13/84)


Inilah zaman itu. Pembohong dibenarkan, orang benar didustakan. Para pengkhianat diberikan amanah, orang yang amanah justru dikhianat. Para ulama yang ingin melindungi NKRI dari komunis malah direndahkan fatwanya, kepribadian mereka dilecehkan, dan dibuat jauh dari umatnya.

Gerombolan preman justru dibela oleh aparat yang seharusnya memberantas mereka, sementara para ulama dimusuhi dan dibenci. Media-media busuk pemfitnah ulama dan umat semakin menjamur. Ulama suu’ (buruk), penerus Bal’am, yang menjual agama dengan dunia disanjung-sanjung setinggi-tingginya.

Itulah Ar-Ruwaibidhah, secara bahasa merupakan tashghir (pengecilan) dari Ar Raabidh yang artinya berlutut. Ya, saat itu banyak orang-orang yang rendah (berlutut) tetapi justru banyak bicara seakan menjadi pahlawan padahal mereka merusak negeri. Wallahul Musta’an. (Inilah)

Oleh Ustaz Farid Nu’man Hasan.S.S.

Sumber: 

Sabtu, 07 November 2020

FPI Sodorkan Bukti Video HRS Sedang Itikaf di Masjidil Haram, Kalau Orang Dideportasi Apa Bisa Bebas Begini Pak Mahfud?

 FPI Sodorkan Bukti Video HRS Sedang Itikaf di Masjidil Haram, Kalau Orang Dideportasi Apa Bisa Bebas Begini Pak Mahfud?



10Berita - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam) Mahfud MD menuding Habib Rizieq Shihab dideportasi pemerintah Arab Saudi karena pelanggaran imigrasi.

Hal tersebut disampaikan Mahfud melalui Youtube Cokro TV pada Selasa (3/11/2020), menanggapi ramainya kabar bahwa Habib Rizieq Shihab akan kembali ke Indonesia. 

"Tapi satu hal yang belum dicabut, dia itu akan dideportasi karena dianggap melakukan pelanggaran imigrasi. Sekarang ini Rizieq Shihab ingin pulang ke Indonesia tapi tidak mau dideportasi. Dia ingin pulang terhormat gitu. Ya silakan saja urus, itu kan urusan dia sama pemerintah Arab Saudi bukan urusan dengan pemerintah Indonesia," ujar Mahfud MD.

Pernyataan dan tuduhan Mahfud MD oleh FPI disebut sebagai kebohongan besar.

"Demi ALLAH SWT, ANDA @mohmahfudmd PEMBOHONG BESAR !!!" ujar FPI pada Rabu (4/11) lalu.

Terbaru, FPI mengunggah video Habib Rizieq yang sedang melaksanakan I'tikaf di Masjidil Haram.

"HRS melaksanakan itikaf di Masjidil Haram kemarin ba'da dzuhur hingga isya' sebelum kepulangan 3 hari kedepan. @mohmahfudmd kalau dideportasi bisa bebas kayak gini?" kata FPI di akun twitternya @Dpp_L1f, Jumat (6/11/2020).

Seorang pengacara di akun twitternya juga menegaskan kalau status sebagai dideportasi, maka orang yang bersangkutan tidak akan bebas kondisisnya, tapi ditampung di rumah detensi imigrasi Tarhil Syumaisi sebelum dikembalikan ke negara asal.

"Gak usah pamer Goblok di temlen cong. Status orang yg di deportasi harus ditampung di rumah detensi imigrasi Tarhil Syumaisi sebelum di kembalikan. (Ini HRS) Orang tinggal di rumah. Beli ticket pesawat sendiri dibilang deportasi. TOLOL," kata pengacara @HukumDan menjawab ocehan buzzeRp.

[Video - HRS Itikaf di Masjidil Haram]

Sumber: konten islam

Jumat, 06 November 2020

Jejak Berdarah Prancis Selama Menjajah Negara-Negara Islam

 Jejak Berdarah Prancis Selama Menjajah Negara-Negara Islam

10


10Berita Prancis memang memiliki tempat-tempat romantis. Sehingga banyak yang ingin melancong ke sana untuk menikmati keindahan suasana Prancis yang terkenal romantis.

Namun di balik itu Prancis juga menyimpan sejarah berdarah saat negeri tempat berdirinya Menara Eiffel itu menjajah negara-negara di Afrika, yang sebagian besar adalah negara Islam. Di antara negara Muslim yang dijajah Prancis adalah Aljazair, Mesir, dan Mauritania.

1. Aljazair

Islam adalah agama mayoritas di Aljazair, dan sebagian besar warga adalah Muslim Suni bermazhab Maliki. Populasi Muslim di sana mencapai 99 persen dari total penduduk. Dan satu persennya adalah kombinasi dari minoritas agama lain di antaranya Kristen dan Yahudi. 

Pada 1246 H/1830 M, Prancis berhasil menduduki Aljazair. Prancis ingin membuat Aljazair sebagai titik tolak perluasan wilayahnya di Benua Afrika setelah gagal mempertahankan koloni-koloninya di India dan Benua Amerika. Dalam penjajahan ini, rezim kolonial Prancis merusak kebudayaan tradisional Muslim Aljazair yang telah ada sejak kedatangan Islam di Afrika Utara. 

Muslim Aljazair saat itu tidak bisa menggelar pertemuan publik, membawa senjata api, atau meninggalkan rumah atau desa mereka tanpa izin. Untuk bisa beraktivitas secara normal, warga Aljazair harus menjadi warga negara Prancis dengan hak penuh dan harus meninggalkan ajaran Islam. Badan Amal Islam dianggap sebagai milik pemerintah dan disita. 

Prancis juga menganggap sekolah Alquran tradisional membahayakan sehingga ditutup. Mereka mengganti sekolah berbasis Islam menjadi sekolah Prancis dengan sistem pembelajaran berbahasa Prancis dan mengajarkan tentang kebudayaan Prancis. 

Bahasa Arab juga diupayakan dihapus sebagai bahasa resmi yang digunakan masyarakat Berber. Warga Aljazair diperintahkan menggunakan bahasa Prancis dalam kehidupan sehari-hari.

Pada 1847, Prancis membuat peraturan code de i"indengenat, yang memakan banyak korban dari umat Islam. Hukuman ini diberlakukan karena Prancis menilai banyak masyarakat Muslim yang tidak patuh dengan melakukan pengkhianatan terhadap Prancis.

Aljazair dijajah Prancis selama 132 tahun dan merdeka pada 1962 setelah perang berdarah selama tujuh tahun yang menewaskan satu juta orang Aljazair menurut pemerintah Aljazair. Salah satu tokoh yang terkenal menggaungkan perlawanan terhadap Prancis yaitu Abdul Qadir al-Jaza"iri. Maka Aljazair dikenal sebagai negeri seribu syahid karena ribuan orang tewas saat berupaya mempertahankan agama dan identitas mereka pada masa penjajahan Prancis.

Prancis sempat membawa puluhan tengkorak pejuang Aljazair anti-kolonial untuk disimpan di Museum Manusia di Paris. Aljazair pun pada 2011 meminta agar tengkorak tersebut dikembalikan untuk dimakamkan dengan layak, tetapi, Prancis menolaknya.

Di masa Presiden Emmanuel Macron, 24 tengkorak pejuang Aljazair dikembalikan, meski terbilang telat selama bertahun-tahun. Salah satu tengkorak adalah seorang pemimpin perlawanan bernama Syeikh Bouzian yang ditembak dan dipenggal Prancis.

Pengembalian itu baru dilakukan pada awal Juli 2020 lalu. Presiden Aljazair saat ini, Abdelmadjid Tebboune menyampaikan, para pejuang ini telah kehilangan hak asasi mereka selama lebih dari 170 tahun untuk dikuburkan secara layak. 

2. Mesir

Penjajahan Prancis di Mesir berlangsung sekitar 3 tahun dari 1798 sampai 1801. Napoleon Bonaparte termasuk yang berperan agar Prancis menduduki Mesir. Upaya ini merusak sistem dan budaya Mesir. Hingga akhirnya, Deklarasi Jihad melawan penjajah Prancis pun disampaikan penguasa Turki Sultan Salim III melalui Gubernur Suriah pada September 1798. 

Hal itu pulalah yang mendorong semangat rakyat, bahkan juga mendapat sambutan baik dari negara-negara Arab lain. Suriah dan Hijaz sampai mengirim tentara untuk membantu Turki mengusir Prancis dari Mesir. Akibat deklarasi itu, terjadi Pemberontakan Kairo pada 21 Oktober 1798 yang menewaskan banyak orang dan ulama.

Masyarakat Mesir kala itu memberontak karena beberapa hal, di antaranya tingginya tarif pajak dan peraturan-peraturan yang diberlakukan Prancis. Lebih dari itu, Napoleon Bonaparte juga melakukan propaganda tentang Islam, dengan menggunakan ulama dalam birokrasi. Napoleon juga menyebut bahwa Prancis adalah teman Islam dan Turki.

Pemberontakan kedua pecah lagi. Kali ini melibatkan akademisi, pedagang, dan warga Kairo yang dipimpin Sayyid Umar Makram dan Sayyid Ahmad al-Mahruqi. Butuh waktu sampai satu bulan bagi Prancis untuk meredam aksi pemberontakan itu. Seusai pemberontakan itu, tak lama kemudian, Jenderal Prancis Kleber dibunuh siswa Al-Azhar bernama Sulaiman al-Halabi pada 14 Juni 1800.

3. Mauritania

Prancis masuk ke Mauritania pada abad ke-20, yaitu pada 1903, dan menjadikan Mauritania sebagai negara proktetorat Prancis dengan nama 'The Moorish Country', dan akhirnya dijadikan koloni Prancis pada 1920. Sebelum abad ke-19, penjajah Eropa di Afrika Barat hanya tertarik pada perdagangan di pesisir.

Empat perusahaan Prancis menikmati monopoli resmi dari pemerintah Prancis atas perdagangan di sepanjang Sungai Senegal dari 1659 hingga 1798. Pada 1904 Prancis menganggap Mauritania sebagai entitas yang terpisah dari Senegal dan menjadikannya daerah jajahan Prancis di bawah delegasi jenderal di Saint-Louis.

Pada 1958, Mauritania diberi kewenangan untuk membentuk pemerintahan sendiri dan diikuti dengan kemerdekaan pada 28 November 1960. Mauritania merupakan Republik Islam yang mendeklarasikan Islam sebagai agama negara melalui Piagam Konstitusi 1985.

Meski terbilang negara kecil, Mauritania secara aktif ikut terlibat dalam kancah internasional. Mauritania merupakan negara anggota Liga Arab. Selain itu Mauritania juga membentuk The Union of The Arab Maghreb bersama Maroko, Libya, Tunisia dan Aljazair. Organisasi ini bergerak dalam bidang politik dan ekonomi.
Sumber : Republika

Selasa, 03 November 2020

Emha: Ketika Boneka Jadi Pemimpin

 Emha: Ketika Boneka Jadi Pemimpin

100

10Berita – “Kenapa rakyat mau memilih boneka, patung atau berhala untuk menjadi pemimpinnya?”

“Karena partai politik memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya. Calon pemimpin ditampilkan dengan pencitraan, pembohongan, dimake-up sedemikian rupa, dibesar-besarkan, dibaik-baikkan, diindah-indahkan, dihebat-hebatkan”

“Itu bukan politik namanya, Pak, itu kriminal”

“Memang bukan politik, melainkan perdagangan. Bukan demokrasi, melainkan perjudian. Memang bukan kepemimpinan, tapi talbis. Kalau dipaksakan untuk disebut demokrasi, ya itu namanya Demokrasi Talbis”

*“Talbis itu apa to Pak?”*


“Talbis adalah Iblis menemui Adam di sorga dengan kostum dan make up Malaikat, sehingga Adam menyangka ia adalah Malaikat. Maka Adam tertipu. Rakyat adalah korban talbis di berbagai lapisan. Mereka dibohongi sehingga menyangka bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin, padahal boneka. Boneka yang diberhalakan melalui pencitraan”

“Apakah pemimpin yang demikian bisa berkuasa?”

“Yang benar-benar berkuasa adalah botoh-botoh yang membiayainya. Setiap langkahnya dikendalikan oleh para botoh. Setiap keputusannya sudah dipaket oleh penguasa modal. Ia tidak bisa mandiri, karena dikepung oleh kelompok-kelompok yang juga saling berebut demi melaksanakan kepentingan masing-masing”.

“Apa ia tidak merasa malu menjadi boneka?”

“Itu satu rangkaian: tidak merasa bersalah, tidak malu, tidak tahu diri, tak mengerti bahwa ia sedang menyakiti dan menyusahkan rakyatnya, tidak memahami posisinya di hati masyarakat, tidak punya cermin untuk melihat wajahnya”

Sumber: Eramuslim

Senin, 02 November 2020

VIRAL... Film Cadar Jawaban dari Film MY FLAG, Warganet: "Ini baru bener, dibuat dengan akal sehat"

 VIRAL... Film Cadar Jawaban dari Film MY FLAG, Warganet: "Ini baru bener, dibuat dengan akal sehat"

 10



10Berita
-  Setelah beredar film berjudul "MY FLAG - RADIKALISME VS MERAH PUTIH" yang banyak mendapat kecaman luas, sekarang muncul film pendek sebagai jawaban.

Kalau dalam Film My Flag berisi perkelahian antara yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Memframing seakan mereka yang bercadar anti merah putih.

Di film ini justru terjadi persatuan antara mereka yang bercadar dengan yang tidak bercadar. Persatuan antara Merah Putih dengan Tauhid. Inilah spirit dan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya: PERSATUAN INDONESIA.

"Film pendek  jawaban dari film Koplak "MY FLAG" buatan adik adik kita dari sukoharjo," ujar akun @Lelaki5unyi yang mengunggah cuplikan film di twitter, Senin (2/11/2020).

Film ini mendapat apresiasi luas netizen.

"Ini baru mantap...," komen @ARFarh1.

"Ini baru bener, dibuat dengan akal sehat," timpal @Vicky_ChairulH.

[Video]




[news.beritaislam.org] 

Minggu, 01 November 2020

Nampol Banget! Tanggapan Tere Liye Untuk Megawati Soal Pembakaran Halte

 Nampol Banget! Tanggapan Tere Liye Untuk Megawati Soal Pembakaran Halte



Tanggapan Tere Liye untuk Megawati:

Salah-satu tokoh nasional yang masih hidup, dihormati, menentukan banyak sekali nasib bangsa ini adalah Yang Terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri. Nyaris impossible rakyat Indonesia tidak kenal dengan putri proklamator ini. 

Kalian tahu jabatan Kapolri? Itu tinggi? Tidak. Kapolri itu ditunjuk oleh Presiden. Kalian tahu Presiden? Nah, presiden ini adalah petugas partai, yang diberi mandat oleh Yang Terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, ketum partai politik pemenang pemilu. Di tangan Yang Terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri, ditentukan siapa yang bakal jadi presiden, gubernur, bupati, walikota, dll.

Paham? Penting dan super serius sekali posisi Yang Terhomat Ibu Megawati Soekarnoputri ini.

Maka, saat dia bicara tentang pembakaran halte busway saat demo menolak UU baru. Duh, Gusti, itu pernyataan yang super super serius. Polisi harusnya terbirit-birit menuntaskan kasus ini. Apalagi Yang Terhomat Ibu Megawati Soekarnoputri sudah bawa-bawa jika halte itu dibangun pakai uang rakyat.

Kapolri harusnya memprioritaskan kasus ini. Penting. Mendesak. Siapa sih pembakar halte ini? Dia mahasiswa dari kampus mana? Dia buruh dari perusahaan mana? Tambahkan, jurnalis juga sudah membuat investigasi, video ada, foto pelaku ada. Ayolah, segera bekuk siapa sesungguhnya yang membakar halte ini. Jangan sampai, videonya siapa, fotonya siapa, yang ditangkap siapa. 

Habisi pembakar halte ini. Dengarkanlah pernyataan Yang Terhormat Ibu Megawati Soekarnoputri. Halte ini dibangun pakai uang rakyat. Itu konsen yang sangat hebat. Mulia. Setelah ditangkap pelaku-pelaku ini, buka ke publik siapa di belakangnya. Apakah mereka bergerak sendiri, apakah ada dalangnya. Harus jelas ini. Pernyataan Yang Terhormat Ibu Megawati ini sangat serius. Dia adalah mantan presiden RI, jasanya tiada terkira bagi negeri ini, apalagi dibandingkan milenial yang tidak jelas ngapain saja. Toh, ini juga adalah penegakan hukum. Tidak ada urusannya dgn politik. Siapapun pelaku, bekuk.

Nah, jika polisi terus berlama-lama, tidak ada kemajuan, jangan salahkan rakyat jadi berprasangka buruk. Mereka menilai polisi tidak menghormati Ibu Megawati. Atau lebih kacau lagi, rakyat menilai pernyataan Ibu Megawati ini tidak penting. Cuma sekelas celoteh milenial di twitter. Receh. Unfaedah. Kan nggak begitu, bukan?

Jadi bergeraklah, polisi. Rakyat senang sekali jika pelaku sesungguhnya pembakaran ini ditangkap. 

(Tere Liye)

*dari fb

Sabtu, 31 Oktober 2020

MUI Seru Muslim Indonesia dan Dunia Boikot Semua Produk Prancis!

 MUI Seru Muslim Indonesia dan Dunia Boikot Semua Produk Prancis!



Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, MA

10Berita Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan Umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot seluruh produk Prancis. Seruan dikeluarkan setelah mencermati dan memperhatikan sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang tidak menghiraukan dan menggubris sedikit pun peringatan Umat Islam sedunia.

“Bahkan yang bersangkutan tetap saja angkuh dan sombong dengan memuji sikap mereka yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi yang sangat-sangat egoistik,” demikian pernyataan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta, Jumat, 13 Rabi’ul Awwal 1442 H/30 Oktober 2020 M.

Seruan ini ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Muhyiddin Junaidi, MA dan Sekretaris Jenderal DPP MUI Dr H Anwar Abbas, MM, M.Ag

MUI mengingatkan bahwa Komisi HAM PBB menyatakan penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bukanlah sebuah kebebasan berekspresi.

“Dengan demikian Presiden Emmanuel Macron hanya memperhatikan kepentingannya saja dan tidak peduli kepada kepentingan dan keyakinan masyarakat dunia lainnya, terutama Umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1,9 miliar di muka bumi ini,” MUI menegaskan.


Sekjen MUI KH Dr Anwar Abbas, MM, M.Ag

Ada 7 poin seruan MUI yang ditujukan kepada seluruh Muslim Indonesia dan dunia:

  1. Memboikot semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tekanan dan peringatan keras kepada Pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Paris hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada umat Islam sedunia.
  2. Umat Islam Indonesia tidak ingin mencari musuh, Umat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis, namun jika yang bersangkutan sebagai Kepala Negara Prancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengebangkan sikap bertoleransi dan saling menghormati, maka Umat Islam, terutama Umat Islam Indonesia yang juga punya harga diri dan martabat, siap untuk membalas sikap dan tindakannya dengan MEMBOIKOT semua produk yang datang dari Prancis, hingga Presiden Emmanuel Macron mencabut ucapannya dan meninta maaf kepada Umat Islam sedunia.
  3. Menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apa pun.
  4. Mendukung sikap Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait, Pakistan, Bangladesh, yang telah memboikot semua produk Negara Prancis.
  5. Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emmanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
  6. Diimbau agar semua khatib/da’i/mubaligh/asatidz agar menyampaikan pesan materi khutbah Jumat untuk mengecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.
  7. Mengimbau kepada Umat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan secara damai dan beradab. (mus)

Sumber: Salam Online.


Jumat, 30 Oktober 2020

LIHAT BEDANYA: Kasus Brenton Tarrant dan Abdullah Anzorov

 LIHAT BEDANYA: Kasus Brenton Tarrant dan Abdullah Anzorov



LIHAT BEDANYA

Pada tanggal 15 Maret 2019, seorang kristen, Brenton Tarrant (28), menyerang dua masjid di Christchurch New Zealand dengan senjata mesin. Korban tewas dalam insiden ini mencapai sedikitnya 49 orang, dengan rincian 41 orang tewas di Masjid Al Noor, tujuh orang tewas di Masjid Linwood dan satu orang tewas di Rumah Sakit Christchurch. Sedangkan korban luka mencapai 48 orang. Padahal Jamaah Masjid tidak ada yang menghina Yesus, yang dianggap suci oleh agama Kristen. 

Apa yang terjadi?

Penembak masih hidup, dia ditangkap dan diadili. 

Apakah ummat muslim menghina Yesus setelah insiden itu? Tidak!

Apakah ummat muslim memajang karikatur hinaan terhadap Yesus di gedung besar? Tidak!

Apakah ummat muslim menuduh Kristen agama Teroris? Tidak!

***

Pada 5 Oktober 2020, sebagai bagian dari diskusi isu kebebasan berpendapat, Samuel Paty menunjukkan pada murid-muridnya dua kartun karikatur Nabi Muhammad yang diterbitkan oleh koran satir Charlie Hebdo. 

Ternyata penggunaan kartun kontroversial itu tidak diterima oleh sejumlah orang tua. Mereka bahkan meminta agar Paty berhenti mengajar. Namun Paty tidak merasa bersalah, dia menganggap perbuatannya adalah kebebasan berpendapat.

Jumat 16 Oktober 2020, Samuel Paty yang berusia 47 tahun, guru yang menunjukkan karikatur penghinaan Nabi Muhammad SAW itu dibunuh oleh seorang pemuda muslim 18 tahun asal Chechnya, Abdullah Anzorov. Saat itu korban dalam perjalanan pulang usai mengajar di sebuah sekolah menengah pertama di Conflans-Sainte-Honorine, tidak jauh dari ibu kota Paris. 

Apa yang terjadi?
 
Abdullah Anzorov langsung ditembak mati oleh Polisi Prancis.

Karikatur Nabi Muhammad ditampilkan menggunakan proyektor ke gedung pemerintahan di Prancis. 

Penggambaran kontroversial dari Charlie Hebdo ini ditampilkan ke gedung Balai Kota di wilayah Occitanie, yakni Montpellier dan Toulouse. Proyeksi tersebut berlangsung selama lebih dari empat jam pada Rabu malam, 21 Oktober 2020. 

Presiden Prancis, Macron menyebut kejadian itu sebagai serangan Teroris Islam. Macron juga menuduh Muslim bersikap separatis. Macron juga membela kartun kontroversial itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

(By Ikhsan Siregar)

Sumber: PBI

Kamis, 29 Oktober 2020

Iwan Sumule: Megawati Jangan Hina Aksi Mahasiswa, Jasmerah Peristiwa Kudatuli

 Iwan Sumule: Megawati Jangan Hina Aksi Mahasiswa, Jasmerah Peristiwa Kudatuli



 10Berita - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri diminta mengingat lagi pesan dari ayahnya, Soekarno tentang Jasmerah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Permintaan itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule yang geram dengan pernyataan Megawati. Khususnya saat Presiden kelima RI itu memandang sinis aksi demonstrasi generasi milenial dan mengungkit demo yang berakhir dengan pembakaran fasilitas umum.

“Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ingat lagi kerusuhan 27 Juli (Kudatuli) tahun 1996,” tutur Iwan Sumule kepada redaksi.   

Iwan Sumule lantas mengingat lagi peristiwa Kudatuli. Di mana saat itu juga terjadi perusakan dan pembakaran oleh para demonstran, bahkan lebih parah ketimbang sekadar pembakaran Halte Bus Transjakarta di Sarinah saat aksi mahasiswa 8 Oktober lalu.

Masih segar dalam kenangannya, kala itu beragam kelompok dan organ, baik mahasiswa, pemuda, dan masyarakat secara silih berganti berorasi di mimbar demokrasi yang ada di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) di Jalan Diponegoro.

Suara mereka sama, yaitu mengutuk pembunuhan terhadap demokrasi. Semua itu dilakukan akibat dari kebuntuan komunikasi penguasa dan rakyat, juga karena kekerasaan dan kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat.

“Mimbar demokrasi di kantor PDI siang malam tanpa henti dan tanpa menghiraukan aturan penguasa dan larangan penguasa,” tutur Iwan Sumule.

Adapun pesan yang hendak disampaikan adalah Megawati sebagai ketua umum partai penguasa, yang dulu pernah dibantu rakyat saat dibungkam, harus sadar diri. Jangan langsung menyalahkan rakyat jika dalam demonstrasi ada akibat-akibat yang kurang baik.

Yang harus dibenahi, sambung Iwan Sumule, adalah perilaku dan tindakan penguasa dalam membuat kebijakan dan memperlakukan rakyatnya.

“Jangan pula menghinakan aksi demonstrasi. Ingat, akibat dari aksi rakyat di peristiwa Kudatuli ada orang yang dulu dibungkam bisa jadi presiden,” tegasnya.
(RMOL)


Rabu, 28 Oktober 2020

KUMAT LAGI, GUS?

 KUMAT LAGI, GUS?



KUMAT LAGI

Saya pikir oknum2 NU udah mulai berpikir logis ketika beberapa dari mereka mulai satu suara tentang negeri ini. Saya pikir Said Aqil Siradj sebagai pimpinan NU sudah mulai terbuka, ketika ia ikut mengkritik kebijakan negara dan tidak lagi fokus di masalah khilafah dan radikalisme yang terkesan mengada-ada. Saya pikir mereka sudah berubah..

Ternyata saya salah,..

Kasus Gus Nur dan sebuah film pendek menggambarkan lagi sifat mereka bersama oknum2 yang mengaku berpikiran besar, ternyata masih berpandangan kerdil. 

Kasus Ahok yang menghina agama dan Alquran, mereka meminta umat memaafkan. Bijak oknumnya berkata bahwa Islam itu memaafkan. Bahkan di pengadilan, oknum2 NU menjadi saksi yang ikut membela Ahok. Pandai lidahnya memainkan kata-kata yang mengatakan tidak ada maksud ahok menghina agama. 

Padahal ucapan ahok jelas, ada penghinaan pada ayat Alquran yang ia kutip. 

Ketika organisasi mereka dikatakan miring, ketika kyai mereka diomongkan negatif, ketika pengajian yang tidak sama ajaran berkembang ditanah mereka, apa yang terjadi? 

Hilang Islam yang mereka banggakan saling memaafkan. Hilang Islam yang mereka banggakan saling berangkulan. Yang diperlihatkan adalah wajah bengis dan penuh kepuasan saat orang yang mereka sasar terpuruk dan terpenjara. 

Agama lebih tinggi dari Ormas, Alquran lebih tinggi nilainya dari para kyai. Seharusnya untuk hal yang menyerang pribadi mereka bisa memaafkan, tapi untuk yang menghina agama itu tidak bisa dimaafkan. Kenapa bisa mereka tukar nilai dan rasa itu? 

Pada Ahok yang menghina agama dan Alquran mereka merentangkan tangan, pada Gus Nur yang membicarakan ormas, mereka kepalkan tangan. Apakah ormas adalah sebuah agama baru yang lebih tinggi derajatnya dari agama Islam dan Alquran? 

Tweet ini adalah tweet kebodohan yang ditunjukkan oleh oknum NU yang mengaku dosen dan dipandang ulama. 

Nabi Muhammad tidak pernah mempedulikan hinaan dan hujatan pada dirinya, namun Nabi Muhammad akan melawan ketika Agama dan Alquran yang dihina.

Ketika kita meminta NU memaafkan Gus Nur dan mengajak NU merangkulnya, kenapa oknum ini malah berkata nyeleneh? 

Saran dan pesan yang disampaikan malah dijawab begini. Bertahun-tahun di negeri orang, dianggap pemikir namun menjadi kanak2 saat pembahasan menyangkut ormasnya. 

Jika radikal itu sesuai tafsiran aslinya yang berarti mengakar, maka pemikiran oknum NU ini sudah radikal. Dia berpegang teguh pada ormasnya dan tidak menerima ketika ormasnya dihina. Dia praktekkan pemikiran radikal melawan pihak2 yang mengajak untuk memaafkan. 

Saya pikir semua orang sepakat menilai apa yang dilakukan Gus Nur itu salah. Meminta NU memaafkan, bukan berarti membenarkan apa yang dilakukan Gus Nur. Justru kita meminta NU berjiwa besar untuk mau memaafkan. 

Sebuah ormas yang dibangun dengan jiwa kepahlawanan dan bertujuan merangkul umat dalam satu wadah, justru berlawanan dengan tujuannya. Malah menciptakan perpecahan dan bangga ketika bersebrangan jalan. 

Beberapa warga NU yang berpandangan lurus sudah berpikiran terbuka. Sebuah film pendek yang mendiskreditkan cadar pun mereka komentari tegas bahwa itu penghinaan. Saya percaya ditubuh NU masih ada pemikiran waras yang bisa menyelamatkan NU dari pemikiran nyeleneh oknumnya. 

Kritik pada NU jangan dijadikan perlawanan. Kritik adalah sebuah pesan. Jika yang mengkritik adalah anaknya sendiri (seperti yang dilakukan Gus Nur), orang tua apa yang tega memukul anaknya dan tersenyum puas melihat anaknya terpenjara? 

Di sinetron Inayah, pernah saya liat begitu.

(By Aaron Jarvis) -fb-

KUMAT LAGI ... Saya pikir oknum2 NU udah mulai berpikir logis ketika beberapa dari mereka mulai satu suara tentang...

Dikirim oleh Aaron Jarvispada Senin, 26 Oktober 2020


Sumber:  

Selasa, 27 Oktober 2020

Jansen: Dikit-dikit Hoax, Dikit-dikit DItangkap, Lama-lama jadi Bangsa Bodoh kita ini

 Jansen: Dikit-dikit Hoax, Dikit-dikit DItangkap, Lama-lama jadi Bangsa Bodoh kita ini



10Berita - Politikus Partai Demokrat yang juga berprofesi lawyer, Jansen Sitindaon mengkritik keras pemerintah rezim Jokowi yang main tangkap para aktivis dan mereka yang berseberangan dengan penguasa.

Hal ini disampaikan Jansen dalam dialog di KompasTV, Senin (26/10/2020).

Lawan bicaranya adalah dari politisi PDIP.

Soal tuduhan hoax yang jadi dalih penguasa dan lalu menangkap, Jansen menyampaikan tugas pemerintah bukan menangkap orang yang dituding hoax, tapi menjelaskan ke publik yang mana yang hoax, terus yang benar seperti apa. Kecuali orang itu terbukti melakukan perusakan fisik.

“Kalau bawa pisau ya tangkap. Tapi bawa handphone lalu mengkritik pemerintah masa ditangkap. Lama-lama kalau kebebasan berpendapat hilang, keberanian berpendapat pun hilang. Lama-lama jadi bangsa bodoh kita ini,” tukas Jansen.

Selengkapnya video:

Sumber: 

Clear!! Mahkamah HAM Eropa: Menghina Nabi Muhammad Bukan Bagian dari 'Kebebasan Berekspresi'

 Clear!! Mahkamah HAM Eropa: Menghina Nabi Muhammad Bukan Bagian dari 'Kebebasan Berekspresi'



10Berita,Menurut Mahkamah HAM Eropa (ECtHR), menghina baginda Muhammad bukanlah bagian dari kebebasan berekspresi. Clear!!!

Insulting Prophet Muhammad not 'free speech,' ECtHR rules
(Menghina Nabi Muhammad bukan 'kebebasan berekspresi', aturan ECtHR)
 
Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECtHR) hari Kamis memutuskan bahwa hukuman pidana seorang wanita Austria dan denda atas pernyataannya yang menuduh Nabi Muhammad pedofilia.

ECtHR yang berbasis di Strasbourg mengatakan bahwa komentar wanita itu tidak dapat dibenarkan oleh dalih kebebasan ekspresi.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa tidak ada pelanggaran Pasal 10 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, yang mencakup kebebasan berekspresi. 

ECtHR juga menggarisbawahi bahwa mereka mengklasifikasikan pernyataan 'terdakwa' sebagai "serangan kejam terhadap Nabi Islam, yang mampu menimbulkan prasangka dan membahayakan perdamaian agama."

Keyakinan agama harus menjadi sasaran kritik dan penolakan, menurut pengamatan ECtHR, tetapi ketika pernyataan tentang agama melampaui penyangkalan kritis dan cenderung menghasut intoleransi agama, negara dapat mengambil tindakan pembatasan yang proporsional, kata pengadilan.

Sebelumnya Pengadilan Austria memvonisnya karena meremehkan doktrin agama pada 2011 dan mendenda 480 euro (548 dolar), keputusan yang dikuatkan pada dua banding.

Senin, 26 Oktober 2020

Demokrasi Dibajak, Jimly Khawatirkan Munculnya Gejala Diktator Konstitusional

 Demokrasi Dibajak, Jimly Khawatirkan Munculnya Gejala Diktator Konstitusional

10


10Berita  - Pakar hukum  tata negara Jimly Asshiddiqie menilai berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah bersama DPR menunjukkan gejala diktator konstitusional. Walaupun ada proses demokrasi formal, proses pembuatan kebijakan dilakukan tanpa melibatkan publik.

“Ada situasi di mana proses demokrasi dibajak selama era pandemi ini. Perundang-undangan dibuat tanpa pelibatan publik,” katanya saat diskusi bertajuk ‘Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi’ yang diselenggarakan secara daring oleh LP3ES, Minggu (25/10).

Menurut Jimly, selama masa pandemi ini, proses pembuatan UU hanya dilakukan untuk mengikuti syarat formal di mana hal terpenting adalah DPR sudah menyetujui. Padahal, tambahnya, proses pembentukan UU juga merupakan bagian dari bernegara. Hal ini tercermin dari 5 UU yang dibentuk pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti UU Mahkamah Konsitusi, UU KPK, UU Minerba, UU Penanganan Covid-19, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Semua UU itu dibuat tanpa melibatkan publik sama sekali. Ini menunjukkan menurunnya kinerja negara hukum dimana instrumennya adalah penegakan negara hukum dan pembangunan hukum,” tegasnya.

Yang agak mengenaskan, ungkap Jimly, masyarakat pun saat ini terbelah menjadi dua kelompok yaitu ‘haters’ dan ‘lovers’. “Dan ini bisa merusak demokrasi ke depan,” jelasnya.

Karena itu, tambah Jimly, diperlukan kesadaran kolektif pemimpin untum memperbaiki situasi demokrasi yang tengah dibajak ini. “Perlu dibangun sistem bernegara, adanya keteladanan, dan komunikasi ekektif yang mencerahkan,” jelasnya.

Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES Wijayanto menambahkan, saat ini ada kecenderungan pemerintah mencoba membungkam kelompok-kelompok yang kritis dengan pemerintahan. “Dan hal ini semakin tampak pada saat penanganan pandemi covid-19,” ungkapnya. (mediaindonesia)


Sabtu, 24 Oktober 2020

Rizal Ramli: Inilah yang Merusak, Jadi Presiden Lebih Gila Lagi

 Rizal Ramli: Inilah yang Merusak, Jadi Presiden Lebih Gila Lagi

10


 10Berita - Rizal Ramli menyatakan, ada pergeseran makna demokrasi dalam setiap pergantian pemimpin negara di Indonesia.

Bahkan saat ini, ekonom senior itu menyebut bahwa demokrasi di Indonesia saat ini sudah melenceng jauh dari maksa sesungguhnya.
 
Demikian disampaikam eks Menko Bidang Kemaritiman era Joko Widodo itu dalam kanal YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club – Rizal Ramli ‘Pak Jokowi Lebih Dengar Saya’, Jumat (23/10/2020).

“Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal,” ujar Rizal Ramli dikutip PojokSatu.id dari RMOL.

Pria yang biasa dipanggil RR itu mengatakan, demokrasi dianggap kriminal karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

“Tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon,” katanya.

Jadi, kata RR, sejatinya yang memilih para kandidat kepala daerah adalah para bandar yang dimaksudnya.

Bandar-bandar itu, sambungnya, kemudian membiayai seluruh keperluan untuk memenangkan kandidat yang dibiayainya.

Termasuk biaya untuk survei sampai seluruh kebutuhan pemenangan lainnya.

“Begitu yang bersangkutan terpilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa,” tuturnya.

Kondisi tersebutlah yang diakui RR lebih memilih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

“Supaya threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan,” kata RR.

Ia pun merujuk perpolitikan dunia, yang mana sudah ada sekitar 48 negara yang tak lagi menganut sistem ambang batas.

Sedangkan di Indonesia, kata RR, masih menggunakan cara lama dan sudah ketinggalan.

“Kita nih norak dan ketinggalan,” katanya.

RR lalu menyebut bahwa untuk menjadi seorang bupati, maka seorang kandidat harus mengeluarkan biaya sampai Rp60 miliar.

Sedangkan untuk menjadi Gubernur di Pulau Jawa, dibutuhkan biaya minimal Rp300 miliar bahkan Rp1 triliun.

“Inilah yang merusak. Jadi presiden lebih gila lagi, biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu,” pungkas RR.

Sumber: pojoksatu.id 


Refly Harun: Setneg Tidak Berwenang Mengubah UU Yang Sudah Disahkan DPR

 Refly Harun: Setneg Tidak Berwenang Mengubah UU Yang Sudah Disahkan DPR



10Berita, Naskah omnibus law UU Cipta Kerja mengalami perubahan lagi. Salah satunya adanya pasal yang dihapus.

Pasal 46 UU Migas itu sebelumnya tercantum dalam naskah omnibus law setebal 812 halaman yang dikirimkan DPR kepada Presiden Joko Widodo. Namun, belakangan pasal tersebut dihapus dari naskah omnibus law setebal 1.187 halaman yang dikirimkan Sekretariat Negara ke sejumlah organisasi masyarakat Islam.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengakui Pasal 46 dihapus oleh Sekretariat Negara (Setneg). Juga ada perubahan BAB.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Setneg tidak berwenang melakukan perubahan subtansial UU yang sudah disahkan DPR.

"Ada pasal yang hilang dan juga ada BAB yang berubah. Ini (perubahan) substansif. Kalaupun dianggap ini (UU) ada kesalahan, Sekretariat Negara tidak berwenang untuk mengubahnya, karena sudah diparipurnakan (disahkan oleh DPR)," kata Refly Harun melalui chanel Youtubenya, Jumat (23/10/2020).

Selengkapnya simak video:

Rizal Ramli: Demokrasi Kita Itu Kriminal, Kerja Bukan Buat Rakyat Tapi Bandar

 Rizal Ramli: Demokrasi Kita Itu Kriminal, Kerja Bukan Buat Rakyat Tapi Bandar

 


 10Berita - Ada pergeseran makna demokrasi dalam setiap pergantian pemimpin negara di Indonesia.

Bahkan menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman era Joko Widodo, Rizal Ramli, demokrasi saat ini sudah melenceng jauh dari makna sesungguhnya.

"Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal," ujar Rizal Ramli dalam Chanel YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club - Rizal Ramli 'Pak Jokowi Lebih Dengar Saya', Jumat (23/10).

Ia mengatakan, demokrasi dianggap kriminal karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia.

"Tapi bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon. Jadi yang milih kandidat itu bandar, si calon Gubernur Bupati abis itu dia bantu biaya surveinya, biaya PR-nya. Begitu yang bersangkutan terpilih, dia ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa," jelas RR.

Kondisi tersebutlah yang diakui RR lebih memilih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"Supaya threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini dihapuskan," kata RR.

Ia pun merujuk perpolitikan dunia, yang mana sudah ada sekitar 48 negara yang tak lagi menganut sistem ambang batas. Sedangkan di Indonesia, kata RR, masih menggunakan cara lama dan sudah ketinggalan.

"Kita nih norak dan ketinggalan. Kalau mau jadi Bupati, mesti (mengeluarkan) Rp 60 miliar, jadi Gubernur di Pulau Jawa bisa minimum Rp 300 (miliar) bahkan Rp 1 triliun, inilah yang merusak. Jadi presiden lebih gila lagi, biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu," pungkas RR. [rmol]


Jumat, 23 Oktober 2020

Said Aqil Siradj: Saya Heran UU Ciptaker Terkesan Buru-buru, Apa Yang Mau Dikejar?

 Said Aqil Siradj: Saya Heran UU Ciptaker Terkesan Buru-buru, Apa Yang Mau Dikejar?

  


 10Berita - Kesan pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja dilakukan diam-diam dan terburu-buru memang sulit dihindari. Sekalipun UU itu bertujuan baik, publik sudah kadung menilainnya sebelah mata.

Seharusnya, kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj, pemerintah dan parlemen merampungkan satu tugas terlebih dahulu sebelum pengesahan tersebut dilakukan. Tugas itu adalah membangun persepsi publik mengenai tujuan omnibus law terlebih dahulu.
 
“Kan seharusnya, sebelum disahkan, dibangun persepsi dulu kepada masyarakat bahwa omnibus law semata-mata untuk rakyat, demi rakyat demi bangsa, atau demi negara. Bukan segelintir orang,” ujar Said ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (23/10).

Menurutnya, jika pemerintah dan parlemen bisa mengambil kepercayaan masyarakat terhadap omnibus law, maka tidak akan terjadi kegaduhan.

“Jadi memang harus dibangun dulu itu. Dipersepsikan di masyarakat,” sambungnya.

Pihaknya juga meminta parlemen dan pemerintah untuk terbuka dengan masyarakat dan melakukan dialog atau urun rembug, sehingga UU Ciptaker lahir dengan baik.

“Kalau semua terbuka, kemudian dialog minta masukan berbagai kalangan, dari teknokrat, dari kiai, dari kalangan santri, dari kalangan buruh, dan seterusnya itu bagus,” ucapnya.

Said Aqil justru menilai bahwa pemerintah dan parlemen terkesan terburu-buru dalam melakukan pengesahan UU sapu jagat tersebut. Hal tersebut yang kemudian membuat dirinya dan publik heran. Mayoritas bertanya-tanya tentang target yang hendak dikejar.

“Terkesan ini (UU Ciptaker) terburu-buru itu yang saya heran. Kenapa terburu-buru? Apa yang mau dikejar?” tanyanya dengan nada tegas menyudahi.(RMOL)


Kamis, 22 Oktober 2020

Ulil Abshar: Nyuwun Sewu Pak Jokowi, Waktu Panjenengan Ketemu Bebek Itu Juga Komunikasi Buruk

 Ulil Abshar: Nyuwun Sewu Pak Jokowi, Waktu Panjenengan Ketemu Bebek Itu Juga Komunikasi Buruk

 


 10Berita - Komunikasi buruk para menteri dan bawahan menjadi perhatian tersendiri Presiden Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengakui bahwa presiden telah menegur para menteri karena komunikasi yang buruk soal omnibus law UU Cipta Kerja.

Teguran dilakukan karena komunikasi yang buruk itu berimbas pada gelombang penolakan terhadap UU Ciptaker. Baik dari kelompok buruh maupun mahasiswa.

Menanggapi itu, cendekiawan muda, Ulil Abshar Abdala menilai komunikasi buruk tidak hanya dilakukan oleh para menteri. Tetapi juga oleh Presiden Joko Widodo.

Dia mencontohkan saat terjadi aksi besar pada 8 Oktober lalu di Jakarta. Kelompok buruh, mahasiswa, dan pelajar beraksi menentang pengesahan UU Cipta Kerja. Mereka menuntut agar Presiden Jokowi segera mencabut UU tersebut.

Namun di satu sisi, Joko Widodo justru tidak ada di Istana. Dia terbang ke Kalimantan Tengah untuk melakukan kunjungan kerja. Salah satunya

Selain meninjau kawasan lumbung pangan, Presiden Jokowi juga meninjau pengembangan budidaya ikan pakai Keramba, dan Peternakan Bebek di Kecamatan Pandih Batu.

Bagi Ulil, cara Jokowi meninggalkan Istana yang sedang didemo merupakan bentuk komunikasi yang buruk.

“Pak Jokowi, nyuwun sewu, njenengan pergi ke Kalteng dan bertemu bebek di sana pada saat buruh dan mahasiwa protes di ibukota, itu juga komunikasi yang buruk. Teramat buruk malahan, menurut saya,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Kamis (22/10).

Ulil bahkan menanyakan penilaian Jokowi tentang siapa yang lebih berharga sehingga perlu untuk dikunjungi.

“Apakah bebek lebih berharga ketimbang buruh?” tutupnya. [rmol]


Rabu, 21 Oktober 2020

Saat Babe Ridwan Saidi Bilang JUTAAN ORANG Akan Sambut HABIB RIZIEQ, Tiba-tiba GUNTUR MENGGLEGAR!! Masya Allah...

 Saat Babe Ridwan Saidi Bilang JUTAAN ORANG Akan Sambut HABIB RIZIEQ, Tiba-tiba GUNTUR MENGGLEGAR!! Masya Allah...



10Berita, Tokoh Betawi "Babe" Ridwan Saidi bicara tentang Imam Besar Habib Rizieq yang dikabarkan akan segera pulang ke tanah air di tengah suasana panas aksi-aksi menentang Omnibus Law.

Sebelumnya, FPI menyebut kepulangan Habib Rizieq untuk memimpin Revolusi menyelamatkan Indonesia.

Ridwan Saidi bicara tentang Habib Rizieq saat diwawancarai oleh Refly Harun di rumahnya dan disiarkan di chanel Youtube yang diunggah hari ini, Rabu (21/10/2020).

Ridwan Saidi membandingkan Habib Rizieq dengan Imam Khomeni yang berhasil dengan Revolusi Iran.

"Kira-kira Be, Habib Rizieq bakal pulang tidak?" tanya Refly Harun.

"Pulang," jawab Babe Ridwan Saidi.

"Imam Khomeni belasan tahun diluar Iran, tapi akhirnya pulang pas waktunya cocok," kata Ridwan Saidi.

Apa sih ketakutan dengan pulangnya Habib Rizieq? tanya Refly Harun.

"Kemampuan dia mengerahkan massa," ujar Ridwan Saidi.

Ridwan Saidi kemudian mengatakan nanti kalau Habib Rizieq pulang ke tanah air, akan disambut jutaan orang.

Nah.. persis saat Babe Ridwan Saidi bilang akan jutaan orang menyambut Habib Rizieq di Bandara.. tiba-tiba suara guntur (halilintar) menggelegar. 

MASYA ALLAH...

[Video - Cuplikan]

[Video Full]