OPINI

ARTIKEL

KHASANAH

MOZAIK

NASIONAL

INTERNATIONAL

.

.
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label OPINI. Tampilkan semua postingan

Selasa, 17 November 2020

ANIES JADI TARGET?

 ANIES JADI TARGET?


ANIES JADI TARGET?

Polisi hari ini, Selasa (17/11/2020), memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dia akan diminta klarifikasi kegiatan Maulid Nabi dan pesta pernikahan putri HRS di markas FPI Petamburan, Jakarta Barat.

Dalam surat bernomor B/19925/XI/RS.124/2020/Ditreskrimum, Anies dipanggil Polda Metro pada Selasa hari ini (17/11/2020) pukul 10.00 WIB, di Ruang Unit Subditkamneg Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 55, Jakarta Selatan.

Apakah Anies bisa dikenai pidana sesuai UU No 6 tahun 2018 Tentang Kekarantinaan?

Benarkah dia menjadi target? Dan kasus ini menjadi pintu masuk untuk menjatuhkannya? 

Di sosial medua para buzzeRp juga meramaikan tagar #NonAktifkanAnies.

Simak analisisnya oleh Pengamat Politik Hersubeno Arief: 

[Video]


Sumber: kbk

Senin, 16 November 2020

Wartawan Senior: Mengapa Orang PDIP Ramai-ramai Menyerang Habib?

 Wartawan Senior: Mengapa Orang PDIP Ramai-ramai Menyerang Habib?

10



By Asyari Usman (wartawan senior)

Sehari setelah tiba kembali di Indonesia, Habib langsung diserang oleh para politisi PDIP. Dimulai oleh Henry Yosodiningrat. Dia minta polisi agar melanjutkan laporannya sekitar empat tahun lalu. Waktu itu, Henry merasa nama baiknya dicemarkan oleh Habib.

Setelah Henry, ada lagi serangan. Yaitu imbauan dari orang Banteng lainnya agar Polisi melanjutkan kasus-kasus Habib. Sebelum Habib tiba, Ruhut Sitompul juga ikut menyerang. Politisi yang hobi lompat-lompat partai ini tentang pidato KH Muhammad Shabri Lubis yang, pada 13 Oktober 2020 ketika demo UU Cilaka, mengatakan Habib akan pulang memimpin revolusi.

Kemudian, Kiyai Shabri mengklarifikasi bahwa yang ia maksud adalah revolusi akhlak. Atas klarifikasi ini, Ruhut menyebutnya sebagai “Raja Ngeles”.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari PDIP, Gilbert Simanjuntak, mempersoalkan kunjungan Gubernur Anies Baswedan ke kediaman Habib di Petamburan pada 11 November. Sehari setelah IB tiba. Menurut Simanjuntak, kunjungan Anies itu tidak memberikan contoh yang baik di tengah upaya meredam Covid-19. Meskipun Anies selalu memakai masker.

Simanjuntak mungkin saja punya poin dalam berkomentar tentang silaturahmi Anies itu. Tetapi, kalau dilihat gambar besar persoalan Covid, maka sangatlah jelas bahwa bobot politis nyinyiran Simanjuntak jauh lebih berat dari aspek medis yang dijadikannya alasan.

Dari rangkaian serangan beruntun dari kubu PDIP terkait dengan kepulangan Habib, tampaklah betapa kompaknya Partai Bateng dalam orkestrasi mereka memojokkan IB. Mereka keluar beramai-ramai menyerang dari sisi apa saja. Termasuklah komentar “relijius” dari selebriti asal bunyi, Dewi Tanjung. Dia mengatakan, terkait kepulangan Habib, lihat saja nanti siapa yang akan kena azab. Dewi menganggap Habib orang sombong. Yang bakal kena azab.

Nah, mengapa kubu PDIP melancarkan serangan? Dan apa tujuannya?

Tentang mengapa, tentu tidak sulit dijawab. Yaitu, karena Habib sangat kritis terhadap orang-orang yang anti-Pancasila. Habib juga lantang meneriakkan bahwa kebangkitan neo-komunis semakin menjadi-jadi di era kekuasaan PDIP belakangan ini.

Tentang apa tujuan serangan ini, juga tidak berat untuk dijelaskan. Yaitu, untuk melemahkan semangat Habib dan umat dalam memperjuangkan keadilan dan meruntuhkan oligarkhi cukong yang menguasai Indonesia secara “de facto”.

Ada pertanyaan ketiga: mengapa kubu PDIP berani melancarkan serangan terhadap Habib? Jawabannya, mungkin Banteng memiliki semuanya sehingga merasa bisa melakukan apa saja. Karena memiliki semuanya, tentu mereka ingin melakukan ujicoba kekuatan yang mereka punyai itu. Barangkali mereka berpikir, kapan lagi diujicobakan.

Sebetulnya, cara-cara seperti ini bukan hal baru. Selama ini pun PDIP suka menunjukkan perasaan bahwa merekalah pemilik negara ini.

14 November 2020

[news.beritaislam.org]


Jumat, 13 November 2020

Kader Syiah Tukang Fitnah

 Kader Syiah Tukang Fitnah


 Oleh:M. Rizal Fadillah

 YA benar saya Syiah, any problem with that?” ujar Denny Siregar.

Ya tidak ada problem sih jika tidak macem-macem, fitnah fitnah misalnya. Justru yang menjadi problem adalah perilakunya. Apakah doktrin Syiah melekat dan terimplementasi pada perilaku yang menyakiti umat Islam?

Denny Siregar seenaknya memfitnah bahwa massa penjemput HRS ke bandara bukan karena cinta, tetapi karena dana. Uang yang menggerakkannya. Ini adalah fitnah kubro dari orang yang gatel jika tidak omong kosong, nyinyir, dan menyakiti umat. Watak Syiah.

Betapa bodohnya pandangan itu. Berapa miliar atau triliun rupiah yang dibutuhkan untuk membayar 3 juta orang yang datang menjemput ke bandara?  Siapa yang mau membiayai sekedar untuk jemput menjemput seperti itu. Ah ada-ada saja ini pembual ini.

Denny tidak pernah tahu bahwa dalam ajaran Islam berkorban untuk satu keyakinan di jalan Allah itu berpahala. Umat Islam sangat gembira dan bahagia mengeluarkan dana dari kantong sendiri atau kantong bersama untuk kontribusi perjuangan.

Pak Denny, menurut ajaran Islam berjuang dengan tenaga dan harta itu perintah Allah. Balasannya surga. Nah sebaliknya, berjuang untuk sekedar cari duit maka itu bakal terancam neraka.

Denny Siregar tidak pernah membuat umat menjadi segar. Fitnah jadi mainan harian. Kasus di Tasikmalaya ngumpet setelah lempar ejekan pada santri yang disebutnya sebagai calon teroris.

Umat Islam di Tasikmalaya marah karena agama dimainkan dan santri dihinakan. Tantangan hukum untuk  pembuktian disikapi dengan jiwa pengecut. Tak berani ia hadapi. Lari-lari dari panggilan Polisi.

Sebelumnya Denny menangis curhat atas efek dari perbuatan diri yang menimpa keluarganya.

"Media sosial anak-anak saya dibanjiri makian oleh banyak orang yang selama ini membenci saya, kehidupan pribadi mereka dibongkar dan diintimidasi di media sosial,” kata Denny.

Sadar juga rupanya dia dibenci banyak orang akibat ulahnya. Tokoh masyarakat Papua Christ Wamea saat itu menyatakan :

"Kalau sayang nyawa keluarga, jangan tekuni pekerjaan sebagai tukang fitnah dan tukang bohong. Masak ngasih makan keluarga dengan cara seperti itu".

Jadi memang payah kader Syiah ini. Nuduh dan memfitnah massa penjemput dibayar segala. Padahal dia mungkin saja yang dengan fitnah dan bohong nya itu dibayar. Jika demikian maka uang haram yang dimakan sehari-hari. "Masak ngasih makan keluarga dengan cara seperti itu".

Tuh Denny, Pak Christ Wamea saja tahu. 

(Pemerhati politik dan kebangsaan)


Senin, 09 November 2020

BIDEN & ISLAM

 BIDEN & ISLAM

10


BIDEN & ISLAM

Barack Obama, nama kerab-araban, dua periode ia hancurkan Timteng dan dunia Islam. Biden pun sama. "Kalau saya jadi Presiden, Islam akan diperlakukan normal", kurang lebih janji kampanye Biden di komunitas Muslim. 

AS secara politik, apalagi politik luar negeri, memiliki standar baku dan visi global jangka panjang. Siapapun yang menjadi presiden, ia tak akan mengubah Lima hal; 

Pertama: Arti Penting Israel bagi Amerika. 

Kedua: Ideologi superioritas ras, budaya, ekonomi, militer sebagai bangsa terpilih. 

Ketiga: Peran vital sebagai polisi dunia. 

Keempat: Invasi dan hegemoni tiada henti. 

Kelima: Mengorbankan atau mencari korban tokoh, pemimpin, bangsa dan negara lain di dunia untuk disedot ekonomi, asset SDA, dan dihancurkan budaya serta agamanya. 

Gary Power tokoh utama pemimpin Injili Amerika, menjelaskan ideologi AS yang akan selalu bersama Israel, siapapun Presiden terpilih atau apapun partainya. Sebab dalam keyakinan mereka, mem-backup Israel bagian dari 10 perintah Tuhan yang ada dalam Kitab Taurat. 

Politisi AS jamak dipahami, tidak mungkin bisa mencapai level menengah (apalagi atas) di dunia politik AS, melainkan telah mendapat mandat dari Lobi Israel, Zionisme Internasional dan Illuminati. 

Tidak ada cara mengalahkan Israel, selain dengan menundukkan AS. Umat Islam harus memikirkan upaya powerful di bidang ekonomi, teknologi, militer, dan budaya. AS tidak memahami logika Demokrasi yang menguntungkan Islam dan mengganggu Israel.

(By: Dr. Nandang Burhanudin) 

Jumat, 06 November 2020

Jakarta, Sepeda dan Perubahan Hidup Anda 10

 Jakarta, Sepeda dan Perubahan Hidup Anda

10


Jakarta, Sepeda dan Perubahan Hidup Anda

Oleh: Tony Rosyid

Kaki, itu alat transportasi paling sehat. Kalau jarak tempuh hanya 300-500 meter, lebih baik jalan kaki. Jantung anda akan sehat.

Jarak agak jauh, anda bisa gunakan sepeda. Ini juga olahraga. Jika setiap hari anda ke kantor, ke warung, ketemu teman, ke supermarket-minimarket, ke masjid, atau tempat ibadah lainnya, ke Majlis ta'lim anda pakai sepeda, ini tidak hanya baik buat anda, tapi juga untuk lingkungan dan masa depan anak cucu anda.

Anda bersepeda, berarti anda telah ikut mengurangi pencemaran lingkungan akibat asap kendaraan. Itu jika sehari. Sebulan, setahun, 20 tahun? Itu baru anda, kalau ada 1 juta orang ikuti anda? Keren! Anda bersepeda, itu dakwah lingkungan. Ajakan untuk menjaga agar Jakarta yang sudah begitu kotor udaranya ini bisa dibersihkan kembali. Dengan begitu, anda akan mewariskan udara segar untuk anak cucu anda di masa depan. 

Belum soal ekonomi. Berapa uang yang anda siapkan setiap harinya untuk bensin, bayar tol, tiket parkir, polisi gopek di setiap tikungan. Apalagi kalau anda kena tilang. Coba anda kalikan sebulan atau setahun. Besar sekali! 

Di sejumlah negara Eropa, pejabat ke kantor naik sepeda itu biasa. Meski pakai jas mewah dan celana mahal. Ini soal pola hidup. Beda dengan di Indonesia. Baru pejabat eselon tiga atau empat, gayanya gak ketulungan. Pakai sopir dan pengawal pribadi. Akibatnya, rawan korupsi. Karena cost hidupnya terlalu tinggi. Pola hidup macam ini harus diubah. 

Di Jakarta, telah dibangun jalur sepeda. Panjangnya 63 KM. Belum seberapa dibanding kebutuhan bersepeda bagi warga Jakarta. Tapi, ini awal yang baik. Ini sudah menjadi bagian dari kampanye hidup sehat dan hemat.

Gubernur Anies Baswedan terlihat terus mengkampanyekan bersepeda. Di bagian belakang mobil gubernur DKI ini, ada sepeda. Sebelum pandemi, hampir setiap pagi gubernur bersepeda. Sebelum ke baikota, gubernur DKI ini gemar sidak ke ke sejumlah tempat, dan masuk gang-gang perkampungan. Melakukan inspeksi. 

Kampanye sepeda di Jakarta cukup berhasil. Yang ke kantor menggunakan sepeda terus bertambah. Penjualan sepeda di Jakarta naik 1000 persen. Bahkan saat pandemi, warga Jakarta yang pakai sepeda naik 10 kali lipat.

Melihat antusiasme bersepeda yang mulai tumbuh di Jakarta, kita berharap kepada Pemprov DKI pertama, menambah jalur sepeda. Tidak saja di jalan protokol, tapi diperluas ke jalur-jalur lain. Kedua, perlu ditingkatkan keamanan dan kenyamanan di jalan buat mereka yang menggunakan sepeda. Ketiga, perlu diperbanyak tempat parkir sepeda dan pastikan tempat itu safety. 

Bila perlu, diadakan hari bersepeda. Mungkin sebulan sekali. Bikin pergubnya. Misal, setiap tanggal 17, jalur-jalur tertentu di Jakarta hanya boleh untuk sepeda. Bukan weekend, tapi weekday. Orang ke kantor, belanja, ada meeting, atau keperluan apapun, wajib bersepeda di jalur-jalur yang sudah ditentukan. Gak peduli dia pejabat, anggota DPR, pengusaha atau rakyat.

Ini lebih bagus legi kalau diawali oleh para pejabat dan seluruh pegawai di pemprov DKI. Setiap tanggal 17 misalnya, seluruh pegawai pemprov DKI wajib bersepeda. Ini akan jadi sosialisasi yang cukup efektif. 

Setelah orang dipaksa oleh aturan untuk bersepeda, maka lama kelamaan ia pun akan terbiasa dan nyaman bersepeda. 

Nah, kalau sepeda sudah jadi alat transportasi mayoritas warga DKI dan sekitarnya, maka udara Jakarta akan bersih kembali dan kemacetan akan berkurang. 10-20 tahun kedepan, udara Jakarta bisa sejuk kembali, bersamaan dengan pembuatan taman dan penanaman pohon yang lagi masif digalakkan gubernur Jakarta.

Jakarta, 6 Nopember 2020

Sumber: konten islam

Kamis, 05 November 2020

Jam 2 Malam Trump Umumkan Menang Pilpres

 Jam 2 Malam Trump Umumkan Menang Pilpres

10


Jam 2 Malam

Oleh: Dahlan Iskan

TENTU ada maksudnya mengapa baru jam 02.00 menjelang subuh Presiden Donald Trump memulai "pidato kemenangannya".

Jam 02.00 Rabu dini hari itu (waktu Washington DC) berarti jam 24.00 malam di California. Detik itulah tanggal 3 November 2020 –yang ditetapkan sebagai hari Pemilu– lewat.

Menurut logika hukum ketatanegaraan yang dianut Trump: pemilu sudah selesai pada detik itu. Suara yang belum dihitung setelah lewat detik itu tidak boleh dihitung lagi. Pemilu sudah selesai.

Berdasarkan perhitungan suara sampai pada tanggal 3 November 2020 jam 24.00 itu Trump menang. Ya sudah. Trump-lah yang menang.

Ia tidak peduli dengan jutaan suara yang belum dihitung –akibat waktu yang tidak cukup. Yakni lantaran banyaknya suara yang dikirim lewat pos.
Itulah sebabnya meskipun Trump menyatakan sudah waktunya merayakan kemenangan ia masih mengatakan akan menggugat ke Mahkamah Agung.

Mana ada orang yang sudah merasa menang besar masih akan menempuh jalur hukum?

Itu tadi. Trump rupanya ingin apa yang jadi prinsipnya tadi menjadi produk hukum: bahwa suara yang belum dihitung setelah lewat tanggal 3 November 2020 adalah suara yang dianggap rusak.

Tentu akan menimbulkan pro-kontra. Tapi setidaknya Trump punya alasan untuk menggugat. Lalu, apa pun putusan Mahkamah Agung nanti, aturan pemilu di AS menjadi lebih terinci.

Maka bagi Trump, Pemilu di AS sudah selesai. Yakni tepat pukul 24.00 tanggal 3 November 2020. Dan ia yang menang besar. Biar pun di lapangan penghitungan suara masih terus berjalan. Masih jutaan suara yang belum dihitung.

Panitia Pemilu sendiri berpegang pada peraturan yang di keluarkan negara bagian. Di AS, semua urusan Pemilu adalah urusan negara bagian. Beberapa negara bagian itu –termasuk Pennsylvania– sudah mengeluarkan produk hukum: penghitungan suara boleh terus dilakukan sampai seminggu setelah tanggal 3 November.

Bagaimana dengan adanya produk hukum daerah seperti itu?

Itulah yang membuat Trump tetap menggugat ke Mahkamah Agung. Maksudnya, termasuk produk hukum negara bagian seperti itu harus dinyatakan tidak sah: melanggar konstitusi.

Tentu tidak hanya itu hukum yang ada di negara bagian. Dua negara bagian di AS misalnya–Nebraska dan Maine– tidak menganut prinsip winner takes all. Di Nebraska itu yang diperebutkan adalah 4 ''kursi''. Pemenang Pemilu di Nebraska tidak bisa mengambil semua 4 ''kursi'' itu. Pemenangnya hanya boleh mendapat 3 "kursi". Yang satu "kursi" untuk yang kalah.

Demikian juga pendaftaran calon presiden. Calon yang tidak mendaftar di negara bagian tidak akan dimasukkan surat suara di negara bagian itu. Jadi, Capres seperti Trump dan Joe Biden, harus mendaftarkan diri di semua negara bagian. Tidak ada tempat pendaftaran di pusat yang berlaku untuk semua negara bagian.

Bentuk kartu suara, cara mencoblos dan tempat memasukkan surat suara, boleh tidak sama. Misalnya ada negara bagian yang membolehkan surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan di kotak-kotak suara di pinggir jalan.

Nama-nama Capres di surat suara pun tidak sama. Ada negara bagian yang Capresnya 2 orang: Trump dan Biden. Tapi negara bagian lain ada yang Capresnya tiga orang. Ada juga yang 4 orang. Pun ada yang 5 orang.

Di negara bagian New York misalnya, Capres yang ikut Pilpres 2020 lima orang: Trump, Biden, Ibu Jo Jorgina, Pak Howie Hakins, dan Pak Brock Pierce.

Di Florida Capresnya juga lima. Tidak ada nama Brock tapi ada nama Capres wanita Gloria La Vira.

Ada juga negara bagian yang Capresnya tiga orang: Trump, Biden dan bintang terkenal penyanyi rap: Kanye West. Suami selebriti Kim Kardashian itu. Di negara bagian Colorado penyanyi rap itu mendapat suara 0,2 persen. Tapi namanya tidak ada di banyak negara bagian lain.

Dari apa yang sudah dihitung sampai jam 24.00 itu Amerika ternyata tidak berubah: semua negara bagian yang dulu dimenangkan Trump kali ini juga menang. Kecuali Arizona. Semua yang dulu Hillary Clinton menang, kali ini Biden juga menang.

Padahal semua jajak pendapat mengunggulkan Biden. Sampai selisihnya 12 persen. Michigan yang dulu Trump menang, diramalkan Biden menang. Ternyata tetap Trump yang menang. Pennsylvania, tempat kelahiran Biden, yang diramal menang, tetap sama: dimenangkan Trump.

Hanya Robert Cahaly yang benar. Pemilik perusahaan jajak pendapat Trafalgar Group itu adalah satu-satunya yang memaparkan hasil risetnya bahwa Trumplah yang akan menang. (Disway 26 Oktober 2020). Baca ulanglah Disway dari itu. Begitu sangat masuk akal uraian Robert di situ.

Begitulah, menurut Trump dirinyalah yang menang. Ia puji pemilih di negara-negara bagian yang ia menang.

Bagi Indonesia barangkali memang lebih baik kalau Trump yang menang. Pabrik-pabrik yang di Tiongkok bisa pindah ke Indonesia –kalau tidak didahului Vietnam, Kamboja atau Thailand. 

Sumber: Disway

Rabu, 04 November 2020

Wartawan Senior: Trump Bisa Menang Kalau Minta Bantuan KPU dan LSI Denny JA Cs

 Wartawan Senior: Trump Bisa Menang Kalau Minta Bantuan KPU dan LSI Denny JA Cs

10


Trump Bisa Menang Kalau Minta Bantuan KPU dan LSI Denny JA Cs
 
By Asyari Usman (Wartawan Senior)
 
Pemilihan presiden di Amerika Serikat (AS) selalu menarik. Terutama bila pertarungan antara dua capres ‘nect to nect’ (ketat). Dan pertarungan Donald Trump vs Joseph “Joe” Biden yang hari ini (3 November 2020) sampai ke TPS, termasuk cukup mendebarkan. Meskipun Biden unggul nyaman dalam jajak pendapat (polling).
 
Nah, bicara soal polling di AS, aspek ini dalam setiap perhelatan pemilihan umum di sana selalu menarik. Semua orang percaya 100 persen pada angka-angka jajak pendapat. Orang partai Republik percaya, orang partai Demokrat pun tak curiga.
 
Mengapa publik AS tidak ada yang mempersoalkan hasil polling? Karena tidak ada satu lembaga pun yang selama ini terdeteksi merekayasa angka-angka. Baik dengan motif finansial maupun motif politik.
 
Di pilpres 2020 ini, Donald Trump sebagai petahana seharusnya bisa “mengatur” hasil jajak pendapat agar massa Republik bersemangat. Trump juga dengan mudah bisa membayar pasukan buzzer untuk mempengaruhi publik. Trump tampaknya punya banyak duit untuk membayar “pollster” (pelaksana polling). Dia juga punya recehan untuk menyewa buzzer.
 
Tapi, itu tidak dilakukan oleh Trump –dan juga Biden. Mengapa? Karena kedua capres ini akan merasa sangat hina kalau mereka menyewa pollster untuk menipu publik. Dan sebaliknya, pollster-pollster di Amerika akan merasa sangat jijik jika ada pihak yang mencoba mendekati mereka untuk tujuan rekayasa hasil jajak pendapat.
 
Bahkan, pollster di Fox News (stasiun TV ekstrem kanan) tidak mau berbohong untuk membela Trump. Mereka tetap menyajikan angka-angka yang menunjukkan Trump di bawah Biden. Tetap jujur.
 
Jajak pendapat nasional yang dilaksanakan Fox News pekan lalu menunjukkan Biden unggul 8 poin atas Trump 52%-44%. Angka rata-rata polling terakhir sehari menjelang pemungutan suara hari ini (3/11) yang disunting oleh Real Clear Politics menempatkan Biden unggul 6.8%. Keunggulan itu menurun sedikit dari 8.9% dua pekan lalu. Sedangkan sepekan lalu Biden unggul 7.8%.
 
Fox News yang sangat anti-Biden (anti-Demokrat) itu juga tetap jujur dalam penyajian berita-berita tentang pilpres yang sangat seru ini. Fox masih mau meberitakan kampanye Biden dan menuliskan hasil polling NBC News/Wall Srett Journal yang menyebutkan Biden unggul 10% atas Trump (52%-46%). Fox juga memberitakan jajak Quinnpiac University yang menyebutkan Biden unggul 11 poin (50%-39%).
 
Kita lihat apa kata jajak pendapat Investor’s Business Daily (IBD). Media bisnis ini, sekiranya berada di Indonesia, hampir pasti akan mengunggulkan capres yang procukong. Alias capres Republik. Tapi, IBD juga jujur. Tidak mencoba menggunggulkan Trump. Meskipun Biden dikatakan unggul 3 poin saja yaitu 49%-46%.
 
Trump juga tidak menyewa buzzerUS$. Begitu pula Biden. Bukan hanya mereka, capres-capres terdahulu pun tidak pernah menyewa buzzerUS$.
 
Kalau sekiranya Trump ingin supaya angka polling dia tetap tinggi, tentu dia bisa minta bantuan LSI Danny JA dan lembaga-lembaga survey lain yang konon selalu sukses memenangkan calon-calon di pemilu. Tidak tanggung-tanggung. Ada belasan lembaga survey di Indonesia yang bisa membahagiakan para capres dan caleg.
 
Ada Indo Barometer, ada SMRC, Poltracking Indonesia, dlsb. Jangan lupa, ada Charta Politika Indonesia, Cyrus Network, Indikator Politik Indonesia. Banyak lagi dan banyak sekali.
 
Di satu sisi, agak ‘bodoh’ juga Trump tidak menggunakan LSI Denny JA atau yang lain-lain itu. Sayang sekali. Sekarang sudah terlambat. Tetapi, belum tentu juga terlambat. Sebab, LSI Denny JA, SMRC, Indo Barometer, dsb, bisa saja diminta untuk melakukan ‘quick count’ (QC) alias hitung cepat. Hari ini pemilih mendatangi TPS di Amerika. Besok (4/11/220), LSI Denny dan yang lain-lain bisa langsung tampilkan hasil QC untuk Trump di MetroTV milik Surya Paloh.
 
Kalau Biden unggul di QC televisi-televisi Amerika, maka Trump bisa protes. Trump bisa bilang, “Di QC MetroTV oleh lembaga-lemabag survey Indonesia, khususnya LSI Denny JA Cs, saya unggul 54%-46%. Saya protes.”
 
Setelah itu, Trump minta bantuan KPU. Dia bisa telefon langsung Arief Budiman. Tak seberapalah itu bagi Trump. Yang penting, sistem input KPU yang canggih itu bisa menyelamatkan muka Donald. KPU bisa mengumumkan hasil final QC dan hitung manual Biden vs Trump di tengah malam, seperti hasil pilpres 2019 tempohari.
 
3 November 2020

Minggu, 01 November 2020

KADRUN CABANG AMERIKA

 KADRUN CABANG AMERIKA



KADRUN CABANG AMERIKA

By Balyanur

Saya kecele. Tadinya saya pikir Amerika itu jagoan informasi. Kalau pejabat Amerika datang ke satu negara, andai dia berjalan sendirian nggak bakal nyasar. Dia punya bekal yang lebih dari cukup. Bukan hanya bekal informasi soal jalan, tapi juga rumah yang akan dimasukinya. Dia tahu banget siapa tuan rumahnya, dan harus berkata apa untuk menyenangkan tuan rumah. Bahkan tanpa melongok dia juga tahu di rumah itu ada berapa kamar. Kamar mandinya menghadap kemana. Jadi kalau ada penyusup, para pengawalnya sudah bisa mengantisipasi.

Tapi rupanya sekelas Menlu Amerika bisa kesasar ke rumah lain. Pidato yang sudah dia siapkan mestinya bukan buat disampaikan di rumah itu, di rumah lainnya. Informannya seperti terjebak di lorong waktu. Terlempar ke tahun 60an saat GP Ansor baku hantam dengan PKI. PKI pro RRC, bukan yang Rusia. 

Berbekal info itu, Pak Pompeo sang Menlu menjelek-jelekan partai komunis Cina di hadapan tuan rumah GP Ansor. Maka nggak heran kalau CNN menulis judul berita, "Di Acara GP Ansor, Pompeo Ungkap Bahaya Komunis Cina". Media pun mungkin menulis sambil ketawa geli.

Dalam baku pendapat soal PKI pro Cina di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, GP Ansor termasuk yang nggak percaya PKI bakal bangkit lagi. Bahkan dengan tegas GP Ansor meyakini komunisme sudah mati. Minimal nggak laku lagi.

Soal Uighur, GP Anshor juga berseberangan pendapat dengan yang protes kekejaman pemerintah Cina di Uighur. GP Ansor satu barisan dengan yang nyinyirin para pemerotes Uighur. Bagi mereka, Uighur aman-amn saja. Tidak ada diskriminasi terhadap muslim disana. Para pemerotes Uighur dan wacana kebangkitan komunisme dimasukan ke dalam setu keranjang. Kalau nggak Kadrun, ya pro hatei, yang pasti radikal-radikul lah. Eh, ujug-ujug Pompeo berani-beraninya datang ke rumah GP Anshor ngoceh panjang lebar soal bahaya komunis Cina dengan contoh kekejaman di Uighur pula.

"Tapi fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis China terhadap semua orang dari kelompok agama," kata Pompeo.

Pompeo menilai Partai Komunis China yang berlandaskan ateisme telah menekan semua golongan masyarakat dari agama apapun selama ini. Baik Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya.

Ia mencontohkan bahwa Partai Komunis China ingin meyakinkan kepada dunia bahwa tindakan brutal yang selama ini dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang merupakan langkah anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan.


Maksud hati mau menyenangkan tuan rumah, apa daya alamatnya salah. Mestinya pidato itu Pompeo sampaikan di markas Petamburan (FPI), atau di kantor PA 212. 

Maka nggak heran, kalau BuzzeRp ngedumel denger pidato Pak Pompeo. Ngedumelan yang bikin warga daratan ketawa ngakak dan menciptakan seribu satir.

Doi nggak tahu kalau bicara komunisme, membela muslim Uighur disini dianggap Kadrun. 

Pak Pompeo ini pasti lah dituduh Kadrun cabang Amerika.

😂😂

10


KADRUN CABANG AMERIKA

By Balyanur

Saya kecele. Tadinya saya pikir Amerika itu jagoan informasi. Kalau pejabat Amerika datang ke satu negara, andai dia berjalan sendirian nggak bakal nyasar. Dia punya bekal yang lebih dari cukup. Bukan hanya bekal informasi soal jalan, tapi juga rumah yang akan dimasukinya. Dia tahu banget siapa tuan rumahnya, dan harus berkata apa untuk menyenangkan tuan rumah. Bahkan tanpa melongok dia juga tahu di rumah itu ada berapa kamar. Kamar mandinya menghadap kemana. Jadi kalau ada penyusup, para pengawalnya sudah bisa mengantisipasi.

Tapi rupanya sekelas Menlu Amerika bisa kesasar ke rumah lain. Pidato yang sudah dia siapkan mestinya bukan buat disampaikan di rumah itu, di rumah lainnya. Informannya seperti terjebak di lorong waktu. Terlempar ke tahun 60an saat GP Ansor baku hantam dengan PKI. PKI pro RRC, bukan yang Rusia. 

Berbekal info itu, Pak Pompeo sang Menlu menjelek-jelekan partai komunis Cina di hadapan tuan rumah GP Ansor. Maka nggak heran kalau CNN menulis judul berita, "Di Acara GP Ansor, Pompeo Ungkap Bahaya Komunis Cina". Media pun mungkin menulis sambil ketawa geli.

Dalam baku pendapat soal PKI pro Cina di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, GP Ansor termasuk yang nggak percaya PKI bakal bangkit lagi. Bahkan dengan tegas GP Ansor meyakini komunisme sudah mati. Minimal nggak laku lagi.

Soal Uighur, GP Anshor juga berseberangan pendapat dengan yang protes kekejaman pemerintah Cina di Uighur. GP Ansor satu barisan dengan yang nyinyirin para pemerotes Uighur. Bagi mereka, Uighur aman-amn saja. Tidak ada diskriminasi terhadap muslim disana. Para pemerotes Uighur dan wacana kebangkitan komunisme dimasukan ke dalam setu keranjang. Kalau nggak Kadrun, ya pro hatei, yang pasti radikal-radikul lah. Eh, ujug-ujug Pompeo berani-beraninya datang ke rumah GP Anshor ngoceh panjang lebar soal bahaya komunis Cina dengan contoh kekejaman di Uighur pula.

"Tapi fakta ancaman paling besar terhadap kebebasan beragama adalah tekanan Partai Komunis China terhadap semua orang dari kelompok agama," kata Pompeo.

Pompeo menilai Partai Komunis China yang berlandaskan ateisme telah menekan semua golongan masyarakat dari agama apapun selama ini. Baik Islam, Kristen, Budha dan agama lainnya.

Ia mencontohkan bahwa Partai Komunis China ingin meyakinkan kepada dunia bahwa tindakan brutal yang selama ini dilakukan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang merupakan langkah anti-terorisme dan pengentasan kemiskinan.


Maksud hati mau menyenangkan tuan rumah, apa daya alamatnya salah. Mestinya pidato itu Pompeo sampaikan di markas Petamburan (FPI), atau di kantor PA 212. 

Maka nggak heran, kalau BuzzeRp ngedumel denger pidato Pak Pompeo. Ngedumelan yang bikin warga daratan ketawa ngakak dan menciptakan seribu satir.

Doi nggak tahu kalau bicara komunisme, membela muslim Uighur disini dianggap Kadrun. 

Pak Pompeo ini pasti lah dituduh Kadrun cabang Amerika.

😂😂

Rabu, 28 Oktober 2020

BOIKOT PRANCIS !!!

 BOIKOT PRANCIS !!!



BOIKOT PRANCIS

Oleh: Ustadz Mohammad Fauzil Adhim

⁣⁣Jika ibumu direndahkan, kehormatannya dijatuhkan, apakah kalian bersedia membelanjakan harta kalian di toko milik orang-orang yang menghinakan ibumu? Apakah kalian bersedia mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk mereka?⁣⁣
⁣⁣
Jika ibumu dihinakan, dibuat gambar untuk menertawakannya, dipajang di tempat-tempat mereka, di rumah-rumah maupun toko-toko mereka, maka apakah kalian akan kuat hati untuk membelanjakan uang kalian? Mengeluarkan harta kalian, membeli produk-produk mereka? Berbelanja di toko-toko mereka, di warung-warung mereka, dengan alasan lapang dada berbesar hati? ⁣⁣
⁣⁣
Tidak. Orang yang sehat akalnya tidak akan melakukan yang demikian. ⁣⁣

Tidak. Orang yang sehat imannya tidak akan melakukan yang demikian.⁣⁣

Tidak. Orang yang sehat jiwanya tidak akan melakukan yang demikian.⁣⁣
⁣⁣
Ini baru ibu kita. Orangtua kita. Apalagi kalau yang direndahkan kehormatannya adalah manusia yang wajib kita cintai melebihi ibu kita, yakni RasuliLlah Muhammad shallaLlahu ‘alaihi wa sallam. Maka lebih kuat lagi alasannya, lebih mendasar lagi alasannya, untuk menahan diri, berhenti membeli produk-produk mereka.⁣⁣
⁣⁣
#boycottfrance 
#boycottfrenchproducts⁣
#boycotterlafrance 
#boycotterlesproduitsfrançais 
#مقاطعة_فرنسا⁣#  مقاطعةفرنسا

⁣⁣Jika ibumu direndahkan, kehormatannya dijatuhkan, apakah kalian bersedia membelanjakan harta kalian di toko milik...

Dikirim oleh Mohammad Fauzil Adhim pada Selasa, 27 Oktober 2020

Minggu, 25 Oktober 2020

Wartawan Senior: Sudah Saatnya Dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis

 Wartawan Senior: Sudah Saatnya Dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis





Sudah Saatnya Dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis
 
By Asyari Usman (Wartawan senior)
 
Salah satu fokus utama Amerika Serikat (AS) setelah kemerdekaannya (4 Juli 1776) adalah pembangunan kekuatan militer. Ini dibuktikan ketika presiden pertama AS, George Washington, dilantik pada 1789. Kongres AS langsung membentuk kementerian yang khusus menangani urusan perang.
 
Kementerian itu dinamakan United States Department of War. Sering disebut War Departemen (Departemen Perang). Kementerian ini bertugas mengawasi operasi angkatan darat, awalnya. Kemudian, Departemen Perang mengurusi angkatan laut dan angkatan udara.
 
Kelihatannya, pembentukan Departemen Perang AS sangat dipengaruhi oleh suasana psikologis orang Amerika waktu itu. Sebelum kemerdekaan, mereka terlibat perang revolusi yang berlangsung panjang melawan Inggris sebagai kekuatan kolonial.
 
Setelah deklarasi kemerdekaan, perang masih berlanjut. Kali ini perang saudara (civil war). Yang berlangsung cukup lama. Dari 12 April 1861 sampai 13 Mei 1865. Empat tahun. Gara-gara sejumlah negara bagian di belahan selatan AS tidak mau berada di dalam Union (United States). Ini menyebabkan pemerintah federal melancarkan perang terhadap negara-negara bagian di selatan yang hendak membentuk Confederate of States of America.
 
Sebelum Perang Saudara itu, AS terlibat perang dengan Meksiko. Mereka sebut Mexican War (Perang Meksiko). Berlangsung antara 25 April 1846 hingga 2 Februari 1848. Hampir dua tahun.
 
Perang, perang, perang. Perang menjadi kelaziman di Amerika. Departemen Perang di kabinet AS baru diganti menjadi Deparemen Pertahanan (Department of Defense) pada 1949. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua.
 
Begitulah. Terlalu banyak peperangan sampai harus dibentuk Departemen Perang.
 
Bagaimana dengan Indonesia saat ini? Kalau tak salah rasa, penangkapan adalah kegemaran yang sangat digandrungi oleh para penguasa. Dalam hal ini, pengkapan terhadap orang-orang yang kritis melihat cara kekuasaan dijalankan.
 
Main tangkap adalah kelaziman yang sedang terjadi. Yang berseberangan dengan penguasa dan vokal, akan dicari-cari kesalahan mereka. Para aktivis sosial-politik menjadi sasaran. Diincar. Begitu ada alasan, dan alasan itu sering mengada-ada, maka para pengkritik yang bersuara lantang langsung diserbu pada tengah malam atau menjelang subuh.
 
Karena penangkapan aktivis kelihatannya akan menjadi fokus baru penguasa, saya mengusulkan agar dibentuk Kementerian Penangkapan Aktivis (boleh juga disingkat Kemenkapvis). Supaya penguasa bisa lebih terarah dan leluasa.
 
Apalagi, para pengguna medsos juga diancam tangkap dengan alasan hoax. Ada ratusan ribu atau jutaan pengguna medsos yang kritis. Jadi, akan sangat banyak pekerjaan penangkapan yang harus dilakukan penguasa.
 
Di bawah kementerian khusus dan dikomandoi oleh Menteri Penangkapan Aktivis (sebut saja Menkapvis), tentu program penangkapan bisa dilembagakan dengan landasan UU tentang Penangkapan Aktivis. Sehingga, tindakan penangkapan bisa lebih masif lagi. Dan DPR bisa membuatkan anggaran resmi untuk penangkapan para aktivis.
 
DPR pasti setuju. Sebab, sebagian besar mereka di parlemen mendukung penangkapan aktivis. Tinggal sekarang pemerintah mengusulkan pembentukan Kemenkapvis itu. Hari-hari ini merupakan waktu yang tepat.[]
 
25 Oktober 2020

Sabtu, 24 Oktober 2020

Berhentilah Memborgol Teman-Teman Saya

 Berhentilah Memborgol Teman-Teman Saya




10Berita
Oleh:Adhie M Massardi

Kita memasuki Oktober hitam
Musim demokrasi yang hangat sudah berlalu
Hujan batu di negeri sendiri jalanan basah airmata
Pohon kebodohan di halaman Istana mulai berbuah
 
Dari gedung parlemen Omnibus meluncur zigzag
Naik ke trotoar nabrak rambu-rambu tata nilai
Puluhan buruh yang sedang antre upah harian terpental
Pedagang asongan neriaki pengemudi yang ugal-ugalan
Tapi tak ada yang tahu siapa pemilik boneka sialan itu
 
Pandemi virus kekuasaan menyerang dunia pendidikan
Kampus-kampus di-lockdown, mahasiswa sesak napas
Para dosen mengajak mereka kuliah di jalanan
Batu-batu disingkirkan ke tepian
Sebagian dilemparkan ke mobil-mobil polisi
Yang diperintah menjaga kekuasaan tak peduli berapa biayanya
 
Di televisi kalian mempertontonkan sejumlah pesakitan
Mereka itu teman-teman saya
 
Karena milih jalan berbeda, pakaiannya kalian seragamkan
Karena pikirannya tak bisa diborgol tangannya kalian borgol
Sambil terus memanjakan keserakahan para taipan dan kekuasaan
 
Musim demokrasi yang hangat sudah berlalu
Kini demokrasi menjadi perangkat pengendalian
Pemilik modal mengendalikan pemerintahan,
penguasa mengendalikan rakyat
 
Jangan buka media sosial dari smartphone di tangan
Jika tak ingin ngeri di negeri sendiri lalu merasuk dalam mimpi
Puluhan gambar dan belasan video akan berhamburan menusuk jiwa
Menyampaikan pesan kekerasan kepada setiap perbedaan
 
Bisa jadi kita diburu dan dibunuh tetangga sebelah
Jika kita perlakukan anjing tetangga seperti yang mereka lakukan
kepada mahasiswa, kepada buruh, kepada petani,
dan kepada elemen masyarakat yang beda pendapat
 
Berhentilah memborgol teman-teman saya
Dan berlaku aniaya kepada orang-orang yang sudah tak percaya
Tong kosong yang merintangi jalan ke masa depan
Memang harus segera digelindingkan ke pinggiran
 
Melontarkan gas airmata jadi tak ada gunanya
Karena airmata rakyat sudah lama kering segersang lahan pertanian mereka
Anak-anak harus turun ke jalan
Karena di sanalah masa depan mereka ditentukan

[news.beritaislam.org]

Kamis, 15 Oktober 2020

Sampah Demokrasi, Kata Ngabalin

 Sampah Demokrasi, Kata Ngabalin




Catatan M Rizal Fadillah*

10Berita,“Sampah demokrasi”. Itu adalah ucapan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Mochtar Ngabalin untuk menyebut peserta aksi menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Ngabalin melontarkan kalimat itu saat Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI, meliputi FPI, Persaudaraan Alumni (PA) 212, hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menggelar demo tolak Omnibus Law, Selasa (13/10/20).

Sampah demokrasi satu ungkapan cukup menyentak. Aksi unjuk rasa di masa Covid dinilai Ngabalin sebagai sampah demokrasi.

Sampah adalah barang sisa, bekas pakai, busuk dan tak berguna. Dikumpulkan dan dibuang di tempat sampah. Agar tidak berbau busuk biasanya sampah tersebut dibakar. Ungkapan sampah demokrasi tentu tidak layak terlontar dari orang berpendidikan. Hanya pantas diucapkan oleh  “bukan anak sekolahan”.

Unjuk rasa bukan saja Hak Asasi Manusia, tetapi juga kegiatan mulia dan berani. Nilai universal memberi penghargaan atas hak berunjuk rasa. Hanya negara dan pemimpin pengecut anti demokrasi yang menumpas unjuk rasa.

Tidak ada sampah dalam hal yang baik meskipun itu dalam situasi berat. Ketika Covid-19 menghalangi, terobosan seperti unjuk rasa  untuk suatu tujuan yang mulia adalah bentuk rela berkorban dan heroisme.

Ngabalin dengan sinis menekankan opsi Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai satu-satunya jalan hukum. Sepertinya langkah logis. Tetapi di samping adanya hak untuk meragukan integritas Hakim, juga MK kini sudah terkebiri untuk pasal eksekutorialnya.

Unjuk rasa tidak lain merupakan upaya politik yang dilindungi hukum untuk keluarnya sebuah  produk politik atau hukum, Perppu misalnya. Atau mungkin saja Dewan menyadari bahwa putusan yang diambilnya itu cacat hukum sehingga terjadi perdebatan politik baru.

Omnibus Law adalah aturan yang berbahaya dan dapat merusak banyak aspek sosial kemasyarakatan. Karenanya wajar jika buruh, mahasiswa, ulama dan aktivis lainnya mereaksi hebat untuk mendesak pembatalan.

Yang dirasakan aneh Pemerintah ini bebal dan cenderung menafikan aspirasi rakyat. Bahkan melakukan banyak  penangkapan. Akibatnya kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat menjadi terusik.

Janganlah seenaknya Tuan Ngabalin mengatakan bahwa unjuk rasa itu sampah demokrasi. Jangan-jangan kita sendiri yang sok apik itu sebenarnya adalah sampah.

Siapapun orangnya yang bergelantungan di pagar istana atau menjadi penonton semata maka bisa jadi ia adalah “sampah tirani” atau “sampah oligarkhi”. Dan yang lebih mendekati ya “sampah fulusi”.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 26 Safar 1442 H/14 Oktober 2020

 Sumber: Salam Online.


Senin, 12 Oktober 2020

Rizal Ramli: UU Omni-Cilaka Akan Membuat Kekayaan Oligarki Naik 100 Kali Lipat!

 Rizal Ramli: UU Omni-Cilaka Akan Membuat Kekayaan Oligarki Naik 100 Kali Lipat!

10


10Berita - Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr. Rizal Ramli secara gamblang menyebut UU Cipta Kerja yang baru disahkan DPR dan Pemerintah itu hanya akan menguntungkan oligarki.

"Oligarki yang sudah super-kaya diberikan kemudahan konsensi tambang, tanah dan hutan, dengan mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal. Inilah daging wagyu super, kekayaan oligarky akan naik 20-100 kali! Itu terjadi karena 12 komite Omni-Cilaka terkait bisnis tambang & perkebunan," kata Rizal Ramli seperti ditulis di akun facebooknya, Minggu, 11 Oktober 2020.

Berikut selengkapnya pernyataan Rizal Ramli dikutip portal-islam.id dari akun facebooknya:

Oligarki yg sudah super-kaya diberikan kemudahan konsensi tambang, tanah & hutan dgn mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal. Inilah daging wagyu super, kekayaan oligarky akan naik 20-100 kali ! Itu terjadi karena 12 komite Omni-Cilaka terkait bisnis tambang & perkebunan. Bos mah mudah diakali 🙂

Oligarki yg sudah super kaya dikasih wagyu super utk 50 tahun, harta mereka bisa naik 20-100 kali. Tidak perlu memeras lagi buruh yg sudah miskin. Tapi kerakusan (‘greed’) tidak ada habis-habisnya. Itulah mengapa pendiri-pendiri Republik ini tidak mau ikut model kapitalisme ugal2an. UUD’45 itu ditengah, ini yang dikhianati!

Bagaimana dengan birokrat korup dan lapangan kerja? Tidak ada jalan lain selain tindak tegas mereka. Pemerintah kami, Gus Dur, ciptakan lapangan kerja 5 juta per tahun, Jokowi kurang 1 juta/tahun. Kami ndak pakai2 Omni2-Cilaka, pakai kebijakan makro & korporate yg pro petani, UKM dan pengusaha nasional. Karena kami ‘policy makers” tidak punya konflik kepentingan!!

DR. Rizal Ramli
11 October 2020

Sumber: